Sultra14Penggugat secara pribadi adalah bertentangan dengan hokume Menimbang, bahwa Perseroang Terbatas adalah merupakanbadan hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum sepertimanusia secara pribadi, di samping itu kekayaan badan hukumdipisahkan dari kekayaan pribadi pengurus, PerseroanTerbatas dalam melakukan kegiatan diatur dengan undangundang dan diawasi oleh pemerintah ;e Menimbang, bahwa dengan pengalihan urusan korporasi(Perseroan Terbatas) dalam perkara in casu ke atas namaPenggugat secara

Batu Marupa Indah Nomor 46tanggal 6 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FransPolim, maka menurut Majlis Hakim Tinggi pengalihnan proyekperumahan dari korporasi berbadan hukum PerseroanTerbatas ke Penggugat secara pribadi adalah bertentangandengan hokum ;Menimbang, bahwa Perseroang Terbatas adalah merupakanbadan hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum sepertimanusia secara pribadi, di samping itu kekayaan badanhukum dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurus, PerseroanHal 12 dari 15 hal Pts.No

AHU 30782 AH.01.01 tahun 2010 tertanggal 17 Juni 2010sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya untuk membuktikan PT.Legiansunti sebagai badan hukum padahal berdasarkan Pasal 8 UU PT,akta pendirian adalah bukti adanya suatu perseroan terbatas danberdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU PT tersebut, keputusan menteri adalahbukti suatu perseroang terbatas telah memperoleh status badan hukumkarena suatu perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan

Unsur Barang siapa;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja yang merupakan orang perseroang maupun badan hokum sebagai subjekHal. 40 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.

Unsur Barang siapaMenimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja yang merupakan orang perseroang maupun badan hokum sebagai subjekhukum yang tunduk kepada ketentuan pasal 2 KUHP, yang dapat dimintakanpertanggung jawaban atas segala perbuatannya.Menimbang bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dandihubungkan dengan faktafakta, dimana ada tersangka bernama RAHMATRUSTAM dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yangdapat dimintakan pertanggung jawaban atas

- 1 (satu) buku salinan akta pernyataan Keputusan rapat Perseroang Terbatas PT Kolingkas No.264 tanggal 30 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar surat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia tanggal 02 Februari 2011.- 6 (Enam) lembar bukti penyerahan uang tunai sebesar RP.2.348.750.000,- (Dua Milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)- 38 (Tiga puluh delapan) lembar bukti penyerahan uang tunai

sewaktu menjabat Direktur Utara Perseroan Tergugat IV sertaTergugat HI selaku Pengendali Perseroan telah salah atau lalai menjalankantugasnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan :Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sedangkannketentuan pada ayat (1) menegaskan bahwa :Direksi bertanggung jawab ataspengurusann perseroang

PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK); Bahwa izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang

PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK); Bahwa izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang

PerhubunganLaut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin UsahaPerekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK); Bahwa izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yangditerbutkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama MenteriPerhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalamhal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelahmemenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013; Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapaladalah perseroang

Bukti T.ll.lnv26 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Perseroang Terbatas PT.PerusahaanPelayaran Anugera Bina Sukses (Fotocopy darifOLOCOPY) j nen nn nnn nnn enn nn nn enn nc nc enonc ncn27.

Hal ini mengandungpengertian bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan apapuntentang perseroang sepenuhnya harus sesuai dengan peraturan danperundangundangan yang berlaku, termasuk di dalam hal perolehan hakatas tanah atau aset negara, maka tetap harus melalui prosedur dan syaratsyarat yang telah diatur oleh perundangundangan yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia..

Hal ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang berkaitandengan kebijakan apapun tentang perseroang sepenuhnya harus sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku, termasuk di dalam hal perolehanhak atas tanah atau aset negara, maka tetap harus melalui prosedur dan syaratsyaratyang telah diatur oleh perundangundangan yang berlaku di Negara RepublikIndonesia.5.

atau jaminaan hari tua dan penghasilan lain bagipekerjan perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua danpenghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkanperaturan perundangundangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahuludari RUPSe) Mengangkat dan memberhantikan perseroan berdasarkan peraturankepegawaian perseroan dan perundangundangan yang berlakuf) Mengangkat dan memberhantikan sekretaris perseroang

Dalam Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangandengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi makaperseroan akan diwakili oleh anggota direksi lain nya dan dalamhal perseroang mempunyai kepentingan yang bertentangandengan kepentingan seluruh anggota direksi maka dalam hal iniperseroang diwakili oleh komisaris ; Bahwa benar dalam kaitan dengan pelelangan proyekPembangunan Pasar Bamega Sungai Danau Tahun Anggaran2007, 2008, 2009 mengikuti proses pelelangan tersebut padaTahun 2007 ; Bahwa

Maka Pasal 56 ayat (8) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroang Terbatasyang menyebutkan:Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan haripemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) danmemberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untukdicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pencatatan pemindahan hak;d.

Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili perseroang.

Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili perseroang.