Ditemukan 15 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peraturan persatuan pengaturan perarturan persauran parsatuan perraturan peraaturan persatukan pertaturan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 2018/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 15 Juli 2014 — 1. PENGGUGAT 2. TERGUGAT
19 — 1
  • atas.Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidanganberdasarkan surat panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Agama Medan, sesuai pasal 26 asyat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1075, dengan relas panggilan tertanggal 11 Desember2013 dan tanggal 7 Januari 2014 ,sedangkan Tergugat baik ia sendiri ataukuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telahdipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan pasal 27 ayat (1, 2 dan 3)Persaturan
Pengadilan PA KALIANDA Perdata Agama Perceraian
Register : 07-02-2011 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 04-06-2012
Putusan PA KALIANDA Nomor 69 /Pdt. G / 2011 / PA. Kla.
Tanggal 24 Mei 2011 — Pemohon vs Termohon
64 — 5
  • berumur 21 tahun; Memperkenalkan dengan istri sirihnya, agar Termohon bisa mengenal danmemohon maaf, Termohon akan mengucapkan selamat dan menyerahkansuami Termohon sebagai suaminya yang merupakan pilihan Pemohonyang telah relameninggalkan anak dan isteri demi wanita idamannya; Menyerahkan seluruh harta benda yang berupa tanah perumah yang berukuran kurang lebih 150 M2 yang berbatasan dengan : Barat berbatasandengan tanah saudara S; Timur dengan jalanTras Sumatra; Utara dengan tanahKantor Partai Persaturan
    Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia menyerahkan harta benda yang berupatanah perumah dan rumahnya yang berlokasi di Keluarahan Way Urang yang berukuran kurang lebih 150 M2 yang berbatasan dengan : Barat berbatasandengan tanah saudara S ; Timur dengan jalanTras Sumatra; Utara dengan tanahKantor Partai Persaturan Pembangunan (PPP); Selatan berbatasan denganjalan lingkungan; diperuntukan dan atau diberikanuntuk anakanak Pemohon dan Termohon; 6.
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama
Register : 26-09-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA BANTUL Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Btl
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 7
  • perslingkuhan Termohon dengan seorang lakilaki bernama PIL,yang puncaknya Maret tahun 2017, Pemohon dan Termohon berpisahtempat tinggal dan sejak berpisah tidak kumpul dan tidak terjalinkomunikasi selayaknya suami isteri, meskipun pihak keluarga berupayamendamaikannya, tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagimendmaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf(F) Persaturan
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama
Register : 26-09-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA BANTUL Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Btl
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
  • perslingkuhan Termohon dengan seorang lakilaki bernama PIL,yang puncaknya Maret tahun 2017, Pemohon dan Termohon berpisahtempat tinggal dan sejak berpisah tidak kumpul dan tidak terjalinkomunikasi selayaknya suami isteri, meskipun pihak keluarga berupayamendamaikannya, tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagimendmaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf(F) Persaturan
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama Perceraian
Register : 18-09-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 06-12-2012
Putusan PA STABAT Nomor 735/Pdt.G/2012/PA.Stb
Tanggal 28 Nopember 2012 — Pemohon VS Termohon
12 — 5
  • pada persidangan ketiga(tanggal 7 Nopember 2012).Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil,ternyata Pemohon telah melengkapi surat permohonannya dengan surat izin untuk melakukanperceraian dari pejabat atasan pada instansi Pemohon berkerja yaitu Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor 754/PolPP/2012, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor XXxxxXxXXXXXXxxxx Kabupaten Langkat, dengan demikian Pemohon telah memenuhiketentuan pasal 3 ayat (1) Persaturan
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 02-04-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 73 /Pdt.G/2012 /MS.Bna
Tanggal 4 September 2012 — MUHARRAMI BINTI ABDUL JALIL NURDIN BIN ABDULLAH
88 — 2
  • Tergugat dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuaidengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugatyang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini; Dengan mengingat segala ketentuan hukum Syara dan Persaturan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 17-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0776/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 9
  • Dan pada poin 70 pada persaturan tersebut selanjutnya dijelaskandokumendokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakandi wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasioleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negaradimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasidi KBRI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986Nomor: 3038
Pengadilan PTA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 53/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Tanggal 10 Juni 2015 — P VS T
25 — 24
  • serta memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dalam hal ini hakim tingkat bandingtidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkatpertama, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangannyadalam putusan ini;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikualifikasikan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19huruf (f) Persaturan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
ERIK MURDANI Als ERIK BIN ZULKARNAIN
77 — 52
  • 1 (satu) berkas fotocopy Persaturan Bupati Lebong Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa TA. 2015.
  • 1 (satu) berkas fotocopy Peratauran Bupati Lebong Nomor 37 Tanhun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa Kabupaten Lebong TA. 2015.

    • Barang bukti tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

    tanggal 30 September 2015, dengan WNilaiRp.105.762.400,.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap II Nomor :3842/SP2DLS/PPKD/2015 tanggal 19 Desember 2015, dengan nilaiRp.105.762.400,.1 (Satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap III Nomor :4148/SP2DLS/PPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilaiRp.105.762.400,.1 (satu) berkas fotocopy dokumen gambar RAB dan DED Pembangunan TembokPenahan Tanah (TPT) Desa Bioa Putiak TA. 2015.1 (Satu) berkas fotocopy Persaturan
    2015, dengan Nilai Rp.105.762.400 .20. 1 (Satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap II Nomor :3842/SP2DLS/PPKD/2015 tanggal 19 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400.,.21. 1 (Satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap Ill Nomor :4148/SP2DLS/PPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400..22. 1 (Satu) berkas fotocopy dokumen gambar RAB dan DED Pembangunan Tembok PenahanTanah (TPT) Desa Bioa Putiak TA. 2015.23. 1 (satu) berkas fotocopy Persaturan
    September 2015, dengan Nilai Rp.105.762.400,.20.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap II Nomor :3842/SP2DLS/PPKD/2015 tanggal 19 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400,.21.1 (satu) berkas dokumen fotocopy SP2D Dana Desa Bioa Putiak Tahap Ill Nomor :4148/SP2DLS/PPKD/2015 tanggal 28 Desember 2015, dengan nilai Rp.105.762.400..22.1 (satu) berkas fotocopy dokumen gambar RAB dan DED Pembangunan Tembok PenahanTanah (TPT) Desa Bioa Putiak TA. 2015.23.1 (satu) berkas fotocopy Persaturan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
ALEX BERNADI
Tergugat:
PT. BMT Asia Indonesia
120 — 30
  • 161 ayat(3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rinciansebagai berikut:a) Pesangon : 1 (Satu) Kali Ketentuan Pasal 156 Ayat 2: 1 x 3 (Tiga) Bulan Upah (2 Tahun 4 Bulan): Rp. 10.800.000 x 3 (Tiga) Bulan Upah: Rp. 32.400.000b) Penghargaan Masa : 1 (Satu) Kali Ketentuan Pasal 156 Ayat 3Kerja : Nol (Masa Kerja 2 Tahun 4 Bulan)c) Pergantian Hak : 15% sesuai Ketentuan Pasal 156 Ayat (4): 15 % x Rp. 32.400.000: Rp. 4.860.000Total : Rp. 37. 260.000,Membebankan biaya perkara sesuai dengan persaturan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 11-09-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
1.IWAN RADIUS SHAMUDRA
2.YAN FON
3.ARFIN AGUSTIAN
4.PURWANTI
Tergugat:
PT. METISKA FARMA CABANG BOGOR
66 — 31
  • Diperlinatkan bukti T.62 ( tentang persaturan perusahaan ) saksi tidakmengerahui. Bahwa mediasi hanya dilakukan pada saat di Disnaker sebelumnya tidakada. Bahwa saksi tidak mengetahui para Penggugat perna bertemu dengankuasa hukum perusahaan. Bahwa absensi dicek oleh atasan saksi.2. Saksi Lokot Yusron memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Iwan Suhendra adalah sales manager yang bertugas di Bogor.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1666 — 1520
  • Ricta Jaya: Lestar Kepada Megara yangtelah ada sebelum terbitnya keputusanm ini tetap Hharus diselesaikamSseseqera mungkin:;MRETGes = ae Riot=a Jaya Lestari wea ibe melaksanrnakam Reklamasi damPascatambang Pada areal Yang telah Choauka atau cditarmmnbanaSsesuai dengan ketentuan Persaturan Perumaangundangan:KEMP AT 2 Keputusan Bupat imi mulai berlaku pada tanggsl ditetapkan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 100
  • HakAsasi Manusia pada tanggal 2 Januari 2018.Bahwa Perpanjangan Pengurus PPLP PTPGRI oleh Pengurus PGRIJawa Timur merupakan langkah organisasi yang biasa ditempuh dalamhal untuk mengatasi kevakuman pengurus sebagai telah dilakukanPengurus PGRI Jawa Timur di masa lalu seperti contoh KeputusanPengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa TimurNo. 062/SK/Prov/XX/2011, tanggal 18 Maret 2011, tentang PerpanjanganMasa Jabatan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga PendidikanPerguruan Tinggi Persaturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-04-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2006
Tanggal 19 April 2007 — S. Sinansari Encip (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia)
142 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti T14);4) Pernyataan Sikap Pengurus Pusat Persaturan Radio Siaran SwastaNasional IndonesiaPRSSNI (Bukti T15).It, DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHONil.1 Dasar HukumPerma Nomor 01 Tahun 2004 mengatur secara eksplisit peraturan dibawah undangundang sebagai subjek dari uji materiil dan pihakpihak yangdapat mengajukan permohonan uji materiil terhadap peraturan di bawahundangundang ke Mahkamah Agung.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Agus Susanto Bin Ento Amir
67 — 15
  • Bag.menurut hemat majelis sudah termasuk dalam kwalifikasi sebagai perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan Terdaskwa selaku Kepala Desa sebagaimanadiatur dalam persaturan perundangundangan di atas.Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyalah gunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan sebagaimana unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair diatas telah terpenuhi;Ad. 4.