Ditemukan 54 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 5355/Pdt.G/2013/PA.Jr
Tanggal 6 Februari 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
122
  • Hal mana pemakluman Penggugat terhadapTergugat seringkali didasari atas nasehat / saran pihak keluarga Penggugat dan/atauTergugat yang sering menjadi penengah perselisihan yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat selama ini; akan tetapi tidak merubah keadaan dan sikap Tergugatmeskipun telah lahir anak kedua.Bahwa selama hampir 8 tahun sejak perkawinan cukup bukti pemakluman dankesabaran serta keridhoan Penggugat terhadap Tergugat dan sebaliknya cukup buktipula bahwa Tergugat tidak membuktikan kecakapannya
Register : 27-08-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 54/PID/2018/PT.BTN
Tanggal 21 Agustus 2018 — Nama : MARYAM LATIF Ad. ONG HOK BIE Tempat Lahir : Jakarta Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun / 26 Mei 1967 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Sawah Lio X No. 18, Rt. 010/Rw.003, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau Perumahan Citra Garden 2 Blok F.5/1 Jakarta Barat Agama : Katholik Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
17497
  • dan bangunan tertanggal 04 September 2015;b. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;e. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September2015;b. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (Il) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September2015;c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (Ill) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September2015;d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;e. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September2015;b. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September2015;c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (Ill) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September2015;d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;e. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
Register : 09-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pemohon:
1.RONALD ANTONIO SUGIARTO
2.FAUZIAH WAGIARTI
Termohon:
KOPERASI TUREN ARTHA PRIMA
16057
  • 2020 tentang Keuangan Negara dan StabilisasiKeuangan Untuk penanggulangan Covid 19, yang pada pokoknya dalamperaturan tersebut memberikan kelonggaran kelonggaran danpermakluman kepada Para Debitur untuk dapat merekstrukturisasi dan/atau menununda kewajiban kewajiban pembayaran kepada paraKrediturnya termasuk kepada Perbankan, Pajak dan kepabeanan secarafleksibel, maka kalaulah terhadap kreditur preferen (pajak dan kepabeanan)serta sparatis (perbankan dan keuangan Non Bank) pemerintahmemberikan pemakluman
    2020 tentang KeuanganNegara dan Stabilisasi Keuangan Untuk penanggulangan Covid 19, yangpada pokoknya dalam peraturan tersebut memberikan kelonggaran kelonggaran dan permakluman kepada Para Debitur untuk dapatmerekstrukturisasi dan/ atau menununda kewajiban kewajiban pembayarankepada para Krediturnya termasuk kepada Perbankan, Pajak dan kepabeanansecara fleksibel, maka kalaulah terhadap kreditur preferen (pajak dankepabeanan) serta sparatis (perbankan dan keuangan Non Bank) pemerintahmemberikan pemakluman
    tersebut memberikan kelonggaran kelonggaran danpermakluman kepada Para Debitor untuk dapat merekstrukturisasi dan / ataumenununda kewajiban kewajiban pembayaran kepada Para Kreditornyatermasuk kepada Perbankan, Pajak dan kepabeanan secara fleksibel ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturanperaturan Pemerintahsebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apabila terhadapkreditor preferen (pajak dan kepabeanan) serta kreditor sparatis (perbankan dankeuangan Non Bank) Pemerintah memberikan pemakluman
Register : 28-11-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 141/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 14 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : Drs. Mustofa Kamal, Apt, MKM
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Baturaja
Terbanding/Turut Tergugat : KPKNL Palembang
Turut Terbanding/Penggugat II : Fadiarwati Dewi, SSi, Apt
11936
  • Menurutpenggugat putusan tersebut adalah tidak fair dan janggal, karena disatusisi memperbolehkan atau menyetujui penyelesaian dengan setoranpokok semampu penggugat sebesar Rp 10.000.000, namun diwaktubersamaan tetap menjalankan eksekusi lelang dan mementahkan danseakan tidak ada kesepakatan serta pemakluman.
