;Setelah diteliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah Assosiasi untukdilampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkandan PP No. 28 Tahun 2009 dan Perlem 11.a Tahun 2008 serta Perlem No. 05 tahun2009, maka sangat tidak mungkin dipenuhi oleh sebuah Assosiasi lokal sepertiAssosiasi Kontraktor Aceh (AKA) diantarannya seperti :e Kode etik Assosiasi Perusahaan hasil munas ;e Laporan hasil Musyawarah Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi danMusyawarah tingkat Kebupaten Kota

;e Permohonan pendaftaran nyatanyata tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam lampiran 1, 2 dan 3 dalam normanorma yangdikeluarkan oleh LPJKN sendiri sebagaimana diatur dalam Perlem No. 11.a tahun 2008 dan Perlem No. 05 Tahun 2009. ;17 Bahwa Tergugat I meskipun persyaratan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) danayat (3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) danayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 7 Perlem No. 05Tahun 2009 tersebut belum dipenuhi

Normanorma yang ditentukan dalam Perlem NO.11. a Tahun 2008 serta Perlem No. 05Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional. ;Prosedur dan mekenisme pemberian Status Terdaftar di LPJKN terhadapAssosiasi Kontraktor Aceh yang dilakukan oleh Tergugat I disampingbertentangan Peraturan Perundangundangan dan normanorma yang berlakujuga telah berlaku juga telah dilakukan dengan sebuah Strategi yangdirencanakan oleh Tergugat II secara sistemik tanpa menghiraukan aturan yangberlaku.

11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05Halaman 9 dari 22 halaman.

Bahwa dalam Perlem No. 05tahun 2009 tentang Pengembangan Jasa Kontruksi tidak ada namanya istilahSurat Rekomendasi seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam objeksengketa 2 (dua), dalam Perlem tersebut hanya disebutkan Surat Klasifikasisehingga sangat membingungkan bagi Tergugat II apa yang dimaksud oleh ParaPenggugat dengan istilah Surat Rekomendasi.

;Setelah diteliti persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah Assosiasi untukdilampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan danPP No. 28 tahun 2009 dan Perlem 11.a tahun 2008 serta Perlem No. 05 tahun 2009,maka sangat tidak mungkin dipenuhi oleh sebuah Assosiasi lokal seperti AssosiasiKontraktor Aceh (AKA) diantarannya seperti :e Kode etik Assosiasi Perusahaan hasil munas;e Laporan hasil Musyawarah Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Musyawarahtingkat Kebupaten Kota

;e Permohonan pendaftaran nyatanyata tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam lampiran 1, 2 dan 3 dalam normanorma yang dikeluarkan oleh LPJKNsendiri sebagaimana diatur dalam Perlem No. 11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05Tahun 2009. ; = 2 n nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn neeBahwa Tergugat I meskipun persyaratan yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) dan ayat(3) serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) sertaPasal 9 ayat (1) huruf a dan c serta lampiran 7 Perlem

Normanorma yang ditentukan dalamPerlem NO.11. a Tahun 2008 serta Perlem No. 05 Tahun 2009 yang dikeluarkan olehLPJK Nasional. ;Prosedur dan mekenisme pemberian Status Terdaftar di LPJKN terhadap AssosiasiKontraktor Aceh yang dilakukan oleh Tergugat I disamping bertentangan PeraturanPerundangundangan dan normanorma yang berlaku juga telah berlaku juga telahdilakukan dengan sebuah Strategi yang direncanakan oleh Tergugat II secara sistemiktanpa menghiraukan aturan yang berlaku.

11. a tahun 2008 dan Perlem No. 05 Tahun2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi dan memberikanHalaman 12 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUNBNA25%26.Ds28.Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan oleh LPJK Nasionaldalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut.

Bahwa dalam Perlem No. 05 tahun 2009tentang Pengembangan Jasa Kontruksi tidak ada namanya istilah SuratHalaman 15 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2010/PTUNBNARekomendasi seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam objek sengketa 2(dua), dalam Perlem tersebut hanya disebutkan Surat Klasifikasi sehingga sangatmembingungkan bagi Tergugat II apa yang dimaksud oleh Para Penggugat denganistiah Surat Rekomendasi.

tahun berjalan ataudapat dikonversi lebih dari 1 (Satu) tahun;Pasal 3Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabilaketentuan pengalaman Tenaga Teknis telah diatur secara tegas dan jelasdalam peraturan perundangundangan yang terkait dengan pengadaanbarang/jasa;Pasal 4PIHAK KETIGA bersedia mengacu pada Panduan Penentuan Klasifikasi danKualifikasi Serta Jumlah Tenaga Kerja Ahli dan Terampil (SKA/SKT)Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan PERMEN PU Nomor :8/PRT/M/2011 dan PERLEM

Selanjutnya dalam ketentuan angka 2 pasal tersebutmenyatakan : Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umumdiatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum; Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, dalamPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah YangDikecualikan (PERLEM LKPP 12/2018) diatur bahwa pengadaan barangdan jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) diatur tersendiri denganperaturan pimpinan BLU (vide Pasal 5 PERLEM LKPP); Hal. 9 dari 13 hal. Put.

UndangUndang No. 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badanatau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sementara bentuk organisasi, tujuan dan sifat dari organisasiLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Bab III Pasal4, 5, 6, 7 dan 8 Peraturan Lembaga (Perlem) No. 2 Tahun 2017tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi, dengan jelas

yang bereselonering negeri yang ditempatkan pada jabatan Manjer CEksekutif dimana dalammelaksanakan tugasnya tunduk pada UndangUndang PokokKepegawaian dan UndangUndang Perburuhan, akan tetapi statusPenggugat tidak lebih hanya sebagai tenaga Pegawai LPJK Provinsiyang dipercayakan oleh Dewan Pengurus LPJK Provinsi setelahmelalui tahapan penilaian kKemampuan dan keahlian yang dibarengidengan komitmennya untuk tunduk dan patuh pada kode etiksebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 dan 55 Peratran Lembaga(Perlem

Provinsi Aceh periode 2016 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.601/970/2016, akan tetapi tidak benar seluruh biaya operasionalnyapenunjang kegiatan lembaga bersumber dari Anggaran PemerintahHalaman 17 dari 46 HalamanPutusan Perkara Nomor:28/G/2018/PTUN.BNAbaik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupunAnggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), melainkan denganmenggunakan Anggaran yang diperoleh dari hasil layanan dansSumbangan pihak lain yang tidak mengikat (vide Pasal 8 PERLEM

Bahwa benar keberadaan Penggugat sebagai Manajer Eksekutif padaLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh adalahberdasarkan Surat Keputusan Tergugat sebagai implementasikewenangan Tergugat yang diatur dalam Pasal 18 ayat (7) PeratranLembaga (Perlem) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan TataKerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;.

T.Hafnibar belum menunjukkan dedikasi yang diinginkan sesuaiPakta Integritas dan Tata Laku serta Kode Etik, maka pada RPLtanggal 23 Mei 2018 diputuskan untuk dibuat Surat PeringatanPertama (SPl) yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2018, atasdasar Peraturan LPJK (Perlem) Nomor 07 Tahun 2011 Pasal 45tentang Pelanggaran yang selanjutnya Sdr. T.

Bahwa dalam Perlem disebutkan tahapantahapan yang harusdilalui dalam proses penetapan sanksi daftar hitam yaitu: pengusulan,pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaanusulan dan penetapan. Sehingga jelas proses prakualifikasi bukanlahmerupakan tahapan dari proses penetapan sanksi daftar hitam.Penggugat keliru menganggap proses prakualifikasi menjadi suatubagian dari proses dikeluarkannya objek gugatan.

Tergugat sebelumnya telah memastikan bahwa setiapproses yang dijalankan oleh Pokja Pemilihnan dan APIP telah dilaksanakansesuai ketentuan pada lampiran Il Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(PERLEM).4).

Asas Tidak Menyalahgunakan KewenanganPasal 80 ayat (5) Perpres PBJ memberikan kewenangan kepadaKementerian/Lembaga/Perangkat daerah untuk menetapkan sanks daftarhitam, selanjutnya dalam lampiran Il PERLEM mengatur lebih jelas bahwaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran lah yang memilikikewenangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam.

terhadapPerpres 16/2018 dimulai dari Perlem Nomor 7 dan itu berurutan; Bahwa Ahli menjelaskan secara singkat pengertian pengadaanbarang/jasa pemerintah adalah pengadaan benda yang sudah jadi dankalau definisi benda adalah benda bergerak dan tidak bergerak, berbentukatau tidak berbentuk yang memiliki nilai ekonomi.

Tapi secara kompetisi secaratransparansi seharusnya sudah disampaikan ketika para pihak menyetujuidan tidak melanggar ketentuan; Bahwa maksud sanksi daftar hitam dalam konteks pengadaanbarang/jasa, Sanksi daftar hitam itu ada Perlem LKPP Nomor 17/2018 dansekarang diubah dengan Perpres Nomor 4/2021 dan bahasanya sekarangbukan lagi terkait dengan fokus disanksi, tetapi pembinaan karena yangnamanya pembinaan itu bukan hanya sebatas mendampingi, memberikankesempatan, tapi juga membina dari sisi sanksi

Duta Karya dikaji dengan Peraturan Lembaga PengembanganJasa Konstruksi (Perlem) Nomor 11a Tahun 2008, sedangkan Perlem 11atahun 2008 bukanlah dasar untuk mengevaluasi, karena tidak termasukdalam dokumen lelangq ; 7 27+ 7222 222 ono on on eoBahwa setelah Ir. Wayan Arnawa, Msi. menetapkan PT.

Duta Karya dikaji dengan Peraturan Lembaga PengembanganJasa Konsiruksi (Perlem) Nomor 11a Tahun 2008, sedangkan Perlem 11atahun 2008 bukanlah dasar untuk mengevaluasi, karena tidak termasukdalam dokumen lelang ; 7 7 7222 nn on nnn nnn nnn nnn eeeHalaman 22 dari 135 Put No. 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dpse Bahwa setelah Ir. Wayan Arnawa, Msi. menetapkan PT.

DutaKarya Perkasa;Pemohon juga hendak membantah, bahwa Pemohon menggugurkan PT.Waskita Karya dengan menggunakan ketentuan Peraturan Lembaga JasaKonstruksi 11a Tahun 2008 ("Perlem 11a Tahun 2008") adalah perbuatanmelawan hukum, dengan uraian sebagai berikut:a. Bahwa peraturanperaturan yang berlaku dalam pengadaan jasakonstruksi, yaitu UndangUndang Jasa Konstruksi, PeraturanHal. 83 dari 98 hal. Put.

No. 193 PK/PID.SUS/2017Pemerintah Jasa Konstruksi, Keppres 80 Tahun 2003 serta Perlem 11aTahun 2008;Bahwa alasan Pemohon menggunakan Perlem 11 a Tahun 2008sebagai dasar hukum menolak "usulan pemenang' dari Panitia Lelangyaitu KSO PT. Waskita Karya PT.

No. 193 PK/PID.SUS/20173) Merujuk pada salah satu ketentuan Perlem 11a Tahun 2008 yaituPasal 16 Ayat (2) huruf b yang mengatur mengenai SBU(kependekan dari Sertifikat Badan Usaha).

dalam hal ini Perlem 11a Tahun 2008 adalah sah dan mengikatbagi seluruh masyarakat jasa konstruksi, baik perencana, pelaksanamaupun pengguna jasa kostruksi mulai dari proses pengadaannya sampaidengan serah terima akhir pekerjaan;Atas dasar itulah, Pemohon tiba pada kesimpulan, bahwa perbuatanPemohon menolak usulan pemenang dari Panitia Lelang yaitu KSO PT.Waskita Karya PT Duta Karya Perkasa dengan menggunakan Perlem 11aTahun 2008 maka sudah sesuai dengan kewajiban hukum Pemohon atauHal. 85 dari

