Pembanding/Terbanding/Tergugat : BUPATI PENAJAM PASER UTARA Diwakili Oleh : Pitono
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PERUSAHAAN DAERAH ( ” Perusada ”) BENUO TAKA Diwakili Oleh : Pitono
Terbanding/Penggugat : Tuan Haji KALLO

Taksi Gowata , yang didirikan atau dibentuk oleh Perusada melaluaiAsisten Il ( H.YUSUF SOMMENG M.Si ) menunjuk stafnya yaitu ABDRRAHMAN JARI ( Turut tergugat ) dan sebagai sekertaris ditunjukUSMAN LATEIF ( turut tergugat II) .dalam tahun 2003 selalu hadir danmemberikan jawaban bahwa dirinya tidak tahu masalah dalam pengukurankarena hanya mengikuti kKemauan TurutTergugat dan Pertanahan danmenunjukkan batas , dan mengetahui bahwa tanah tersebut terdapat hakpenguasaan Penggugat ;2.

Bahwa perkembangan kehidupan kelancaran taxi Gowata , sama sekakitidak pernah berjalan dengan lancar dan ahirnya bermasalah ,menimbulkan kerugian besar Pemerintah daerah cq Perusada .4. Pada Akhirnya terjadi kerugian besar , dan secara resmi taxi gowata sudahtidak ada lagi dan dinyatakan tidak beroperasi lagi sejak tahun 2012( Bubar Pailit ). maka dengan demikian maka dapat tidak ada lagi ;H.

berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepadaPemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya perdamaian melaluimediasi dengan mediator H.KKASMAN MADYANINGPADA, SH MediatorPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi juga gagal ;Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim dibacakan suratpermohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohondengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut :e Bahwa, Pemohon bekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)sebagai Direktur Perusada

SETDA/2008,tanggal 18 Januari 2008.Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM04/LS/SETDA/2008.Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 900/091/Umum/2008,tanggal 18 Januari 2008.Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 21012008.Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 931/00034/SP2D/2008tanggal 21 Januari 2008.1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/PPTK/KPS/PULH/2007 dan Nomor 71/PD/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007.1 (satu) lembar Payment Request kepada Perusada

Kabupaten Jembranadari Yuasa Sangyo tanggal 2 Mei 2006.5 (lima) lembar Payment Request kepada Perusada Kabupaten Jembranadari Yuasa Sangyo tanggal 1 Januari 2007, 4 (empat) lembar DelayMoney sejak bulan September s/d Desember 2006 dan 1 (satu) lembartertanggal 1 Januari 2007.~42434445464748495051521 (satu) lembar tagihan dari Yuasa Sangyo berhuruf kanji dengan nilainominal 5.005.306 Yen, yang ditanda tangani oleh Tzurumi Kazuyuki.1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 21 Januari 2008 senilaiRp2.300.000.000,00

(satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 7 Mei 2008 senilaiRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menerimaberhuruf kanji bermaterai 6000.1 (satu) lembar kwitasi tanpa nomor tertanggal 16 Mei 2008 senilaiRp195.194.750,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus sembilanpuluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang menerima berhurufkanji bermaterai 6000.1 (satu) lembar surat keterangan selesainya tugas tertanggal 02 April2007.1 (satu) lembar Nota kesepahaman antara Perusada

No. 1911 K/Pdt/2011Nomor : 014/DIR/V2011 (Surat Perusda Terlampir); Maka sudah tentupembayaran Penggugat/Termohon kasasi yang diterima Perusada SulSel sebesar Rp.300.000.000, patut dipandang bukan bukti pembayaranseluruh kewajiban PT.

Bukti iniditandatangani oleh Direktur Perusada pada tanggal 22 Mei 1985 diman a salahsatu poinnya menyatakan bahwa status tanah lapang olah raga adalah tetap milikPemda Kabupaten DT II Bandunc, sehingga bukti ini sckaligus menyanggahkeabsahan PI2 dan PII3 yan g ditandatangani oleh Pejabat yang tidci

Sertifikat HGBNomor : 235 yang dijadikan agunan adalah merupakan HGB diatastanah Pengelolaan Perusahaan Daerah Propensi Sulawesi Selatan(Perusada Sulsel) dan PT.GMG menyewa perbulan Rp.70.000.000.Sertifikat HGB Nomor : 235 ini masih sementara dijaminkan pada BankCMB Niaga.2.

dalampersidangan (bukti buku tabungan), padahal uang tersebut adalah uang danahibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana TA.2008, disamping itu pula adanya dana yang diperoleh dari kontrak kerja samaantara Perusda dengan PULH yang telah dipergunakan untuk pembayaran cicilanmesin sebanyak 6 (enam) kali yang menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003yang diperhitungkan besarnya Rp 3.930.678.635, atau setaradengan ( 51.154.253) sehingga melebihi dari nilai kontrak sebesar 43.016.546antara Perusada

Hal iniberdampak pada kinerja perusahaan.Sehingga perusada harus diauditoleh akuntan public atau akuntan Negara. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dilihat dari kemampuanrugi laba hasil audit. Kalau poisisi kita rugi kita tidak dapat ekspansi usaha,tapi harus modal kembali atau balance, kalau perusahaan kondisi rugiperbangkan tidak akan memberi pinjaman.

Kwitansi pembayaran kepada PT Nunukan Sakti tanggal 22 Januari 2010senilai Rp 18.532.383 adalah tidak benar karena nota tanggal 17 Januari2010 senilai Rp 8.176.959 dan tanggal 21 Januari tahun tidak jelas sebesarRp 10.355.424. adalah nota yang sudah lama dan sudah lunas dibayar olehPerusda tapi diperbaharui tanggalnya dan tanda tangan asli.10.Kwitansi pembayaran Mini Market Perusada kepada Toko Baru tanggal 23Desember 2009 senilai Rp 52.917.000 adalah tidak benar karena 3 LembarNota dengan nlai masingmasing

HGU sejumlah 84.470 di desa Ketanggan, desa Penundan, Desa Sawangan yang ditandatangani Sukianto Soputro, SH. pada tanggal 31 Agustus 2018;

9. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi Sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) perihal pelunasan biaya penambahan HGU yang ditandatangani Sukianto Soputro, SH pada tanggal 26 September 2018;

10. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Notaris Nomor : 21/PPAT/NS/A/BTG/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 di tujukan kepada Pimpinan Perusada