    Berdasar peraturan tersebut masih ada banyak hak dan peluangpenggugat untuk mendapatkan solusi lain selain jalan penyitaan ataueksekusi lelang dan seterusnya;14.Berdasar kaidah perundangan diatas, dan mengingat sebabpermasalahan adalah menyangkut sebab situasi eksternal dan ekseskebijakan pemerintah yang diluar kuasa penggugat yang mestinya jugadapat pemakluman lebih.
    apabilabank hanya memberikan pemakluman yang tidak signifikan padahal bankmerupakan institusi Skala besar yang mempunyai posisi yang lebih untukmengupayakan kepedulian, tidak sekedar penanganan seakan akantidak terjadi musibah dilusr kuasa, tetap mengikuti prosedur urrumseakan tidak ada bedanya dengan kasus wanprestasi lainnya yangdikaronakan ketidak profesionalan, sementara psnggugat masih maumengakui, bertanggung jawab dan membayar sesuai kemampuanmaksimalnya.4.
Register : 25-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2696/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
191
  • Bahwa pemakluman PENGGUGAT atas kekurangannya ternyata tidakdiapresiasi dengan baik oleh TERGUGAT, malah dimanfaatkansedemikian rupa, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini TERGUGATtidak memiliki produktifitas yang memberi manfaat bagi rumah tangga;6.
Register : 03-03-2014 — Putus : 20-06-2014 — Upload : 12-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 201/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2014 — NY. YULIANTI Cs >< PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA Cs
11548
  • Rekonpensimelakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum semua AktaAkta/dokumen/perjanjianperjanjian yang dibuat oleh para Pembanding semula para Penggugat danTerbanding semula Tergugat yaitu:1.2.10.11.Surat Perjanjian Nasabah atas nama masingmasing Para Penggugat;Surat Kuasa Pemberian Amanat atas nama masingmasing ParaPenggugat;Surat Pemberitahuan adanya resiko atas nama masingmasing ParaPenggugat;Cliens Singnature Form dengan 10 kolom tandatangan atas namamasingmasing Para Penggugat;Pernyataan pemakluman
Register : 04-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
TRI HARYATUN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRI KURNIAWAN als HENDRI ad.alm JAYA ISKANDAR als ACAY
2.JOHANES RUSLIM ad. alm LIM YO HO als JUSUF RUSLIM
3.AAT SUKATMA, SH Bin ENDAY SUDARMA
18032
  • ;

    5.2. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;

    5.3. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;

    5.4. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;

    5.5. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan pemakluman

    Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN TngN1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (Il)untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14September 2015;3. 1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III)untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21September 2015;4. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;5. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    (alm) Tjong Tung, dibawah sumpah depanpersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa tindak pidana memakai surat palsu diketahui saksi setelahsebelumnya Saksi Maryam Latif mengirimkan surat pemberitahuan(pemakluman) mengenai pengosongan tanah dan bangunan pada UsahaCipta Karya Mandiri (CKM) yang terletak di Komp. Industri Jl. AryaKemuning No. 18 Komp.
    ) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September2015;Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN Tngaa( 011.12.13.1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September2015;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04 September2015;2. 1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September2015;3. 1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September2015;4. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;5. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 04September 2015;1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14September 2015;1 (Satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21September 2015;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan pemakluman
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN BTA
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Drs. Mustofa Kamal, Apt, MKM
2.Fadiarwati Dewi, SSi, Apt
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Baturaja
Turut Tergugat:
KPKNL Palembang
8011
  • Menurut penggugat putusan tersebut adalah tidak fair danjanggal, karena disatu sisi memperbolehkan atau menyetujui penyelesaiandengan setoran pokok semampu penggugat sebesar Rp 10.000.000,namun diwaktu bersamaan tetap menjalankan eksekusi lelang danmementahkan dan seakan tidak ada kesepakatan serta pemakluman. Duakebijakan yang tidak selaras dan bila salah satunya dijalankan akan adabenturan dengan kebijakan lainnya;11.
    Berdasar kaidah perundangan diatas, dan mengingat sebabpermasalahan adalah menyangkut sebab situasi eksternal dan ekseskebijakan pemerintah yang diluar kuasa penggugat yang mestinya jugadapat pemakluman lebih.
Register : 30-10-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 4288/Pdt.G/2019/PA.JS
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
242
  • Oleh karenaTermohon bekerja, maka kewajiban Termohon sebagai istri otomatisterganggu, seperti menyiapkan pakaian Pemohon dan melayani Pemohonmemenuhi kebutuhan biologis.2) Bahwa pada awalnya Pemohon memaklumi kesibukan Termohon, sehinggakewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon menjadi terganggu.Namun demikian, pemakluman tersebut mengakibatkan petaka karenaTermohon benarbenar lupa dengan kewajibannya, sehingga menimbulkanpertengkaranpertengkaran yang seharusnya tidak perlu terjadi.3) Bahwa
Register : 06-01-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/ Pid. B / 2016/ PN Dps
Tanggal 30 Maret 2016 — I NYOMAN SUNADA ALS KAMPIL, dk.
5112
  • Tujuan terdakwa menyelenggarakan judisabung ayam tersebut untuk mendapatkan uang tambahan.Bahwa Keuntungan yang didapat dalam pemyelenggarakanjudi sabung ayam tersebut yakni pada hari pertama yaknisebesar Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ),kemudian pada hari kedua Rp. 150.000, ( seratus lima puluhribu rupiah ) dan hari ini belum mendapatkan upah keburuditangkap oleh petugase Bahwa terdakwa Tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judisabung ayam tersebut namun hanya pemakluman saja yangdisampaikan
    Bahwa terdakwa Tidak ada ijin untuk menyelenggarakan judisabung ayam tersebut namun hanya pemakluman saja yangdisampaikan kepada kepolsek Denpasar selatan serta judisabung ayam tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan Bahwa Sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalahbersifat untunguntungan atau hanya mengadu nasib saja ;e Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;e Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya lagi.Menimbang, bahwa
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DELTA GUNA UTAMA
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim dalam salah satu pertinbangannya menyatakanbahwa :Bahwa dengan demikian Majelis meyakini bahwa kesalahan pembuatanFaktur Pajak tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, akan tetapi karenasematamata ketidaktahuan pihak penjual, sehingga kesalahan tersebutadalah merupakan kesalahan yang manusiawiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujudengan pemakluman tersebut dengan alasan sebagai berikut :7.1.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX Al-Haj, VS RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO alias KANJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO alias KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA (KGPAA) PAKU ALAM X,
11861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Heng Roas Giantoro Warsitodiningrat samasamamenerangkan bahwa titah raja sebagai pemakluman (maklumat)pengakuan istri yang dituakan dapat tertulis maupun lisan. LisanHalaman 33 dari 38 hal. Put.
    ) disebelah kanan Raja (Paku Alam VIII) dan KrayPurnamaningrum disebelah kiri dalam upacaraupacara keraton.Diikuti pula dengan cara pemanggilan Kray Retnaningrum kepadaKray Purnamasari menggunakan Jeng, sedangkan Purnamasarimenggunakan Mbakyu kepada Kray Retnaningrum; Bahwa kesultanan di Jawa adalah padat dengan lambanglambangatau tatacara; Oleh karena itu tatacara yang dilakukan terus menerus di KadipatenPakualam selama ini dalam tata kehidupan kedua istri tersebut jelasmerupakan pengakuan dan pemakluman
Register : 13-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 521/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 30 Mei 2018 — MARYAM LATIF Ad ONG HOK BIE
504173
  • tertanggal 04 September 2015; 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015; 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015; 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015; 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan kedua (ll) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September2015;c. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan permintaan ketiga (lll) untukmelakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September2015;d. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Undangan menyaksikanpengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;Halaman 2 dari 66.Putusan nomor 521/Pid.B/2018/PN.Tnge. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan dan Pemakluman
    1999 kerja sama usaha tersebutkemudian dibuatkan perjanjian kerja sama secara tertulis dengan aktaperjanjian kerja sama tanggal 18 Juni 1999;Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dengan cara menggunakanSURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNANyang isinya tidak benar (dipalsu) untuk mengusir suami saksi yaituTJONG PET KIONG alias AHIUNG dan para pekerja CIPTA KARYAMANDIRL Sebelumnya Terdakwa ada mengirim Surat Somasi dan SuratHalaman 16 dari 66.Putusan nomor 521/Pid.B/2018/PN.TngPemberitahuan (Pemakluman