Duta Karya Perkasa setelah dilakukan evaluasi ternyata tidakmemenuhi syarat sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas yaitutidak memenuhi ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 dan Perlem 11aTahun 2008, yang berakibat KSO PT. Waskita Karya PT.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang JasaKonstruksi ; Lampiran 3 Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2011 danPeraturan Lembaga Jasa Kontruksi Nasional No. 3 Tahun 2017 Lampiran2 Perlem nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi UsahaJasa Pelaksana Kontruksi yang menjelaskan bahwa Kualifikasi UsahaMenengah.Penjelasan :Bahwa Dokumen Pengadaan dan persyaratan yang diterbitkan olehTergugat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hal tersebut bertentangan dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ;Lampiran 2 perlem Nomor 3 2017 (persyaratan penetapan kualifikasiusaha Jasa Kontruksi) dan Peraturan Lembaga Jasa Kontruksi NasionalNo.3 Tahun 2017 Lampiran 2 Perlem nomor 3 Tahun 2017 TentangSertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi yangmenjelaskan bahwa Kualifikasi Usaha Menengah terdiri dari M1 dan M2yaitu;a.

Peraturan Menteri PUNomor 31/PRT/M/2015 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor11/SE/M/2016 dijelaskan bahwapaket pekerjaan dengan nilai Rp. 2,5 Milyar Rp. 50 Milyar, disyaratkanSBU Subklasifikasi bidang Pekerjaan dan Kode Subkulifikasi BidangPekerjaan Bidang Pekerjaan yang di perlukan yang memilikiSubkalisifikasi usaha M1 maupun Subkualifikasi M2.Menurut Penggugat, bahwa Tergugat Sudah melanggar PeraturanMenteri Nomor 08/PRT/M/2011 dan Peraturan Lembaga Jasa KontruksiNasional No.3 Tahun 2017 Lampiran 2 Perlem

SKT Besi/Pembesian/Penulangan BetonPenggugat sudah pernah melakukan kerjasama dengan Balai JasaKontruksi Wilayah 1 Banda Aceh Tentang Kerjasama Fasilitasi UjiKompetensi Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi No.03/KSO/KB3/2018, hal ini menjelaskan bahwa untuk pelatihansetingkat Mandor jauh berbeda dengan pelatihan setingkat Tukang.Dalam hal ini Tergugat dengan sengaja membuat aturan sendiridengan melanggar peraturan No 6 tahun 2017 Lampiran Perlem 21,memakai Tenaga terampil Mandor yang berklasifikasi

Organisasi dan TataKerja LPJK menentukan : LPJK nasional dan atau LPJK Propinsi adalahLembaga Non pemerintah yang independen, mandiriyang dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nirlabadan segala biaya operasional penunjang pelaksanaantugas pokok dan fungsi lembaga, seluruhnya tidakbersumber dari Anggaran pemerintah baik APBN maupunAPBA ( Anggaran Pendapatan Belanja Aceh), akan tetapimenggunakan Anggaran yang diperoleh dari HasilLayanan dan Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat( vide pasal 8 Perlem

kepada Tergugat dengan Tembusan Surat ditujukan kepada Tergugat II dan APIP/InspektoratAceh bukti P.I.113;13.Bahwa dalam sanggahan tersebut Penggugat juga menyampaikan kepadaTergugat II untuk meninjau Kembali proses pemilihan atau tender yangdilakukan oleh Tergugat dan tidak mengeluarkan SPBJ (Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa) jika ditemukan dalam proses pemilihnan atau tenderditemukan tahapan pemilihan tidak sesuai prosedur dan hal tersebut pihakpenggugat melakukan sesuai dengan ketentuan Perlem

Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugasnya dan fungsi nyadan melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat melanggarketentuan Perlem LKPP 09/2018 VII, Pelaksanaan Kontrak 7.1 adalahperbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;6.

INGAT MATI dan petitum gugatanangka 5 yang berbunyi Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakantugasnya dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakanTergugat melanggar ketentuan perlem LKPP 09/2018 VII, pelaksanaankontrak 7.1 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikanPenggugat. tergolong dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh penguasa atau pejabat tata usaha negara.

