Ditemukan 38407 data
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 18
Pasal 2 UndangUndang No. 51/PRP/1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpaijin yang berhak atau kuasanya dan UndangUndang No. 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari para terdakwa;e Menguatkan Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri dalamdaftar perkara cepat Pengadilan Negeri Pati tanggal 20 Oktober2015 Nomor: 33/Pid.C/2015/PN Pti. yang dimintakan bandingtersebut;e Membebankan biaya perkara kepada
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PITTA SIBARANI, dengan sengaja telahmenguasai tanah milik saksi koroan SUDIRMAN seluas 30 m2 (tiga puluh meterpersegi) dengan ukuran 5m x 6m, dan pemakaian tanah tersebut Tanpa Izin dariyang berhak atas tanah tersebut yaitu saksi korban SUDIRMAN, yang dilakukanoleh para terdakwa dengan cara menempati bangunan yang didirikan olehorang tua para terdakwa yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk tempatberjualan, namun bangunan yang didirikan tersebut berada di atas tanah miliksaksi korban SUDIRMAN
dimiliki berupa SuratKeterangan Tanah Nomor : 590/04/SKT/KB/III/2005 tertanggal 21 April 2005,dan para terdakwa tidak mau membongkar bangunan permanen yang didirikanAlmarhum orang tuanya diatas tanah milik orang tua saksi korban SUDIRMAN,sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban SUDIRMANmerasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 9. 000.000, (Sembilanjuta rupiah) ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 6UndangUndang Nomor 51/Prp/1960 tentang larangan Pemakaian
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No2127 K/Pid/2005 Menyatakan , bahwa Terdakwa Usman tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana Tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijinyang berhak atau kuasanya; Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), Subsidair 7 (tujuh) hari kurungan; Memerintahkan, Terdakwa mengembalikan sebidang tanah sawahseluas 12.600 M2 terletak di Dusun Pekiringan, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, kepada saksi H.
46 — 21
KASDANA Bin KEMAT dimaksud, sehingga kedua TerdakwaMUGIYONO Bin DAWI dan HARYONO Bin DAWI diduga telah melanggarPasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No.51 PRP tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak AtauKUaSanya. ; = = no nnn naan nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nee neMenimbang, bahwa tuntutan dari Penyidik selaku Kuasa PenuntutUmum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakanbahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
119 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan dalam SK tersebut juga tidak menyebutkan jangka waktupembebasan lahan dan pelaksanaan ganti rugi terhadap lahan garapanyang dikuasai masyarakat tersebut sesuai dengan perinsip UndangUndang Nomor 51.Prp tentang larangan pemakaian tanah tanpa izinyang berhak atau kuasanya yang dalam undangundang tersebut jugamewajibkan menyelesaikan pembebasan lahan dengan ganti rugi;Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Lukardi Karya Gunawan aliasJeffry Ibrahim yang merupakan karyawan dan/atau Pemimpin PT.
67 — 26
Unsur Memakai tanah tanpa yin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa pengertian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UURI No. 51 PRP TAHUN 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa jinYang Berhak Atau Kuasanya adalah tanah negara dan tanah yang bukan tanahnegara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum,sedangkan yang dimaksud memakai tanah adalah menduduki, mengerjakandan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunandiatasnya, dengan tidak
pihakpihak yang menurut ParaTerdakwa telah merugikan Para Terdakwa dan tidak melakukan perbuatansebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memakai tanah tanpa izin dariyang berhak atau kuasanyaMenimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalampasal yang didakwakan kepadanya yaitu: pasal 6 ayat huruf a jo pasal 2UU RI No. 51 PRPTAHUN 1960 Tentang larangan Pemakaian
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 22
KASDANA Bin KEMAT dimaksud, sehingga kedua TerdakwaMUGIYONO Bin DAWI dan HARYONO Bin DAWI diduga telah melanggarPasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No.51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penyidikdipersidangan telah mengajukan 4 ( empat ) orang saksi danberdasarkan Pasal 208 KUHAP untuk memberikanpembuktian yang cukup, maka masing masing saksi telah didengarketerangannya dibawahSumpah
76 — 0
119 — 62
Bayan, Kab.Lombok UtaraTerdakwa dihadapkan kedepan sidang Pengadilan dengan Dakwaan melanggarPasal 6 Ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanahtanpa seijin yang berhak atau kuasanya.Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkaraini menyimpulkan bahwa benar terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanamemakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 51 jo Prp tahun 1960;Menimbang, bahwa
18 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari hal tersebut nampak jelas sekali Tergugat inginmemperkeruh keadaan dan sama sekali tidak memperdulikan,mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang sangat terkait sebelummenerbitkan Surat Keputusan Ijin Pemakaian TanahNo.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember 2002 atas nama MC.Batubara terletak di Jalan Dukuh Kupang No.34 Surabaya adalahbertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Walikotamadya KepalaDaerah Tingkat Il Surabaya No.01 Tahun 1998 Tentang Tata CaraPenyelesaian Izin Pemakaian
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan ljin Pemakaian TanahNo.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember 2002 atas namaMC. Batubara terletak di Jalan Dukuh Kupang Barat No.34 Surabayayang diterbitkan oleh Tergugat ;3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan ljinPemakaian Tanah No.188.45/1303/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember2002 atas nama MC. Batubara terletak di Jalan Dukuh Kupang BaratNo.34 Surabaya ;4.
Batubara ;Oleh karena Surat Ijin Pemakaian Tanah No.188.45/1303/402.4.22/2002 atasnama MC. Batubara tidak pernah diterbitkan, dengan demikian Penggugat tidakmempunyai hak untuk menggugat Tergugat berkaitan dengan Surat KeputusanIjin Pemakaian Tanah No.188.45/1303/402.4.22/2002 ;Hal. 4 dari 14 hal. Put.
Damiri menjadi JW.Simbolon, padahal dalam putusan Mahkamah Agung tersebuttidak terdapat amar yang mengatakan memerintahkan kepadaTermohon Kasasi menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Tanah atasnama JW. Simbolon;Bahwa setelah JW. Simbolon akan melakukan Eksekusi terhadapbangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut,oleh H.
Keputusan Ijin Pemakaian TanahNo.188.45/1303 B/402.4.22/2002 tanggal 4 Desember 2002 atasnama MC.
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Tentang : Pendaftara dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
Pendaftara dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
IDZIN PEMAKAIAN. Mencabut Peraturan DewanPertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran DanMenimbang :MengingatPemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,perlu mengadakan peraturan yang lebih sempurna tentang pendaftaranserta pemberian idzin pemakaian senjata api;pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal IV Aturan PeralihanUndangundang Dasar Negara Republik Indonesia; Maklumat WakilPresiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No.
Tanda pendaftaran untuk senjatasenjata api yang didaftarkan menurut pasal 6ayat 1, berlaku sebagai surat idzin pemakaian senjata api untuk sementarawaktu, selanjutnya disebut surat idzin sementara.Pasal 8.Dalam waktu 7 hari mulai hari penutupan pendaftaran tersebut dalam pasal 2,Kepala Kepolisian Karesidenan melaporkan hasil pendaftaran kepada Kepala PusatKepolisian Negara.BAGIAN III.Idzin pemakaian senj ata api.Pasal 9.1.
Setiap orang bukan anggauta Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakaisenjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contohyang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.2. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat idzin.3. Yang berhak memberi surat idzin pemakaian senjata api ialah Kepala KepolisianKaresidenan atau orang yang ditunj ukkannya.Pasal 10.1.
Dalam waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran yangdimaksudkan dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Karesidenan, berdasarkaninstruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara mengambil keputusan tentangpemberian surat idzin pemakaian senjata api untuk senjata api yang didaftarkankepadanya.2. Semua senjata api menjadi milik Negara, bilamana sehabis waktu 16 hariterhitung mulai hari penutupan pendaftaran senjata api, senjata api tadi belummempunyai surat idzin pemakaian senjata api.3.
Kepala Pusat Kepolisian Negara memberi kesempatan kepada mereka yang tidakmenghendaki surat idzin pemakaian senjata api menurut pasal 9 ayat 3, untukmenyerahkan senjata apinya dengan penerimaan kerugian sebagai ditetapkandalam ayat 3.Pasal 11.1.