mewujudkan kehendaknya semula,yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi JN ; Menimbang, bahwa dengan demikian terkait sub unsur dengansengaja memaksa anak sebagaimana unsure pasal tersebut diatas dipandang telah terbukti menurut hukum ; wnnnn Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikanpertimbangannya terkait sub unsure anak in casu pada saatterjadinya perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas, secarafeiteliike usia saksi JN adalah tergolong pada anak eks UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Anak ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan ( eks Pasal 1 huruf a) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa ljazahSekolah Dasar atas nama JN Nomor : DN05 Dd 0460769 tertanggal 19Juni 2010 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dimanaterdapat fakta bahwa saksi JN lahir pada tanggal 10 Januari 1998 ; Menimbang, bahwa berdasarkan

fakta tersebut diatas, makapada saat terjadinya peristiwa tersebut usia Saksi JN adalah sekitar 14(empat belas) tahun atau setidaktidaknya belum mencapai usia 18(delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak ; Menimbang, bahwa dengan demikan sub unsure anak dalamunsur pasal tersebut diatas dalam kasusu ini dipandang telah terbutkimenurut hukum ( eks Pasal 1 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2002tentang Perlindunagn Anak) ; wo Menimbang, bahwa berdasarkan

halhalyang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimanatersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana daritindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat majelisberkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telahcukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yangdilakukannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentukancaman pidana dari ketantuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun2002 tentang Perlindunagn

mewujudkan kehendaknyasemula, yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi M ; Menimbang, bahwa dengan demikian terkait sub unsur dengansengaja memaksa anak sebagaimana unsure pasal tersebut diatasdipandang telah terbukti menurut hukum ; nn Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikanpertimbangannya terkait sub unsure anak in casu pada saatterjadinya perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas, secarafeiteliike usia saksi MUKIMAH adalah tergolong pada anak eks UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Anak ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalamkandungan ( eks Pasal 1 huruf a) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KartuKeluarga atas nama kepala keluarga NURJAWE/P.

MAEDEH Nomor3527101012100086 tertanggal 13 September 2011 sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara, dimana terdapat fakta bahwa saksi Mlahir pada tanggal 01 Juli 1995 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, makapada saat terjadinya peristiwa tersebut usia Saksi M adalah sekitar 15(lima belas) tahun atau setidaktidaknya belum mencapai usia 18(delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak ; Menimbang, bahwa dengan demikan sub unsure

anak dalamunsur pasal tersebut diatas dalam kasusu ini dipandang telah terbutkimenurut hukum ( eks Pasal 1 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2002tentang Perlindunagn Anak) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangantersebut diatas, maka terkait unsure mMemaksa anak dalam kasus inidipandang telah terbukti menurut hukum ; Ad. 3.

yang meringankan pada diri dan perbuatan' Terdakwasebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancamanpidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menuruthemat majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah inidianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatanyang dilakukannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentukancaman pidana dari ketantuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun2002 tentang Perlindunagn

berumur + 1 (Satu) Bulan;e Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan wanita lain;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaan alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal: KESATU: 81 ayat (1) UURI Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Anak, atau KEDUA: 81 ayat (2) UURINomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak, atau KETIGA: 82 UURINomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak;Menimbang, bahwa pada hakekatnya bentuk dakwaan seperti ini yangakan dikenakan kepada Terdakwa hanyalah satu saja dari pilihan yang ada, danuntuk itu) Majelis dapat langsung memilin dakwaan mana yang akandipertimbangkan lebih dahulu tanpa mengikuti urutannya, namun pilihantersebut haruslah didasari fakta yang paling mendekati untuk dibuktikan ;Menimbang

dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana maka semua unsur yang terkandung dari pasaltindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung ke dakwaanalternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Bulan, sedangkan Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain,sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap Petugas dan diproses secara hukumlebih lanjut;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas benarbahwa Terdakwa telah memaksa seorang anak dalam hal ini Saksi Korban SITROHMANIA untuk bersetubuh dengannya, dan Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1)UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

,Advokat/Pengacara pada Lembaga Perlindunagn KonsumenNasional (LPKN), berkantor di Jalan Karya Cipta Gang pipa Nomor1 B Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, KotaMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SeiRampah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor :W2U19.11/Pdt/SK/2020/PN Srh, sebagai Para Penggugat;lawan :1. PT.

tersebut di atas, jikadidasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindunagn

terlaksana karena usia anak Pemohon belum meencapai batas usiaminimal 16 tahun untik pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukanDispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalamketentuan Psal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa langkahPemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak adaunsur menyalahi ketentuan yang dim aksud oleh Pasal 26 huruf (cO UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindunagn

untuk mewujudkankehendaknya semula, yaitu melakukan persetubuhan dengan saksi Menimbang, bahwa dengan demikian terkait sub unsur dengansengaja memaksa anak sebagaimana unsure pasal tersebut diatasdipandang telah terbukti menurut hukum ; n Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikanpertimbangannya terkait sub unsure anak in casSu pada saatterjadinya perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas, secarafeiteliike usia saksi MUKIMAH adalah tergolong pada anak eks UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Anak ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalamkandungan ( eks Pasal 1 huruf a) ; wonn Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa lIjazahSekolah Dasar Nomor : DN05 Dd 0472253 tanggal 16 Juni 2012sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dimana terdapat faktabahwa saksi MR lahir pada tanggal 17 Juli 1998 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut

diatas, makapada saat terjadinya peristiwa tersebut usia Saksi MR adalah sekitar13 (tiga belas) tahun atau setidaktidaknya belum mencapai usia 18(delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak ; Menimbang, bahwa dengan demikan sub unsure anak dalamunsur pasal tersebut diatas dalam kasusu ini dipandang telah terbutkimenurut hukum ( eks Pasal 1 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2002tentang Perlindunagn Anak) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangantersebut

mongoloid dari hasil pemeriksaan di temukan tanda tandapersetubuhan lama ditemukan tandatanda kehamlian dan tidak ditemukantandatanda kekerasaan lainnya;Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Perpu Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, menjadi UndangUndang yang sebelumnya diaturdalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, menjadi UndangUndang yang sebelumnya diaturdalam UndangUndng Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anakjo Pasal1 Angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSPPA, surat dakwaan tersebut diatas.Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ofrline Jodie Arya Sakhi Als Ojas Binlwan Wijaya dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dikurangiselama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetapberada

Dasar kami melakukan penuntutan terhadapterdakwa melanggar UndangUndang Perlindunagn anak adalah korbanadalah anak yang bernama Mira Siska Binti Riskandi yang masih berumur17 tahun (berdasarkan ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012No.DN26 Dd 0025998, tanggl 16 Juni 2012 yang ditanda tangani olehKhairudin A.Ma. Nip. 19690627 199309 1001 selaku Kepala Sekolah SDNegeri 24 Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah).

Olen sebab itu terdakwa yangtelah melanggar UndangUndang Perlindunagn Anak seharusnyaterdakwa dikenai dengan ancaman yang ada di dalam UndangUndangPerlindunagn Anak bukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum meminta kepada MajelisHakim menjatuhkan Putusannya kepada terdakwa hendaknyamemperhatikan hakhak anak sebagai korban yang seharusnyamendapatkan perlindungan secara maksimal dengan tidakmengesampingkan asas yang ada.Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis

berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55tahun beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernahdihukum, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis,tidak atau belum punya anak, atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaanmampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tuaatau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demikepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindunagn

Menyatakan terdakwa Herbet Siburian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana perlindunagn anak dengan melakukan kekerasan /penganiayaanpenganiayaan terhadap anak sesuai dengan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM16/LNGSA/01.13 ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herbet Siburian dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;Menjatuhkan denda kepada terdakwa Herbet Siburian sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam)

penyelenggaraan perlindungan konsumen yangmenjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajibankonsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimanadimakasud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.(3) Menteri sebagaiman dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atau penyelenggaraanperlindungan konsumen.(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindunagn

mediasiatau arbitrase atau konsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundangini;e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinyapelanggaran terhadap perlindungan konsumen;f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengeketa perlindungan konsumen;memanggil pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap perlindunagn

Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 17/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anaktersebut harus tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus puladibebankan kepada Anak ;Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentangperubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn

Fotokopi Kartu Perlindunagn Sosial, Kartu Indonesia Sehat, KartuKeluarga Sejahtera dan Kartu Peserta Program Harapan, telahdilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,P.4;B. Saksi:1.

Pasal 33 ayat (3)UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindunagn Anak, sebaliknya ANAKsudah lama berada dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung dariANAK dapat ditunjuk sebagai wali dari ANAK dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa semua keluarga telah setuju atau tidak ada yang keberatandengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi ANAK , maka cukup beralasanapabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi ANAK untuk mewakili atau menguruskepentingannya demi kebaikan anak

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD SHOLEH BIN (ALM) NASRUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 80 AYAT (1) JO PASAL 76 C UU RI NO.35 TH 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO.23 TH.2002 TENTANG PERLINDUNAGN ANAK
2. Menjatuhkan

Kemudiansaksi PERLINDUNAGN dan saksi ALVAN menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu didalamdompet sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat tersebut.

Jkt.Utra.n: YADI BIN MUHAMMAD KASIRMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1)huruf dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Mengingat dan memperhatikan : hukum yang berlaku khususnya Pasal 82ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tantang Perubahan atas UU RINo.23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak, UU 8/1981 tentang KUHAP, danperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;1.MENGADILI:Menyatakan terdakwa