IMAM BAKTI yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan, karenatertangkap tangan sedang membawa pasir timah hasil penambangan tanpadilengkapi izin usapa pertambangan, kemudian saksi SINFONG Als SANDI JOAls AFONG beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan gunapemeriksaan lebih lanjut Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa WAN YI ALsAPING bersama dengan saksi SINFONG Als SANDIJO Als AFONG dan BOGEL(DPO) adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan (IUP), IzinPertambangan

381/Pid.Sus/2017/PN.Sglmenunjukan lokasi tambang Terdakwa dan dilokasi tambang ditemukanalatalat tambang berupa 2 (dua) buah drum pelastik warna biru, 1 (satu)buah mata rajuk, 1 (satu) batang pipa PVC berukuran + 4 cm, 2 (dua)potong selang spiral warna biru, 1 (satu) set mesin dan pompa tanah, 1(satu) gulung selang semprot berukuran +3 inch;Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa bersamadengan saksi SINFONG Als SANDI JO Als AFONG dan BOGEL (DPO)adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan

, kemudian saksi SINFONGmenunjukan lokasi tambang Terdakwa dan dilokasi tambang ditemukanalatalat tambang berupa 2 (dua) buah drum pelastik warna biru, 1 (Satu)buah mata rajuk, 1 (Satu) batang pipa PVC berukuran + 4 cm, 2 (dua)potong selang spiral warna biru, 1 (Satu) set mesin dan pompa tanah, 1(satu) gulung selang semprot berukuran +3 inch;Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa bersamadengan saksi SINFONG Als SANDI JO Als AFONG dan BOGEL (DPO)adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan

kKemudian saksi SINFONGmenunjukan lokasi tambang Terdakwa dan dilokasi tambang ditemukanalatalat tambang berupa 2 (dua) buah drum pelastik warna biru, 1 (Satu)buah mata rajuk, 1 (satu) batang pipa PVC berukuran + 4 cm, 2 (dua)potong selang spiral warna biru, 1 (Satu) set mesin dan pompa tanah, 1(satu) gulung selang semprot berukuran +3 inch; Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa bersamadengan saksi SINFONG Als SANDI JO Als AFONG dan BOGEL (DPO)adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan

IMAM BAKTI yangmerupakan anggota Polres Bangka Selatan memberhentikan terdakwa lalumelakukan pengaman terhadap terdakwa karena tertangkap tangan sedangmengangkut timah tanpa adanya izin Pengangkutan, kemudian terdakwabeserta barang bukti diamankan Kepolres Bangka Selatan gunapemeriksaan lebih lanjut Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa bersamadengan saksi dan BOGEL adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha PertambanganKhusus

SONI (DPO) adalahtanpa disertai IUP (izin Usaha Pertamabangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehinggaatas kejadian tersebut terdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa IlTANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton danperalatan tambang lainnya diamankan ke Polres Bangka Selatan gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;2.

Bangka Selatan.Bahwa benar dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebutpara terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan.Bahwa kegiatan usaha penemabangan timah yang tidak dilengkapi IUP(izin Usaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupunIUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkansebagaimana ketentuan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakantidak mengetahuinya

SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izinUsaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebutterdakwa LATIF Bin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksiBAGAS Bin SELI beserta 1 (unit) ponton dan peralatan tambang lainnyadiamankan ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.2. Terdakwa Il.

SONI (DPO) adalah tanpa disertai IUP (izinUsaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (IzinUsaha Pertambangan Khusus), sehingga atas kejadian tersebut terdakwa LATIFBin SOMAD, terdakwa II TANDEWI Bin SELI, saksi BAGAS Bin SELI beserta 1(unit) ponton dan peralatan tambang lainnya diamankan ke Polres BangkaSelatan guna pemeriksaan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi danSumber Daya Meneral Provinsi Kep.

,bahwa kegiatan usaha penemabangan timah yang tidak dilengkapi IUP (izinUsaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (IzinUsaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkan sebagaimanaHalaman 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.SgIketentuan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian hasil Analisa biji timahdari PT.Timah (Persero) Tok dengan surat Nomor : WP.4/Tbk/UM0311.4/17SOtanggal 25 Oktober 2017

Bangka Selatan yang saat itu sedang beroperasi,selanjutnya karena tidak memliki izin penambangan, terdakwa yang saat ituberada dilokasi tambang beserta barang bukti alatalat tambang diamankan keMapolres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),, sehingga atas perbuatanterdakwa tersebut Ahli FERY HARDIANTO, ST

dengan mesin dompeng, kemudian tanah atau pasir tersebut dialirkanmelalui pipa hingga terkumpul didalam sakan, setelah tanah atau pasir terkumpuldidalam sakan, kemudian anak buah terdakwa melakukan penyemprotan ataupembersihan guna memisahkan mineral timah yang tercampur didialam pasiratau tanah tersebut, setelah itu mineral timah dimasukan kedalam karung dankemudian terdakwa menjual mineral timah tersebut.Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan

Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPk).

Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPk).8. Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan tidak ada izinnya;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid/Sus/2019/PN.

halaman Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PT PBR2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral danBatubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan

Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentangTata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan Batubaradisebutkan Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidangpertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakankegiatan :a.

Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral danBatubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan Batubaradisebutkan Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidangpertambangan

Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral danBatubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi danHalaman 49 dari 129 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PT PBRSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan

Mineral dan Batubara yang telahdiperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada KegiatanUsaha Pertamabangan Mineral dan Batubara ;Bahwa Terdakwa M.

Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa MASKUR Bin RUSLAN bersama terdakwa MAJID Bin MAIL adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan, Izin Pertambangan Rakyat ataupun IzinUsaha Pertambangan Khusus sebagaimana disyaratkan dalam UndangundangNo 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Perbuatan terdakwa MASKUR Bin RUSLAN bersamasama denganterdakwa Il MAJID Bin MAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 158 Undangundang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Bahwa terdakwa Maskud Bin Ruslan juga sebagai nakhodakapal Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukanterdakwa Maskur Bin Ruslan bersama terdakwa II Majid Bin Mail adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan, Izin Pertambangan Rakyat ataupun IzinUsaha Pertambangan Khusus sebagaimana disyaratkan dalam UndangundangNo 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraAtas keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan membenarkan.2.

Bahwa terdakwa Maskud Bin Ruslan juga sebagai nakhodakapale Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukanterdakwa Maskur Bin Ruslan bersama terdakwa II Majid Bin Mail adalah tanpadisertai izin Usaha Pertamabangan, Izin Pertambangan Rakyat ataupun IzinUsaha Pertambangan Khusus sebagaimana disyaratkan dalam UndangundangNo 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan membenarkan.Menimbang, bahwa Penuntut

.; e Bahwa keteranganterdakwa pada saat diinterogasi di lokasipertambangan, usaha pertambangan yang dilakukan di lahanpertanian milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin yangberupa IUP (Izin Usaha Pertamabangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Setelah material hasil penambangan berupabatu dan sirtu terkumpul, maka material tersebut dijual; Bahwa penambangan batu yang dilakukan di lahan/tanah pertanianmilik terdakwa tersebut belum mendapat/belum dilengkapi dengan izinyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik berupa IUP (IzinUsaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK(IzZin Usaha Pertambangan Khusu).

CAHAYA MULIYASemarang sedangkan untuk mesin diesel tersebut adalah milik saksiS@NUIII; 22 nnn n nnn nn nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn en nnneee Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan di tanahpertanian milik terdakwa tersebut belum atau tidak dilengkapi denganizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik berupa IUP(Izin Usaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atauIUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Selain itu. pada saat dilokasipertambangan saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo selaku pengeloladari usaha pertambangan tersebut juga tidak bisa menunjukkan izinyang berupa IUP (Izin Usaha Pertamabangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha PertambanganPSTD LE, mmm aBahwa saat saksi berada di lokasi pertambangan tersebut, keadaanlahan pertanian milik saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo yang beradadi Ds. Jembulwunut, Kec. Gunungwungkal, Kab.

Selain itu. pada saat dilokasipertambangan saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo selaku pengeloladari usaha pertambangan tersebut juga tidak bisa menunjukkan izinyang berupa IUP (lIzin Usaha Pertamabangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangane Bahwa saat saksi berada di lokasi pertambangan tersebut, keadaanlahan pertanian milik saksi Suyadi als Cuk bin Sasmoyo yang beradadi Ds. Jembulwunut, Kec. Gunungwungkal, Kab.

Setelah material hasilpenambangan berupa batu dan sirtu terkumpul, maka materialtersebut dijUal; nn nnn nnn nnn nnn nnn ncne Bahwa penambangan batu yang dilakukan di lahan/tanah pertanianmilik Suyadi als Cuk bin Sasmoyo tersebut belum mendapat/belumdilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangbaik berupa IUP (Izin Usaha Pertamabangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusu).Namun Suyadi als Cuk bin Sasmoyo selaku pengelola usahapenambangan tersebut

Pati. ; e Bahwa Saksi dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tersebuttidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang baik berupa IUP (Izin Usaha Pertamabangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusu).Namun Saksi sudah mengajukan Izin Usaha Pertambangan dan IzinReklamasi untuk tanah milik Saksi yang rencananya apabila izin yangdiajukan tersebut keluar juga akan digunakan sebagai izin untukmelakukan kegiatan usaha penambangan yang sudah

CUK bin SASMOYO dan terdakwa dalammelakukan kegiatan usaha penambangan tersebut tidak dilengkapidengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baikberupa IUP (Izin Usaha Pertamabangan), IPR (Izin PertambanganRakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusu).

/PN.Adl.Keterangan saksi SURYANTO alias KINGKING bin MUHTAR di bawahsumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul02.00 wita di lokasi pembangunan Pabrik smelter PT.BSI yang beradadiwilayah pertamabangan PT. Ifis Deco di Kel. Ngapaha Kec. TinanggeaKab.

Keterangan saksi WAHIDIN Bin NASOHA di bawah sumpah didepanpersidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul02.00 wita di lokasi pembangunan Pabrik smelter PT.BSI yang beradadiwilayah pertamabangan PT. Ifis Deco di Kel. Ngapaha Kec. TinanggeaKab. Konsel ;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015.

/PN.Adl.Menimbang, bahwa atas keterangan' saksi tersebut terdakwamembenarkannya dan tidak berkeberatan ;6.Keterangan saksi HARTONO Bin SAENUDIN SORUMBA di bawahsumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa kejadiannya sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00wita di lokasi pembangunan Pabrik smelter PT.BSI yang beradadiwilayah pertamabangan PT. Ifis Deco di Kel. Ngapaha Kec. TinanggeaKab. Konsel ; Bahwa awalnya saksi bersama MUH.

Parapersada Nusantara yangbergerak di pertamabangan batu bara yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.13.000.000, sampai dengan Rp. 14.500.000, perbulan, sehingga tidak kesulitan untukmencukupi kebutuhan ekonomi kedua istrinya tersebut.Bahwa antara pemohon dengan calon istri Kedua pemohon tidak ada laranganmelakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.Berdasarkan alasan/ dalildalil

Mineral dan Batubara yang telahdiperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan Batubara ;Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang TataCara

Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barang mineraltergali (bauksit) tersebut harus ada terlebin dahulu hal ini sesuai denganketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Mineral dan Batubara yang telahdiperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan Batubara ;Bahwa terdakwa Junaedi selaku Persero Komanditer dalam melakukanpenjualan mineral bauksit dilakukan dengan cara pengambilan dari lahanyang

Mineral dan Batubara yangtelah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaHalaman 16 dari 119 Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2021/PT PBRMineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan Batubaradisebutkan Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangansebagaimana

Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barang mineraltergali (bauksit) tersebut harus ada terlebih dahulu hal ini sesuai denganketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertamabangan

SUKARDI selaku anggota kepolisian Polres Bangka Selatanmelakukan pengamanan terhadap para terdakwa yang tertangkap tangan sedangmelakukan usaha penambangan tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan sebagaimanadisyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara.Perbuatan terdakwa I ASBULLAH Als BULA Bin H. SUPARMAN bersamasama dengan terdakwa IIT ANJASMARA PUTRA Als ANJAS Bin H.

SUKARDI selaku anggota kepolisian Polres Bangka Selatanmelakukan pengamanan terhadap para terdakwa yang tertangkap tangan sedangmelakukan usaha penambangan tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan sebagaimanadisyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubaraMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatunsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang UndangR.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Dan 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya.3. 1 ( satu ) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertamabangan dan Enegi Kab.

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M.

Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya. 14. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97.

B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegitan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Muli Years ) Tahun 2009 2012. 15. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan

Antara PejabatPembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDULHAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M.

Pertamabangan dan Energi KabupatenPadanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97.

Antara PejabatPembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMIDNASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M.

Pertamabangan dan Energi KabupatenPadanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600/97.

baik sebagai yangmelakukan, turut melakukan pada hari Rabu tanggal 30Maret 2011 atau setidak tidaknya pada waktu' tertentudalam bulan Maret tahun 2011 atau dalam tahun 2011,bertempat di aliran Sungai Sangir Batang Hari JorongMuaro Sangir Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan KecamatanSangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan atau setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Koto Baru yang berwenang mengadilinya, telahmelakukan usaha penambangan berupa bijih emas tanpa IzinUsaha Pertamabangan

(IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)atau Izin Usaha Pertamabangan Khusus (IUPK), yangdilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atasterdakwa MUSLIM Pgl MUS bersama sama saksi ANTIN SAPUTRAPgl ANTIN dan= saksi ICAL PUTRA Pgl ICAL melakukanpenambangan bijih emas tanpa izin dengan cara terdakwaMUSLIM Pgl MUS bersama sama saksi ANTIN SAPUTRA Pgl ANTINdan saksi ICAL PUTRA Pgl ICAL menaiki perahu kecil(Timpek) untuk berada di aliran Sungai Sangir

penambangan yang dilakukan Terdakwa bersamasama dengan Sdr.OGONG tersebut dilakukan pada titik Koordinat : X : 671878, Y: 9658664 yang mana berdasarkan SK Kementerian Kehutanan Nomor :922/38/KPHP MPVIII/2018 tanggal 15 oktobrt 2018 lokasi tersebut merupakanareal Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali;Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalahtanpa disertai izin Usaha Pertambangan, izin Pertambangan Rakyat ataupun izinHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/LH/2018/PN Sol.Usaha Pertamabangan

Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalahtanpa disertai izin Usaha Pertambangan, izin Pertambangan Rakyat ataupun izinUsaha Pertamabangan Khusus sebagaimana disyaratkan dalam UndangundangNo 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158Undangundang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/LH/2018/PN Sol.Menimbang, bahwa terhadap

SIHOMBING dan saksi MARLIANUSjuga melakukan pengamanan terhadap saksi IRFAN ALs YAYAN Bin SOLIKIN.Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan saksi IRFAN ALsYAYAN Bin SOLIKIN bersamasama dengan terdakwa DOMI ASMADI BinASMADI, terdakwa II DODI BAHTRA KURNIAWAN bin DAHLAN dan terdakwaIII KARNEDI Bin KUNET adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan, IzinPertambangan Rakyat ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusussebagaimana disyaratkan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral

pompa tanah merek C 7dan 1 (satu) unit pompa air merek JM dan BBM jenis solar.Menimbang bahwa alatalat tambang dipersiapkan saksi Irfan danmemerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan, denganmembawa akomondasi berupa ransum yang telah disiapkan oleh saksi Irfan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ferry Hardianto, STbahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Irfan bersamasama dengan ParaTerdakwa melakukan pertambangan timah di kepesisir pantai sukadamai,tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan

BidPengawasan & Pengangkutan Basel, dengan hasil pengujian bahwa sampeltimah sebagaimana Barang Bukti dalam perkara ini mengandung Kadar SN0.90.Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa adalahtanpa disertai izin Usaha Pertamabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan sudahberlangsung selama + 1 (satu) bulan, sehingga atas perbuatan terdakwatersebut Ahli FERY HARDIANTO, ST dari Dinas Pertambangan dan EnergiProv. Kep.

BidPengawasan & Pengangkutan Basel, dengan hasil pengujian bahwa sampeltimah sebagaimana Barang Bukti dalam perkara ini mengandung Kadar SN0.90.Menimbang, bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukanterdakwa adalah tanpa disertai izin Usaha Pertamabangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)dan sudah berlangsung selama + 1 (satu) bulan, sehingga atas perbuatanterdakwa tersebut Ahli Fery Hardianto, ST dari Dinas Pertambangan dan EnergiProv. Kep.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata CaraPemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui denganPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporanpada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan padaKegiatan Usaha Pertamabangan

atau laut.Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barangmineral tergali (bauksit) tersebut harus ada terlebin dahulu hal ini sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1)Halaman 17 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barangmineral tergali (bauksit) tersebut harus ada terlebih dahulu hal ini sesualdengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1)Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan

Mineral dan Batubara yang telah diperbaharuidengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11Halaman 45 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBRtahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, danPelaporan pada Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan Batubaradisebutkan Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidangpertambangan sebagaimana

Lokasi Pengolahan, danlokasi pemurnian, serta pelabuhan berada dalam suatu wilayahKabupaten.Gubernur : Apabila lokasi penambangan, dalam wilayah kabupaten/kotayang berbeda setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Waikota.Menteri: Apabila lokasi penambangan, Lokasi Pengolahan, dan lokasipemurnian, berada di dalam provinsi yang berbeda setelah mendapatkanrekomendasi dari Gubernur/Bupati/walikota setempat.Bahwa berdasarkan Pasal 67 UndangUndang No.4 Tahun 2009. yangberhak untuk memberikan IPR (Izin Pertamabangan

Berdasarkan Pasal67 UndangUndang No.4 Tahun 2009. yang berhak untuk memberikan IPR(Izin Pertamabangan Rakyat) adalah:=" Bupati/Walikota; Camat sesuai dengan Kewenangannya bila dilimpahkan Bupati/Walikota.Kemudian berdasarkan Pasal 74 UndangUndang No.4 Tahun 2009 yangberhak untuk memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah:1.

yang bernama CALON SUAMIhadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut ;e Bahwa benar ia dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan cinta dancalon isterinya sepakat untuk segera menikah ;e Bahwa benar ia dengan calon isterinya sudah berpacaran selama tahun dansudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sudah berkalikali ;e Bahwa benar ia dan calon iaterinya tersebut hubunganya sudah sangat intim dansulit untuk dipisahkan ;e Bahwa ia mengaku telah bekerja di pertamabangan

Nomor : 848/TBK/MO3130.4/18S2.3 tanggal 04 April 2018 yangditandangani oleh DODY SAPUTRA selaku Kepala Bagian GBT BangkaSelatan, dengan hasil pengujian bahwa sampel timah sebagaimana BarangBukti dalam perkara ini mengandung Kadar SN 9.97 %.Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid/Sus/2018/PN.Sogl.Bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa MUHDHORIALs MANDOR Bin AMRAN bersama dengan saksi TUHANAH Als TOKEK BinTURMAN dan saksi AHADI Als HADI Bin SROPI adalah tanpa disertai izinUsaha Pertamabangan

Bangka Selatan.Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut para terdakwatidak memiliki izin usaha pertambangan.Bahwa kegiatan usaha penemabangan timah yang tidak dilengkapi IUP (izinUsaha Pertamabangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (IzinUsaha Pertambangan Khusus) adalah tidak diperbolehkan sebagaimanaketentuan dalam Undangundang No 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan BatubaraBahwa dasarnya adalah UndangUndang No. 04 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan