Bahwaakibat perbuatan tersebut Pemerintan daerah Aceh dalam hal iniDinas Peruhubungan Provinsi Aceh dirugikan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 363 ayat (1) 4 dan ke5 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa para terdakwa yakni terdakwa Said Farid Bin SaidBaharuddin dan terdakwa II Saiful Bin Nurdin pada hari Kamis tanggal 01Maret 2018 sekira pukul 05.40 WIB setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September tahun

Bawaakibat perbuatan tersebut Pemerinta daerah Aceh dalam hal iniDinas Peruhubungan Provinsi Aceh dirugikan kurang lebih sebesarRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadatam Pasal362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, paraTerdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenunitutUmum telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

kearah Lhokseumawe; Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Ilham akan diberikan uangsebesar Rp.80.000, sedangkan terdakwa Il akan diberikan uangsebesar Rp.40.000, apabila barang tersebut berhasil dijual; Bahwa terdakwa dan terdakwa II serta Ilham (DPO) tidak ada izin dariPemerintah Aceh untuk mengambil 2 (dua) unit battery power JXH 10012G 12V 100Ah, 1 (satu) unit MPPTsolar Chager Controller Led driverlampu jalan bertenaga Surya; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pemerintah Aceh dalam halint Dinas Peruhubungan

Akibat perbuatan para terdakwa, Pemerintah Aceh dalam hal iniDinas Peruhubungan Provinsi Aceh dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2(dua) unit battery power JXH 10012G 12V 100Ah, 1 (Satu) unitMPPTsolar Chager Controller Led driver lampu jalan bertenaga suryatersebut diatas tidak ada izin dari pemiliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke2 telah terpenuhi ;Ad. 3.

Akibat perbuatan para terdakwa, Pemerintah Aceh dalam hal iniDinas Peruhubungan Provinsi Aceh dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senintanggal 28 September 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatanhal 1 dari 11 hal Putusan nomor517/Pdt.G/2020/PA MrsSabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor067/36/II/2011, tanggal 28 Februari 2011;Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kompleks Peruhubungan Udara, Nomor 7, RT. 007, RW.002, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;Bahwa dalam pernikahan tersebut

Penggugat:
Ibrahim Direktur Utama PT Kharisma Jala Mandiri
Tergugat:
1.PT Sumber Maritim Servis
2.CV Cahaya Tande
3.PT Arsandya Eka Persada
4.Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Peruhubungan Laut
5.PT Pelabuhan Rembang Kencana

Pembanding/Penggugat : Ibrahim Direktur Utama PT Kharisma Jala Mandiri Diwakili Oleh : SITI MAESAROH, S.H,
Terbanding/Tergugat I : PT Sumber Maritim Servis
Terbanding/Tergugat II : CV Cahaya Tande
Terbanding/Tergugat III : PT Arsandya Eka Persada
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Peruhubungan Laut
Terbanding/Tergugat V : PT Pelabuhan Rembang Kencana

Malinau (tahun2001 s/d 2004);2) Staf Hukum dan Perundangperundangan Kantor DPRD Kab.Malinau (tahun 2004 s/d 2007);Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Min4)Kasi Penyusunan Program Dinas Peruhubungan Kab. Malinau (tahun2007 s/d 2015);Kasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindag Kab.

ataskeberatan dari Penggugat oleh Tergugat IJ,akan tetapi oleh T.II di tujukan kepadaPenggugat yang nyatanyata Tergugat I yang telah melakukan penimbunan diluarpatok yang telah di tentukan oleh BP beserta peruntukannya.Menimbang, bahwa dari bukti T.I.1 , T.1.2 dan T.1.3 terbukti bahwa iinyang di terbitkan oleh BP kepada T.I adalah seluas 10.538 m2 dan di peruntukkanIndustry Shipyyard.Menimbang, bahwa jika T.I I, T.I.2 dan T.I. 3 di hubungkan dengan buktiT.1.17 yakni surat yang di terbitkan kementerian peruhubungan

Advokat dan Konsultan Hukum pada BUR & CO Advocates& Legal Consultant beralamat di Komplek Peruhubungan Laut Jl. Paus Dalam No. C4Rawamangun Jakarta Timur, baik sendiri sendiri maupun bersama samaberdasarkan Surat Kuaasa Khusus tertanggal 29 Maret 2011 dan Tergugat VI dan TurutTergugat I di hadiri oleh kuasanya: 1. SONDANG TARIDA TAMPUBOLON. SH., 2.CHRISTIANA DWI ANDRIANI,SH. dan 3.

Matitaputty ; Bahwa proses pencairan dana mulamula stafnya ibu Ivony yang datang membawa berkasBuku I, IJ dengan Berita Acara pembayaran dan kwitansi yang ketika saksi buat SPM, SPPdan yang bawa keruangan itu staf ibu Ivony ; Bahwa yang dicairkan pada waktu itu lebih kurang Rp. 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) ; Bahwa pencairan kedua terjadi di tahun 2009, Tahun 2009, waktu itu Kepala Dinas menyuruhsaksi untuk menyiapkan SPP dan SPM karena ibu Ivony tinggal di Ambon dan sementara itukantor Dinas Peruhubungan

tahapan pembangunan Merealisasikan DIPABahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabatpembuat Komitmen sebagai berikut : Melaporkan perkembangan kegiatan ;Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Membuat HPS (Harga Perkiraan sendiri) terhadap kegiatan Membuat laporan kemajuan pekerjaan ; Membuat berita acara penyelesaian pekerjaanBahwa Alokasi dana dan kegiatan terkait dengan pembangunanPelabuhan Sesayap yang bersumber dari APBN Dirjen Perhubunganlaut pada Kementrian Peruhubungan

tahapan pembangunan Merealisasikan DIPABahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabatpembuat Komitmen sebagai berikut : Melaporkan perkembangan kegiatan ;Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Smr Membuat HPS (Harga Perkiraan sendiri) terhadap kegiatan Membuat laporan kemajuan pekerjaan ; Membuat berita acara penyelesaian pekerjaanBahwa Alokasi dana dan kegiatan terkait dengan pembangunanPelabuhan Sesayap yang bersumber dari APBN Dirjen Perhubunganlaut pada Kementrian Peruhubungan

dan Tertib administrasi dalam mengelola kegiatantersebut, supaya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, saksiselaku PA perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPK Pelaksanafungsi Verifikasi, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu PPTKdilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan KebersihanKabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011, karena itu saksi menunjuknyadengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan,Peruhubungan

untuk menjamin kelancaran dan Tertibadministrasi dalam mengelola kegiatan tersebut, agar berjalanlancar, berdaya guna dan berhasil guna maka saksi selaku PA perlumenunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPK Pelaksanafungsi Verifikasi, Bendahara Pengeluaran pembantu, PembantuPPTK dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan danKebersihan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011 emallui SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan,Peruhubungan

Tertib administrasi dalam mengelola kegiatan179tersebut, supaya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, saksiselaku PA perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPK Pelaksanafungsi Verifikasi, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu PPTKdilngkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan KebersihanKabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011, karena itu saksi menunjuknyadengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan,Peruhubungan

untuk menjamin kelancaran dan Tertib administrasi dalammengelola kegiatan tersebut, agar berjalan lancar, berdaya guna danberhasil guna maka saksi selaku PA perlu. menunjuk PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pembantu PPK Pelaksana fungsi Verifikasi, BendaharaPengeluaran pembantu, Pembantu PPTK dilingkungan Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Kebersihan Kabupaten Boyolali TahunAnggaran 2011 emallui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumPertambangan, Peruhubungan

untuk menjamin kelancaran dan Tertib administrasi dalammengelola kegiatan tersebut, agar berjalan lancar, berdaya guna danberhasil guna maka Terdakwa selaku PA perlu menunjuk PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pembantu PPK Pelaksana fungsi Verifikasi, BendaharaPengeluaran pembantu, Pembantu PPTK dilingkungan DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan Kabupaten BoyolaliTahun Anggaran 2011 emallui Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Pertambangan, Peruhubungan