Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawnan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untu dicatat dan didaftarkan dalam register yang diediakan untuk itu;

5.

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secaraverstek;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (La Ato bin La Toropu) terhadap Penggugat (Wa Ode Ani binti La Damuna);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanNapabalano, Kabupaten Muna, tempat perkawnan

selama perkawnan menjadi harta bersama dan karenanyaPenggugat berhak atas setengah bagian / 50 % (Lima Puluh Prosen)atas harta bersama yang diperoleh selama perkawnan dan karenasemula perkawnan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkantidak ada.perjanjian perkawnan mengenai pemisahan harta dansemua harta tersebut diperoleh selama perkawnan Penggugat danTergugat ;8.

;24= Bahwa mengenai Akta Perkwnan diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PPNo.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974Tentang Perkawnan ; Bahwa pengertian harta bersama ialah semua harta yang didapat setelahperkawnan, dimana setelah berlangsungnya perkawnan makahartatersebut menjadi harta bersama, sebagimana dijelaskan dalam Pasal 35Undangundang Perkawnan ; Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata tidak bisa dikaitkan dengan perjanjiankawn, karena perjanjian perkawnan merupakan lex specialis

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapsatu orang lain atau lebih ;e Bahwa Perjanjian Perkawnan diatur dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974Tentang Perkawnan ;e Bahwa dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawnan tersebutmenjelaskan perjanjian perkawinan tersebut dapat mengikat pihak ketiga ;e Bahwa perjanjian perkawnan mengikat kepada pihak ketiga apabila telahdidaftarkan perjanjian kawn tersebut di catatan sipil, apabila tidakdidaftarkan maka tidak mengikat kepada pihak ketiga ;e

UU No. 1 Tahun 1974 dalamPasal 29 ayat (3) yang menyatakan Perjanjian Perkawnan yang tidakdicatatkan di dalam Akta Perkawnan maka perjanjian tersebut tidak berlaku bagipihak ketiga ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas olehkarenanya Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkawnan Penggugatdan Tergugat menurut agama Kristen aquo yang telah dicatatkan di KantorCatatan Sipil Kotamadya Bandung adalah satusatunya perkawnan Penggugatdan Tergugat yang mempunyai kekuatan hukum serta

tidakmenyebabkan ditiadakannya atau tidak berlakunya perjanjian tersebut, incasuAkta Perjanjian Perkawnan bukti T1 aquo tersebut dibuat dengan tidakmelanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan, sehingga dengandemikian Akta Perjanjian Perkawnan bukti T1 aquo tersebut sah menuruthukum dan mempunyai kekuatan hukum, serta berlaku diantara Penggugat danTergugat sejak perkawnan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perkawnan bukti T1 aquoyang isinya mengatur

keabsahan pernikahan tersebut, mkaatas dasar itu Pemnvhon I dan Penmohon IImengajukan permohonan ini ke Pengadilan AgamRant auprapat guna memperoleh peneta pan pengesahannikah ;Ber dasar kan dalil dali 1 di ata s, Penohon Idan Penohon I mohon kepada Ketua PengadilanAgana Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yangmeneriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenanmenberikan penetapan yang armarnya berbunyi sebagaiberikutLi Mengabulkan permohonan Penwohon I dan Penwhon II.ae Menyata kan sah perkawnan

antaraPenohon I dengan Penwhon II pada tanggal 29 Juli 1980di runahP3N di Desa Sidorukun Kecamatan Bilah HuluKabupaten Labuhanbatu, dengan ber wali kan ayahkandung Penohon II bernama Tumn, disaksikan olehdua orang saksi lakilaki bernama Sarmin danPaino, dan nmaharnya berupa uang sebesarRp. 5. 000, (li ma ribu rupiah) yang telahdiberikan oleh Penohon I kepada Penwhon II secaratunai ;Menimbang, bahwa berdasarkan penbuktian tersebutnyata bahwa perkawnan yang berlangsung antaraPenohon I dengan Penohon

