orang lagi bernama Glen (wargaNegara Philipina) merupakan perwakilan atau orang = yangditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Frontmendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTELTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar kehigh seas pada koodinat 01 14 N 104 05 E mengantar atau transferbarang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwamengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesiatepatnya utara pulau Batam, sekitar perlayaran

orang lagi bernama Glen (wargaNegara Philipina) merupakan perwakilan atau orang yangditugaskan dari pemilik barang muatan berangkat dari Harbour Frontmendapat perintah perusahaan yang bernama BS LHS LOGISTICS PTELTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3 Singapura untuk berlayar kehigh seas pada koodinat 01 14 N 104 05 E mengantar atau transferbarang ke kapal MV Tangguh Towuti bendera Singapura dan Terdakwamengetahui bahwa koordinat tersebut berada di perairan Indonesiatepatnya utara pulau Batam, sekitar perlayaran

orang lagibernama Glen (warga Negara Philipina) merupakan perwakilanatau orang yang ditugaskan dari pemilik barang muatan berangkatdari Harbour Front mendapat perintah perusahaan yang bernama BSLHS LOGISTICS PTE LTD yang beralamat 5 TUAS AVENUE 3Singapura untuk berlayar ke high seas pada koodinat 01 14 N 104 05E mengantar atau transfer barang ke kapal MV Tangguh Towutibendera Singapura dan Terdakwa mengetahui bahwa koordinattersebut berada di perairan Indonesia tepatnya utara pulau Batam,sekitar perlayaran

Abang BesarPerairan Kota Batam dengan tujuan melakukan kegiatan survey dalamkegiatan Salvage (Menurut Pasal 1 angka 55 UU No.17 Tahun 2008,Salvage adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadapkapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal ataudalam keadaan bahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapalatau rintangan bawah air atau benda lainnya) tetapi tidak mendapatkanhasil ;Bahwa terdakwa JEMMY TANUKILA pada Hari Senin sekira pukul06.00 WIB tanggal 21 Maret 2016 melakukan perlayaran

Lingga) atau setidak tidaknya pada suatu tempat masih dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,Terdakwa JEMMYTANUKILA Selaku Nahkoda KM Salvage 8 melakukan pelayaran dengantidak mematuhi kewajiban ketentuanketentuan yang berkaitan dengan Tatacara berlalu lintas; Alur perlayaran; System rute; Daerah perlayaran lalu lintaskapal; dan Sarana bantu navigasi pelayaran, perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa JEMMY TANUKILA mulai tanggal 19 sampaidengan

menuju Pulau Abang BesarPerairan Kota Batam dengan tujuan melakukan kegiatan survey dalamkegiatan Salvage (Menurut Pasal 1 angka 55 UU No.17 Tahun 2008,Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/ataumuatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaanbahaya diperairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintanganbawah air atau benda lainnya) tetapi tidak mendapatkan hasil ;Bahwa terdakwa JEMMY TANUKILA pada Hari Senin sekira pukul06.00 WIB tanggal 21 Maret 2016 melakukan perlayaran

Lingga, terdakwa tidak mematuhi ketentuan :a Tata cara berlalu lintas;b~ Alur pelayaran ;c System rute ;d Daerah perlayaran lalu lintas kapal ; dane Sarana bantu navigasi perlayaran.Hal 7 dari 36 hal Putusan No. 158/Pid.Sus/2016/PN Tpgyang telah ditentukan dan mendasarkan kegiatan tersebut berdasarkan SuratPerintah Olah Gerak (SPOG) dari Syahbandar Batam yang sudah habis masaberlakunya (19 Maret 2016 sampai dengan 20 Maret 2016).Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal

Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan tergugatadalah masalah nafkah, karena Tergugat bekerja di Kapal Laut yang pulang hanya duatahun sekali, selama dalam perlayaran tersebut Tergugat mengirim nafkah hanya satu kali4melalui orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah menyerahkannya kepadaPenggugat;e.

tidak ada kapal lainyang melakukan aktifitas dilairan sungai tersebut;Bahwa pada saat akan melihat ombak Bono yang sudah mengecil tersebutterdakwa yakin bahwa Bono sudah tidak ada lagi, namun secara tibatibagelombang Bono muncul dari belakang Kapal speedboat SB GERTIGA yangterdakwa kemudikan dan langsung membalikkan kapal tersebut;Bahwa dalam melakukan pelayaran terdakwa dilengkapi dengan suratPersetujuan Berlayar dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) dariSyahbandar;Bahwa syarat untuk melakukan perlayaran

Pangkalan Kerinci dan sesampainya di TanjungBebayang saksi melihat kearah sebelah kiri kapal ada gelombang Bonoyang masih kecil dan tanpa terdakwa sadari dari belakang kapa ombakBono langsung menghantam kapal yang terdakwa kemudikan hinggaterbalik ke arah kanan;Bahwa benar dalam melakukan pelayaran terdakwa dilengkapi dengansurat Persetujuan Berlayar dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) dariSyahbandar;Bahwa benar syarat untuk melakukan perlayaran harus dilengkapai LifeJacket, saat itu terdakwa sudah

Jataring BinaLines yang bergerak dibidang perlayaran dan perkapalan;Bahwa sepengetahuan saya Zulkarnaini IB hanya menikah dengan Pemohon, Rosdiana;Bahwa dari pernikahan Zulkarnaini IB dengan Pemohon , sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Hafidzul, Sarah Rizki berumur 15 tahundan Alya Zafira, berumur 8 tahun;Bahwa Zulkarnaini IB tidak ada memiliki isteri lain;Bahwa kedua orangtua Zulkarnaini IB masih hidup, yaitu Pemohon III, bapakIbrahim dan Pemohon IV, ibu Sani;Bahwa semasa hidupnya

melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009.Terdakwa sebagai nakhoda kapal nelayan penangkap ikan seharusnyamengetahui seluk beluk penangkapan ikan di laut hingga dokumen yangdibutuhkan terhadap suatu kapal tangkap.Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak mengetahui kalau jaring yangdigunakan dilarang tidak dapat dibenarkan sebab Terdakwa sebagai nakhodakapal mempunyai tugas, kewajiban serta tanggungjawab atas segala halikhwal yang terjadi di atas kapal selama dalam masa perlayaran

Pasal 354 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perlayarandinyatakan: UndangUndang Nomor 21 Tahun 1992 tentangPerlayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Sehubungan dengan itu, secara factual dan formal: UndangUndangNomor 21 Tahun 1992 tentang Perlayaran dinyatakan dicabut dantidak berlaku terhitung sejak tanggal 7 Mei 2008 dan sejak ituHal. 25 dari 32 hal. Put.

No. 52 PK/Pid.Sus/2015UndangUndang yang legal dan berlaku adalah UndangUndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Perlayaran;b.

Pada Bulan November 2013 sdr Johan Julius Tomasila. tidak ikut dalamperjalanan kapal TB Promoter (sebagai crew) menuju dari Pulau Acehke Blang Pidie, padahal keberadaan saudara yang bersangkutan sangatdibutuhkan mengingat tanggung jawab sebagai kepala kamar mesin(KKM), tidak ikut serta dalam perlayaran terbut tanpa alasan yang jelas;b.

. , lahir di Banjarmasin padaTergugat, NIK.tanggal 28 Januari 1995 (umur 26 tahun), Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Teleponwon ee nnn nnn n nn nnn nnn nnnnnn n= , Pendidikan Terakhir SMA,Tempat Tinggal di , KotaBanjarbaru, sebagai Penggugat;melawanwanna naan nanan nanan nanan , lahir di Samarinda pada tanggal 03September 1994 (umur 26 tahun), Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta (perlayaran), Nomor Teleponwon nn nana ne nena nanan enna en enne , Pendidikan Terakhir SMA,Tempat Tinggal

Sitorus (Pembeli dihadapan NotarisYoko Verra Makoagow, SH dengan Akta No. 11 seluas 37.923 M2, tertanggal 20 Agustus 2007, bukti(P6) ; 7 Fotocopy Surat Perjanjian Perlayaran Komisi, dimana Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagaipihak kedua, tertanggal 14 September 2007, bukti (P=7),"8 Fotocopy tanda terima Surat Perjanjian Komisi antaraTergugat dengan para Penggugat, tertanggal 18 September 2007, yang ditandatangani oleh Lisna Sitorus, selakukaryawan PT.

surat ijin tersebut adalah perwakilan perusahaan diJakarta;Bahwa selain mengurus surasurat ijin, perwakilan perusahaan di Jakartatersebut juga mengurus seluruh suratsurat dan perijinan perusahaan;Bahwa perwakilan perusaan tersebut adalah seseorang yang bernama Hadi;Bahwa berkaitan dengan permohonan ijin penggunaan radio tersebut,perusahaan telah mendapatkan Rekomendasi izin stasiun radio kapal laut yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur KenavigasianKasubdit Telekomunikasi Perlayaran

I BAYU YUNIARTO SUHARTO, S.St.Pi Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adamasalah perlayaran; Bahwa awalnya pada bulan November 2017 adanya pemeriksaanterhadap David Latore yang bertugas sebagai Nahkoda kapal yangsebelumnya telah ditetapbkan sebagai tersangka dan jugapemeriksaan terhadap saksi Celsius Pontomudis dan daripemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Pemilik kapal yakniTerdakwa yang memerintahkan kapal KM. Fajar Indah 03 untukdiberangkatkan; Bahwa kapal KM.

ke2 dalam pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009tentang Perikanan , terdapat berbagai macam perbuatan pidana dalam tindakpidana perikanan yang bersifat alternatif yakni apabila pelaku telah melakukansalah satu unsur perobuatan maka pelaku sudah memenuhi perbuatan dalam pasalini ;Menimbang yang dimaksud dengan Nahkoda atau pemimpin kapalkhususnya kapal perikanan adalah orang yang bertanggung jawab ataspelaksanaan operasional serta perjalanan kapal termasuk juga bertanggung jawabatas syarat administratif perlayaran

L Power bermuatan minyak sekitar 500 (lima ratus) tonyang sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen, berupa Manifes danbeberapa dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam perlayaran serta tidakdilengkapi dengan surat persetujuan berlayar / Port Clearance;Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa , muatan kapal MT. L. Powerberasal dari OPL di Batam dan kapal dari Dumai menuju ke Batam, namunOPL hanya ada di daerah Malaysia dan Kapal MT. L.

Power ditegah oleh Petugas Tim Patroli Bea dan Cukai padasaat sedang dalam perlayaran dari Tanjung Keling Malaysia menuju ke East OPLMalaysia dengan menggunakan jalur pelayaran Internasional yaitu jalur pelayaranInternasional Timur yaitu di seputaran Pulau Takong Hiu kecil;Bahwa pada saat kapal MT. L. Power ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC15034 Terdakwa sedang tidur dikamar karena jam jaga laut Terdakwa yaitu jam04.00 wib/16.00 s/d jam 08.00/20.00 wib;Bahwa pada saat kapal MT. L.

Wilayah Pengoperasian perairan yang dipergunakan antara lainsebagai alur perlayaran , dari dan ke pelabuhan perikanan ,keperluaan keadaan darurat , kegiatan pemanduan , uji coba kapal ,penempatan kapal mati , dan kapal yang di ad hoc.Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum dikait dengan peraturan menterikelautan dan perikannnn tersebut , yang terungkap KM Bahari Nusantara 689berada di wilayah Kerja Pelabuhan Merauke Bukan di Wilayah KerjaPelabuhan Merauke tetapi di wilayah Pengoperasian Pelabuhan Meraukesehingga

Tiran Indonesia melakukanEkspor Orenikel ke negeri Cina, yang pastinya setiap bulannyamelakukan Ekspor dan Saksi mengetahui karena setiap melakukanperkapalan dan perlayaran Saksi selaku petugas keselamatan dankeamanan pelayaran mengetahuinya karena laporannya ada dikantor Saksi;Bahwa Saksi selaku Kepala Syahbandar di Pelabuhan MolawePropinsi Sultra, selaku petugas keselamatan dan keamananpelayaran tidak pernah menerima uang dari Sdr. Marwan Mahmud,S.H., selaku Direktur PT.

penganteberbentuk silinder atau kotak dari besi, eksbahan makanan yang dibekukan, penganpenyewaan kuda, informasi pengangkutbrondong jagung makanan pencucispagetti, makaroni, sediaansediaanipih gandum, roti sandwich;: IDM000061324;11 Juni 2004;: 5 Januari 2006;: 39;ran barang, penyewaan alat senampedisi barang muatan, penyimpananbkutan perabot, penyewaan garasi,an, penyewaan gudang, operasipenyelamatan (transportasi), penyewaan on pengangkutan dan penyimpananlimbah, menjual tiket transportasi dalam/menjual perlayaran

07 dikaitkan Ketentuan yang ada di dalam Pasal 1338KUHPerdata, kemudian di kaitkan dengan adanya klausula klausulayang melarang pembatasan tanggung jawab, maka akan terlihat tidakitikad baik dari pelaku usaha;Bahwa yang boleh di perjanjikan dalam suatu perjanjian adalah halhalyang tidak boleh merugikan konsumen;Bahwa Ahli menyatakan bahwa Tertanggung itu secara prinsipdirugikan dalam kaitanya dengan penafsiran, penyimpangan barangyang di lakukan dan kemungkinan kemungkinan terjadinyapenyimpangan perlayaran

Pengesampingan fakta hukum di persidangan serta petunjukdi dalam praktek atau kebiasaan berlaku di dalam dunia perlayaran(shipping practice) merupakan kesalahan fatal dari TermohonKeberatan dalam menerapkan ketentuan di dalam Pasal 19 huruf (b)juncto Pasal 42 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 TentangLarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidakce Putusan Termohon Keberatan Cacat Hukum Kaiena Menegakkan Hukum DenganMelanggar Hukum :122Bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan PraktekMonopoli

(dua ribu ringgitmalaysia) ; Bahwa setelah terjadi transaksi shabushabu tersebut saksi dibawa sdr.loan (DPO) kembali ke hotel Rizki dan kemudian saksi dan 2 (dua) orangteman saksi istirahat, kemudian sekira jam 19.00 Wib sdr. lban (DPO)menjemput kami ke hotel Rizki dan membawa lagi ke desa Jangkang karena kami mau kembali lagi ke Malaysia;Bahwa sewaktu perlayaran ditengah laut speed boat kami rusak dankembali ke sungai Jangkang, dan pada hari kamis tanggal 06 Februari Hal 19 dari 55/ Putusan Nomor