Register : 03-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — PT. SERIMBA RAYA MAKMUR VS BUPATI MALINAU;
9147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarPenggugat untuk mengajukan gugatan;Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 UndangUndang RI Nomor5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukanbahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktusembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumuman adalah:(1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan, sudah disepakati bahwapengumuman itu akan disampaikan sendiri oleh Ketua;(2) Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman
Putus : 08-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PT. BERKAH SAWIT LESTARI VS BUPATI MALINAU
180131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarPenggugat untuk mengajukan gugatan;Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwasuatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung sejak hari pbengumuman tersebut;Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengumuman adalah:(1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan: Sudah disepakati bahwapengumuman itu adalah disampaikan sendiri oleh ketua;(2) Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman
Putus : 12-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610/B/PK/PJK/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DELTA GUNA UTAMA
13132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2006;Bahwa Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakanbahwa :bahwa dengan demikian Majelis meyakini bahwa kesalahan pembuatanFaktur Pajak tersebut tidak dilakukan dengan sengaja, akan tetapi karenasematamata ketidaktahuan pihak penjual, sehingga kesalahan tersebutadalah merupakan kesalahan yang manusiawPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setujudengan pemakluman tersebut dengan alasan sebagai berikut :7.1.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/MIL/2015
Tanggal 28 April 2015 — RIKI WIDIANTO
5112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktiftersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karenakesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terimaselama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer) ;Jadi menurut pendapat kami Penasihat Hukum Terdakwa pertimbanganpengadilan tingkat pertama bukan merupakan affirmasi (pemakluman) danlegalisasi terhadap penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa dijatuhipidana penjara 1 (satu) tahun dan
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — DIREKTORAT JENDERAL PAJAK VS PT. DELTA GUNA UTAMA
12429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2006;Bahwa Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakanbahwa:pahwa dengan demikian Majelis meyakini bahwa kesalahanpembuatan Faktur Pajak tersebut tidak dilakukan dengan sengaja,akan tetapi karena sematamata ketidaktahuan pihak penjual,sehingga kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan yangmanusiawiPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangat tidak setujudengan pemakluman tersebut dengan alasan sebagai berikut :7.1.7.2.7.3.Bahwa Majelis Hakim jelas telah mengakui adanya
Register : 03-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 365/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Bambang Tri Nugraha
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Commonwealth Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : KPKLN Kota Bogor.
6028
  • permasalahan top up diatas;Bahwa Penggugat sekalipun mengalami rentetan masalah tersebuttetap bertanggungjawab dengan berusaha maksimal menyelesaikanproyek yang telah dibuat di Kota Batu Malang sekalipun dengan segalakekurangannya, walaupun masih terkendala hingga saat ini, karenaPenggugat yakin bahwa hanya dari penjualan proyek propertytersebutlah yang bisa mencukupi untuk menutup Semua pinjaman kreditkepada Tergugat;Penggugat telah menyampaikan beberapa kali akan keadaan danSituasi Penggugat dan meminta pemakluman
Putus : 21-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 15 / PDT / 2015 / PT.PLG.
Tanggal 21 April 2015 — M.SYAMSURIZAL, ST VS ADE GITA PRAMADIANTA, SP
4725
  • Namun demikian menurut hukum tidakhim 15 dari 23 him Pts.No.15/PDT/2015/PT.PLG.ada pemakluman karena upaya Penggugat tersebut merupakan upayaupaya yang bertentangan dengan hukum.= Bahwa jumlah hutang atau pinjaman Penggugat kepada Tergugat yangbenar adalah sebesar Rp.2.465.991.000, (dua milyar, empat ratusenam puluh lima juta, sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)yang perinciannya akan Tergugat sampaikan dalam gugatanrekonpensi dan bukan hanya sebesar Rp.261.000.000, (dua ratusenam puluh