II telah memenuhi rukundan syarat perkawnan sesuai dengan Hukum Islamhanya saja terhadap perkawnan tersebut' tidak adaakta nikahnya ;Meninmbang, bahwa selain telah menenuhi syarat danrukun perkawnan tersebut di atas, dalam peristiwaperkawnan Penohon I dan Pemohon MII tersebuttidak ditennkan adanya halangan danlarangan perkawnan sebagaimmna ditentukandalam pasal 8 UndangUndang Nonvr 1 Tahun 1974 jopasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Meninbang, bahwa oleh karena perkawnan Penohon Idan Penohon II telah

salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dappasal 7 ayat (2) dan ay at (3) huruf (e) KonpilasiHukum Islamdi Indonesia ;Meninbang, bahwa oleh karena perkawnan Penohon Idan Penwhon II berlangsung setelah lahirnya UndangUndang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan mkapengesahan (itsbat) nikah antara Penohon I = danPenohon II hanya dapat dipergunakan sesuaiden gan kepentingan Penvhon I dan Penwhon IIyang dimohonkannya = yaitu hanya untuk keperluannen gurus akta kelahiran anakanak

Mengabulkan pernohonan Penwohon Idan Penwhon II.ae Men yata kan sah perkawnan antara JumnoBin Mit Mar zak dengan Kasiyem Binti Tumn yangdilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1980 di DesaSidorukun KecamatanBil ah HuluKabupaten Labuhanbatu ProvinsiSumate ra Utara.Si Menbebankan kepada Penohon I dan Penwohon II untuknenbayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000.

Bahwa Penmohon I dengan Penwhon II selamikatan perkawnan telah mempunyai anak 4 (enpat)Orang, masingmasing diberi nana1. Wanda Harahap, lakilaki, unmur 22 tahun =;Dns Nurbaik Harahap, perempuan, unur 21 tahun =;3. Rizki Nanda Harahap, lakilaki, unwr 17 tahun ;4. Ahmd Aldiansyah, lakilaki, unmmr 10 tahun =;4.

dan materil penbuktian berkenaan denganstatus kependudukan serta status agama yang dianutoleh Pennvhon I ;Me ninbang, bahwa dua orang saksi yangdihadirkan oleh Penwhon I dan Penohon II dinilaioleh Majelis Hakim secara forml dan materiltelah nenenuhi syarat penbuktianberkenaan dengan dalil dalilpermohonan Penwohon dan Penwhon II, dinmanaperkawinan Pemohon I den gan Pemohon I telahme nme nuhi rukun dan Ssyarat perkawnan sesualdengan hukum Islam oleh karena itu kesaksiantersebut dapat diterima sebagai

Isa Ritonga, dan nmaharnya berupaseperangkat alat sholat' yang telah diberikan olehPenohon kepada Penwhon II secara tunai ;Menimbang, bahwa berdasarkan penbuktian tersebutInformasi Pengadilan (SK 144) bukan nerupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapznyata bahwa perkawnan yang berlangsung antaraPenohon dengan Penohon II telah mnemenuhi rukundan syarat perkawnan sesuai dengan Hukum Islamhanya saja terhadap perkawnan tersebut tidak adaakta nikahnya ;Menimbang, bahwa

selain telah nmenenuhi syarat danrukun perkawnan tersebut di atas, dalam peristiwaperkawnan Penohon I dan Pemohon MII tersebuttidak ditennkan adanya halangan danlarangan perkawnan sebagaimmna ditentukandalam pasal 8 UndangUndang Nonvr 1 Tahun 1974 jopasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Meninbang, bahwa oleh karena perkawnan Penohon Idan Penohon II telah dilangsungkan sesuai denganHukum Islam yaitu hukum agama yang dianut' olehpasangan suam isteri tersebut, mka Majelis Hakimmengabulkan nformasiPengadi!

anpermohonan Penohon I dan Penwohon IIdengan menetapkan sahnya perkawinanantara Penohon I dengan Pemohon II sesuai denganketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nonor 1Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia ;Meninbang, bahwa oleh karena perkawnan Penohon Idan Penwohon II berlangsung setelah lahirnya UndangUndang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan mkapengesahan (itsbat) nikah antara Penohon I = danPenohon II hanya dapat dipergunakan sesuaiden gan kepentingan

