beredar,dan pihakkeluarga sudah sepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il,bila ditinjau secara normatif maka perkawinan yang telah dilangsungkantersebut telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada syarat subyektiftentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undangundang diancamdengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk dari Suatu perikatanyang mana bila perikataan

beredar,dan pihakkeluarga sudah sepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il,bila ditinjau secara normatif maka perkawinan yang telah dilangsungkantersebut telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada syarat subyektiftentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undangundang diancamdengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk dari suatu perikatanyang mana bila perikataan

sudahberedar,dan pihak keluarga sudah sepakat untuk tetap melangsungkanpernikahan Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il,bila ditinjau secara normatif maka perkawinan yang telah dilangsungkantersebut telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada syarat subyektiftentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undangundang diancamdengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk dari Suatu perikatanyang mana bila perikataan

sudahberedar,dan pihak keluarga sudah sepakat untuk tetap melangsungkanpernikahan Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il,bila ditinjau secara normatif maka perkawinan yang telah dilangsungkantersebut telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada syarat subyektiftentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undangundang diancamdengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk dari Suatu perikatanyang mana bila perikataan

beredar,dan pihakkeluarga sudah sepakat untuk tetap melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il,bila ditinjau secara normatif maka perkawinan yang telah dilangsungkantersebut telah melanggar syarat perkawinan, yaitu pada syarat subyektiftentang usia calon mempelai perempuan, yang oleh undangundang diancamdengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk dari Suatu perikatanyang mana bila perikataan

Menyatakan Batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berikut segala perikataan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari :- Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat I dan Tergugat I yang mewakili Tergugat III pada tanggal 31 Januari 2013;- Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat II dengan Tergugat I yang mewakili Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2013 ;- Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat II dengan

Menyatakan Batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berikutsegala perikataan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari :e Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat I dan Tergugat I yang mewakili Tergugat III padatanggal 31 Januari 2013;e Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat II dengan Tergugat I yang mewakili Tergugat II padatanggal 31 Januari 2013 ;e Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat II dengan Tergugat I

Markus Joni Christiansesuai dasar dan alasan gugatan point 2 secara jelas menerangkan penggugattidak ada hubungan perikataan/keperdataan dengan Tergugat Il.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaPenggugat tidak memiliki legal standing dalam melakukan gugatan dalamperkara a quo sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard).2.

MarkusJoni Christian sesuai dasar dan alasan gugatan point 2 secara jelasmenerangkan penggugat tidak ada hubungan perikataan/keperdataandengan Tergugat II.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il membantah dan menolak dalil penggugatpada angka 7 yang pada pokoknya Penggugat menyelesaikan paketpekerjaan a quo, terggugat II dan Konsultan Pengawas beberapa kalimemberikan teguran kepada penggugat dengan alasan bahwa beberapaitem pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaituCtruss 80 tersebut

5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa lagi pula putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,karena benar suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata adalah perjanjian yang sah, hal mana telah terbukti adanyadalam perkara a quo, yaitu bahwa pengikatan jual beli atas tanah objeksengketa dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehinggasah dan mengikat; Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwapembuatan Akta Perikataan

Cakap dalam berbuat sesuatu perikataan;3. Sesuatu tertentu (jelas dan terang objek);4. Karena sebab yang halal/sah; Bahwa oleh karena halhal perbuatan hukum yang dilakukan TermohonKasasi Terbanding IX/Tergugat IX dinadapan Turut Terbanding I/TurutTergugat dalam hal ini apakah dibenarkan/perbuatan hukum yangsah/dihalalkan oleh hukum dengan menghapuskan hakhak Ahli Warisyang mempunyai hak (Legitem Portie) dalam objek sengketa sebagai AhliWaris dari alm. Djanombo Sinaga dan alm. Luceria Br.

Malaka, Kec TamboraJakarta Barat sesuai perikataan Yayasan Wakat Al Wahdi dengan biaya yangdikeluarkan almarhum Didi Suhadi sendiri, dan keluarlah pemberian IzinMendirikan Bangunan dari Pemerintah DKI Jakarta tanggal 4 Mei 1981 No.5384/IMBPG/81 diajukan oleh : Didi Suhadi qq Achmad Al Wahdy ;Bahwa dari bukti baru (PKIV) dinubungkan dengan bukti Tergugat yaitu vide TI11.1, TIll.2, TIIl.3 sampai TIIl.38r secara hukum seyogianya dinyatakan terbuktirumah sengketa miliknya Yayasan Wakaf Al Wahdi yang

Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, saksi MuhammadSuryo sebagai pihak pembeli melakukan Perikataan Jual Beli dihadapanNotaris/PPAT Muchamad Agus Hanafi, SH. dengan Akte Perikatan Jual BeliNomor 4 tanggal 11 Agustus 2012, dengan pihak penjual yang diwakili olehRaden Soediatmo selaku pemegang kuasa menjual dari pemilik tanah yangstatus kepemilikannya masih Hak Milik Adat.

Sebelum proses PermohonanPengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar Termohon II kepada MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia R I diajukan diproses, Termohon II melakukanperbuatan hukum perikataan secara akta Perjanjian bawah tangan pada tanggal 1Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007 dengan Termohon I, dengan caramelawan dan atau melanggar hukum (Mohon Yang Mulia Majelis Hakimbersedia untuk melihat serta memeriksa kembali Pertimbangan Hukum pada hal50 Paragraf ke 3 dalam Putusan PHI No. 167/G/2008/PHI.Bdg

Bahwa dengan demikian, Termohon II sebagai subjek hukum dalam melakukanperbuatan hukum perikataan secara akta Perjanjian bawah tangan pada tanggal Oktober 2007 dan tanggal 1 November 2007, sangatlah diragukan keabsahanstatus Badan Hukum Termohon II.

Vidnoisi), sehingga sungguh tidak masuk diakalsehat ketika tibatiba Para Penggugat mengikutsertakan Tergugat dalamperkara a quo dan bahkan di dalam petitumnya menyatakan di dalamhukum perikataan/persetujuan/ perjanjian yang diperobuat Tergugat denganTergugat III adalah batal demi hukum, padahal sangat berbeda antara CV.Vidnoisi (Tergugat Ill) dengan CV. Vidnoisy Breitingna dan Tergugat tidakada hubungan hukum sama sekali dengan CV. Vidnoisi Breitingna..

Husin, A.Ptnh secarabersamasama atau pun sendirisendiri sebagai orang yang melakukandan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan padawaktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas,membuat Surat palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkansesuatu. hak, perikataan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu,

Dalamsistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak yangpenting adalah perkataan semua perjanjian, yangmemungkinkan masyarakat untuk melahirkan berbagaljenis atau. macam kontrak dan perikataan berlakusebagai undangundang yang penting bagi tujuanmeningkatkan kepastian hukum. Peningkatan kepastianhukum ini menjadi tujuan dari asas kebebasanberkontrak, sehingga kontrak yang telah dibuat parapihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali ataskesepakatan kedua belah pihak atau atas kekuatanundangundang..

Terhadap peristiwa ini Pemohon Kasasi bersediamembayar bunga 1,5 % per bulan x sisa (Rp27.000.000,00) xselama 15 tahun 8 bulan dengan syarat sepanjang sertifikatnyadiserahkan untuk dibalik namakan Pemohon Kasasi tidakkeberatan karena pada prinsipnya setiap perikataan yang dibuatmengikat sebagai undang undang dan wajib dilaksanakan denganiktikad baik dan berkadilan sebagaimana dimaksud dalam maknaPasal 1338 KUHPerdata.

NI LUHWARTI sesuai dasar dan alasan gugatan point 2 secara jelas menerangkan penggugat tidak ada hubungan perikataan / keperdataan dengan Tergugat II.3.

TjkMenimbang, bahwa oleh karena akte perdamaian merupakan suatuperjanjian yang diatur dalam buku Ill KUHPerdata yang membawa konsekwensijika salah satu pihak ingkarjanji atau wanprestasi dapat dilakukan penuntutanuntuk memenuhi isi perjanjian tersebut dan dapat dituntut pengantian biaya,rugidan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1243Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi Pengantianbiaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikataan, barulah