kehidupannya hingga saat ini masih dalam perawatan kedinasan TNIAD,sesuai Keputusan Kasad Nomor: Kep/74316/IX/2013 tanggal 6September 2013;Menanggapi Keputusan Kasad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwajanda tersebut hanya mendapat fasilitas administrasi dari kedinasan ADtentang bantuan hukum, rawatan kesehatan bukan dalam hal susilaterhadap keluarga besar Tentara;Untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap susila KBT yangmelibatkan keluarga besar Tentara (KBT) diatur dalam peraturan KasadNomor: Perkasad

Alianti) sebagai janda dari AlmarhumRonny Albert Katuuk bukan bagian dari Keluarga Besar Tentara (KBT)sesuai dengan Perkasad/84/XIl/2008 tanggal 12 Desember 2008 padaangka 10 huruf , oleh karena itu Terdakwa (Hartanto Yasin) melakukanperbuatan susila dengan Sdri.

Alianti bukan termasuk bagian dari padaKeluarga Besar Tentara (KBT) yang dapat diberhentikan dengan tidakhormat;Dalam Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor: 63K/PMTIl/BDG/AD/VII/2015 yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2015 HakimPengadilan Tinggi yang menyidangkan perkara ini, tidak mengkaji danmenganalisa terhadap peraturan Kasad Nomor: Perkasad/84/XIl/2008tanggal 12 Desember 2008 pada angka 10 huruf yang berbunyi sebagaiberikut melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit,isteri

Putusan Nomor 311 K/MIL/2015Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kasus in casu telah dipertimbangkandengan tepat dan benar kecuali dalam hubungannya dengan Peraturan KasadNomor: Perkasad/84/XIl/2008 tanggal 12 Desember 2008 angka 10 huruf ,karena Saksi1 Saksi1, S.ST., walaupun sebagai mantan istri prajurit masihdalam perawatan kedinasan TNIAD, sebagaimana Keputusan Kasad Nomor:Kep/74316/IX/2013 tanggal 6 September 2013, tetapi Saksi1 Saksi1, S.ST.sudah tidak berada lagi dalam lingkungan satuan, tidak mempunyai

anak,sehingga dapat dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi1 Saksi1tidak tercakup dalam ketentuan Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember2008 sebagai salah satu kriteria pemberhentian dari dinas keprajuritan;Bahwa pertimbangan lainnya antara lain bahwa dari perbuatanTerdakwa yang melakukan hubungan badan berkalikali dengan Saksi1 Saksi1tidak membuahkan anak yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;Bahwa karenanya hukuman tambahan pemberhentian dari dinaskeprajuritan terhadap Terdakwa

Bahwa Terdakwa bersama pengurus Puskopkar "B" Dam I/BB tidakmelaporkan rencana kepada Pangdam /BB selaku Pembina dan sandaranPuskopad "B" Dam /BB tentang pemberian tunjangan kinerja yang telahdilakukan pengurus pada tahun 2010 sebesar Rp72.680.000,00 (tujuh puluhdua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tambahankekurangan tunjangan remunerasi bagi pengurus Puskopkar "B" Dam I/BBsebanyak 16 (enam belas) orang mendasari Perkasad Nomor 14/V/2010tanggal 18 Mei 2010, padahal kepada

Bahwa Terdakwa bersama pengurus Puskopkar "B" Dam 1/BB tidakmelaporkan rencana kepada Pangdam /BB selaku Pembina dan sandaranPuskopad "B" Dam /BB tentang pemberian tunjangan kinerja yang telahdilakukan pengurus pada tahun 2010 sebesar Rp72.680.000,00 (tujuh puluhdua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar tambahankekurangan tunjangan remunerasi bagi pengurus Puskopkar "B" Dam I/BBsebanyak 16 (enam belas) orang mendasari Perkasad Nomor 14/V/2010tanggal 18 Mei 2010, padahal kepada

Nomor : Sprin/18/IX/2011 tanggal 30 September 2011kepada Pengurus Puskopkar "B" Bukit Barisan. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam /BB Nomor : STR/5/2012tanggal 3 Januari tentang perintah untuk melaksanakan pemeriksaan danpengusutan perkara penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukanoleh Letkol Inf Achmad Syahrul NRP. 30807 Ketua Puskopkar "B" BukitBarisan tahun 2011 dan Mayor Inf Amiruddin NRP. 522575 PelaksanaTugas Ketua Puskopkar "B" Bukit Barisan tahun 2010. 14 (empat belas) lembar Surat Perkasad

Barisan Nomor Sprin/18/IX/201 1tanggal 30 September 2011 kepada PengurusPuskopkar "B" Bukit Barisan.2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam 1/BBNomor STR/5/2012 tanggal 3 Januari tentangperintah untuk melaksanakan pemeriksaan danpengusutan perkara penyalahgunaan wewenangyang diduga dilakukan oleh Letkol Inf AchmadSyahrul NRP. 30807 Ketua Puskopkar "B" BukitBarisan tahun 2011 dan Mayor Inf Amiruddin NRP.522575 Pelaksana Tugas Ketua Puskopkar "B" BukitBarisan tahun 2010.14 (empat belas) lembar Surat Perkasad

yang terletak di Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Kota Tengah,Kota Padang serta pembangunan rumah sewa sebanyak 6 (enam) pintu,tidak merupakan keputusan RAT hanya kemauan pengurus saja,sehingga ditemukan oleh staf Wasrik Irdam 1/BB kerugianRp6.680.400,00 (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribuempat ratus rupiah), Terdakwa dalam mengalinkan aset bertentangandengan Perkasad/14/ V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang penataankoperasi di lingkungan TNI AD.e.

kehidupan sebagai Bintara Siswa dimana yangbersangkutan tidak boleh melakukan pelanggaran sekecil apapun baikdisiplin maupun tindak pidana apalagi sudah mempunyai anak sedangkanTerdakwa baru diterima sebagai Siswa Secaba TNI AD dan sedangmenjalani pendidikan Dikmaba Tahap II dan apabila ini terjadi makasanksinya Terdakwa harus dikeluarkan dari lembaga pendidikan dan dijatuhisanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinasKeprajuritan sebagaimana diatur dalam Bujukmin Nomor Perkasad

/13/02/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Evaluasi Hasil belajar di lingkunganTNIAD halaman 221 nomor urut 3 dan 4 serta Bujukmin Nomor : Perkasad/225/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang gardik di lingkungan TNIAD halaman 36 nomor 4 poin (iii) dan bukan malah sebaliknya PengadilanMiliter Tinggi Ill Surabaya memberi kesempatan kepada Terdakwa untukbertanggung jawab dengan cara agar Terdakwa menikahi saksi1 walaupunpada kenyataannya sampai dengan Memori Kasasi ini dibuat Terdakwabelum juga

Telah menyalahi norma/perilaku kehidupan yang ada di masyarakat danaturan sebagai Bintara Siswa yang diatur dalam Bujukmin NomorPerkasad/13/02/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Evaluasi Hasilbelajar di lingkungan TNIAD halaman 221 nomor urut 3 dan 4 sertaBujukmin Nomor Perkasad/225/XIl/2007 tanggal 28 Desember 2007tentang gardik di lingkungan TNIAD halaman 36 nomor 4 poin (iii).

Bahwa sesuai dengan Perkasad (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat)Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 TentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) halaman 7 dan halaman 8angka 10 yang menyatakan : Halhal yang dapat menjadi alasan PDTH (Pemberhentian Dengan TidakHormat) :1) Point h"Melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama(homoseksual/lesbian)".2) Point i"Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit,istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS

Bahwa perbuatan Terdakwa jelasjelas sudah masuk ke dalam perbuatanyang dilarang dalam Pasal 294 Ayat (1) juncto Ayat (2) ke1 KUHP sertaaturan khusus dalam TNI yaitu dalam Perkasad Nomor Perkasad/84/XIl/2008 tanggal 12 Desember 2008 tersebut.

Saksi3 PratuMochamad Dedi Prasetyo dipandang sebagai kelainan kejiwaan yangdialami Terdakwa karena perbuatan tersebut menyimpang dari kelazimanorang pada umumnya kemudian hanya memidana pidana penjara saja.10.Bahwa mohon dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim Mahkamah11Agung Republik Indonesia (Pengadilan Tingkat Kasasi), bahwa untukmenghindari adanya penilaian pimpinan TNI dan pemerhati kasuskasusyang berkaitan dengan kesusilaan antara KBT (Keluarga Besar Tentara)kemudian dikaitkan dengan Perkasad

Tugas dantanggung jawab Papekas adalah sebagai pemegang Kas di Kodam Jaya dimana berdasarkan Perkasad Nomor 13 tahun 2007 tentang Orgas Pekasadalah bertugas menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan danmelaporkan kepada Pimpinan atas kemudian mengenai tugas, tata carapenerimaan dan penyetoran uang Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) tersebut adalah pada pihak yang menyewa tanah Negara yangdikuasai oleh Kodam, namun terdapat beberapa pihak perusahaan danbadan yang menyetor uang PNBP langsung kepada

Tugas dan tanggung jawabPapekas adalah sebagai pemegang Kas di Kodam Jaya di manaberdasarkan Perkasad Nomor 13 tahun 2007 tentang Orgas Pekas adalahbertugas menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan danmelaporkan kepada Pimpinan atas kemudian mengenai tugas, tata carapenerimaan dan penyetoran uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)tersebut adalah pada pihak yang menyewa tanah Negara yang dikuasaioleh Kodam, namun terdapat beberapa pihak perusahaan dan badan yangmenyetor uang PNBP langsung kepada

Tugas dantanggung jawab Papekas adalah sebagai pemegang Kas di Kodam Jaya dimana berdasarkan Perkasad Nomor 13 tahun 2007 tentang Orgas Pekasadalah bertugas menerima, menyimpan, membayarkan/menyetorkan danmelaporkan kepada Pimpinan atas kemudian mengenai tugas, tata carapenerimaan dan penyetoran uang Penerimaan Negara Bukan PajakHal. 5 dari 16 hal. Put.

Demikian pula halnya jika dikaitkan denganBujuknik (Buku Petunjuk Teknik) tentang PTDH yang disahkan dengan Perkasad NomorPerkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 halaman 7 dan halaman 8 angka 10 yang menyatakan: Angka 10. Halhal yang dapat menjadi alasan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat; angka 2)point i : Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit ataumelibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI.

Bahwa Bujuknik tentang PTDH yang disahkan dengan Perkasad Nomor Perkasad/84/XII/2008tanggal 12 desember 2008 halaman 7 dan halaman 8 angka 10 yang menyatakan : angka 10 halhalyang dapat menjadi alasan PTDH angka 2) point , berbunyi : Melakukan pelanggaran susila yangmelibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNSdilingkungan TNI hanya berlaku dilingkungan TNI AD tetapi tidak berlaku di lingkungan TNI, karenaperaturan yang berlaku di lingkungan TNI AL

Demikianpula halnya jika dikaitkan dengan Bujuknik (Buku Petunjuk Teknik) tentang PTDH yang disahkan denganPerkasad Nomor Perkasad/84/X1I/2008 tanggal 12 Desember 2008 halaman 7 dan halaman 8 angka 10 yangmenyatakan : Angka 10. Halhal yang dapat menjadi alasan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat; angka2) point i : Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit ataumelibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI.

Bahwa Bujuknik tentang PTDH yang disahkan dengan Perkasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal12 desember 2008 halaman 7 dan halaman 8 angka 10 yang menyatakan : angka 10 halhal yang dapat menjadialasan PTDH angka 2) point , berbunyi : Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit,istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS dilingkungan TNI hanya berlakudilingkungan TNI AD tetapi tidak berlaku di lingkungan TNI, karena peraturan yang berlaku di lingkungan TNI

ALadalah Bujuknik Penerapan sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AL yang mensahkan Keputusan Kasal NomorKep/1434/x/2012 tanggal 4 Oktober 2012 halaman 9 huruf c) angka 80 point c yang mengatur tentang sanksiPTDH bagi Prajurit TNI AL yang melanggarnya.Terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukumkarena Perkasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 hanya berlaku khusus bagi prajuritTNIAD bukan untuk prajurit TNIAL.7.

menurut cara sebagaimana yangditetapbkan undangundang oleh karena itu Permohonan BandingTerdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:Memori Banding yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidakterlepas dari upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukumyang berawal pada bulan Juni 2017 kaitannya dengan hakhakTerdakwa, yang dimana dengan adanya perkara ini Terdakwa sudahsangat dirugikan, berdasarkan Perkasad

Nomor Kep/75/II/2016tanggal 1 Februari 2016 tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer DiLingkungan TNI AD kaitan dengan penundaan pangkat danpendidikan, dan berdasarkan Perkasad Nomor 134 /XII/2011 tanggal28 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi PemberianTunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS, bahwa semenjak Terdakwaditetapbkan sebagai Tersangka dalam perkara ini hakhak tersebutsudah tidak diberikan kepada Terdakwa sampai dengan Terdakwaselesal menjalankan Putusan Pengadilan yang memperoleh

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dandibacakan dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yangmenjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan KepalaStaf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan AdminstrasiKesatuan bahwa perbuatan melawan hukum yang didugadilakukan oleh Terdakwa, kami kuasa hukum Terdakwamenganalisa serta berpendapat dari sudut pandang hukumbahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahanTerdakwa semata

, karena ada Protap satuan yang tidakdilakukan sebagaimana mestinya oleh pejabat terkait yangbertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dankontrol sehingga amunisi yang seharusnya tidak boleh dimiliki,di kuasai, di bawa, di simpan dan di serahkan tanpa hak tidakakan terjadi apabila protap satuan dilaksanakan sesuai denganbujuk Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017tanggal 5 Juni 2007 tentang Buku Pedoman PenyelenggaraanAdminstrasi Kesatuan.3.

Toko Jaya Perkasad. 1 (Satu) rangkap balasan somasi 1 (Satu) dan 2 (dua) dari dealer TokoJaya Perkasa ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.e. 1 (Satu) rangkap bukti transfer dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tbkke dealer Toko Jaya Perkasa atas nama Wiko Yong.Halaman 8 dari 11 halaman Put. No.137/PID/2021/PT.PLG.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wiko Yong Anak DariAmen Wijaya.4.

Toko Jaya Perkasad. 1 (satu) rangkap balasan somasi 1 (Satu) dan 2 (dua) dari dealer TokoJaya Perkasa ke PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk.e. 1 (satu) rangkap bukti transfer dari PT. Radana Bhaskara Finance, Tokke dealer Toko Jaya Perkasa atas nama Wiko Yong.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wiko Yong Anak DariAmen Wijaya.6.

Ankum adalah atasan langsung yangmempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplinkepada prajurit yang berada di bawah wewenangkomandonya.Ketentuan pasal 7 ayat (4) dari Praturan Kepala Staf ADNomor : Perkasad/14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007disebutkan bahwa Dandenma Kodam bertindak selaku Ankumterhadap Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama.

Perkasad/14/2007tanggal 25 Juli 2007 yang menyebutkan bahwa DandenmaKodam IX/Udayana bertindak selaku Ankum terhadap PerwiraPertama, Bintara dan Tamtama yang bertugas di Makodam.Dari ketentuan tersebut diatas, Atasan langsung dariTerdakwa sebagai Ta Denma adalah Dandenma KodamI, IX vec cee eeeIX/Udayana, sehingga pejabat yang berwenang memberi jjinTerdakwa adalan Dandenma Kodam 1IX/Udayana bukanPabandya Lid (Letkol Inf Evin Ruswin N) atau Pabandya Gal(Mayor Inf Octavianus Padji).Oleh karena Terdakwa

Perkasad/14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 disebutkan bahwa Dandenma Kodam bertindak selaku Ankumterhadap Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama yangbertugas di Makodam.Dengan demikian atasan langsung atau Ankum dari Terdakwasebagai Ta Denma Kodam IX/Udayana adalah Dandenma KodamIX/Udayana bukan Letkol Inf Evin Ruswin (Pabandya Lid) atauMayor Inf Octavianus Padji (Pabandya Gal) yang tidak memilikiwewnang Komando langsung terhadap Terdakwa./.

No. 194 K/MIL/20131.Bahwa atas penjualan truck tangki minyak tanah Puskopad B Dam 1/BB tidakmengalami kerugian dan jika tidak dijual maka perawatan akan semakin bertambahdan nilai buku mengalami penyusutan.Bahwa selain penjualan truck tangki, pengurus koperasi ada memberikan tunjangankinerja kepada para personil hal tersebut dilakukan berdasarkan Perkasad Nomor :14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010.Bahwa para Terdakwa bersama pengurus Koperasi sebelum penataan KoperasiPuskopad B Dam 1/BB selalu membuat

atas.Bahwa dalam surat peraturan Kasad Nomor : 14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010tentang penataan koperasi Angkatan Darat pada prinsipprinsip koperasi huruf gpengurus koperasi dilarang mengalihkan atau membagikan kekayaan koperasi(berupa saham, penyertaan dalam badan usaha lain atau aset tetap yang dimiliki,koperasi) kepada siapa pun sampai dengan penataan selesai dilakukan kecualidengan persetujuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia akan tetapi penguruskoperasi tahun 2010/2011 tidak mengindahkan aturan Perkasad

semoga Tuhan Yang Maha Kuasamemberikan kekuatan dalam memutuskan perkara ini.Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militertersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukantanggapan/Kontra Memori Banding sebagai berikut:Kontra Memori Banding yang kami sampaikan ini pada prinsipnyatidak terlepas dari upaya penegakan hukum terhadap peristiwahukum pada bulan Juni 2018 kaitannya dengan hakhak Terdakwa,yang dimana dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangatdirugikan, berdasarkan Perkasad

Nomor 39 Tahun 2018 tanggal2/7Desember 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat kaitan dengan penundaanpangkat dan pendidikan, dan berdasarkan Perkasad Nomor134/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang PetunjukAdministrasi Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS,bahwa semenjak Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalamperkara ini hakhak tersebut sudah tidak diberikan kepada Terdakwasampai dengan Terdakwa selesai menjalankan Putusan Pengadilanyang

ditetapkan undangundang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secaraformal dapat diterima.Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatan keberatannya sebagai berikut :Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan.Memori Banding yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidakterlepas dari upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukumpada tanggal 29 Juni 2018 kaitannya dengan hakhak Terdakwa,yang dimana dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangatdirugikan, berdasarkan Perkasad

Nomor : Kep/75/II/2016 tanggal 1Februari 2016 tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer Di LingkunganTNI AD kaitan dengan penundaan pangkat dan pendidikan, danberdasarkan Perkasad Nomor : 134 /XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Petunjuk Administrasi Pemberian Tunjangan KinerjaBagi Prajurit dan PNS, bahwa semenjak Terdakwa ditetapkansebagai Tersangka dalam perkara ini hakhak tersebut sudah tidakdiberikan kepada Terdakwa sampai dengan Terdakwa selesaimenjalankan Putusan Pengadilan yang memperoleh

MuliaPuncak Jaya Distrik Kalome Papua.Analisa HukumBahwa setelah kami menganalisa dan mengkaji sejauh mana sebabHal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 16K/PMT.III/BDG/AD/II/2019akibat dari perouatan melawan hukum yang diduga dilakukan olehTerdakwa pada peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 29 Juni2018 sehingga kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat sebagaiberikut :1.Bahwa berdasarkan peraturan Kepala Staf Angkatan DaratNomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni 2007 tentang BukuPedoman Penyelenggaraan

barang infentaris milik negara baiksenjata maupun amunisi wajib menandatangani bukupengambilan dan pengembalian barang tersebutsebagai bukti pengawasan dan conirol terhadapbarang yang sudah dipergunakan oleh masingmasing personil Militer.Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 16K/PMT.III/BDG/AD/II/2019Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dandibacakan dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yangmenjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan KepalaStaf Angkatan Darat Nomor Perkasad

kuasa hukum Terdakwa menganlisaserta berpendapat dari sudut pandang hukum bahwa perbuatantersebut bukan merupakan kesalahan Terdakwa semata,karena ada Protap satuan yang tidak dilakukan sebagaimanamestinya oleh pejabat terkait yang bertanggung jawab dalampengamanan, pengawasan dan control sehingga amunisi yangseharusnya tidak boleh dimiliki, menguasai, membawa,menyimpan dan menyerahkan tanpa hak tidak akan terjadiapabila protap satuan dilaksanakan sesuai dengan bujukKepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad

Nomor Perkasad/95/XII/2009 dan pada tanggal20 April 2013 saksi kembali membuat laporan kepadaDanrindam IX/Udayana tentang ketidakhadiran Terdakwa.6. Bahwa berhubung Terdakwa selama 8 ( delapan ) haritidak mengikuti Dikmaba maka pada tanggal 20 Mei 2013saksi membuat laporan pencabutan status Siswa DikmabaTNI AD Tahap II Kecab. Inf atas nama Terdakwa.7.

Nomor Perkasad/95/XII/2009 dan pada tanggal20 April 2013 saksi kembali membuat laporan kepadaDanrindam IX/Udayana tentang ketidakhadiran Terdakwa.8. Bahwa benar berhubung Terdakwa selama 8 ( delapan ) haritidak mengikuti Dikmaba maka pada tanggal 20 Mei 2013saksi membuat laporan pencabutan status Siswa DikmabaTNI AD Tahap II Kecab. Inf atas nama Terdakwa.9. Bahwa benar menurut SaksiIll (Lettu Inf.

Nomor Perkasad/95/XII/2009 dan pada tanggal20 April 2013 saksi kembali membuat laporan kepadaDanrindam IX/Udayana tentang ketidakhadiran Terdakwa.7. Bahwa benar berhubung Terdakwa selama 8 ( delapan ) haritidak mengikuti Dikmaba maka pada tanggal 20 Mei 2013saksi membuat laporan pencabutan status Siswa DikmabaTNI AD Tahap II Kecab. Inf atas nama Terdakwa.8. Bahwa benar menurut Saksilll (Lettu Inf.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dandibacakan dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yangmenjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan KepalaStaf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan AdminstrasiKesatuan bahwa perbuatan melawan hukum yang didugadilakukan oleh Terdakwa a.n. Wahyu Insyafiadi NRP21160099740596 Jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub(mantan Ws.

kuasahukum Terdakwa menganalisa serta berpendapat dari sudutpandang hukum bahwa perbuatan tersebut bukan merupakankesalahan Terdakwa semata, karena ada Protap satuan yangtidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh pejabat terkait yangbertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dankontrol sehingga amunisi yang seharusnya tidak boleh dimiliki,di kuasai, di bawa, di simpan dan di serahkan tanpa hak tidakakan terjadi apabila protap satuan dilaksanakan sesuai denganbujuk Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad

perotap satuan dijalankan dengan benar,karena munisi tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun satuantidak mengetahui hal tersebut sehingga dalam hal ini patutdiduga pejabat terkait yaitu Perwira Seksi Latinan (Pasilat) tidakmelakukan pengecekan, pengawasan dan konirol secara rutinsesuai dengan Protap satuan.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dandibacakan dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yangmenjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan KepalaStaf Angkatan Darat Nomor Perkasad

kuasahukum Terdakwa menganalisa serta berpendapat dari sudutpandang hukum bahwa perbuatan tersebut bukan merupakankesalahan Terdakwa semata, karena ada Protap satuan yangtidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh pejabatterkait yangbertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dankontrol sehingga amunisi yang seharusnya tidak boleh dimiliki,di kuasai, di bawa, di simpan dan di serahkan tanpa hak tidakakan terjadi apabila protap satuan dilaksanakan sesuai denganbujuk Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dandibacakan dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yangmenjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan KepalaStaf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan AdminstrasiKesatuan bahwa perbuatan melawan hukum yang didugadilakukan oleh Terdakwa a.n. Wahyu = Insyafiadi NRP21160099740596 Jabatan Bajumonob 2 Ton Pernika Kihub(mantan Ws.

2020hukum Terdakwa menganalisa serta berpendapat dari sudutpandang hukum bahwa perbuatan tersebut bukan merupakankesalahan Terdakwa semata, karena ada Protap satuan yangtidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh pejabat terkait yangbertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dankontrol sehingga amunisi yang seharusnya tidak boleh dimiliki,di kuasai, di bawa, di simpan dan di serahkan tanpa hak tidakakan terjadi apabila protap satuan dilaksanakan sesuai denganbujuk Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu ripiah).Hal 2 dari 33 Hal Putusan Nomor : 68K/PM.III19/AD/III/2020Menimbang2.Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yangdibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di depanpersidangan yang menyatakan berdasarkan PerkasadNomor 39 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentangSanksi Administrasi TNIAD dan Perkasad Nomor134/X1I/2011, tanggal 28 Desember 2011 tentang PetunjukAministrasi Pemberian Tunjangan

mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalamHal 20 dari 33 Hal Putusan Nomor : 68K/PM.III19/AD/III/2020MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangputusan ini, setelan memperhatikan sifat, hakikat dan akibatperbuatannya serta halhal yang mempengaruhi serta faktafaktayang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokokpokokhal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalamPermohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :Dengan adanya Perkasad