Ingat Mati yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2019 BAB Ill IKP29.14 evaluasi teknis point g, Juncto Pasal 37 ayat 1 adalah PerbuatanMelawan Hukum yang telah merugikan Penggugat;Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakan tugasnya dan fungsinyadan melakukan pembiaran terhadap tindakan tergugat melanggarketentuan Perlem LKPP 09/2018 VII, Pelaksanaan Kontrak 7.1 adalahperbuatan melawan hukum yang telah merugikan

INGAT MATI dan petitum gugatanangka 5 yang berbunyi Menyatakan Tergugat II telah lalai melaksanakantugasnya dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakanTergugat melanggar ketentuan perlem LKPP 09/2018 VII, pelaksanaankontrak 7.1 adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikanPenggugat.Materi gugatan Penggugat tersebut tergolong dalam perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat tata usaha negara.Berdasarkan hal tersebut diatas, perkara perbuatan melanggar hukum

gugur ini maksutnya adalah harus memenuhi persyaratanyang ditentukan dulu, sekiranya dia yang terendah dia yang menang;Bahwa jika CV Mantap penawarannya lebih rendah tidak otomatis CVMantap pemenangnya, ada reves options diberlakukan jika ada duapenawaran yang lolos tehnis, jika lolos evaluasi teknis diberlakukanmenyampaikan penawaran dengan harga ulang, tidak serta merta menang,ada tahapan berikutnya, kalau tiga yang terendah menang, kalaupemenangnya dua penawaran ulang;Bahwa hal ini diatur dalam Perlem

itumengajukan ke LKPP, selanjutnya LKPP yang menugaskan orangorangyang dianggap sudah layak untuk memberi keterangan ahli dengan surattugas dari LKPP;Bahwa Perpres No 16 tahun 2018 adalah pengganti Perpres No.54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.16 tahun2018 ini tekhnis pelaksanaannya, kKemudian di break down melalui peraturanLKPP No.7 tahun 2019, khusus untuk pengadaan melalui penyedia olehperaturan LKPP No 9 tahun 2018 hanya saja untuk pengerjaan konstruksitidak diatur oleh Perlem

yang kedua wanprestasi dalam pekerjaan,jadi dia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya kemudianditunjuk sebagai pemenang dan tidak bersedia kemudian tidak hadir dalamundangan pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang dapat diterima;Bahwa apabila perusahaan penyedia barang/jasa tersebut di black listsudah kewajibannya untuk tidak ikut tender karena sebagai penyedia diasudah tau kalau black list itu Sudan tidak boleh mengikuti tenderdipemerintah, peraturan mengenai black list diatur dalam Perlem

;Bahwa tidak ada tolok ukur yang sama untuk menentukan surat itu sah atautidak karena hanya sampai klarifikasi saja, kalau kita lakukan klarifikasikepenerbit surat tersebut dia menyatakan sah dan benarbenar dia yangmengeluarkan maka Surat itu benar tapi kalau kKemudian dia bilang surat itutidak sah dan dia tidak mengeluarkan berarti surat itu dianggap tidakmemenuhi;Bahwa Verifikasi dan klarifikasi itu diatur dalam Perlem No.9 tahun 2018,Verifikasi dan klarifikasi dilakukan terhadap penerbit surat

, kalau Perlem ituhanya sebagai pedoman tidak ada pasalpasalnya tapi hanya penjelasannyasaja;Bahwa kalau nilai pengadaan diatas 200 juta sampai dengan 100 milyaryang menetapkan Pokja ULP kalau diatas 100 milyar yang menetapkanPengguna Anggaran kalau PPK yang mengeluarkan surat SPPBJ, ketikaPokja mengeluarkan BHP PPK boleh menerima boleh menolak berarti kalaubegini ada silang pendapat antara Pokja dengan PPK itu kemudian diajukankepada Pengguna Anggaran untuk memutuskan disitulah perannyaPengguna

Hal ini termaktubdalam Pasal 8 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 17 Tahun 2018tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang menyatakan: Pasal 8 Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapanyang meliputi :a. Pengusulan;b. Pemberitahuan;c. Keberatan;d. Permintaan Rekomendasi:e. Pemeriksaan Usulan; danf. Penetapan.