Pasal 72 ayat 3 KompilasiHukum Islam, sangatlah tidak tepat digunakan dalam masalahint;Bahwa pertimbangan hukum halaman 56, alinea ke5 danke6, sangat tidak berdasar, salah dan keliru dengan alasanPasal 38 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo.Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, dikenal istil ah hukumputusnya perkawnan, di mana kedua istilah tersebutmempunyai arti yang jauh berbeda, dalam hal ini tentangbatalnya perkaw nan, berarti perkawnan menurut hukumtidak pernah terjadi, sedang pada putusnya

perkaw nanberarti perkawnan tersebut terjadi, kenudian di putuskankarena ber bagai al asan sebagai berikutHal 7 dari 10 hal.

dalammenmperti mbangkan hukunnya yakni dengan menyat akanperkaw nan antara Tergugat/ Terbandi ng dengan al mar humFULAN (Suam Penggugat/Penbanding), telah putus karenakematian, padahal perkawnan tersebut ti dak sah dan bataldem hukumBahwa pertimbangan hukum pada halaman 57, alinea ke3, ke 4,ke 5, dan ke 6, adalah pertimbangan yang tidak benar dankeliru karena penulisan status adalah "perjaka yangsenyatanya adalah sudah beristeri , demikian juga pekerjaantertulis wiraswasta yang senyatanya adalah

JK.Bahwa saat terj adinya perkawnan, petugas yang melaksanakan,begitu. juga Tergugat/Terbanding sendiri mengaku tidakberprasangka dan tidak tahu kalau = almarhum= suamiPenggugat diduga memalsukan identitas dan mempunyaiisteri yait u Penggugat/ Penbanding dan perkaw nan tersebutdilaksanakan secara terbuka di hadapan Pegawai PencatatMeni mbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapatdi si mpul kan tentang adanya it i kad bai k dariTergugat/Terbanding dalam mel akukan perkaw nan denganalmarhum

ini sebagai mana yangtersebut dalam Undang Undang Nonor 1 Tahun 1974, Pasal 28ayat 2 yang antara lain berbunyi sebagai berikut iniBatalnya suatu perkawnan dinulai sete lah keput usanPengadilan menpunyai kekuatan hukum yang tetap danberl aku se ak saat berl angsungnya per kaw nan;Keput usan ti dak berl aku sur ut t er hadapAnakanak yang dil ahirkan dari perkaw nan ters ebut;Suam at au istri yang ber ti ndak dengan i kt ik adbai k kecual i terhadap harta bersana, bilapenbat alan perkawnan didasarkan

dilaksanakan dihadapan Tokoh Agama Kong Hu Cu diKabupaten Bangka Tengah dengan status gadis dan perjaka; Bahwa semenjak Pemohon menikah belum pernah bercerai; Bahwa pernikahan Pemohon belum pernah mendaftarkan pada DinasCatatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah.Halaman9odari12PenetapanNomor68/Pat P/2017/PN Sql Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 suami pemohon meninggal duniadikarenakan sakit;Menimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan :(1) Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;(2) Tiaptiap perkawnan dicatatmenurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan :Pencatatan perkawnan dari mereka yangmelangsunakan perkawnannya menurut agamanya dan kepercayaannya ituselain agama Islam dilakukan oleh Pegavwai Pencatat Perkawnan pada kantorcatatan

sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundanganmengenaipencatatan perkawnan;Menimbang, bahwa Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :Dalam hal perkawnan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Perkawnan, pencatatan perkawnan dilakukansetelah adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menyatakan:Pencatatan perkawnan

dilakukan di InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawnan,;Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan pada Pasal 1 angka15UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenentukan : PencatatanSipil adalah pencatatan peristiwa pentingyangdialami oleh seseorang dalam registerPencatatan Sipil pada instransipelaksana.

(vide bukti: P5);Bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, yaitu:Ayat (1): Perkawnan yang dilangsungkan di luar Indonesia antaradua orang werga negara Indonesia atau seorangwarganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalahsah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara di mana perkawnan itu dilangsungkan dan bagiwarganegara Indonesia tidak melanggar ketentuanketentuanUndangundang ini.Ayat (2): Dalam waktu 1 (satu) tahun

setelah suami iseri itu Kembali diWilayah Indonesia, surat bukti perkawnan mereka harusdidaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawnan tempat tinggalmereka.Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN DpsBahwa semenjak Pemohon dan Pemohon Il sebagai suamiistri kembalike wilayah Indonesia dan tinggal tetap di Indonesia, Provinsi Bali,Kabupaten Badung, surat bukti perkawinan yang dikeluarkan olehPejabat Catatan Sipil Mairie de Colleret di Prancis hingga saat ini belumdidaftarkan pada Kantor Dinas

tertulis yang disahkan olehpegawai pencatat perkawnan atau notaris, setelah manaisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihakketiga tersangkut;Pasal 29 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) bertentangan denganUndangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai perjanjian tersebut mulai berlakusejak perkawnan dilangsungkan, kecuali ditentukan

laindalam perjanjian perkawnan;Pasal 29 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawnandilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjianHalaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Dpsperkawinan1.5.

Pasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) bertentangan denganUndangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai selama perkawnan berlangsung,perjanjian perkawnan dapat mengenai harta perkawnanatau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut,kecuali bila dari kKedua belah pihak ada persetujuan untukmengubah atau mencabut, dan perubahan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:Hal. 8dari 11 halaman Pen. No.131/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.01.11.17a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut UndangUndang No.1Tahun 1974;e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau ister, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum lslam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

No.131/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.01.11.17Artinya : Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orangsaksi lakilaki yang adil.Dan dalam Kitab Tuhfahjuz IV halaman 133 yang berbunyi:(132 :4 , 4aiad) cls AL) Aad 13) haArtinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telahbaligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan para Permohon dipandang telah memenuhialasan

Pasal 29 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraHal 3 dari 14 hal perk No. 679/Pdt.P/2016/PN Dpsr1.2.1.3.1.4.1.5.Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan denganUndangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai pada waktu, sebelumdilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawnan keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukanpenanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

atau notaris, setelah manaisinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihakketiga tersangkutf ;Pasal 29 ayat (8) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) bertentangan denganUndangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai perjanjian tersebut mulai berlakusejak perkawnan dilangsungkan, kecuali ditentukan laindalam perjanjian perkawnan;Pasal 29 ayat

(8) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang tidak dimaknai peranjiantersebut mulai berlaku sejak perkawnan dilangsungkan,kecuali ditentukan lain dalam penanjian perkawnanPasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik IndonesiaHal 4 dari 14 hal perk No. 679/Pdt.P/2016/PN Dpsr1.6.Tahun

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) bertentangan denganUndangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai selama perkawnan berlangsung,perjanjian perkawnan dapat mengenai harta perkawnanatau peranjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut,kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untukmengubah atau mencabut, dan perubahan dan pencabutanitu tidak merugikan pthak ketiga;Pasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selamaperkawnan berlangsung, perjanjian perkawnan dapatmengenai harta perkawnan atau perjanjian lainnya, tidakdapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belahpihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, danperubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga2.

Pasal7 ayat (2) menyebutkan:Dalam hal perkawnan tidak dapa tdibuktikan dengan Akata Nikah,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan:Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agamaadalah yang berkenaan dengan adanya perkawnan yang terjadisebelum berlakunya Undangundang No.1 Tahun 1974 danPerkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun 1974,e.

Pasal7 ayat (4), menentukan bahwa:Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atauister, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingandengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

);Bahwa adapun bunyi lengkap dari Pasal 29 UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan adalah sbb, yaitu :ayat(1) Pada waktu atau sebelum perkawnan dilangsungkan, keduapihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjiantertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawnan, setelahmana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihakketiga tersangkut ;Hal 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2017/PN Dps.ayat (2)ayat (3)ayat (4)Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;1.1.Pasal 29 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) bertentangan dengan Undangundang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pada waktu,sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawnan keduabelah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjiantertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawnan

berlaku sejak perkawnan dilangsungkan, kecuali ditentukanlain dalam perjanjian perkawnan;Pasal 29 ayat (8) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawnandilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawnanPasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) bertentangan dengan Undangundang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai selamaHal 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2017/PN Dps.perkawnan berlangsung, perjanjian perkawnan dapat mengenaiharta perkawnan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah ataudicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untukmengubah atau mencabut, dan perubahan dan pencabutan

itu tidakmerugikan pihak ketiga;1.6.Pasal 29 ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai selama perkawnan berlangsung, perjanjian perkawnandapat mengenai harta perkawnan atau perjanjian lainnya, tidakdapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak adapersetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan