Ditemukan 53 data
93 — 29
SURYAMULIA GITAGRAHA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANANHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Penggugat : IRWAN NUSA A PTNH
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANANHAN KABUPATEN BOGOR
107 — 58
Pembanding/Tergugat I : LEO SUTRISNO Diwakili Oleh : MIRA STEPHANIE SH
Terbanding/Penggugat : IRWAN NUSA A PTNH
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANANHAN KABUPATEN BOGOR
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANANHAN NASIONAL
12 — 0
PATEN ALAM LESTARI (PAL)
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANANHAN NASIONAL
412 — 67
akan berakhir pada tahun 2019Bahwa PENGGUGAT masih bertanggung jawab dan tetap beriktikad baik untuk melakukanpembayaran sebagai bentuk kewajiban PENGGUGAT, dengan demikian PENGGUGATpatut di sebut sebagai nasabah yang baik;Bahwa disamping hal diatas, yang di pakai dasar PARA TERGUGAT dalam melakukanrancana lelang adalah Eksekusi Hak Tanggungan, sesuai dengan UU Hak TanggunganNomor 4 tahun 1996 akan tetapi PENGGUGAT tidak pernah diajak TERGUGAT I untukmenghadap kepada PPAT / notaries, atau ke Badan Pertananhan
Heni Suryani
19 — 15
bahwa dari buktibukti yang diajukan ke persidangan,Pengadilan berkesimpulan bahwa Anak Pemohon yang bernama AKBARHENDRAWAN PRATAMA masih dibawah umur dan belum cakap melakukanperbuatan hukum sehingga patut untuk berada di bawah perwalian Pemohonselaku orangtua (ibu);Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual tanah dan bangunanyang teletak di Blok JB.08/36 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri,Kabupaten Bogor sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2128, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertananhan
128 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Tata Usaha Negara tidakberwenang menilai putusan perdata yang sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa adanya titik singgung antara perkara perdata dan sengketa TataUsaha Negara dalam kasus a quo, Hakim Peradilan Tata Usaha Negaraharus mendukung pelaksanaan putusan perdata yang sudah berkekuatanhukum tetap, karena Peradilan Perdata telan memutuska status hakkeperdataan, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya memutusdari aspek administratif pertananhan, agar putusan di dalam prosesperadilan pertanahan
36 — 17
(lll/o), Jabatan : AnalisisPermasalahan Pertananhan ; Kesemuanya kewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenSukoharjo, berkedudukan di JI Jenderal Sudirman No. 310Sukoharjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :145/13690.11/1/2018 tanggal 31 Januari 2018.
Ir. LINDRA HARIYANTO
93 — 28
memeriksa, dan memutus perkara ini kiranyasudi untuk memberikan putusan Penetapan sebagai berikut :A.2.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan Penjual atas obyek tanah (Sertifikat Hak Milik) Nomor 12Desa Mojosarirejo atas nama : Karniti, Mukaiyah, Sutrisno dan Mariyah BPrayitno sudah tidak diketahul tempat tinggal atau domisilinya;Menetapkan PEMOHON adalah pihak yang sah dan memiliki hakbertindak untuk melakukan peralinan hak dan pengajuan proses balik namadi Kantor Pertananhan
169 — 68
., Kepala Seksi Sengketa danKonflik Pertananhan ; 4. Ir. NUGROHO SANYATA, M.M., Mediator Pertanahan ; 5. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H.,M.Kn., AnalisPermasalahan Pertanahan ; 6. NAFIS DARDIRI, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan ;7. NURARIESTY ITHYT ALMIRA, SH., Analis PermasalahanP@IANaNANl ~~~ nnn nnn nnn nnn mci8. DINA NOVITASARI, S.IP., Mediator Pertanahan ; Hal. 2 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBY9. AKSENDIA MAURY, S.E., Pengadministrasi Umum ; 10.
52 — 19
. : 19620507198301 1 006, Jabatan : Kepala Seksi Pengkajiandan Penanganan Perkara Pertananhan ; 3. KETUT JIWA SUCAHYANA, SH., NIP. : 19630104198903 1 001, Jabatan : Kepala Seksi Pengkajiandan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; 4. ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, SH, NIP. :19880217 200912 2 004, Jabatan AnalisPermasalahan Pertanahan ; 5. EKA ARYA WIRATA, SH., NIP. : 19880726 201101 1008, Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ; Hal 1 dari 22 hal Putusan No.108/B/2016/PT.TUN.SBY6.
Terbanding/Terdakwa : IIN BARIA, SE
170 — 52
SHMNomor : 05828 yang aslinya yang bernomor seri BX 422138 adalah SHMyang terdaftar ke dalam sistem aplikasi Kantor Pertananhan Kota Kupangdan sudah dialinkan kepada saksi Ir. Charles Joseph Angkiriwang, dan SHMtersebut berada di tangan saksi Ir. Charles Joseph Angkiriwang.d.
44 — 10
anakanak baik yang lakilaki maupunperempuan mendapat bagian tanah masingmasing dari orang tua mereka ;Bahwa, bahwa Penggugat 1 dan para Tergugat mendapat bagian tanah,Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendapat bagian tanah masingmasing danPenggugat 1 mendapat bagian tanah di lokasi tanah sengketa bersama Ester,Melkianus dan Men ; 5Bahwa, luas tanah sengketa sekitar 1.000 M2 ( seribu meter persegi ) ; Bahwa, ada pengukuran ulang atas tanah tersebut karena Meni menjualbagiannya kepada orang lain sehingga pertananhan
106 — 41
ASRIRUDDIN, M.Si:;NIP : 19601008 198403 1 003;Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);Halaman1 dari 42 hal Putusan Nomor : 107/G/2018/PTUN.Smg.Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;Nama : PRIYO WIDAGDO, S.H.5NIP : 19651106 199203 1 003;Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (IlI/d);Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertananhan ;Nama : MOHAMAD AENUROFIK, A.Ptnh .
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa danmengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena "tidakmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tidakmempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh, sehingga tidakadil bagi Terdakwa dengan alasan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dalam Proyek Penataan Administrasi Pertananhan (PAP)Tahun Anggaran 2007, bukanlah merupakan pimpinan
262 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si. sebagai Kepala Kantor Pertananhan Kabupaten Aceh Timur,legalisir;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 971/KEP2.2/X11/2013tanggal 2 Desember 2013 tentang Penunjukan Kuasa PenggunaAnggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2014, asli:1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 972/KEP2.2/X11/2013tanggal O02 Desember 2013 tentang Pemberian
Terbanding/Penggugat : SUHARTI
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas
58 — 16
Undangundang RI Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan demikian PengadilanNegeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa danmengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pada tahun 2011, Kantor Pertananhan Kabupaten Sambas pernahmengalami musiban kebakaran sehingga seluruh arsip (warkah)pendaftaran tanah habis terbakar mulai dari tahun 2011 kebawah(Sebelum tahun 2011), namun berdasarkan arsip yang telah direhabilitasiNomor : 7619/2013 tanggal
124 — 64
Bdg.penyelesaian melalui jalur mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanKepala Badan Pertananhan Nasional RI No.3 Tahun 2011 telah selesaidengan hasil penyelesaiannya melalui jalur hukum dan atau musyawarah diluar Kantor Pertanahan Kota Bandung;6.
Terbanding/Tergugat : YUDI KURNIAWAN
26 — 14
Pakelan adalah berasal dari konversi EigendomVerponding No. 191 Surat Ukur tanggal 2231886tercatat atas namaPerkumpulan Rumah Abu GEE POK ( Vereeniging GEE POK ); Dimana HGB No. 875/Kel Pakelan berasal dari konversi EigendomVerponding maka asas yang diberlakukan adalah Asas Pelekatansehingga apa yang melekat diatas tanah tersebut adalah milik pemegangBahwa Pembanding dengan hormat menyampaikan Bukti Tambahan berupaSurat Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur tanggal 30 September 2015 kepadaKepala Kantor Pertananhan
JUMINO
Tergugat:
SAJI
33 — 8
dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaara);DALAM REKONVENSIHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN KlaMenimbang, bahwa maksud dantujuan Gugatan PenggugatRekonvensi pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan permohonanpendaftaran tanah terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi sehinggaditerbitkan Sertifikat Hak Milk Nomor 01562/Bandar Agung atas nama JUMINO(Tergugat Rekonvensi), yang diterbitkan oleh Kantor Pertananhan
HJ. Bay Tatu Wijaya
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi
222 — 169
Foto copy Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Kantor Pertananhan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawabarat No. 751/50032.16/PT/XI/2018 tertanggal 6 Nopeber 2016 perihalundangan Musyawarah II Bentuk ganti kerugian kegiatan pengadaan tanahjalan tol cibitungcilincing,diberi tanda bukti P5;.