No 39 tahun 2018 dan Perkasad No.134/XII/2011 tahun 2011 tentang Saksi Adiminstrasi bagi prajurityang dalam proses Hukum ODisiplin dan Pidana.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kasad Nomor :Perkasad/101/X1/2010 tanggal 29. Desember 2010, Terdakwaselaku Kalakgiat mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawabsebagai berikut:e.terse91. Memahami dan mengerti substansi isi dokumen Renlakswakelola.2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai P3 ataumelaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai pelimpahanwewenang yang diterima dari Kagiat.3. Menyiapkan dan menandatangani kontrak kerja, apabilasebagian pekerjaan dikontrakkan.4.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaKagiat.Bahwa mekanisme pengajuan anggaran untuk kegiatan kegiatanbut sesuai Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/101/XII/2010tanggal 29 Desember 2010 yaitu :1.

Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai KazidamV/Diponegoro, menerima Surat Perintah Pangdam IV/DiponegoroNomor: Sprin/351 /ll 1/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebagai Kalakgiatdalam pelaksanaan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayahKesatuan Kodam IV/Diponegoro TA. 2013 yang telah ditentukansecara swakelola dengan berpedoman pada Peraturan KasadNomor Perkasad/101/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Material dan Jasadengan cara Swakelola di lingkungan TNI Angkatan

Bahwa berdasarkan Peraturan Kasad Nomor :Perkasad/101/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, Terdakwa selakuKalakgiat mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaiberikut:1. Memahami dan mengerti substansi isi dokumen Renlakswakelola.2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai P3atau. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuaipelimpahan wewenang yang diterima dari Kagiat.e.terse173. Menyiapkan dan menandatangani kontrak kerja, apabilasebagian pekerjaan dikontrakkan.4.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepadaKagiat.Bahwa mekanisme pengajuan anggaran untuk kegiatan kegiatanbut sesuai Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/101/X1I1/2010tanggal 29 Desember 2010 yaitu :1.

Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yangdibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 di depanpersidangan yang menyatakan berdasarkan PerkasadNomor 39 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentangSanksi Administrasi TNIAD dan Perkasad Nomor134/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011 tentang PetunjukAministrasi Pemberian Tunjangan, Tunjangan Kinerja danTunjangan Operasi Bagi Prajurit dan PNS menerangkansecara jelas apabila seorang Prajurit yang dalam prosesbaik Hukuman Displin maupun Pidana akan

yang layak dan patut untukdijatunkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, MajelisHakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalamputusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibatperbuatannya serta halhal yang mempengaruhi serta faktafakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokokpokok hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwadalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapatnyasebagai berikut :Dengan adanya Perkasad

No 39 tahun 2018 dan Perkasad No.134/X1I/2011 tahun 2011 tentang Saksi Adiminstrasi bagiprajurit yang dalam proses Hukum Disiplin dan Pidana.

semoga Tuhan Yang Maha Kuasamemberikan kekuatan dalam memutuskan perkara ini.Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militertersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukantanggapan/Kontra Memori Banding sebagai berikut:Kontra Memori Banding yang kami sampaikan ini pada prinsipnyatidak terlepas dari upaya penegakan hukum terhadap peristiwahukum pada bulan Juni 2018 kaitannya dengan hakhak Terdakwa,yang dimana dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangatdirugikan, berdasarkan Perkasad

Nomor 39 Tahun 2018 tanggal2/Desember 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat kaitan dengan penundaanpangkat dan pendidikan, dan berdasarkan Perkasad Nomor134/X1I/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang PetunjukAdministrasi Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS,bahwa semenjak Terdakwa ditetapbkan sebagai Tersangka dalamperkara ini hakhak tersebut sudah tidak diberikan kepada Terdakwasampai dengan Terdakwa selesai menjalankan Putusan Pengadilanyang