Bahwa Perwali No. 23 tentang Pedoman Pemberian IjinPemanfaatan Material Pematangan Lahan juga tidak menyebutkan adanyasanksi pidana maupun pelanggaran, Bahkan dalam BAB VI tercantum sanksiadministratif pada pasal 12 yang berbunyi Penyalahgunaan terhadappemanfaatan material pematangan lahan dikenakan saksi berupa pencabutanyin;.

Bahwa dalam BAP disebutkkan terdakwa melakukan tindakan yangbertentangan dengan dengan UU No. 4 TAHUN 2009 tentang pertambanganmineral dan batubara namun yang terungkap dalam persidangan terdakwa justrubertentangan dengan Perwali No. 23 tentang Pedoman Pemberian jinPemanfaatan Material Pematangan Lahan.

Bahwadengan berdasar pada hal tersebut maka jelas Perwali No. 23 tentang PedomanPemberian Ijin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan harus dikesampingkan dandigunakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo.

PPRI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan mencermati PerwaliNo. 23 tentang Pedoman Pemberian jin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan,yang mana ternyata telah jelas disebutkan bahwa Perwali tersebut adalah tentangPedoman Pemberian ljin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan, sebagaimana juduldari Perwali tersebut maka Perwali tersebut hanya sebagai pedoman atau merupakanpetunjuk teknis untuk pemberian

izin dari Pemerintah Kota Banjarbaru terkait izinpemanfaatan material pematangan lahan dan Perwali tersebut salah satunya tetapmengacu pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara(vide: frasa Mengingat angka 3 Perwali No. 23 tentang Pedoman Pemberian ljinPemanfaatan Material Pematangan Lahan);Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam frasa menimbang huruf b dan cPerwali No. 23 tentang Pedoman Pemberian Ijin Pemanfaatan Material PematanganLahan, yaitu maksud dibentuknya Perwali

Islam;Pekerjaan : Pelajar;Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 54/Pid.C/2021/PN MadMembaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertaSuratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2huruf a Perwali

No. 56 Tahun 2020 Kota Madiun tentang perubahan atas Perwali No.39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseasesebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No. 56 Tahun 2020 Kota Madiuntentang perubahan atas Perwali No. 39 Tahun

telah diatur secara jelas dan tegas dalam penerbitannya,yakni harus sama dan sesuai dengan contoh bentuk keputusan yang terdapatdalam Lampiran Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 sebagaimanayang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Perwali KotaSurabaya No. 35 Tahun 2015; =Oleh Karena itu, Obyek Sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan sebagaibentuk Peringatan Tertulis kepada Tergugat dalam rangka menerapkansanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat(2a)

Dengan demikian, Obyek Sengketa yang merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkanTergugat secara nyata disusundan dibuat tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan yang terdapat dalamPerda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 dan Perwali Kota Surabaya No. 53Tahun 2015, khususnya ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3)Perwali KotaSurabaya No. 53 Tahun 2015.

Dengan demikian, Tergugat yang menerimalimpahan kewenangan dari Walikota Surabaya dalam penerapan sanksiadministratif yang sesuai dan berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 53Tahun 2015 tertidak dilaksanakan sebagaimana yang ditegaskan dalamketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Ayat (8) Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun2015, yakni sanksi administratif yang berupa Peringatan Tertulis di manakemudian Tergugat mengimplementasikannya dengan menerbitkan/mengeluarkan Obyek Sengketa I, maka tindakan/perbuatan

Adapunorangorang atau badanhukum yang dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantumdalam Pasal 28 Ayat (2) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 yang penerapannyadidasarkan pada Perwali No. 53 Tahun 2015 adalah orangorang atau badanhukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 Ayat(1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015; Putusan No 64/G/2017/PTUN.SBY Halaman 11 dari 90 Halaman9.

Dengan demikian,Tergugat telah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Perwali KotaSurabaya No. 53 Tahun 2015 untuk kepentingan di luar dari maksud dantujuan dari diadakannya Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015.

: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 10 sampai 94yang senyatanya telah diatur secara jelas dan tegas dalam penerbitannya,yakni harus sama dan sesuai dengan contoh bentuk keputusan yang terdapatdalam Lampiran Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 sebagaimanayang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Perwali KotaSurabaya No. 35 Tahun 2015 5 == == 2 = 22222 22Oleh karena itu, Objek Sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan sebagaibentuk "Peringatan Tertulis" kepada Tergugat dalam rangka menerapkansanksi

Bahwa, judul yang tertulis pada Perwali No. 53 Tahun 2015 adalah "TentangTata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan danttPemberdayaan Pasar Rakyat secara harfiah dan limitatif dapatlahdijelaskan, bahwa Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 adalahketentuanketentuan yang mengatur mengenai penerapan sanksiadministratif karena terjadinya pelanggaranpelanggaran atas ketentuanPutusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman

Adapun orangorang ataubadan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimanatercantum dalam Pasal 28 Ayat (2) Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015 yang penerapannyadidasarkan pada Perwali No. 53 Tahun 2015 adalah orangorang atau badanhukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 Ayat(1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18 Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015;.