JKT.DMPT2L/2881/30.04.04/S/2020, yang diterbitkan pada tanggal 30 April2020 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pusat Statistik(BPS), hal ini bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku, yakni Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 17 Tahun 2018tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang menyatakan : PPK/ Pokja Pemilinan/ PejabatPengadaan/ Agen Pengadaan menyampaikan usulan Penetapan SanksiDaftar

Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam PPK NomorDMPT2L/2881/ 30.04.04/S/2020 terbit tanggal 30 April 2020 barudisampaikan oleh PPK kepada Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020melalui surat elektronik (email: care@gamatechno.com), hal inibertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlakuyakni Pasal 11 ayat (1) Perlem Nomor 17 Tahun 2018 tentang SanksiDaftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, knususnyayang berisi: PPK/ Pokja Pemilinan/ Pejabat Pengadaan/ AgenPengadaan menyampaikan

dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalamnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturanperundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Adapun yang dimaksud dari pengertian di atas dalam perkara iniadalah, bahwa Tergugat tidak mengutamakan ketentuan peraturanperundangundangan perihal mengeluarkan Surat Keputusan in litisPenetapan Sanksi Daftar Hitam a quo, hal ini dapat dibuktikan dimanaTergugat tidak memperhatikan Perlem

Sertakesalahan yang bersifat materiil/ substantif (inhoudsgebreken) karenaSurat Keputusan Tergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintanhan, Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Perlem) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;VI.

cara terdakwa melakukan permainan judi jenistogel adalah dengan cara memasang atau membelinomor judi togel kepada penjual nomor judi togel,kemudian para pemasang bisa memilih akan membelinomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat)angka, apabila yang keluar 4 (empat) angka makapemasang mendapatkan Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) per lembar, 3 (tiga) angka akan mendapatkanRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per lembar, 2(dua) angka akan mendapatkan Rp. 55.000, (limapuluh lima ribu rupiah) perlem

Seluruh tahapan proses tender telah mempedomani Perpres 16 tahun2018, Perlem LKPP No.9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan ketentuan terkait lainnya,bahwa proses tender Paket Pengadaan Bantuan WKSBM (Prasmanan)Kota Langsa Junto Dokumen Pemilihan Nomor : 01/05.DP/PokjaPemilihnan XXVI/2020 tanggal 30 Januari 2020, knususnya Dalam Bab IIIIKP Huruf A Point 6.8 Pendayagunaan produksi dalam negeri tentangHalaman 6 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAsurat

Pemerintah beserta aturan turunannya.Bahwa Terhadap Sanggahan yang PENGGUGAT sampaikan, Terbanding/Tergugat Menjawab Sanggahan yang pada intinya menolak sanggahanPENGGUGAT dan didalam Jawaban Sanggahan (Bukti P 6) Terbanding/Tergugat mengaku bahwa dalam melaksanakan tender Terbanding/ TergugatTelah berpedoman kepada Dokumen Pemilihan Nomor : 01/05.DP/PokjaPemilihnan XXVI/2020 tanggal 30 Januari 2020 (seharusnya tanggal 12Februari), Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dan Perlem

atau grosir bermaterai 6000 yangditandatangani dan di stempel pemberi dukungan tidak sesuai dengan yangdipersyaratkan dalam dokumen pemilihan jelas sekali adanya kesalahanTERGUGAT dalam melakukan evaluasi penawaran bahkanterlihat adanyaunsur kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT, kesengajaanTERGUGAT melakukan kesalahan tersebut dibuktikan dengan pengakuanTERGUGAT didalam jawaban sanggah (bukti P 6) yang mana TERGUGATmengaku Seluruh tahapan proses tender telah mempedomani Perpres 16tahun 2018, Perlem

keuangannegara.Pasal 77 ayat (6)Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalammelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Pasal 77 ayat (7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan PengadaanBarang/Jasa.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera dalam perkara ini tidakberwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini karena adanyapasal 117 Keppres Nomor 54 tahun 2010 diperbaharui dalam pasal 77Perpres nomor 16 tahun 2018 serta aturan turunannya dalam Perlem

Dasar hukumterbaru dari PPK adalah Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 pasal 1 ayat 10yang menyatakan :"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnyadisingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanjadaerah10.

Perpres Perpres 54/2010 telah disempurnakan dengan Perpres16/2018 yang menurunkan Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 pasal 1 ayat1 berbunyi: Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut PokjaPemilihan adalan sumber daya manusia yang ditetapkan olehpimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.Perpres 54/2010 pasal 1 angka8 menyebutkan : Unit LayananPengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasiKementerian/Lembaga/Pemerintan Daerah/Institusi yang berfungsiHalaman 55 dari 128 halaman

Sangat keliru jika kemudiandisebut Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa Perpres 54/2010 telah disempurnakan dengan keluarnya Perpres16 tahun 2018 yang mengatur tentang Pokja pada pasal 1 ayat (12) danpasal 13 dengan aturan turunannya Perlem LKPP nomor 14 tahun 2018pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 83.

nomor 5dan angka 6 sebagaimana diuraikan diatas, maka objek sengketa a quo telahmemenuhi unsur final dan terdapat akibat hukum yang ditimbulkan oleh terbitnyaObjek SENGketa A QUO. 2 nen nnn e wenn enn nnn nena nena ene nn enna ne eeeannensMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensiyang berkaitan dengan Penggugat tidak menggunakan langkah sesuai Pasal 117Perpres Nomor 54/2010 yang diperbaharui dengan Pasal 77 Perpres Nomor 16Tahun 2018 serta aturan turunannya dalam Perlem

No.11/2006 dan PerlemNo.11A/2008) ; e Bahwa tindakan aksi protes dan gelar orasi Penggugat IIIntervensi pada waktu itu terhadap Penggugat danTergugat, berikut kebertan terhadap PerlemNo.11/2006 dan Perlem No.11A/2008, adalah didasarkanpada faktafakta hukum sebagai berikut A.

Menteri Pekerjaan Umum(ic, sebagaiTergugat dimperkara a quo) bertindak membela keabsahan danpelegitimasian LPJKN (ic, sebagai Penggugat dalamperkara aquo) dan disebut pembentukannya telahsesuai dan seturut dengan UU No.18/1999 danHalaman 55 dari 186 halaman, Putusan Nomor : 05/G/2012/PTUNJKT.56B.1).B.2).karenanya Perlem No.11/2006 dan PerlemNo.11A/2008, secara otomatis haruslah diterapkanberlaku umum dan mengikat, aksi protes dangelar orasi Penggugat II Intervensi pun berujung diPengadilan, dimana

Penggugat II Intervensi terpaksaharus menggugat Penggugat dan Tergugat padawaktu. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Penggugat II Intervensi atas desakan para anggota yang tidakpuas dengan cara cara Tergugat merespon aksi protes dangelar orasi Penggugat II Intervensi mengenai keberatanterhadap keberadaan LPJKN berikut Perlem No.11/2006danPerlem No.11A/2008, yang diterbitkannya,Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat (dahulu) dan Tergugat(dahulu) serta

No.11/2006dan Perlem No.11A/2008 itu sulit terpenuhi karena dibuatsedemikain rupa, mahal dan tinggi tarif serta sulitnya memenuhipersyaratan Begitupun LPJKN (dahulu) tetap eksis berjalan dan bahkandapatlah dipahami Menteri Pekerjaan Umum mendukungnya100% sebagaimana terbukti Menteri Pekerjaan Umum telahpula menerbitkan suratsurat, dimana isi Suratsurat tersebutadalah berupa rekomendasi perpanjangan masa berlaku danmasa pengurusan SBU, terhadap hal itu, Penggugat IIIntervensi (Selaku Penggugat dalam

TENTANG SURAT KEPUTUSAN DIBUATTIDAK SETURUT DAN BERTENTANGANNYATA DENGAN UNDANGUNDANGBahwa sebagaimana telah Penggugat II Intervensi uraikandi atas, disaat Penggugat II Intervensi punmenyampaikan aksi protes dan gelar orasi untukmenentang kehadiran Lembaga berikut Perlem yangdikeluarkannya, justru.

Duta Karya dikajidengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Perlem) Nomor11a Tahun 2008, sedangkan Perlem 11a tahun 2008 bukanlah dasar untukmengevaluasi, karena tidak termasuk dalam dokumen lelang;Bahwa setelah Ir. Wayan Arnawa, M.Si. menetapkan PT.

Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPPNomor 9 Tahun 2018 serta Permen PUPR No. 7 Tahun 2019, pesertayang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggahmelalui aplikasi SPSE apabila menemukan :1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalamPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pemilihan;3) Rekayasa Persekongkolan sehingga

permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelahberakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi PemerintahanSetelah Menempuh Upaya Administratif;Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yangdilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibatdikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem