Ditemukan 76 data
12 — 7
Pemohon mengajukan permohonankepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepadaanak perempuan pemohon yang bernama Umrah Mukarramah untukmelangsungkan pernikahan dengan lakilaki bernama Herman bin Lapattomeskipun anak pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahunbagi pihak perempuan atau masih berumur 13 tahun.Menimbang, bahwa berdsarkan faktafakta tersebut di atas,jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002tentang perlindungn
PATAR DANIEL PANGGABEAN, SH
Terdakwa:
SAMSIR TONE alias SAM
71 — 30
berusia 16 Tahun dan masuk dalam kategori anaksebagaimana dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Penganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaknanan == Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81AYAT (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn
tumpuldan korban dinyatakan sedang hamil: Bahwa Korban TRINOVA BUNTUAN berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7108LT011220110111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kab.Bolmong Utara pada tanggal 1 Desember 2011 yang di tandatangani oleh AbdulKarim Lalisu adalah masih berusia 16 Tahun masuk dalam kategori anaksebagaimana dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Penganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn
Anakwnnn == Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81AYAT (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak Jo.
WIWIN B. TUI, SH
Terdakwa:
FENDI PULUMBARA
41 — 14
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:L.Menyatakan Terdakwa FENDI PULUMBARA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diaturHalaman 1 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN Ktgdan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang No. 1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungn
Klien merupakan pasien post melahirkan spontan pada tanggal 1 Mei 2019;Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa HYMEN(SELAPUT DARAH) dalam keadaan tidak utuh;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Penganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;Atau:Kedua:Bahwa ia Terdakwa FENDI
Klien merupakan pasien post melahirkan spontan pada tanggal 1 Mei 2019;Kesimpulan:Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa HYMEN (SELAPUT DARAH)dalam keadaan tidak utuh:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 AYAT (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Penganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 227/
dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
kejang; Keadaan umum, lemah tekanan darah 120/p, nadi 90x/I suhu afebris Pemeriksaan Fisis :o kepala terdapat 1 buah lika robek sebesar 1 cm x 2 cm daerahsekitar luka bengkak dan memar, pada penekanan korban merasanyeri, kepala tidak dapat menoleh kiri dan kanan karena nyeri;o leher, dada, perut, anggota gerak atas dan bawah tidak terdapatluka;o keadaan neurologis, ditemukan kejang pada pasien selama 30detik pada pasien telah diberikan terapi berupa anti biotik, antinyeri serta penanganan kejang dan perlindungn
60 — 25
bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 April 2018 Nomor6/Pid.SusAnak/2018/PN Pso haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke3, pasal 77 ayat (1) dan ayat (2)pasalpasal dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungn
Komang Kusnayanti
22 — 9
perkawinan Wayan Agus Suwaskara (Alm) dengan Pemohon ( Komang Kusnayanti)memiliki anak bernama Kadek Bagas Prawira Wardana yang sekarangbaru berusia 1 Tahun;Bahwa perkawinan Wayan Agus Suwaskara (Alm) dengan istri pertama NiPutu Sriani Rahayu saksi ketahui sudah putus dengan perceraian ;Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 1382018;Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali untuk mencairkanPolis ASuransi anak saksi yang bernama WAYAN AGUS SUWASKARAkarena semasa hidupnya memiliki perlindungn
15 — 9
Sus /2015/PN.Sbg. yangdimohonkan banding tersebut ;Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UndangUndang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungn Anak, UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan
50 — 27
menginap beberapa hari bersama Tergugat apabiladibutuhkan oleh Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggudan Penggugat tidak boleh menghalanghalangi atau mencegah Tergugat untukbertemu dengan anaknya, karena perbuatan menghalanghalangi tersebutbertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 39Halaman 6 dari 8 hlmPutusan Nomor 2123/Padt.G/2019/PA.MdnTahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasi juncto Pasal 26 ayat (1 ) huruf a dan bUndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungn
53 — 6
membaca suratsurat berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dipersidangan.Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa MAHMUDA ALS MAHMUD BIN ZAINUDDINbersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak,sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undangundang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungn
43 — 15
Terbanding cukup singkat,hanya pernah tinggal bersama selama satu minggu setelah itu pisah tempat tinggaltidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri:Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menetapkan uang mutah sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) harusditambah menjadi Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah)Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No.3 tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum,maka untuk memberi perlindungn
383 — 216
M E N G A D I L I : Menyatakan, terdakwa JASMEN SARAGIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Dakwaan Subsidair melangar pasal 81 ayat (2) UU RI.
Terbanding/Penuntut Umum : DINAR TIRTAWATI, SH
146 — 98
Yang amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPengadilan, khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan iniMengingat dan memperhatikan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1)Undangundang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungn Anak , UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang
95 — 17
Rustam Simbolon, selakuDokter Pemerintah pada Puskesmas Pangaribuan dengan urian pemeriksaanLuka lecet pada pipi kanan dan kiri ukuran panjang ratarata 5 cm, dijumpai luka lecet dileper ukuran panjang + 10 cm, 1 cm dari media trakea kanan, dijumpai luka lecet padalengan kiri ukuran panjang 4 cm leber 2 cm + heamatoma, kemungkinan disebabkan olehtrauma benda tumpul.Sebagairnana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungn Anak.Atau Kedua.Bahwa dia terdakwa
8 — 5
Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila Penggugattidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya,maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan pencabutan hakhadlanah Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dihubungkan dengan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perlindungn Anak, maka Majelis nHakim berpendapatbahwa gugatan
11 — 0
Putusan No.2717/Pdt.G/2019/PA.Mdnapabila dibutuhkan oleh Tergugat selama kepentingan pendidikan anaktidak terganggu dan Penggugat tidak boleh menghalanghalangi ataumencegah Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, karena perbuatanmenghalanghalangi tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasijuncto Pasal 26 ayat (1 ) huruf a dan b UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perlindungn Anak juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) UndangUndang
18 — 1
ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberikeleluasaan untuk dapat bertemu dengan anaknya apabila dibutuhkan olehTergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu danPenggugat tidak boleh menghalanghalangi atau mencegah Tergugat untukbertemu dengan anaknya, karena perbuatan menghalanghalangi tersebutbertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasi juncto Pasal 26 ayat (1 ) huruf a danb UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungn
84 — 16
., Genjah Pulung Jati,SH ketiganya adalah Advokat dan KonsultanHukum yang beralamat di Kanto Lembaga perlindungn Anak (LPA), alamat Jl.Kapas No.11 Kledokan caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan surat kuasaKhusus nomor 199/HK/VIII/SK.Pid/2019/PN.Smn yang telah didaftarkandikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25/7/2019;Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 16/Pid.SusAnak/2019/PN
8 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangtermuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang hak hak anak.Dari sisi kehidupan berbangsa tentang Hakhak Anak dari sisi kehidupan berbangsa danbernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsasehingga setiap anak behak akan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga danmemelihara hak azasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum,demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungn
11 — 1
dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal ataumenginap beberapa hari bersama Tergugat apabila dibutuhkan oleh Tergugatselama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu dan Penggugat tidakboleh menghalanghalangi atau mencegah Tergugat untuk bertemu dengananaknya, karena perbuatan menghalanghalangi tersebut bertentangan denganPasal 59 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manuasi juncto Pasal 26 ayat (1 ) huruf a dan b UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungn
15 — 6
dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal ataumenginap beberapa hari bersama Tergugat apabila dibutuhkan oleh Tergugatselama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu dan Penggugat tidakboleh menghalanghalangi atau mencegah Tergugat untuk bertemu dengananaknya, karena perbuatan menghalanghalangi tersebut bertentangan denganPasal 59 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manuasi juncto Pasal 26 ayat (1 ) huruf a dan b UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungn