ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Adapun dasar dan alasan keberatan gugatan Penggugat adalah teruraisebagai berikut:1Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan dengan Surat Nomor 012.1/776/UM,tanggal 9 September 2011, perihalnya Permakluman

Bahwa pada tanggal 9 September 2011, permohonan Penggugat telahditolak oleh Tergugat dengan suratnya yaitu Surat Nomor 012.1/776/UM, perihalnya Permakluman Klarifikasi dan Teguran/PenyetopanPembangunan;Bahwa memperhatikan isi dari surat angka 4 yang menjadi objek gugatandalam perkara ini tersebut di atas adalah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak memperhatikan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik yaitu:1.

Usman, BA (alm) dan Wak Ibrahim dengandasar adalah alas hak milik dengan Tergugat dengan dasar bukti hak(bukan alas hak) berupa Sertifikat Hak Pakai;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagaiberikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan tindakan Tergugat/Gubernur Nusa Tenggara Baratmengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor012.1/776/UM tanggal 9 September 2011, perihal Permakluman

Klarifikasidan Teguran/Penyetopan Pembangunan, telah melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahkhususnya Pasal 28 huruf a dan tidak memperhatikan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik;3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Nusa TenggaraBarat berupa Surat tanggal 9 September 2011, Nomor 012.1/776/UM,perihal Permakluman Klarifikasi dan Teguran/ Penyetopan Pembangunan;4 Mewajibkan kepada

Klarifikasi dan Teguran/Penyetopan Pembangunan;4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor 012.1/776/UM tanggal 9 September 2011,perihal Permakluman Klarifikasi dan Teguran/ Penyetopan Pembangunan;5 Mempertahankan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 34/G/2011/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober 2011 yang isinyamenunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa TenggaraBarat

Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan tindakan Tergugat (Gubernur Nusa Tenggara Barat) yangtelah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 012.1/776/UM tanggal 9 September 2012 perihal Permakluman Klarifikasi danTeguran/Penyetopan Pembangunan (obyek sengketa) telah melanggarPasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah junctoPasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratNomor 8 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah danmelanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, AsasKeseimbangan, Asas Persamaan (equality before the law), AsasLarangan Bertindak Sewenangwenang, Asas Proporsionalitas, Asas Kepercayaan dan Pengharapan ;3 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupaSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 012.1/776/UMtanggal 9 September 2011, perihal : Permakluman Klarifikasi dan Teguran/Penyetopan Pembangunan;4 Mewajibkan kepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan GubernurNusa Tenggara BaratNomor : 012.1/776/UM tanggal 9 September 2011,perihal...perihal : Permakluman' Klarifikasi dan Teguran/PenyetopanPembangunan ; 5 Mempertahankan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 34/G/2011/PTUN.MTR tanggal 18 Oktober 2011 yang isinyamenunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

tentang PERATUN,maka putusan diambil dengan suara terbanyak ; Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Banding selanjutnyamempertimbangkan tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor:34/G/2011/PTUNMTR tanggal 12 Januari 2012 yang dimohonkan banding sebagai berikut;Bahwa yang menjadi Obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkanbatal atau tidak sah oleh Penggugat/Terbanding adalah Surat Keputusan GubermurNusa Tenggara Barat Nomor : 012.1/776/UM tanggal 9 September 2011 perihal :Permakluman

before the law) , AsasLarangan Bertindak Sewenangwenang, Asas Proporsionalitas, Asas Kepercayaan dan Pengharapan ;3 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupaSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 012.1/776/UMtanggal 9 September 2011, perihal : PermaklumanKlarifikasi dan Teguran/PenyetopanPembangunan; 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurNusa Tenggara BaratNomor : 012.1/776/UM tanggal 9 September 2011,perihal...........perihal : Permakluman

NgurahAgung Bagiasna dkk) tanggal 12 September 2012 perihalpermohonan konversi/penegasan hak, Penggugat telah menanggapidengan surat Nomor 593/6033/PA.Aset tanggal 17 September2012, perihal Permakluman yang pada pokoknya menyatakanbahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki Aset Tanah Dana Bukti SN38, terletak di Subak Intaran Barat JIn.

Tunggak Bingin, Desa Sanur1017.Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana tercantum padaBuku Dasar Tanah Pemerintah Provinsi Bali yang dikeluarkan olehDirektorat Agraria tahun 1968 seluas 50 are dengan batasbatassebelah:e Utara : Karis je = Timur : Batas Subak Intaran Timur (tanah milik Pica) ;e Selatan : Parit (Jelinjingan) ;e Barat : Si Reyeh (Jalan) ;Bahwa terkait dengan surat Penggugat nomor 593/6033/PA.Aset tanggal17 September 2012, perihal Permakluman, Kantor Pertanahan KotaDenpasar telah

bersurat kepada Penggugat dengan surat nomor:1177/1351.71/IV/2013 tanggal 17 April 2013, perihal permakluman, yangpada pokoknya menyatakan: Mediasi yang dilakukan Kantor PertanahanKota Denpasar antara Para Tergugat dengan Penggugat pada padatanggal 20 Februari 2013, 8 Maret 2013 dan 9 April 2013 tidak diperolehtitik temu, maka para pihak dipersilahkan melakukan upaya hukum ataumengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai tanah yang disengketakandalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pemberitahuanditerima

bahwa tanah kososng dengan SHM No. 303 an Nurhaditersebut tidak termasuk didalam dan/atau tanahtanah yang dibebaskanuntuk penerbitan SHGB No. 1404 yang kemudian dipecah menjadi SHGBNo. 1420 s/d 1606 diperuntukkan bangunan perumahan tersebut ;10.Bahwa Tergugat/ RT. 08 Kenanga berikut selurun warga didalam RT 0811.Kenanga, terhitung sejak tahun 1999, 2000, sampai dengan sekarang initelah memanfaatkan, mempergunakan lahan kosong dengan SHM No. 303atas nama Nurhadi tersebut, tanpa adanya pemberitahuan, permakluman

,permintaan ijin dari pemilik tanah kosong sebelumnya yaitu tanah denganSertifikat No. 303 atas nama Nurhadi kepada Nurhadi sendiri dan/ataukepada Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012, sehingga perbuatanTergugat adalah melanggar etika susila baik dalam masyarakat ;Bahwa tanah yang dikuasai tanpa jijin, permakluman, pemberitahuan,dimanfaatkan oleh pengurus RT. 08 berikut dengan seluruh warganyatersebut adalah tanah yang terletak di Jalan kenanga Raya, LingkunganSayobaru, Kelurahan Turida,

yang telahmenimbulkan kerugian moriel bagi Penggugat, maka kepada Tergugat patutdihukum untuk melakukan permohonan maaf kepada Penggugat denganmelakukan dan/ atau membuat pengumunan Permohonan Maaf di mediacetak Lombok Post, dengan hurup besar cetak 1,5 cm, dengan besarhalaman: 0,5 halaman, selama 7 hari berturut turut, setelan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal aan maning ataseksekusi putusan ini dilaksanakan kepada Tergugat dengan redaksi kalimatsebagai berikut :PERMAKLUMAN

Menghukum Tergugat Pengurus RI 08 Kenanga berserta segenapwarga RTI 08 Kenanga untuk membuat permohonan maaf kepadaPenggugat dimuat di media cetak Lombok Post, dengan hurup besarcetak 1,5 cm, dengan besar halaman: 0,5 halaman, selama 7 hariberturut turut, dengan redaksi kalimat sebagai berikut :PERMAKLUMAN PERMOHONAN MAAFKAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INIPENGURUS RT. 08 KENANGA BESERTASELURUH WARGA RT.08 KENANGADENGAN SETULUS HATI MEMOHON MAAFKEPADA YTH: BAPAK JAMAL BUYUNGBERALAMAT di JLN.

dan setelah nama Pemohon diganti nama semula adalahJULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA kesehatanPemohon ada perubahan dan membaik;Bahwa sakit yang dialami Pemohon tidak sampai opname, tetapi karenaterlalu seringnya kedokter dan tidak sembuh, maka minta petunjuk kepadapara normal, ternyata nama pemohon tidak baik dan sering membawa sial;Bahwa pergantian nama Pemohon telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulanyang lalu;Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut telahdilakukan permakluman

setelah nama Pemohon diganti nama semula adalahJULIANA ANGKOWIJAYA menjadi JULIANA ANGKOWIDIYA kesehatanPemohon ada perubahan dan membaik;> Bahwa sakit yang dialami Pemohon tidak sampai opname, tetapi karenaterlalu seringnya kedokter dan tidak sembuh, maka minta petunjuk kepadapara normal, ternyata nama pemohon tidak baik dan sering membawa sial;> Bahwa pergantian nama Pemohon telah dilakukan sekitar 2 (dua) bulanyang lalu;> Bahwa terhadap pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut telahdilakukan permakluman

