Pembanding/Penggugat : ROMLAH
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR DKI JAKARTA Cq DINAS PERTANAHAN & PEMAKAMAN DKI JAKARTA Cq DINAS PERTANAHAN & PEMAKAMAN JAKARTA SELATAN

SULASTRI vs KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, dk

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun No. 1 JakartaPusat;ll.

Dimana setelah sekian lama pengurusannya akhirnya ParaPenggugat mendesaknya, namun dijawabkan Surat IzinPenggunaan Tanah Makam tersebut telah selesai dan dapat diambilke Suku Dinas Pemakaman.

,yang berbuny/i :(1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajibmendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yangbertanggung jawab di bidang pemakaman;(2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawabpemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepalaSKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman;Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, jelaslah secara hukum, ParaPenggugatlah yang memiliki hak dan bertanggung

Oleh karenanya tindakan Tergugat ini jelasjelasmelanggar Pasal 17 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2007 Tentang Pemakaman, yang berbunyi :2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tamanpemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawabmemakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD yangbertanggung Jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan :c. surat pengantar kematian dari Kepala SKPD yang bertanggungjJawab di bidang Kesehatan daerah asal orang yang

Pengakuan Para Penggugattersebut hanya didasarkan pada Informasi dari seorang petugas TPU.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 80 K/TUN/2015Kemana saja Para Penggugat selama ini, hingga membiarkan urusanadiminstrasi pemakaman almarhum Baharuddin Effendi. Ataukah ParaPenggugat baru peduli soal administrasi pemakaman almarhum setelahtidak bisa mencairkan manfaat asuransi almarhum?

MUHAMMAD YAJUP, DKK VS DIREKTUR UMUM PEMAKAMAN DAERAH KOTA MEDAN

MUHAMMAD HIDAYAT Alias MUHAMMAD HS VS KEPALA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN dan PJU KOTA BEKASI;

., pekerjaan SosialMasyarakat di Sahabat Muslim Indonesia, tempat tinggal di Jalan PalemV Nomor 189 Rt 04/08, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon;melawan:KEPALA DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENERANGANJALAN UMUM KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Lapangan BekasiTengah No. 2, Kota Bekasi, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.

dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (MuhammadHidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 14 Mei 2012 yang di daftar dalam Register Perkara Nomor47/G/2012/PTUNBDG;Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim telahmemanggil para pihak Pemohon yaitu Muhammad Hidayat alias Muhamad HSdan Termohon yaitu Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman

Muhammad Hidayat alias Muhammad HS vs Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU Kota BEKASI

Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dijalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam sengketa antara; Muhammad Hidayat alias Muhammad HS, Pekerjaan Sosial Masyarakat disahabatMuslim Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Palem VNomor 189 Rt 04/08 Jakasampurna Bekasi Barat KotaBekasi ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON,; MELAWANKepala Dinas Pertamanan, Pemakaman

oleh Pemohon danTermohon)Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon(Muhammad Hidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14Mei 2012 yang di daftar dalam Register Perkara Nomor 47/G/2012/PTUNMenimbang, bahwa atas permohohan keberatan tersebut, Majelis Hakim telahmemanggil para pihak Pemohon yaitu Muhammad Hidayat alias Muhamad HS danTermohon yaitu Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman

Putusan No. 47/G/2012/PTUNBDG2 Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yangmemeriksa perkara a quo tidak melakukan proses pembuktian yangcukup untuk mendapatkan bukti yang akurat tentang telah diberikanatau tidak diberikannya dengan lengkap informasi yang menjadi objeksengketa informasi publik yaitu berupa laporan keuangan DinasPertamanan, Pemakaman dan PJU Kota Bekasi lengkap besertalampiran dan dokumen pendukungnya; 3 Majelis Komisioner komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yangmemeriksa

MOE IRWAN RAHARJA, dkk ; KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PARA PENGGUGAT ;LAWAN:KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun,Nomor : 1, RT.2 / RW.5, Petamburan, Kota JakartaPusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Halaman dari 45 halaman, Putusan Nomor 99/G/2016/PTUNJKT1. NUR PAJAR, S.H.,M.Si 5 2. Dr. MOMON MULYANA, S.H.,M.Si 3 3. DENNY HARNOKO, .H 3 oe4. HARATUA D.P. PURBA, S.H ; ===5. R. DEDY RUSTAM, S.H ; 6. ADITYO NUGROHO, S.H ; 22=7. HANDRY HIDAYAT, S.H 3 eeeeenee8.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 649 Tahun 2015 tanggal 9November 2015 tentang Pedoman Harga sesuai Hasil KesepakatanHalaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 99/G/2016/PTUNJKTHarga Tanah Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau diKelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi JakartaUtara ; 2n nnn nnn nnn nnn enn nnn nan nn en noe nn en nnn en nen neSurat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman ProvinsiDasrah Khusus

Menyatakan bahwa Tergugat masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat dalam melakukan perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak sebesar Rp. 523.656.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);----------------------------------3.

Menyatakan sah dan berharga surat perintah perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak tahun 2007 dan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat; -5.

Menyatakan sah dan berharga bon penagihan ongkos dan biaya perbaikan/penggantian spare part, Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak tahun 2007 yang Penggugat serahkan kepada Turut Tergugat dan bon penagihan tahun 2008; --6.

Melawan :Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak. dkk.

PTK, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ;Melawan:1 Pemerintah K Pontianak lik Pontianak Kepala DinKebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak, beralamat diJalan Kom. Yos Sudarso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :YAYA MAULIDIA, SH.,MH, DEDE ARIES DERMAWAN, SH.,M,Si,SALELAH, SH, ARIF BUDIMAN, SE, semuanya pegawai kantor bagian2 M. SUKOTJO,hukum setdiko Pontianak, berdasarkan surat kuasakhusus No. 362/ST/Huk.b/tahun 2011 danmemberikan kuasa kepada HADI SURATMAN,SH.

Zainudin No. 17 Pontianak berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 363/SR/DKPSEKER/2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERBANDING oPekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu berdinas diDinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak, sekarangberdinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, JalanLetjen Sutoyo No. 71 Pontianak Kota, dengan alamat tempat tinggal di JalanDanau Sentarum Komplek Candana Asri No.

Kota Pontianak kepada Penggugat /Pembanding ;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding selanjutnya telahmelaksanakan SPK tersebut dengan bukti surat tanda terima dari Penggugat /Pembanding yang ditanda tangani sopirsopir mobil Dinas Kebersihan, Pertamanandan Pemakaman Kota Pontianak, maka hubungan hukum dalam gugatan perkara iniantara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terbukti, makaeksepsi mengenai hal ini tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai

Tergugat / Terbanding, dimana objek perjanjiannyatidak ada hubungan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan surat bukti surat P.1 s/d P.19dihubungkan dengan bukti surat P.20 serta keterangan saksi saksi termasuk saksiSUKOTIJO, ST ternyata secara tegas dan jelas Tergugat / Terbanding membuat SuratPerintah Kerja kepada Penggugat / Pembanding untuk melaksanakan perbaikanpenggantian (spare part, Pelumas, Ban, dan Accu) mobilmobil DinasKebersihan,Pertamanan..........Pertamanan dan Pemakaman

Kota Pontianak sebesar Rp. 523.656.000,(ima ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam riburupiah);3 Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannyamembayar sisa hutang tersebut kepadaPenggugat ;4 Menyatakan sah dan berharga surat perintah perbaikan/penggantian spare part,Pelumas, Ban, Accu dan service kendaraan angkutan sampah dan kendaraan16operasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak tahun2007 dan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat;5

IVAN NICHOLAS, SH,M.Si ; KEPALA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Bahwa surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pertamanan danPemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur aquo adalah merupakanPenetapan Tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Suku DinasPertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor267/088 tertanggal 30 Maret 2016;b. Bahwa surat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur aquo adalah bersifat kongkrit, karenamengenai kasus hukum antara Sdr. lvan.

Nicholas, SH, M.Si denganKepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota AdministrasiJakarta Timur;c. Bahwa surat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur aquo adalah bersifat individual, karena SuratKeputusan dimaksud hanya ditujukan pada Sdr. lan Nicholas, SH, M.Si;d.

Bahwa Penggugat telah memberikan Somasi dan Somasi Il kepadaKepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota AdmnistrasiJakarta Timur Sdr Ir. Maria N.

Bukti T7Surat Kasudin Pertamanan dan Pemakaman Kota AdministrasiJakarta Timur Nomor 269/088 tanggal 30 Maret 2016 HalPemutusan Hubungan Kerja atas nama Sadr. lvan Nicholas S,S.H., (Sesuai dengan aslinya);Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas Tenaga Administrasi SudinPertamanan dan Pemakaman Kota Adminisirasi Jakarta TimurNomor 2319/082.87 tanggal 31 Desember 2015 antara Ir.Jansen Saragi, M.

., (Sesuai denganaslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan PemakamanProvinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pertamanandan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (Sesuai dengan aslinya);Surat Penjelasan Somasi Nomor 278/1.795.22 tanggal 8 April2016 dari Kasudin Pertamanan dan Pemakaman KotaAdministrasi Jakarta Timur (sesuai dengan aslinya);Surat Tanggapan Somasi Il Nomor 370/1.795.22 tanggal 12Mei 2016 dari Kasudin Pertamanan dan Pemakaman

KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PEMERINTAH DAN PEMAKAMAN KOTA PONTIANAK Melawan SIONG HIAN FUI

KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PEMERINTAHDAN PEMAKAMAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di JalanKom. Yos Sudarso, Pontianak dalam hal ini memberi kuasa kepadaSalelah, S.H., dan Kawankawan, Staf Kasubbag Bantuan HukumSetdako Pontianak, berkedudukan di Jalan Kom.

Kota Pontianak tersebut, dan TurutTergugat berjanji untuk membantu pencairan hutang Tergugat kepada Penggugattersebut;Bahwa oleh karena Penggugat percaya dan diiringi dengan harapan kepada TurutTergugat, maka sisa Bon Penagihan ongkos perbaikan/penggantian Spare Part,Pelumas, Ban, Accu dan Service kendaraan angkutan sampah dan kendaraanoperasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak untuktahun 2007, Penggugat serahkan kepada Turut Tergugat untuk menguruspencairannya kepada

Tergugat;Bahwa akan tetapi, Penagihan ongkos dan biaya perbaikan/penggantian spare part,Pelumas, Ban, Accu dan Service kendaraan angkutan sampah dan kendaraanoperasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak untuktahun 2007 tersebut, yang Penggugat serahkan kepada Turut Tergugat belum dibayaroleh Tergugat kepada Penggugat sampai tanggal gugatan ini diajukan;Bahwa selain sisa hutang Tergugat tahun 2007, sebagaimana tersebut dalam angka 6yang belum dibayar, Tergugat juga belum membayar

Kota Pontianak sebesar Rp523.656.000,00 (lima ratusdua puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannya membayarhutang kepada Penggugat;Menyatakan sah dan berharga surat perintah perbaikan/penggantian Spare Part,Pelumas, Ban, Accu dan Service kendaraan angkutan sampah dan kendaraanoperasional Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak tahun2007 dan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Menyatakan sah dan

KEPALA DINASKEBERSIHAN, PEMERINTAH DAN PEMAKAMAN KOTA PONTIANAKtersebut;2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hariJum/at tanggal 25 Juli 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally,S.H., M.H., dan Prof. Dr.

GUBERNUR DKI JAKARTA CQ KEPALA DINAS PERTANAMAN DAN PEMAKAMAN PROP DKI JAKARTA >< H.NAIH BIN MADJAR

mendalilkan kepemilikan atas tanahsengketa berdasarkan Girik C 765 Persil 20 D II seluas 8.592 m2 atas namaH.Naih terletak di jalan Raya Cilangkap Rt.012.Rw.05 Kelurahan Cilangkap,Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan batasbatas sebelah Utara tanahBapak Isprawito, sebelah Timur dengan tanah Agrowisata, sebelah Selatandengan wilayah kelurahan Munjul, sebelah Barat dengan tanah Bapak ThomasRatulangi, dimana tanah Penggugat tersebut telah dikuasai secara melawanhukum oleh Tergugat untuk perluasan pemakaman

umum ;Menimbang, bahwa dari Suratsurat bukti yang diajukan oleh Penggugatternyata bahwa letak tanah sengketa adalah di Rt.002/Rw.05 KelurahanCilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ( bukti P3.P4,P5 dan P7) ;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa penguasaan tanahsengketa adalah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.5/Cilangkap seluas 6.562m2 berasal dari tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.5658 seb yangdiperuntukkan pemakaman umum sejak 30 tahun yang lalu ;Menimbang, bahwa berdasarkan

.;KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA.;IPAH SYARIFAH.;

Put.No.56/B/2014/PT.TUN JKT.Nomor : 021/SKA&Z/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, untukselanjutnya disebut sebagai PARA =PENGGUGAT/PARAPEMBANDING;MelawanKEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun No. Jakarta Pusat, dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya : Marton Sinaga dan Khamami,Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada KantorDinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, alamatJalan Aipda K.S.

1.SULASTRI,2.ZUL HEFFIRUDDIN,DKK;1.KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA,2. IPAH SYARIFAH

Khamami, Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman ProvinsiDKI Jakarta, alamat Jalan Aipda K.S.

, yangberbunyi : 22220 ono nnn nnn nnn nnn nnn con nnn cnc ren ncn nn nnne con nce(1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajibmendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yangbertanggung jawab di bidang pemakaman,(2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakamanmengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala SKPD yangbertanggung jawab di bidang pemakaman,Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut

(vide bukti T7), mengatur :Pasal 17 :(1) Setiap jenazah yang dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihakyang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dariKepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman denganMe@lAMPINKAN) := nnn nnn cnn nnn ne nnna.

Fotokopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal;Pasal 22 :(1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkanizin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman) 222 rn nnn renner renner nen nn erence nes(2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagimana dimaksudpada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman;= 22292 22 nnn

ne nn nn nn nen nenMenimbang, bahwa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yangbertanggung jawab di bidang pemakaman di DKI Jakarta adalah DinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN tersebut;

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN

DINASKEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DANPENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN, berkedudukandi Jalan Rambutan Nomor 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir,Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hj.

Bahwa tidak dilaksanakannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi (SemulaTergugat/Pembanding) sangat tidak tepat jika disebut sebagai perbuatan ingkarjanji/wanprestasi hal ini dapat dibuktikan dengan dianggarkannya dalam DaftarPelaksanaan Anggaran/DPA Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman danPenanggulangan Masalah Kebakaran pada APBD Tahun 2008 s/d 2010 yangdimaksudkan untuk membayar pelaksanaan kegiatan pembangunan lanskapyang telah dikerjakan oleh Terbanding semula Penggugat.

DINAS KEBERSIHAN,PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAHKEBAKARAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II ada di pihakyang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI. JAKARTA

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROV.DKI JAKARTA

NAIH bin MADJAR melawan GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, CS

Bahwa Lokasi tanah dan ataui tanah makam tersebut terletakberdampingan dengan lokasi Taman Pemakaman Umum (TPU)Propinsi DKI Jakarta dimna diatas makam tersebut dimakamkan ayatPenggugat Alm.Madjar bin Kiran beserta beberapa keluarga lainnya;Bahwa Kepemilikan tersebut diperoleh dari Hak Waris Girik C 434 atasnama Madjar bin Kiran yang tercatat sebagai tanah adat (bukti P2)yang sampai sekarang masih atas nama Penggugat berdasarkanSurat Keterangan No.163/1.711.1 Kelurahan Cilangkap pada tanggal27 Juli

2007 (bukti P3);Bahwa + pada tahun 1974 Tergugat selaku pihak TPU telahmemperluas pemakaman sampai kepada tanah milik Penggugattanpa seijin Penggugat selaku pemilik yang sah dan Penggugat telahmendatangi tergugat mengingatkan bahwa Tergugat telahmempergunakan tanah miliknya namun dijawab Tergugat bahwa*tanah tersebut sedang diusulkan untuk ganti rugi;Bahwa setelah melalui proses panjang berulangulang Penggugatmendatangi Tergugat untuk terrealisasinya ganti rugi maka padatahun 2007 Tergugat bersamasama

Bahwa keberadaan TPU Cilangkap juga sudah diatur olehKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 737 Tahun 1987 tentang Penetapan PengelompokanTempat Pemakaman Umum Di MasingMasing Cabang DinasPemakaman Daerah Khusus Ilbukota Jakarta;.

ANTON SUTONO >< PEMERINTAH PROV.DKI CQ JAKARTA (PROV.DKI JAKARTA) CQ DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMPROV.DKI JAKARTA CS

DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMPROV DKIJAKARTA, berkantor di Jalan Aipda K.S. Tubun No. 1Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh , SolafideSihite, SH.MH., Momon Mulyana,SH.M.Si, DennyHarnoko,SH., Haratua D.P.Purba,SH.; Muchlis, SH.; FaruqAnsori, SH.MH., Ocky Prastya Yudha, SH.MH., Imam Haikal,SH.MH., Tendi Frenki, SH.

Tindakan PARA TERGUGAT yang mengambilalin dan menguasai tanah (Obyek Sengketa) tanpa persetujuan dan tanpapemberian ganti rugi kepada PENGGUGAT tersebut jelas sangatmerugikan PENGGUGAT.Bahwa PENGGUGAT melalui/diwakili kuasanya, Sonny Maginda Supit,telah 3 (tiga) kali diundang secara resmi oleh PEMPROV DKI JAKARTA,yaitu oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHPEMPROV DKIJAKARTA = (TURUT TERGUGAT ll), DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMPROV DKI JAKARTA(TERGUGAT 1) dan Walikota Kota Administrasi

NAIH bin MADJAR MELAWAN GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, CS

makam keluargayang terletak di jalan Raya Cilengkap Rt.012/05 Kelurahan CilangkapKecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas +8.592 m2 berdasarkanGirik C 765 Persil 20 D II (Bukti P1);Bahwa adapun tanah tersebut berbatasan dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara tanah Bapak Isprawito Sebelah Timur tanah agrowisatae Sebelah Selatan wilayah kelurahan Munjule Sebelah Barat tanah Bapak Thomas Ratulangi;Bahwa Lokasi tanah dan ataui tanah makam tersebut terletakberdampingan dengan lokasi Taman Pemakaman

Umum (TPU)Propinsi DKI Jakarta dimna diatas makam tersebut dimakamkan ayatPenggugat Alm.Madjar bin Kiran beserta beberapa keluarga lainnya;Bahwa Kepemilikan tersebut diperoleh dari Hak Waris Girik C 434 atasnama Madjar bin Kiran yang tercatat sebagai tanah adat (bukti P2)yang sampai sekarang masih atas nama Penggugat berdasarkanSurat Keterangan No.163/1.711.1 Kelurahan Cilangkap pada tanggal27 Juli 2007 (bukti P3);Bahwa + pada tahun 1974 Tergugat selaku pihak TPU telahmemperluas pemakaman sampai

Bahwa keberadaan TPU Cilangkap juga sudah diatur olehKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 737 Tahun 1987 tentang Penetapan PengelompokanTempat Pemakaman Umum Di MasingMasing Cabang DinasPemakaman Daerah Khusus Ibukota Jakarta;8.

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, dk vs H. DEDDY MIZWAR,

Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan walaupun Penggugatmelalui kuasa hukumnya telah melayangkan Surat Nomor 003/Ad.S/1X/2010 tanggal 7 November 2009 kepada Tergugat Il, dan KepadaTergugat II selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nomor002/AD.S/X1/2009 tanggal 17 November 2009 hal pemberitahuanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;f.

Bahwa Penggugat sangatlan ceroboh dan tidak cermat dalammenyusun surat gugatan dimana Tergugat adalah Kepala DinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat IIadalah Lurah Pondok Kopi, dengan demikian dapat menjadikan daligugatan adalah error in subjecto;Eksepsi Tergugat II:Gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium);1.Bahwa dapat disimpulkan dalam posita gugatannya, Penggugat mengakumemiliki sebidang tanah seluas 3.203 m?

Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat maupun Tergugat II untuk medalilkan bahwa tanah obyek sengketa telahdibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur dan sekarang menjadiaset Pemda DKI Jakarta, sebagaimana tersebut dalam surat dinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 April 2009(Bukti TIl10, Bukti TIl11), surat lurah Pondok Kopi tanggal 30 Maret 2009(Bukti TIl10) dan Surat pondok Kopi tanggal 25 Februari 2009 (BuktiTII12).".

Nomor 771 K/Pdt/20142222e Tanah girik C.79 Persil 43 S Il telah dibebaskan oleh PemerintahKota Jakarta Timur untuk lahan Tempat Pemakaman Umumseluas 5.000 m? berdasarkan SPPH Nomor 7/33/1982 tanggal 26Oktober 1982 dari Girik C.570 atas nama H.D.

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq.KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA,Il. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. CAMAT DUREN SAWITJAKARTA TIMUR Cq.