Selain ituperceraian bagi Tentara Nasional Indonesia juga diatur dengan PeraturanPanglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dan diaturjuga dalam Peraturan Kasal Nomor Perkasal/67/XII/2011 tanggal 13 Desember2011 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi AnggotaTentara Nasional Indonesia AL.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Panglima Tentara NasionalIndonesia, nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 Bab IV pasal 10ayat 1, dan juga diatur dalam Peraturan Kasal

Nomor Perkasal 67/XII/2011 babIV pasal 20 ayat (a) tentang Tata Cara Perceraian dinyatakan Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Laut yang akan melaksanakan perceraian, harusmendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa kemudian dipertegas oleh pasal 17 pada Bab VIpada Nomor Perpang/11/XII/2013 dan pasal 27 pada Bab VI dalam PeraturanKasal nomor Perkasal/67/XII/2011, tentang Tata Cara Permohonan Izin Ceraibagi anggota TNI AL, khusus bagi yang beragama islam yaitu

Selanjutnya persidangandilanjutkan tanpa hadirnya Termohon , lalu oleh Ketua Majelis diupayakankearah perdamaian namun tidak berhasil, kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai TNI AL Kota Malang, makasesuai dengan peraturan Kasal Nomor Perkasal/67/XII/2011 tanggal 13Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pernikahan,Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI Angkatan Laut dan Surat DanlanalMalang Nomor

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1),Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuanperundang undangan yang berlaku, maka Permohonan Pemohon secaraformil dapat diterima ;Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai TNI AL Kota Malang, makasesuai dengan peraturan Kasal Nomor Perkasal

dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut berdasarkan alasan yang sah.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon sebagai TNI AL telah mendapat surat ijin ceraidari atasannya Komandan Detasemen Markas Lantamal V tanggal 30 April 2013atas nama Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian di PengadilanAgama Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Kasal Nomor Perkasal

Putusan Nomor : 1605/Pdt.G/2013/PA.Sda.Detasemen Markas Lantamal V tanggal 30 April 2013 atas nama Arifin danKaryawati untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuaidengan Peraturan Kasal Nomor Perkasal/67/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagiPrajurit TNI Angkatan Laut.Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknyadidasarkan kepada adanya perselisihnan yang terus menerus.

., N.R.P. 72216 menambahkanbahwa keberadaanya dalam persidangan terhadap perkara a quo selain karena SuratPerintah Danlantamal (Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut) nomorSprin/924/X1I/2018 juga dikarenakan adanya Peraturan Kepala Staf Angkatan LautRepublik Indonesia nomor Perkasal/74/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang BukuPetunjuk Pembinaan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut (PUM1.12.004)yang mana pada BAB Ill tentang Penerima dan Pemberi Nasihat dan Bantuan Hukum,Pasal 11 huruf

Dengan demikian, makaTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi/Terbanding Il adalah orangorang atau pihakpihak yangberhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari Dinas Hukum TNI Angkatan Laut,Pangkalan Utama Angkatan Laut I, sebagaimana dimaksud dan dijelaskan dalamPeraturan Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia nomor Perkasal/74/X/2009tanggal 7 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Pembinaan Bantuan Hukum diLingkungan TNI Angkatan Laut (PUM1.12.004

bahwaPeraturan Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia tidak termasuk sebagaiperaturan perundangundangan, baik dilihat dari sisi jenis maupun dari sisi hierarki.Karena itu, Peraturan Kepala Staf Angakatan Laut Republik Indonesia tidak dapatdijadikan sebagai landasan hukum untuk beracara di pengadilan khususnya dalamperkara a quo;Hal tersebut diperkuat dengan sikap Serka Mus Budi Harianja, S.H., N.R.P.72216 yang menyatakan, bahwa adapun Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut RepublikIndonesia nomor Perkasal

Peraturan Kepala Staf TNI AL nomor Perkasal/74/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009dalam konsideran mengingat sudan ada dasar Undangundang dan PeraturanPemerintah sebagai dasar pembuatan Peraturan KASAL (perkasal) tersebut.. Surat Mahkamah Agung R.I Nomor M.A/Pemb/272/71 Surat Edaran NO. 2 tahun1971 tanggal 10 Februari 1971 perihal Pegawai Negeri/pekerjaan sebagai pembelaPenasehat Hukum dimuka Pengadilan..

dengan dugaan hilangnya anggotaKRI Layang635 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2017telah disimpulkan adanya tindakan yang dilakukan olehTerdakwa saat itu yang dapat diduga merupakan tindak pidanaHal. 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 4K/PMT.III/AL//201810.yaitu saat melakukan Pengawalan terhadap Kapal Ikan Asing(KIA) F/B Nurhana menuju ke Melonguane dan KRI Layang635tidak melaksanakan mengikuti atau membayangi KIA F/BNurhana pada jarak yang aman sebagaimana diatur dalamPeraturan Kasal Nomor Perkasal

pencarian kapal ikan asing, hal itu Terdakwalakukan karena adanya perintah dari Asops Danguspurlatim,dan berhasil menangkap 1 KIA yang setelah dilakukanpemeriksaan diputus bersalah karena tidak membawa suratsurat yang diperlukan, hingga kemudian diputuskan KIAtersebut dibawa ke Lanal Melunguane sebagai Lanal terdekatdengan dikawal oleh Tim Kawal berjumlah 4 orang ABK KRILayang635.Bahwa menurut Saksi, pelanggaran pidana yang didugadilakukan Terdakwa adalah: Protap Kamla sebagaimana diatur dalam Perkasal

Bahwa Protap Kamla yang dikeluarkan oleh Mabesalsebagimana diatur dalam Perkasal/32/V/2009 tanggal 4 Mei2009 wajib dipatuhi oleh setiap Dan KRI, dan seluruh anggotaTNI AL bercorps Pelaut mengetahui hal itu.27. Bahwa apabila terjadi putus kontak/komunikasi dengan TimKawal yang ada di KIA F/B Nurhana maka tindakan Dan KRIadalah harus segera kembali ke track Tim Kawal, dan Dan KRIharus segera melapor ke Komando Atas pada kesempatanpertama.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Dan KRILayang635 yang tidak melaksanakan RGO yang diterimanyadari Dan Guspurlatim dalam pelaksanaan Operasi Siaga Yudha16 maupun Perkasal/32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentangProtap Kamla yang harus dipatuhi oleh setiap Dan KRI hinggasaat ini keempat anggota Tim Kawal dari KRI Layang635beserta alat perlengkapannya berupa 2 (dua) pucuk senjatalaras panjang jenis AK47, 60 (enam puluh) butir peluru tajam, 4(empat) buah magasen, 1 (satu) buah radio komunikasi

Oleh karenanya Terdakwa selaku nakhoda yangsudah terdidik harus dapat membedakan etika keprajuritan loyalitasterhadap Asops Guspurlatim yang on board dengan aturan ataspelaksanaan tupoksi sebagai keharusan selaku Terdakwa sebagainakhoda yang seharusnya sudah mengetahui dan memahamitupoksinya, namun walaupun Terdakwa mengetahuinya danmemahaminya justru) Terdakwa tidak melaksanakan petunjukpetunjuk dalam Perkasal Nomor 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.Sebagaimana dalam surat perintah yang diterima Terdakwa

Eddy Santoso Nrp. 11733/P (diduga palsu).5) 2 (dua) lembar foto copy Tabungan Simpedes atas nama Masriah. ft, Nomor seri: 27312782.6) 1 (satu) lembar foto copy resi KTP Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan atas nama Mochammad Danu, pekerjaan Pegawai Swasta.7) 2 (dua) lembar contoh surat yang dikeluarkan Kabalurjalbar.8) 13 (Tiga belas) lembar foto copy Perkasal Nomor: Perkasal/107/ XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Personel

Mar Moch Danu Nrp. 71661 dan Koptu Mar Nrp. 74801ditanda tangani oleh Kasilapja Balurjalbar Letkol Laut (KH) Drs.Eddy Santoso Nrp. 11733/P (diduga palsu).5) 2 (dua) lembar foto copy Tabungan Simpedes atas namaMasriah. ft, Nomor seri: 27312782.36) 1 (satu) lembar foto copy resi KTP Pemerintahan KabupatenBekasi Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan atas namaMochammad Danu, pekerjaan Pegawai Swasta.7) 2 (dua) lembar contoh surat yang dikeluarkan Kabalurjalbar.8) 13 (Tiga belas) lembar foto copy Perkasal

Nomor seri:27312782.1 (satu) lembar foto copy RESI KTP PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASIDESA SUMBER JAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN atas namaMochammd Danu, pekerjaan Pegawai Swasta.2 (dua) lembar contoh surat yang dikeluarkan Kabalurjalbar.13 (Tiga belas) lembar foto copy Perkasal Nomor: Perkasal/107/XII/2010 tanggal15 Desember 2010 Tentang PEYUNJUK TEKNIK PENYALURAN PERSONELDI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT.1 (satu) lembar foto copy ST KASAL nomor: ST/19/2010 tanggal 18 Januari 2010.1 (satu) lembar foto

Mar Moch Danu Nrp. 71661 dan Koptu Mar Nrp. 74801ditanda tangani oleh Kasilapja Balurjalbar Letkol Laut (KH) Drs.Eddy Santoso Nrp. 11733/P (diduga palsu).5) 2 (dua) lembar foto copy Tabungan Simpedes atas namaMasriah. ft, Nomor seri: 27312782.6) 1 (satu) lembar foto copy resi KTP Pemerintahan KabupatenBekasi Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan atas namaMochammad Danu, pekerjaan Pegawai Swasta.7) 2 (dua) lembar contoh surat yang dikeluarkan Kabalurjalbar.8) 13 (Tiga belas) lembar foto copy Perkasal

Eddy Santoso Nrp. 11733/P (diduga palsu).5) 2 (dua) lembar foto copy Tabungan Simpedes atas nama Masriah. ft,Nomor seri: 27312782.426) 1 (satu) lembar foto copy resi KTP Pemerintahan Kabupaten Bekasi DesaSumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan atas nama Mochammad Danu, pekerjaanPegawai Swasta.7) 2 (dua) lembar contoh surat yang dikeluarkan Kabalurjalbar.8) 13 (Tiga belas) lembar foto copy Perkasal Nomor: Perkasal/107/ XII/2010tanggal 15 Desember 2010 Tentang Petunjuk Teknik Penyaluran Personel diLingkungan

tertulis dan merupakanputusan terakhir ;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Bab II KetentuanDasar Pasal 6 ayat (1) ditegaskan kembali pada Bab IV TataCara Perceaian Pasal 10 ayat (1): Prajurit TNI yang = akanmelaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahuludari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa menindaklajuti Peraturan Panglima TNItersebut di atas, TNI Markas Besar Angkatan Laut mengeluarkanperaturan khusus untuk TNI Angkatan Laut dengan PeraturanKepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal

Peraturan Kepala Staff Angkatan Laut Nomor : Perkasal /40/VII/2008 Tergugat sebagai Anggota TNI AL wajib memperoleh surat keteranganterlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;Menimbang, bahwa Pengadilan telah beberapa kali memanggilTergugat supaya hadir dalam persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadirdalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, TergugatPutusan Nomor 2385/Padt.G/2015/PA.MrHal. 7 dari 19 haltetap saja tidak datang, oleh karena itu majelis Hakim menilai

Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang /11/VII/2007 jo.Peraturan Kepala Staff Angkatan Laut Nomor : Perkasal /40/VII/2008 Tergugatsebagai Anggota TNI AL tersebut adalah syaratsyarat administratif bagiseorang Pegawai Negeri Sipil in casu Tergugat sebagai Anggota TNI AngkatanLaut, bukan hukum formil di Pengadilan, sehingga dengan ketidak hadiranTergugat di persidangan majelis menilai bahwa Tergugat tidak berkeinginanuntuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai Anggota TNI AngkatanLaut ;Menimbang,

Bahwa juga adanya pernyataan keterangan saksiyang menyatakan selama Terdakwa berdinas di bagianpersonel telah menempatkan beberapa Perwira tanpamelalui mekanisme atau prosedur sebagaimana diaturdalam Skep Kasal 1347 tentang Mekanisme sidangWanpatjab, Perkasal 1/1/2010 tentang Binkorps,Perkasal 28 tentang uji kompetensi dan OrgasprosDisminpersal dimana Terdakwa dalam mengusulkanpersonel beberapa kali atas dasar saran dariperorangan bukan dari Kotama pengguna (user).

Bahwa selama Terdakwa berdinas di bagianpersonel telah menempatkan beberapa Perwira tanpamelalui mekanisme atau prosedur sebagaimana diaturdalam Skep Kasal 1347 tentang Mekanisme sidangWanpatjab, Perkasal/1/1/2010 tentang Binkorps,Perkasal 28 tentang uji kompetensi dan OrgasprosDisminpersal dimana Terdakwa dalam mengusulkanpersonel beberapa kali atas dasar saran dariperorangan bukan dari Kotama pengguna.y.

Maka saya menyimpulkan ybs tidak pahamdan tidak mengerti juga tentang Perkasal 1347 yangmengatur tentang mekanisme penempatan jabatanpersonel.4. dapat merugikan TNI AL? TNI AL mana yang sayarugikan.

Bahwa selama Terdakwa berdinas di bagianpersonel telah menempatkan beberapa Perwira tanpamelalui mekanisme atau prosedur sebagaimana diaturdalam Skep Kasal 1347 tentang Mekanisme sidangWanpatjab, Perkasal/1/1/2010 tentang Binkorps,Perkasal 28 tentang uji kompetensi dan OrgasprosDisminpersal dimana Terdakwa dalam mengusulkanpersonel beberapa kali atas dasar saran dariperorangan bukan dari Kotama pengguna.24.

Bahwa selama Terdakwa berdinas di bagianpersonel telah menempatkan beberapa Perwira tanpamelalui mekanisme atau prosedur sebagaimana diaturdalam Skep Kasal 1347 tentang Mekanisme sidangWanpatjab, Perkasal/1/1/2010 tentang Binkorps,Perkasal 28 tentang uji kompetensi dan OrgasprosDisminpersal dimana Terdakwa dalam mengusulkanpersonel beberapa kali atas dasar saran dariperorangan bukan dari Kotama pengguna.8.

Putusan Nomor : 0696/Pdt.G/2013/PA.Sda.Kawan Timur Detasemen Markas Komando tanggal 22 Februari 2013 atas namaPemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian di Pengadilan AgamaSidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Kasal Nomor Perkasal/67/XII/2011 tanggal13 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pernikahan, Perceraiandan Rujuk bagi Prajurit TNI Angkatan Laut.Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknyadidasarkan kepada adanya perselisihan yang terus menerus.

sebagaimana ketentuan yang mengatur untuk itu;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terlampir surat dari Komandan LantamalVII tertanda Wadan Fransiscus Herman S, ST Nomor : R/158/IV/2017 perihal Surat Ijin Cerai,tertanggal 26 April 2017 yang isinya pada pokoknya memberi ijin kepada perwira Lantamal VIIKupang atas nama Letda Laut Tommy Kuswara Pardede NRP 21234/P untuk mengajukangugatan cerai keapda istrinya bernama Rika Aprilia Wayong, bahwa adapun ijin tersebutberdasarkan Peraturan Kasal Nomor Perkasal

Tergugat akan dihukum untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari UU No.1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24Tahun 2013, SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,Peraturan Kasal Nomor Perkasal

masyarakat khususnya militer akanpenularan perilaku homo seksual lantaran kaumhomo seksual akan terus mencari penerus homoseksual, pelaku homo seksual rentan tertularpenyakit kelamin dan/atau HIV/AIDS karena sukabergonta ganti pasangan serta perilaku menyimpanghomo seksual akan merusak moral dan disiplinprajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaantugas pokok TNI khususnya tugas satuan dandampak yang sangat mengerikan maka Kepala StafAngkatan Laut (KSAL) mengeluarkan PeraturanKepala Staf Angkatan Laut (Perkasal

Bahwa benar untuk menindak tegas perbuatanmenyimpang hubungan sesama jenis, Kepala StafAngkatan Laut (KSAL) juga telah mengeluarkanPeraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal)Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 17 ayat 3 huruf b yangberbunyi Perbuatan lain yang tidak patut dilakukanoleh seorang prajurit sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf h. antara lain: huruf b. melakukanpelanggaran susila dengan jenis kelamin yangsama (homo/seksual/lesbian)" namun Terdakwadengan sengaja tidak mentaati suatu perintahdinas

melakukanperbuatan Asusila sesama Prajurit TNI maupundengan KBT, Narkoba, maupun Asusila dengan anakdi bawah umur (pedofilia) karena akan diberikansanksi tegas berupa pemberhentian tidak denganhormat dari dinas keprajuritan, termasuk jugamengenai larangan perbuatan hubungan sesamajenis (homoseksual) berdasarkan Surat TelegramPanglima TNI Nomor ST/398/2009.Bahwa benar untuk menindak tegas perbuatanmenyimpang hubungan sesama jenis, Kepala StafAngkatan Laut (KSAL) juga telah mengeluarkanPeraturan Kasal (Perkasal

Putusan Nomor 28K/PM I01 AL/III/2021MenimbangMenimbangMenimbangAngkatan Laut (KSAL) juga telan mengeluarkanPeraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal)Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (3) huruf b yangberbunyi Perbuatan lain yang tidak patut dilakukanoleh seorang prajurit sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf h. antara lain: huruf b. melakukanpelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama(homo. seksual/lesbian)" namun Terdakwa dengansengaja tidak mentaati Suatu perintah dinas, ataudengan semaunya

sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AngkalanLaut yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan ijin berceraidari atasannya dengan Surat jin Cerai nomor SIC/35/V/2015tertanggal 11 Mei 2015, sehingga ketentuan Peraturan Kepala StafAngkatan Laut nomor Perkasal

Perkasal /67/XII/2011tanggal 13 Desember 2011 penggugat telah mendapat izin Crerai dari KomandanLanal Bengkulu Nomor 10/XII/2013 bulan November 2013, Oleh karenanyapenggugat telah memenuhi kelengkapan administrasi perceraian bagi personilangkatan laut;Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir,namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehatipenggugat secara maksimal agar berusaha

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untukrukun kembali;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf ( f )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai TNI Angkatan laut telahmendapat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sesuai denganPeraturan Kepala Staf TNI AL Nomor Perkasal/67/XII/2011 tanggal 13Desember

mediasisebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir;Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dan menasehati Pemohonagar rukun kembali dengan Termohon serta mempertahankan keutuhan rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkaradilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakanSurat permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Prajurit TNI Angkatan Laut terikatdengan Peraturan Kasal Nomor Perkasal

dijadikanpertimbangan dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalamputusan ini, namun Majlis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untukmemperbaiki dan menambah pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding Pembandingmenyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Pemohon /Terbanding adalah seorang anggota TNI bukan PNS, putusan Pengadilan Agamatersebut adalah cacat hukum karena melanggar Peraturan Kepala Staf Angkatan lautNomor PERKASAL

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai anggota TNIAngkatan Laut RI aktif dan telah menunjukan serta melampirkan bersamadalam surat permohonannya, surat izin perceraian nomor R/332/X/2017tanggal 4 November 2017 yang ditandatangani oleh Komandan Denma MakoKoarmabar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perkasal No/67/XII/2011tanggal 13 Desember 2011, oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjangtentang

Namundemikian berdasarkan pasal 6 keputusan Pangab Nomor 02/111/1987menyatakan bahwa Kas Angkatan adalah Papera bagi tersangkaanggota ABRI yang secara organik bertugas di lingkungan Angkatan,kemudian Kas Angkatan menunjuk Papera untuk lingkungan masingmasing dalam hal ini Kasal menunjuk Dankolatmar selaku Paperaterhadap prajurit di bawah Komandonya berdasarkan Peraturan KasalNomor Perkasal/51/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007.b.

UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jugatidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupayasecara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukunkembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dan Ketentuan PeraturanKepala Staf Angkatan Laut Nomor PERKASAL