Perihal: Permakluman ;b. Seria Acara hasil Tes Membaca Kitab Suci Bagi Calon Kepala Desa,tertanggal 6 Juni 2021, Nomor: 11/PPKDJKMT/V1/2021 ;c. Serita Acara Seleksi Administratif Sakal Calon Kepala Desa Jembatan KembarTimur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021,Nomor : 12/PPKDJKMT/V1/2021 ;d.

Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Jembatan Kembar Timur,Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021 Nomor :10/PPKDJKMT/VI/2021, Perihal: Permakluman;b. Serita Acara hasil Tes Membaca Kitab Suci Bagi Calon Kepala Desa,tertanggal 6 Juni 2021, Nomor: 11/PPKDJKMTNI/2021c. Serita Acara Seleksi Administratif Sakal Calon Kepala Desa Jembatan Kembar4Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 7 Juni 2021,Nomor: 12/PPKDJKMTNI/2021d.

Jepun VIII, Knususnya Gang VIII Ctersebut;Bahwa terhadap masalah pelarangan kepada Para Penggugat untukmelewati atau mempergunakan akses Jalan tersebut oleh Tergugat Ilsampai dengan Tergugat IV, (Para Tergugat), telah diupayakanpenyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, namun belum berhasil;Bahwa karena permasalahannya tidak kunjung selesai, Kelian TempekanKeladian/Lingkungan Sekar Jepun, Banjar Kertagraha, Desa KesimanKertalangu merasa perihatin sehingga pada tanggal 27 Mei 2014 membuatsurat permakluman

Agar Tergugat Il sampai denganTergugat IV, tidak melarang/menghalanghalangi warga/masyarakatTempekan Keladian untuk memakai akses Jalan tersebut;Bahwa atas surat permakluman dari Kelian Tempekan Keladian tersebut,Tergugat Il sampai dengan Tergugat IV, membalas secara tertulis yangpada prinsipnya tetap melarang Para Penggugat untuk menggunakan aksesJalan Gang VIIIC tersebut.

Sekaligus berisi permakluman bahwa aksesJalan keluar masuk ke tanahtanah milik Para Penggugat segera akandiportal;Bahwa alasan pelarangan menggunakan akses Jalan dan pemasanganportal tersebut adalah tanah yang digunakan sebagai Jalan Sekar Jepun VIIIkhususnya Gang VIII C, adalah tanah milik pribadi dengan Sertifikat HakMilik No. 2772, atas nama : Ir.

Agar Tergugat II sampai dengan Tergugat IV,tidak melarang/menghalanghalangi warga/masyarakat Tempekan Keladianuntuk memakai akses Jalan tersebut;Bahwa atas surat permakluman dari Kelian Tempekan Keladian tersebut,Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, membalas secara tertulis yang padaprinsipnya tetap melarang Para Penggugat untuk menggunakan akses JalanGang VIIC tersebut.

Sekaligus berisi permakluman bahwa akses Jalan keluarmasuk ke tanahtanah milik Para Penggugat segera akan diportal;hal 3 dari 83 halaman putusan perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN Dps.101112131415Bahwa alasan pelarangan menggunakan akses Jalan dan pemasangan portaltersebut adalah tanah yang digunakan sebagai Jalan Sekar Jepun VIIIkhususnya Gang VIII C, adalah tanah milik pribadi dengan Sertifikat HakMilik No. 2772, atas nama: Ir.

Denpasartimur, selanjutnya diberi tanda T.LILIII.IV 5;6 Foto copy surat perihal permakluman, tertanggal 27 Mei 2014, yangdikeluarkan oleh Tempek Keladian/Lingkungan Sekarjepun BanjarKertagraha Desa Kesiman Kertalangu, selanjutnya diberi tanda T.LIILIII.IV6;7 Foto copy surat perihal balasan atas surat permakluman, yang ditujukan kepadaBp.

Sekaligus berisi permakluman bahwa akses Jalan keluarmasuk ke tanahtanah milik Para Penggugat segera akan diportal;Bahwa alasan pelarangan menggunakan akses Jalan dan pemasangan portaltersebut adalah tanah yang digunakan sebagai Jalan Sekar Jepun VIIIkhususnya Gang VIII C, adalah tanah milik pribadi dengan Sertifikat HakMilik No. 2772, atas nama: Ir.

IIII.IV 7, yaitu foto copy surat perihal balasanatas surat permakluman, yang ditujukan kepada Bp.

Nomor 1833 K/Pdt/201710.11.12.dengan Tergugat IV, (Para Tergugat), telah diupayakan penyelesaian secaramusyawarah kekeluargaan, namun belum berhasil:Bahwa karena permasalahannya tidak kunjung selesai, Kelian TempekanKeladian/Lingkungan Sekar Jepun, Banjar Kertagraha, Desa KesimanKertalangu merasa prihatin sehingga pada tanggal 27 Mei 2014 membuatsurat permakluman kepada seluruh warga/masyarakat Tempekan Keladianagar setiap warga/masyarakat Tempekan Keladian yang berkepentingandapat memakai akses

Agar Tergugat Il sampai denganTergugat IV, tidak melarang/menghalanghalangi warga/masyarakatTempekan Keladian untuk memakai akses jalan tersebut:;Bahwa atas surat permakluman dari Kelian Tempekan Keladian tersebut,Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, membalas secara tertulis yang padaprinsipnya tetap melarang Para Penggugat untuk menggunakan aksesJalan Gang VIII C tersebut.

Sekaligus berisi permakluman bahwa aksesjalan keluar masuk ke tanahtanah milik Para Penggugat segera akandiportal;Bahwa alasan pelarangan menggunakan akses jalan dan pemasanganportal tersebut adalah tanah yang digunakan sebagai Jalan Sekar JepunVill Knususnya Gang VIII C, adalah tanah milik pribadi dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2772, atas nama Ir. Wayan Sudena (Tergugat !)

;Tetapi sebagaimana surat pernyataan permakluman dari Pelawan BapakMardiani tsb. secara tegas menyatakan/memaklumkan hal hal yang padapokoknya sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan apa yangmenjadi dalil gugatan perlawanannya sekarang (Vide PernyataanPermakluman tanggal 11 Pebruari 2013 dihadapan Kepala Dusun Cengokdan Kepala Desa Waringin dan saksi saksi Ybs.)

(Vide surat pengantar pengajuan alat bukti Penggugattanggal 24 Oktober 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012 yangantara lain terhadap surat permakluman tanggal 12 Nopember 2012dari Haji Badrun Pensiunan Kepala Sekolah Madrsah TsanawiyahKecamatan Suralaga yaitu suami dari almarhumah Lag Muslihanalias Hajjah Muslihan yang menerangkan bahwa benar istrinya tsb.adalah cucu dari almarhum Log Setisah alias Amaq Setinah dan tidakada cucu almarhum Log Setisah alias Amag Setinah atau pun anakdari Laq Setinah alias

Bukti TI.ll.12 =: Foto copy Surat pemberitahuan Pajak TerhutangPajakBumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Seribuni ;13.Bukti TI.Il.13 = : Foto copy Permakluman atas nama Bapak Mardiani ;14. Bukti TI.ll.14 =: Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah KebunUntukPerluasan Perkampungan, ditetapbkan di Kerongkong padatanggal 15 Februari 2004 ;15. Bukti TI.1I.15 =: Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah KebunUntukPerluasan Perkampungan ;16.

Muslihan ;24.Bukti TI.Il. 24 : Foto copy surat permakluman atas nama Haji Badrun ;25. Bukti TI.II25 =: Foto copy surat permakluman atas nama Lag AnnulaliasInaq Alfi alias Hajjah Huliyah ;26. Bukti TI.II.26 : Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan atas namaInaqBudi ;2/7.Bukti TI.II.27 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri SelongNo. 58/Pdt.G/2012/PN.Sel ;28.

lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;--------

Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 04September 2015;1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Kedua (ll)Untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 14September 2015;1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Ketiga (lll)Untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 21September 2015;1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Undangan MenyaksikanPengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 22 September 2015;1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permakluman

Putusan Nomor 1072 K/Pid/2018O1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permintaan Ketiga (lll)untuk Melakukan Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 21September 2015;d. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Undangan MenyaksikanPengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 22 September 2015;e. 1 (Satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan Permakluman Pertama (I)Mengenai Adanya Pengosongan Tanah dan Bangunan tertanggal 14September 2015;f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Alm.

Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/105/UM tanggal 03 Maret 2008 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu perihal permakluman revisi anggaran.------------15. Foto copy yang dilegalisir Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008 perihal Revisi Anggaran.-----------------------------------------------------------------------16.

atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:e Bahwa pada tahun anggaran 2008, pada Bagian UmumPemerintah Kabupaten Dompu telah dialokasikan dalamAPBD Kabupaten Dompu anggaran untuk pengadaan 2(dua) unit kendaraan Bus baru sebesar Rp. 993.270.000,sebagaimana tertuang dalam DPASKPD Nomor1.20.1.20.03.09.02.05.5.2 tanggal 22 Februari 2008 ;e Bahwa berdasarkan surat Bupati Dompu yang ditujukan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 024/105/Um tanggal03 Maret 2008 perihal permakluman

MenteriKeuangan atau kuasanya dengan Pemerintah KabupatenDompu sebagai bukti formal adanya hibah kendaraan dariJepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu.Bahwa setelah terdakwa menjabat selaku Bupati Dompu,walaupun belum dilakukan penandatanganan naskahperjanjian kerjasama pelaksanaan hibah kendaraan khusus dariJepang, terdakwa telah mengajukan surat permakluman revisi14anggaran Nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008 yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu , denganmaksud untuk pengalihan

Biaya rekondisi 2 unit kendaraan hibah jepang sebesar Rp. 425.000.000,3.Biaya rekondisi 2 unit mobil tangki PDAM dan mobilpemadam kebakaran 1(satu) unit sebesar Rp.195.000.000, Perincian biaya untuk pengurusan/pengiriman dan rekondisi 2(dua) unit kendaraan hibah dari jepang yang tercantum dalamSurat permakluman revisi anggaran yang ditanda tanganiterdakwa tersebut mengacu pada penawaran harga kendaraanhibah ex Jepang dari saksi Wantono yang ditujukan kepadaterdakwa sebagaimana tertuang dalam surat

Menteri Keuanganatau kuasanya dengan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaibukti formal adanya hibah kendaraan dari Jepang kepadaPemerintah Kabupaten Dompu.Bahwa setelah terdakwa menjabat selaku Bupati Dompu,walaupun belum dilakukan penandatanganan naskahperjanjian kerjasama pelaksanaan hibah kendaraan khusus dariJepang, terdakwa telah mengajukan surat permakluman revisianggaran Nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008 yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu , denganmaksud untuk pengalihan

Pertiwi GunaSurabaya Nomor : 056/XI/PG/O tanggal 29 Nopember 2007yang ditujukan kepada Syaifurrahman Salman, SE BupatiDompu perihal harga kendaraan hibah eks Jepang.14.Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor024/105/UM tanggal 03 Maret 2008 kepada Pimpinan DPRDKabupaten Dompu perihal permakluman revisi anggaran.15. Foto copy yang dilegalisir Surat Pimpinan DPRD KabupatenDompu Nomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008 perihalRevisi Anggaran. 16.

sebagaijaminan atas sisa hutang dan kerugian yang secara nyata telah dialami olehPENGGUGAT.Bahwa sebenarnya PENGGUGAT telah melakukan upaya peneguran, penagihan secarawajar dan pantas berulang kali kepada TERGUGAT, baik secara lisan maupun tertulisbaik melalui komunikasi Handphone dan sms, hingga Email (surat elektronik) namuntidak mendapat respon yang memadai dan jelas bahkan terkesan TERGUGATmenghindar dari tanggung jawabnya termasuk PENGGUGAT melalui kuasa hukumnyatelah mengirimkan 3 (tiga) kali Surat Permakluman

meteraisecukupnya, yaitu:1 Foto copi Akta Jual Beli Kapal Nomor: 02 tanggal 5 Desember 2011, dibuatdihadapan Notaris Hartono,SH, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P1;2 Foto copi Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor: 03 tanggal 5Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris Hartono,SH, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P2;3 Foto copi Akta Kuasa Subtitusi Nomor:04 tanggal 5 Desember 2011, dibuatdihadapan Notaris Hartono, SH, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P3;4 Foto copi Surat Permakluman

dan Undangan Bertemu Nomor: 02/CID/Undangan/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai buktisurat P4;Hal 15 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps161011121314Foto copi Surat Permakluman dan Undangan Bertemu keIIT Nomor: 03/CID/Undangan/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai buktisurat P5;Foto copi Surat Permakluman dan Undangan Bertemu keIII dan terakhirNomor: 03/CID/Undangan/I/2015 tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya disebutsebagai bukti surat P6;Foto

Selain itu Tergugatjuga meminta permakluman untuk tidak sering/rutin berkomunikasi denganPenggugat untuk alasan penghematan. Atas permintaan itu, walau merasakeberatan , Penggugat dapat menerima permintaan tersebut demi kebaikanbersama dan menghindari perselisihan; .

atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :o Bahwa pada tahun anggaran 2008, pada Bagian Umum PemerintahKabupaten Dompu telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Dompuanggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan Bus baru sebesarRp 993.270.000, sebagaimana tertuang dalam DPASKPD Nomor :1.20.1.20.03.09.02.05.5.2 tanggal 22 Pebruari 2008 ;o Bahwa berdasarkan Surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada PimpinanDPRD Kabupaten Dompu Nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008perinhal Permakluman

Menteri Keuangan atau kuasanya dengan PemerintahKabupaten Dompu sebagai bukti formal adanya hibah kendaraan dariJepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu;Bahwa setelah Terdakwa menjabat selaku Bupati Dompu, walaupunbelum dilakukan penandatanganan naskah perjanjian KerjasamaPelaksanaan Hibah Kendaraan Khusus dari Jepang, Terdakwa telahmengajukan surat Permakluman Revisi Anggaran Nomor : 024/105/Umtanggal 03 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Dompu, dengan maksud untuk pengalihan

No.660 K/Pid.Sus/2012perihal Permakluman Revisi Anggaran dan surat persetujuaan DPRDKabupaten Dompu yang ditandatangani Pimpinan DPRD Kabupaten DompuNomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008, dilakukan revisi ataupengalihan penggunaan dana untuk pengadaan 2 (dua) unitkendaraan Busbaru menjadi : Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan dari Jepang ke Dompu sebesarRp 300.000.000,; Biayarekondisi 2 unit kendaraan hibah Jepang sebesar Rp 425.000.000.; Biaya rekondisi 2 unit mobil tangki PDAM dan mobil pemadam

MenteriKeuanganatau kuasanya dengan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai buktiformal adanya hibah kendaraan dari Jepang kepada PemerintahKabupaten Dompu;Bahwa setelah Terdakwa menjabat selaku Bupati Dompu, walaupunbelum dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasamapelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Jepang, Terdakwa telahmengajukan surat Permakluman Revisi Anggaran Nomor : 024/105/Umtanggal 03 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Dompu , dengan maksud untuk pengalihan

No.660 K/Pid.Sus/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.2526.27.28.Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/105/UMtanggal 03 Maret 2008 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompuperihal Permakluman Revisi Anggaran;Foto copy yang dilegalisir Surat Pimpinan DPRD Kabupaten DompuNomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008 perihal Revisi Anggaran;Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kendaraan HibahPemerintah Jepang tanggal 28 April 2008;1 (satu) bundel Foto copy yang dilegalisir Surat

Tergugattersebut diatas, telah menimbulkan kerugian moriel bagi Penggugat, makakepada Tergugat patut dihukum untuk melakukan permohonan maafkepada Penggugat dengan melakukan pengumunan Permohonan maaf dimedia cetak Lombok Post, dengan hurup besar cetak 1,5 cm, denganbesar halaman: 0,5 halaman, selama 7 hari berturut turut, setelahputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal aanmaning atas eksekusi putusan ini dilaksanakan kepada Tergugat denganredaksi kalimat sebagai berikut :PERMAKLUMAN

Menghukum Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepadaPenggugat dengan melakukan pengumunan Permohonan maaf di mediacetak Lombok Post dengan hurup besarnya 1,5 cm, dengan besarhalaman: 0,5 halaman, selama 7 hari berturut turut, terhitung sejakaanmaning atas eksekusi putusan ini dengan redaksi kalimat berbunyi :PERMAKLUMAN PERMOHONAN MAAFSAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI GUSTI BAGUS MAHENDRA IRAWANDENGAN SETULUS HATI MEMOHON MAAFKEPADA YTH: BAPAK JAMAL BUYUNGBERALAMAT di JLN.

kelonggaran danpermakluman kepada Para Debitur untuk dapat merekstrukturisasi dan/atau menununda kewajiban kewajiban pembayaran kepada paraKrediturnya termasuk kepada Perbankan, Pajak dan kepabeanan secarafleksibel, maka kalaulah terhadap kreditur preferen (pajak dan kepabeanan)serta sparatis (perbankan dan keuangan Non Bank) pemerintahmemberikan pemakluman dalam penundaan pemenuhan kewajibanpembayaran utang terhadap Debitor, maka PEMOHON sebagai krediturkonkuren setidaknya juga patut memberikan permakluman

mengenai relaksasikredit, Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus PerekonomianNasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019, Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang KebijakanCountercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi JasaKeuangan Non Bank dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang KeuanganNegara dan Stabilisasi Keuangan Untuk penanggulangan Covid 19, yangpada pokoknya dalam peraturan tersebut memberikan kelonggaran kelonggaran dan permakluman

kepada Para Debitur untuk dapatmerekstrukturisasi dan/ atau menununda kewajiban kewajiban pembayarankepada para Krediturnya termasuk kepada Perbankan, Pajak dan kepabeanansecara fleksibel, maka kalaulah terhadap kreditur preferen (pajak dankepabeanan) serta sparatis (perbankan dan keuangan Non Bank) pemerintahmemberikan pemakluman dalam penundaan pemenuhan kewajibanpembayaran utang terhadap Debitor, maka Pemohon sebagai krediturkonkuren setidaknya juga patut memberikan permakluman kepada Termohondengan

Bahwa berkenaan dengan penyampaian Surat dari DewanPimpinan Pusat Partai HANURA kepada Tergugat selaku PimpinanDPR RI, dengan Nomor Surat : A/039/DPPHANURA/II/2018tanggal 20 Februari 2018, Perihal: Permakluman ReposisiPimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPR RI Fraksi PartaiHANURA Tahun 20182019, yang ditandatangani oleh KetuaUmum Oesman Sapta dan Sekretaris Jendral H.

Pstmenggugat Tergugat, maka menurut pandangan Tergugat bahwaPenggugat telah salah alamat, karena surat Tergugat a quotersebut hanyalah berupa surat korespondensi sebagai responatau menindaklanjuti adanya Surat dari Dewan Pimpinan PusatPartai HANURA kepada Tergugat selaku Pimpinan DPR Rl,dengan Nomor Surat : A/039/DPPHANURA/II/2018 tanggal 20Februari 2018, Perihal: Permakluman Reposisi Pimpinan Fraksidan Alat Kelengkapan DPR RI Fraksi Partai HANURA Tahun 20182019, yang ditandatangani oleh Ketua Umum

Fotocopi dari fotocopi Surat Perihal Permakluman Reposisi Pimpinan Fraksidan Alat kelengkapan DPR RI Fraksi Partai Hanura Tahun 20182019Nomor A/039/DPPHANURA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1;2.

Pstsplicht) dari TERGUGAT, sehingga hal ini dapat dikualifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad); Bahwa Surat DPR RI (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada angka 1tersebut di atas, diawali ketika Tergugat selaku Pimpinan DPR RI telahmenerima Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA denganNomor Surat: A/039/DPPHANURA/II/2018 tanggal 20 Februari 2018,Perihal: Permakluman Reposisi Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRRI Fraksi Partai HANURA Tahun 20182019, yang ditandatangani

Perihal meminta ijin kepada Kapolsek danatau dengan permakluman dari pihak oknum, Kepolisian yang menyalahiwewenang, saat ini disinyalir mulai berkembang meluas lagi bukan hanya dalamrangkaian upacara Agama yang ada kaitannya dengan tajen, tetapi juga meluashampir dalam setiap habis upacara Agama di Pura setelah nyineb (tutupupacara Agama) hampir selalu ada judi tajen yang dikoordinir Bendesa adatnyadengan ijin apakah dari Kapolsek dan atau permakluman dari Oknum Kepolisiansehingga tajen berjalan