Tahun 2016 (Pergub)Pasal Alasan14/Permentan/OT.1 esNo. Ketentuan yang Permohonan Uji40/2/2013 . .

Putusan Nomor 44 P/HUM/2016 Permentan No.Pergub Sulbar No. 12Tahun 2016 (Pergub) 14/Permentan/OT.1 Pasal Blawals esNo.

Pergub No. 12 Tahun2016 pada bagian kepala, atau judul diberi dengan nama PeraturanGubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tentang PenetapanIndeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa SawitProduksi Pekebun Di Provinsi Sulawesi Barat.Bahwa landasan dari dibuatnya PERGUB a quo tersebut bisa dilihatPada bagian pertimbangan Pergub No. 12 Tahun 2016 tersebut padapoin b. disebutkan bahwa: berdasarkan ketentuan Pasal 13PeraturanMenteri Pertanian Nomor: 14/Permentan /OT 140/2/ 2013 tentangPedoman

Namun dengan penghilangan KataPEDOMAN pada judul PERGUB NO 12 TAHUN 2016, maka artiPenetapan di PERGUB bermakna Istilan hukum tindakan sepihakuntuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus,padahal dalam PERGUB itu sendiri ada tim penetapan harus dibentukuntuk menetapkan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan BuahSegar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sulawesi Barat,namun dengan PERGUB NO 12 TAHUN 2016 telah serta mertadengan tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkretmenetapkan

No Surat: 0110/ GapkiSul/ X/ 2016.Perihal: Permohonan bantuan Advokasi terkait permberlakuan PeraturanGubernur (Pergub) Sulawesi Barat No. 12 Tahun 2016.

Pasal 7 dan Pasal 9 Ayat (1) Pergub Bertentangan DenganUndangUndang Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;2. Bahwa materi muatan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Pergub diujiberdasarkan pengaturan atau undang undang terkait perlindunganlingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Oleh karena Pergub adalah regulasi,bukan legislasi atau undangundang, maka Pergub tidak dapat menjadialas hak yang sah untuk melakukan pembatasan terhadap HAM, I.c.hak untuk bekerja berupa memproduksi, mendistribusikan, memasokdan menyediakan PSP.

larangan mutlak seperti diaturdalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Pergub;2.

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Pergub hanya mengaturlarangan di Provinsi Bali untuk produk PSP berupa kantong plastik,Halaman 67 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/2019P/HUM/2019polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik (Pasal 4 ayat 1 Pergub),dimana jenis PSP tersebut kegunaannya dapat digantikan denganbahan atau dihilangkan sama sekali (Pasal 4 ayat 2 Pergub);.

terdapat kerugian pada Pemohon Il akibat berlakunyaPasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Pergub;.

PENDAHULUAN1.Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta telah menetapkan Pergub 7/7 yang kemudiandiundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, ke dalam Berita ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71025;Bahwa Pergub 77 tersebut telah mengatur pembatasan lalu lintasdengan syarat dan ketentuan sebagaimana diantaranya:a.

Bahwa permohonan a quo sudah tepat diajukan kepada MahkamahAgung secara khusus untuk memeriksa uji materiil Pasal 2, Pasal 3,Pasal 4 Pergub 77 sebab telah sejalan dengan ketentuanketentuansebagai berikut:a.

77bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi; dane pembentukan Pergub 77 tidak memenuhi ketentuan hukumpositif yang kedudukannya lebih tinggi;1.

Putusan Nomor 57 P/HUM/2018official dapat menikmati perjalanan dengan durasi tertentu, makacara yang legal adalah meminta Patroli Pengawalan/POLRI(selaku otoritas yang berhak menggunakan sirene) untukmengawal agar perjalanan keistemewaan dalam melintas, danbukan dengan menerbitkan Pergub (in casu Pergub 77) yangsecara nyata telah menghilangkan hakhak warga negara yangdilindungi oleh UndangUndang HAM;Pembentukan Pergub 7/7 Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum PositifYang Kedudukannya Lebih Tinggi;16.

/2011 Pasal 5 huruf c, dimana pengundangan Pergub 77secara hirarki berada di bawah UndangUndang HAM namun secaramateri muatan justru melanggar atau setidaknyaHalaman 20 dari 31 halaman.

dengan ayat (6) Pergub 132/2018 tapi takdilaksanakan.

77 ayat (1) dan ayat (2) UU Rusun dalam:(1) Pasal 33 Pergub 132/2018: kuorumnya satu dan suaranya satu;(2(3((() Pasal 28 ayat (7) Pergub 1832/2018: kuorumnya satu dan suaranya satu;)4) Pasal 46 ayat (13) Pergub 133/2019: kuorumnya satu dan suaranya satu;))Pasal 36 ayat (3) Pergub 132/2018: kuorumnya satu dan suaranya satu;56Pasal 61 ayat (4) Pergub 133/2019: kuorumnya satu dan suaranya satu;Lampiran Pergub 133/2019 Pasal 13 huruf d: Kuorumnya satu dansuaranya satu;(7) Lampiran Pergub 133/2019 Pasal

Pergub 133/2019 Pasal 13 huruf d: kuorumnya satu dansuaranya satu;(7) Lampiran Pergub 133/2019 Pasal 18 ayat (9): kKuorumnya satu dansuaranya satu;(8) Lampiran Pergub 133/2019 Pasal 28: kuorumnya satu dan suaranyasatu;(9) Lampiran Pergub 133/2019 Pasal 29 ayat (7): kuorumnya satu dansuaranya satu; dan(10) Lampiran Pergub 133/2019 Pasal 31 ayat (1): kuorumnya satu tapiPasal 31 ayat (2): suaranya NPP;dalam satu Pergub Provinsi DKI Jakarta yang sama berbeda atau putararah atau berkelit dari pendekatan

(6) Pergub 132/2018.

Susun;Dalam Pergub 132/2018, pembuatan Pergub 132/2018 ini disebut:Mengingat angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni SatuanRumah Susun:Dalam Pergub 132/2018, pembuatan Pergub 132/2018 ini disebut:Halaman 94 dari 339 halaman.

Halini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perda 5/1999, yang pada saatdikeluarkannya Pergub Parkir tersebut masih berlaku dan dijadikanlandasan peraturan bagi Pergub Parkir tersebut;Pasal 25 ayat (1) Perda 5/1999, yang menyatakan:Tarif biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PeraturanDaerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetuiuanHal. 3 dari 26 hal.

Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan, Pergub 120/2012 bukanlahmerupakan bentuk KTUN yang dapat diajukan penyelesaian sengketa kePTUN.

Pergub 120/2012 dibuat untuk mengatur (regeling) seluruhmasyarakat pengguna jasa perparkiran di DKI Jakarta, yang dengandemikian Pergub 120/2012 bersifat umum dan abstrak (general andabstract). Untuk itu, putusan Judex Facti Nomor 784/Pdt/2014/PT.DKI jo.Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst patut untuk dibatalkan karenamengandung suatu kekeliruan yang nyata;Il. Terohon Kasasi Membuat Pergub Nomor 120 Tahun 2012 Tanpa DisertaiPersetujuan Termohon Kasasi Il.5.

Halini dapat dilinat pada bunyi Pasal 8 Pergub 120/201 2,Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Keputusan GubemurNomor 48 Tahun 2004 ten tang Biaya Parkir pada PenyelenggaraFasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;6. Bahwa Kenaikan tarif parkir yang diatur dalam Pergub 120/2012 tidakdisertai persetujuan dari DPRD Provinsi DK!

yang bertentangan dengan Perda5/1999, maka sudah sepatutnya Pergub 120/2012 dinyatakan batal demihukum dan harus dicabut oleh Para Termohon Kasasi;IV.

Tergugat I Telah Mengeluarkax Pergub Parkir Tanpa Disertai PersetujuanDari Tergugat Il.5.

parkir di wilayah DKI Jakarta;hwa pada dasarnya, kenaikkan tarif parkir harus ditetapkan olehGubernur DKI Jakarta in casu Tergugat I dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta ("DPRD") in casu Tergugat Il.Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perda 5/1999, yang pada saatdikeluarkannya Pergub Parkir tersebut masih berlaku)~ dan dijadikanlandasan peraturar. bagi Pergub Parkir tersebut.Pasal 25 ayat (1) Perda 5/1999, yang menyatakan:"Tarif biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam

Bahwa pada faktanya, kenaikan tarif parkir yang diatur dalam Pergub Parkirtidak disertai Keputusan DPRD incasu Tergugat Il tentang persetujuan menaikkan tarif parkir;10. Bahwa Pergub Parkir tersebut hanya dilandasi oleh surat Ketua DPRD DKIJakarta tanggal 10 September 2012 Nomor 692/1.725.5 yang manasurat tersebut bukan mer kan keputusan persetujuan oleh seluruh an ta DPRDin casu Terougat LI:11.

oleh karena tidak disertainya Keputusan Tergugat II tentangtujuan kenaikan tarif parkir maka dengan demikian telah terjadi administrasi dalam pengaturan kenaikan tarif parkir yang tertuangdalam Pergub Parkir tersebut dan telah terjadi pelanggaran atas Perda5/1999, yang berakibat terjadinya Perbuatan Melawan WHukum olehPenguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad);Iv. Penggug: * ~~"~* "*~somasi Tergugat I Yang Ditembuskan KepadaTergugat il Administrasit Dalam Pembentukan Pergub Parkir16. Bahw.

itu kenaikan tarif parkir yang diatur dalam Pergub No. 120/2012 tersebut adalah batal demi hukum dan karenanya menghukum Tergugat untuk mencabut Pergub tersebut dan menghukum Tergugat II untukmengawasi prosedur pencabutannya;Bahwa Penggugat di dalam Tuntutan Provisinya menuntur agar memerintahkanTergugat dan Tergugat II untuk menangguhkan berlakunya Pergub No. 120/2012 tersebut;Hal 20 dari 21 hal.

(berdasarkan ketentuan PERGUB.

Jkt.DASAR PENOLAKAN TERGUGAT ADALAH :Berdasarkan ketetuan PERGUB.

Terhadap ketentuan Pergub No. 132 Tahun 2018 danAnggaran Dasar dalam PERGUB No. 132 Tahun 2018 dimaksud, masajabatan pengurus dan pengawas tidak berlaku surut artinya pembatasanmasa jabatan dihitunng sejak berlakunya PERGUB NO. 132 Tahun 2018sebagaimana ketentuan penutup pasal 106 Pergub NO. 132 Tahun 2018yang menyatakan : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan Sehingga terhadap pengurus yang pernah menjabatbeberapa kalipun sebelum Pergub No. 132 Tahun 2018 tidak berlakusurut

Pasal 21 Anggaran Dasar; Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga; Lampiran II Pergub.

DKI Jakarta No.132/2018) dan Lampiran II Pergub DKI Jakarta No. 132/2018, karena:a.

Bahwa permohonan Pengujian Norma Hukum/Uji Materil terhadapPeraturan Gubernur (Pergub) Aquo, dilakukan berdasarkankeputusan resmi Panitia Musyawarah dan Keputusan ParipurnaDPRA Aceh, yang secara khusus memberikan kKewenangan untuk itu,karena Pemohon selaku pihak yang mengalami kerugiankonstitusi secara langsung atas penerbitan Pergub No.05 tahun 2018Aquo, karenanya Pemohon secara hukum adalah sah memilikikedudukan Hukum (Legal Standing) selaku Pemohon dalamPermohonan Aquo;Bahwa berdasarkan uraian

No. 39P/HUM/201810.tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 7,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);Bahwa penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) No.05 Tahun 2018Aquo, telah menimbulkan reaksi dan kegaduhan ditengahmasyarakat, karena maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup yangdikemukakan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Pergub No.05Tahun 2018, ada alasan lain yang dikemukakan Termohon dalampenerbitan Pergub No.05 Tahun 2018,yaitu untuk meresponkeinginan pihak investor luar dan pihak yang tidak

No. 39P/HUM/201813.14.15.sesungguhnya telah melakukan perbuatan yang melampauibatasbatas kewenangannya karena menerapkan isi Pergub No 05Tahun 2018 yang cacat hukum, tidak sah, sebagaimana diatur dalamUndangUndang No.30 Tahun 2014 4Tentang AdministrasiPemerintahan; sementara Termohon telah melakukan pelaksanaanHukum Acara Jinayat berdasarkan Pergub No.05 Tahun 2018 Aquo,hal mana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum,sehingga Pergub No.05 Tahun 2018 Aquo adalah cacat hukum dantidak sah dan

Kekuasaan Yudikatif Sebagai Lembaga yang Mengawasi/mengadili.Bahwa Peraturan Kepala Daerah/Pergub Aceh No.05 Tahun 2018,diterbitkan dengan mengabaikan prinsip dan semangat Demokrasidan semangat perdamaian Aceh, yaitu semangat Kebersamaandalam MoU Helsinki.dimana semangat dan Prinsiprinsip tersebuttelah diabaikan Termohon dengan cara mengeluarkan Pergub Aquotanopa melakukan komunikasi dengan pemohon selaku mitrapenyelenggara Pemerintahan di Aceh;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Pemohon

Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonanpengujian Norma WHukum Terhadap Materi Peraturan KepalaDaerah/Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 28Februari tahun 2018, (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5).Hal. 20 dari 28 hal. Put.

NO. 132 Tahun 2018 hanya berlaku terhadap PPPSRS yangtelah melakukan penyesuaian berdasakan Pergub. No. 132 Tahun2018 Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dansampai saat ini Penggugat belum melakukan penyesuaiansebagaimana ketetentuan Pergub. 132 Tahun 2018 dan atau PergubNO. 133 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Pergub.

No.133 tahun 2019 tentangPerubahan atas Pergub. No 132 tahun 2018.

No.132 Tahun 2018 dengan cara tidak bersedia melakukan penyesuiansebagaimana ketentuan Pergub.

132/2018 dan Pergub 133/2019 Perubahan Atas PeraturanGubenur No. 132 tahun 2018.

tidak sesuaidengan Pergub Nomor 132 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 133 Tahun 2019Perubahan Atas Peraturan Gubenur Nomor 132 Tahun 2018.

MINEMEX INDONESIA masih memiliki izinproduksi selama 6 (enam) tahun dari tanggal 1 Januari 2014(sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERDA Nomor 13 Tahun 2012 danPasal 3 PERGUB Nomor 18 Tahun 2013) sampai dengan tanggal 5Januari 2020;c. Pemohon atas nama PT. JAMBI PRIMA COAL (JPC) masih memilikiizin produksi selama 14 (empat belas) tahun dari tanggal 1 Januari2014 (sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERDA Nomor 13 Tahun2012 dan Pasal 3 PERGUB Nomor 18 Tahun 2013) sampai dengantanggal 28 Desember 2027;d.

Tetapi kenyataannya Para Pemohontetap tidak dapat menggunakan jalan umum tertentu yang hanyamengacu pada ketentuan Pasal 5 PERDA Nomor 13 Tahun 2012 danPasal 3 PERGUB Nomor 18 Tahun 2013 tanpa mempertimbangkanPasal 7 ayat (1) huruf c PERGUB Nomor 18 Tahun 2013 dan SuratKeputusan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh BupatiBatang Hari dan Bupati Sarolangun yang dimiliki oleh Para Pemohon.Bahwa pemberlakuan kedua peraturan tersebut selain menimbulkankerugian materiil, juga telah menimbulkan

Bila pengujianPerda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 dan Pergub Jambi No. 18Tahun 2013 di MA dihentikan sampai batas waktu yang tidak bisaditentukan, karena pengujian Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun2012 dan Pergub Jambi No. 18 Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusijuga tidak dibatasi waktunya, maka Perda Provinsi Jambi Nomor 13Tahun 2012 dan Pergub Jambi No. 18 Tahun 2013 telah diberlakukandan efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

MINEMEX INDONESIA masih memiliki izinproduksi selama 6 (enam) tahun dari tanggal 1 Januari 2014(sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERDA Nomor 13 Tahun 2012 danPasal 3 PERGUB Nomor 18 Tahun 2013) sampai dengan tanggal 5Januari 2020;c. Pemohon atas nama PT. JAMBI PRIMA COAL (JPC) masih memiliki izinproduksi selama 14 (empat belas) tahun dari tanggal 1 Januari 2014(sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERDA Nomor 13 Tahun 2012 danPasal 3 PERGUB Nomor 18 Tahun 2013) sampai dengan tanggal 28Desember 2027;d.

Sehingga pemberlakuanPERDA Nomor 13 Tahun 2012 dan PERGUB Nomor 18 Tahun 2013 tidakmempengaruhi pengangkutan batubara bagi Para Pemohon.

1. Menyatakan terdakwa Aditia MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf i ayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Aditia MS dengan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karenamelakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang masihmelayani makan dan minum di tempat usahanya. sebagaimana diaturdalam Pasal 21 huruf i ayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum = danPerlindungan MasyarakatSelanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untukmengajukan barang bukti

lainnya;Halaman 2 BA Sidang Nomor 20/Pid.C/2021/PN.SmdMendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi;Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus H danSaksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor7 Tahun 2014, Pergub

Menyatakan terdakwa Aditia MS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf iayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentangPerubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Aditia MS dengandenda sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) subsidairkurungan selama 2 (dua) hari ;3.

1. Menyatakan terdakwa Dian Haryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf f ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dian Haryadi dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau subsider 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karenamelakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang masihmelakukan kegiatan usaha dengan karyawan melebihi batas 50 % darijumlah karyawan selama PPKM yang telah ditentukan. sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 huruf f ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakattSelanjutnya Hakim memerintahkan

Membaca catatan dakwaan beserta suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi;Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sinta danSaksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor7 Tahun 2014, Pergub

Menyatakan terdakwa Dian Haryadi telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21huruf f ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahanatas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dian Haryadidengan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) atausubsider 7 (tujuh) hari kurungan ;3.

Hal ini karena Objek Gugatan diterbitkantanpa didasarkan pada dokumen persyaratan bagi orang asing, sehinggaObjek Gugatan bertentangan dengan Pasal 66 huruf s Pergub DKI JakartaNo. 93/2012;Penggugat adalah Warga Negara Jerman.

Hal ini Penggugat uraikan satu per satu di bawah ini;Penerbitan Objek Gugatan Tidak Dilengkapi dengan PasporPenggugat.Berdasarkan Pasal 66 huruf s angka 1 Pergub DKI Jakarta No. 93/2012,pencatatan perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan untukwarga negara asing (orang asing) harus dilengkapi dengan paspor dariwarga negara asing yang bersangkutan;Ketentuan Pergub DKI Jakarta No. 93/2012 konsisten dengan Pasal 67ayat (2) huruf e Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata

(ii)92.93.94.Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Pergub No.

(iv)101.102.103.104.Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Gugatan bertentangan denganPasal 66 huruf s angka 2 Pergub DKI Jakarta No. 93/2012 karenapenerbitannya tidak didasarkan pada KITAP/KITAS Penggugat;Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnyamengabulkan Gugatan ini dan menyatakan Objek Gugatan adalah batalatau tidak sah;Penerbitan Objek Gugatan Tidak Dilengkapi dengan SKLD Penggugat.Berdasarkan Pasal 66 huruf s angka 3 Pergub DKI Jakarta No. 93/2012 diatas, pencatatan perkawinan

Hal ini karena penerbitan objektersebut bertentangan dengan Pasal 66 huruf i Pergub DKI Jakarta No.93/2012;Halaman 27 dari 72 halaman. Putusan Nomor 124 K/TUN/2016150.151.152.153.A.8154.155.156.15/7.Salah satu persyaratan untuk pencatatan perkawinan dan penerbitanKutipan Akta Perkawinan menurut Pasal 66 huruf i Pergub DK! Jakarta No.93/2012 adalah:Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut:i.

1. Menyatakan terdakwa Aries Kristian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Aries Kristian dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karenamelakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang masihmelampaui batas pegawan 50 % dari jumlah karyawan. sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakattSelanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untukmengajukan barang bukti di siding berupa

PN.SmdMembaca catatan dakwaan beserta suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi;Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus H danSaksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor7 Tahun 2014, Pergub

Menyatakan terdakwa Aries Kristian telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahanatas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Aries Kristiandengan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)subsidair kurungan selama 3 (tiga) hari ;3.

Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasidi Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar hukum penerbitanobjek gugatan;Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUNSRG6.

Bahwa mekanisme dan tata cara mengajukan permohonan permintaaninformasi publik pada Badan Publik di lingkungan Pemprov Banten diaturdengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 23 Tahun 2021Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi diLingkungan Pemerintah Daerah yang diundangkan pada tanggal 22 Juli2021;Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 77/G/2021/PTUNSRG2.

Bahwa benar Penggugat adalah salah seorang Penggiat/PemohonInformasi di Provinsi Banten, dan pada tahun 2021 Penggugat masih aktifmelakukan permintaan informasi publik, termasuk ke Badan Publik yangberada di lingkup Pemprov Banten, sehingga Penggugat harus mematuhiketentuanketentuan yang diatur baik pada Peraturan Gubernur (PERGUB)Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi PublikDan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pada Objekgugatan;5.

Bahwa ketentuan pada tahap Permohonan Permintaan InformasiPublik diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 27 PERKI(Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar LayananInformasi Publik Jo Pasal 26 28 Peraturan Gubernur (PERGUB) BantenNomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik DanDokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;6.

)Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi PublikDan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan PeraturanGubernur (PERGUB) BANTEN Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPembentukan Produk Hukum Daerah;b.

No. 12 Tahun 2011 tanggal 09 Maret 2011; 30.16 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011; 30.17 Foto copy Berita Acara Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011; 30.18 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011; 30.19 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 15

Juni 2011; 30.20 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011; 30.21 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 04 Juli 2011; 30.22 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 15 September 2011; 30.23 Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 07 Oktober 2011; 30.24 Foto copy Hasil

Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 01 April 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011; - Foto

copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub

Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 07 Nopember 2011; - Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011. 32.

Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 04 Juli 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 15 September 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 07 Oktober 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember

No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgFoto copy Hasil Kajian

Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 01 Juni 2011;Foto copy legalisir hasil kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 07 Juni 2011;Foto copy legalisir hasil kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011;Foto copy legalisir hasil kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011;Foto copy legalisir hasil kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No.12

No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.Berdasarkan Pergub No.121212121212121212121212Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg Foto copy Hasil

Berdasarkan Pergub No. 12Tahun 2011 tanggal 07 Nopember 2011; Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011 Berdasarkan Pergub No. 12Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011.32.

1. Menyatakan terdakwa Sugiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf i ayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sugiyono dengan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karenamelakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang masihmelayani makan dan minum di tempat usahanya. sebagaimana diaturdalam Pasal 21 huruf i ayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum = danPerlindungan MasyarakatSelanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untukmengajukan barang bukti

lainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi;Halaman 2 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2021/PN.SmdMemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus H danSaksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor7 Tahun 2014, Pergub

Menyatakan terdakwa Sugiyono telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf iayat 2 huruf f jo. pasal 34 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentangPerubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sugiyono dengandenda sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) subsidairkurungan selama 3 (tiga) hari ;3.

Bahwa Penggugat menyambut positip dengan terbitnya PERGUB No. 21Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di PropinsiSumatera Utara yang dikeluarkan oleh Tergugat , yang terdiri dari 15 Pasal.. Bahwa akan tetapi ada 5 (lima) pasal dari PERGUB No. 21 Tahun 2015yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dimana PergubNo. 21 tahun 2015 mengarahkan bahwa setiap Pramuwisata harusterhimpun pada Tergugat Il.Bahwa adapun Pasal yang cacat hukum menurut Penggugat adalah :a.

Bahwa tidak ada satupun konsideran pembentukan PERGUB No. 21 Tahun2015 aquo yang menyatakan bahwa profesi Pramuwisata harus terhimpunpada Tergugat Il yang mana Badan Hukum dan domisili Tergugat Il jugatidak jelas.8.

No. 21Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata di PropinsiSumatera Utara serta segala akibat hukumnya sampai ada putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).PRIMAIR :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum PERGUB No. 21 Tahun 2015.Menyatakan bahwa Pasal 1 no. 13, Pasal 6, Pasal 8 no.4 huruf (d), pasal 11no.5 dan pasal 12 dari PERGUB No. 21 tahun 2015 adalah tidak sah dantidak berkekuatan hukum..

(lima) pasal dari pergub Nomor 21 Tahun2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat mengandung cacat hokum,dimana menurut Penggugat bahwasanya Tergugat mengarahkan setiapPramuwisata harus terhimpun pada Tergugat Il dan kemudian dalampetitum gugatan angka 3,4,5 dan 6 pada intinya menuntut agar ketentuanpasal 1 no.13, pasal 6, pasal 8 no.4 huruf d, pasal 11 no.5 dan pasal 12dari Pergub tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hokum agarmemerintahkan Tergugat untuk mencabut pasal pasal tersebut dariPergub Nomor

mencabut pasal pasaltersebut dari Pergub Nomor 21 Tahun 2015 serta menyatakan perbuatanTergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hokum ; Bahwa berdasarkan fakta posita dan petitum gugatan diatas antara satudengan lainnya saling bertentangan (kontradiktif) sebab disatu sisiPenggugat dengan tegas menuntut agar Pergub Nomor 21 Tahun 2015dinyatakan sah dan berkekuatan hokum, akan tetapi disisi lainpenggugat menyatkan pasal pasal dari Pergub dimaksud cacat hokumdan menuntut agar dinyatakan

1. Menyatakan terdakwa Deni Sodikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Deni Sodikin dengan denda sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karenamelakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang masihkurangnya sarana dan prasarana kesehatan di tempat usahanya.sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 20218tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum = danPerlindungan MasyarakattSelanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untukmengajukan barang bukti di

PN.SmdMembaca catatan dakwaan beserta suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan saksisaksi;Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus H danSaksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor7 Tahun 2014, Pergub

Menyatakan terdakwa Deni Sodikin telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahanatas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Deni Sodikindengan denda sebesar Rp. 300.000, (dua ratus ribu rupiah)subsidair kurungan selama 3 (tiga) hari ;3.

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RIDWAN dengan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau subsider 1 (satu) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karenamelakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha yang masihmelakukan kegiatan usaha selama PPKM yang telah ditentukan.sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf i ayat 2 Pergub Nomor 5tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 13 tahun 2021tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum = danPerlindungan MasyarakattSelanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untukmengajukan barang bukti di siding

Membaca catatan dakwaan beserta suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksisaksi;Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sinta danSaksi Riyan T keterangan Terdakwa selama persidangan, Hakimberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 8 huruf e PERDA Kabupaten Sumedang Nomor7 Tahun 2014, Pergub

Menyatakan terdakwa RIDWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 21 huruf iayat 2 Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atasPergub Nomor 13 tahun 2021 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RIDWAN dengandenda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) atau subsider 1(satu) hari kurungan ;3.