• Jumaniar selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500

• Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Habibi selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan

  kendaraan Dinas/ operasional Rp. 326.000

• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 2022 PZ an Adi Kurniawan pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Rp. 489.000
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus

  pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500

• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj Ani Kurnia pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 896.500
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan

  Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp1.341.000

• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SH pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.141.000
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang

  kendaraan Dinas/operasional Rp. 326.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 2022 PZ an Adi Kurniawan padakegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Rp. 489.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus padakegiatan jasa pemeliharaan

  dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj Ani Kurnia padakegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 896.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ

  an H.Amri pada kegiatanjasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasionalMaret 2017 Rp1.341.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SH padakegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 1.141.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4sekretariat

  4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdauspada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasionalroda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj AniKurnia pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinankendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 896.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak

  (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasionalroda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri padakegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp1.341.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasionalroda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SHpada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 1.141.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja

• melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar PERDA Nomor 2 Tahun 2017;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LA AMIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000. ( empat ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 ( tujuh ) hari;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) STN
• Surat Perisinan

• strong>

• 1 (satu) buah segel plastik warna orange bertuliskan PETRI nomor seal 0212 merek ACME

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGU No.000450
• 2 (dua) lembar surat terima barang belum diisi (kosong)
• 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGY No 040556
• 2 (dua) lembar surat terima barang beum diisi (kosong)
• 1 (satu) bundel foto copy dokumen perisinan

  sekira sebanyak 5000 liter tanpa penyegelandilubang atas tangki dan BBM Jenis solar sekira 10.000 liter;Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) buah segel plastik warna orange bertuliskan PETRInomor seal 0212 merek ACMEDirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGUNo.000450 2 (dua) lembar surat terima barang belum diisi (kosong) 1 (Satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGY No040556 2 (dua) lembar surat terima barang beum diisi (kosong) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perisinan

  Satriono4) 1 (satu) unit kendaraan truck tangki Nopol BE 9363 FE warna hijautoska dan putih yang berisikan BBM Jenis solar sekira 10.000 liter5) 1 (satu) buah segel plastik warna orange bertuliskan PETRI nomorseal 0212 merek ACME6) 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGU No.0004507) 2 (dua) lembar surat terima barang belum diisi (kosong)8) 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGY No 0405569) 2 (dua) lembar surat terima barang beum diisi (kosong)10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perisinan

  sebanyak 5000 liter tanpa penyegelandilubang atas tangki dan BBM Jenis solar sekira 10.000 liter; 1 (Satu) buah segel plastik warna orange bertuliskan PETRI nomorseal 0212 merek ACMEHalaman 43 dari 55 Putusan Nomor 371/Pid.B/LH/2019/PN Tjk 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGU No.000450 2 (dua) lembar surat terima barang belum diisi (kosong) 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGY No 040556 2 (dua) lembar surat terima barang beum diisi (kosong) 1 (Satu) bundel foto copy dokumen perisinan

  sekira sebanyak 5000 liter tanpa penyegelandilubang atas tangki dan BBM Jenis solar sekira 10.000 liter;Dirampas untuk Negara; 1 (Satu) buah segel plastik warna orange bertuliskan PETRI nomorseal 0212 merek ACMEDirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGU No.0004502 (dua) lembar surat terima barang belum diisi (kosong)1 (Satu) lembar surat jalan PT OCEAN PETRO ENERGY No 0405562 (dua) lembar surat terima barang beum diisi (kosong) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perisinan

• , penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;e Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud denganPertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineralyang berupa bijin atau batuan, di luar panas bumi, minyak bumidan gas bumi serta air tanah,e Bahwa benar yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP)adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan;e Bahwa benar Ahli menerangkan untuk melakukan kegiatan usahapertambangan, harus mempunyai perisinan

• konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;Bahwa benar AHli menerangkan yang dimaksud dengan Pertambangan Mineraladalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luarpanas bumi, minyak bumi dan gas bumi serta air tanah;Bahwa benar yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untukmelakukan kegiatan usaha pertambangan;Bahwa benar ahii menerangkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan,harus mempunyai perisinan

• Pertamina dengan menunjuk penyalur denganKontrak Perjanjian Kerjasama dengan para penyalur baik untuk kegiatanpengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM seperti SPBU, APMS, SPBN danSPBB dengan mendapat margin dari BUPIUNU yang harga jualnya mengacuPeraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.Bahwa benar Untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan, danNiaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah maka parapenyalur harus memiliki perisinan berupa:Untuk kegiatan usaha pengangkutan

• FFRADA BASRAH Als FIRADA Bin BASRAH selakucoordinator dan menyuruh orang lain untuk melakukan usaha pertambangan harus/wajib memiliki ITUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IzinPertambangan Rakyat atau Kontrak/Kemitraan dengan pemegang IUP yangdilengkapi dnegan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);Bahwa terdakwa tidak dibenarkan mengkoordinir dan menyuruh orang lain untukmelaukan penambangan timah tanpa memiliki perisinan seperti tersebut di atas;PUTUSAN Nomor : 265/Pid.B/2012/PN.Sgt

• Jumaniar selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500

• Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan dinas ke Palembang an Habibi selama 2 (dua) hari tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2017 Rp. 867.500
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan

  kendaraan Dinas/ operasional Rp. 326.000

• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 2022 PZ an Adi Kurniawan pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Rp. 489.000
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1459 PZ an Arif Firdaus

  pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.059.500

• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj Ani Kurnia pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 896.500
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan

  Dinas Operasional roda 2 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp1.341.000

• Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SH pada kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017 Rp. 1.141.000
• Foto copy Kwitansi Permintaan uang

  dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret2017 Rp. 1.059.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj Ani Kurnia padaHalaman 19 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.kegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 896.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar

  minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatanjasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret2017 Rp1.341.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahanbakar minyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SH padakegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/operasional Maret 2017 Rp. 1.141.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang

  dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret2017 Rp. 1.059.500Halaman 260 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakarminyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 1507 PZ an Dra Hj Ani Kurnia padakegiatan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasionalMaret 2017 Rp. 896.500Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan

  bakarminyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 2sekretariat DPRD Kab Pali BG 1415 PZ an H.Amri pada kegiatan jasapemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret 2017Rp1.341.000Foto copy Kwitansi Permintaan uang belanja penggantian bahan bakarminyak (BBM) Pertamax Kendaraan Dinas Operasional roda 4sekretariat DPRD Kab Pali BG 1504 PZ an Haryono,SH pada kegiatanjasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/ operasional Maret2017 Rp. 1.141.000Foto copy Kwitansi Permintaan

• tersebut.Bahwa kegiatan penalangan tersebut sempat berlangsung selamakurang lebih 1(satu) jam sebelum ditangkap oleh pihak kepolisianBahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa YohanesLiling bersama sama saksi Tennang (terdakwa dalam berkas terpisah)dan saksi Hi Yanto Alias Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukantanpa IUP (ijin Usaha Pertambangan),IPR (Ijin Pertambangan Rakyat),IUPK (lin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang dalamhal ini Kepala Dinas Penanaman Modal Perisinan

• Bahwakegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa Tennang Bersamasamasaksi Hi Yanto Alias Yanto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksiYohannes Liling (terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan tanpa IUP (ijinUsaha Pertambangan),IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin UsahaPertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang dalam hal ini KepalaDinas Penanaman Modal Perisinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atasnama Gubernur untuk IUP dan IPR sedangkan untuk IUPK adalah dariKementrian Pertambangan.Perbuatan

• Bahwa benar perisinan yang dimiliki oleh PT ST Nikel Resurscesadalah sebagai berikut : Keputusan Bupati Konawe nomor 448 tahun 2009 tanggal 6Nopember 2009 tentang persetujuan peningkatan Izin Usahapertamnbangan explorasi menjadi UP OP PT ST Nikel Resursces Keputusan Bupati Konawe nomor: 224 tahun 2014 tanggal 16 juli2014 tentang perubahan titik koordinat batas wilayah izin usahaperambangan (WIUP) operasi produksi PT ST NikelResurscesKW 09 OKP 001 Sertfikar Cleare and clean nomor : 1110/ Min /12/2015.4

• / peredaran kosmetik,mengevaluasi, menindaklanjuti dan monitoring tindak lanjut hasilpengawasan;Bahwa perundangundangan yang menjadi dasar hukum yang saat inimasih berlaku dan mengatur tentang Kesehatan yaitu Undangundang RINo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undangundnag No. 11 tahun2020 tentang Cipta Kerja;Bahwa berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal60 mengatur yaitu:> Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaanfarmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi Perisinan

• Foto copy sesuai dengan asli Pemerintah Kabupaten BadungBadan Pelayanan Perisinan Terpadu Izin Gangguan Nomor2458/BPPT/IG/IV/2015, dikeluarkan di mangupura pada tanggal 21 April2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P10;11.

• Bahwa benar perisinan yang dimiliki oleh PT ST Nikel Resurscesadalah sebagai berikut : Keputusan Bupati Konawe nomor 448 tahun 2009 tanggal 6Nopember 2009 tentang persetujuan peningkatan Izin Usahapertamnbangan explorasi menjadi UP OP PT ST Nikel Resursces Keputusan Bupati Konawe nomor: 224 tahun 2014 tanggal 16 juli2014 tentang perubahan titik koordinat batas wilayah izin usahaperambangan (WIUP) operasi produksi PT ST NikelResurscesKW 09 OKP 001 Sertfikar Cleare and clean nomor : 1110/ Min /12/2015.4

• Dewata Reload dan Gayatri Reload tidakmemiliki izin dari Menteri Telekomunikasi.Yang mana berdasarkan Peraturan Menterti Komunikasi dan Informatika NomorO07 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikBidang Kominikasi dan Informatika :e Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Perizinan dan layanan yang diaturdalam Peraturan Menteri ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secaraelektronik .e Pasal 5 ayat (2) Jenis perisinan

• yang dibantuHalaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 30/P/FP/2020/PTUN.PLoleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbuny)i:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

• yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantuoleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbuny/i:(1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2)Perisinan

• yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

• memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan

• Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiayang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(2) Perisinan