Dengan demikian,Tergugat telah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Perwali KotaSurabaya No. 53 Tahun 2015 untuk kepentingan di luar dari maksud dantujuan dari diadakannya Perwali Kota Surabaya No. 53 Tahun 2015.

Selainitu, baik Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2015 maupun Perwali KotaSurabaya No. 53 Tahun 2015 sudah mengatur secara jelas dan rinci apayang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, dan sebenarnya Tergugatmemang juga terikat dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam keduaperaturan tersebut.

ditahan;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 52/Pid.C/2021/PN MadPengadilan Negeri tersebut;Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertasuratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2huruf a Perwali

No. 56 Tahun 2020 Kota Madiun tentang perubahan atas Perwali No.39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseasesebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No. 56 Tahun 2020 Kota Madiuntentang perubahan atas Perwali No. 39 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertasuratsurat lainnya;Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 55/Pid.C/2021/PN MadMendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2huruf a Perwali

No. 56 Tahun 2020 Kota Madiun tentang perubahan atas Perwali No.39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseasesebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No. 56 Tahun 2020 Kota Madiuntentang perubahan atas Perwali No. 39 Tahun

Islam;Pekerjaan : Pelajar;Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 53/Pid.C/2021/PN MadMembaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertaSuratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2huruf a Perwali

No. 56 Tahun 2020 Kota Madiun tentang perubahan atas Perwali No.39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum ProtokolKesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseasesebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No. 56 Tahun 2020 Kota Madiuntentang perubahan atas Perwali No. 39 Tahun

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Hal ini dibuktikan dengantidak ditemukannya Pasal 5 ayat (1) dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013;Bahwa Kepala Dinas Cipta Karya Kota Surabaya memang berwenanguntuk membuat Peringatan Tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 15ayat (1) Perwali 37 Tahun 2012, dengan syarat orang/oadan hukumdimaksud melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun2009 tentang Bangunan (Perda Nomor 7 Tahun 2009) seperti yangdisebutkan dalam Pasal 2 Perwali 37 Tahun 2012;Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Perwali 37 Tahun

Pasal 2, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perwali 37 Tahun 2012;dan;b.

Tanpa Izin diPersil Jalan Kenjeran Nomor 118 dan bukan Surat Pemberitahuan sepertiyang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perwali 37 Tahun 2012.

Oleh karenaitu surat Nomor 640 bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Perwali 37Tahun 2012;Bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) Perwali 37 Tahun 2012 disebutkan secarategas dan limitatif hanya Surat dari Kepala Dinas Cipta Karya, bukan WakilKepala Dinas, Sekretaris, yang mewakili Dinas Cipta Karya, atauPelaksana Tugas (PIt). Oleh karena itu Surat Nomor 640 yang didasarkanatas Surat Nomor 648 yang ditandatangani oleh Plt.

Putusan Nomor 292 K/TUN/201538.39.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UU PTUN yaitu: Pasal 15 ayat (3) Perwali Nomor 37 Tahun 2012; Pasal91 ayat (6) PP Nomor 36 Tahun 2005;b.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

dalam Pasal 15 ayat (1) Perwali Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan secara tegas dan limitatif hanya KepalaDinas Cipta Karya, bukan wakil Kepala Dinas, sekretaris, yang mewakili Dinas Cipta Karya, atau pelaksana tugas(Plt).

Kenjeran No. 118 dan bukan Surat Pemberitahuan seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Perwali Nomor 37Tahun 2012. Oleh karena itu surat No. 640 bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Perwali Nomor 37 Tahun2012 ; Bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) Perwali Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan secara tegas dan limitatif hanya suratdari Kepala Dinas Cipta Karya, bukan wakil Kepala Dinas, sekretaris, yang mewakili Dinas Cipta Karya, ataupelaksana tugas (Plt).

Kepala Dinas Cipta Karya Kota Surabaya bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) Perwali Nomor 37 Tahun 2012 ;Bahwa Pasal 15 ayat (3) Perwali Nomor 37 Tahun 2012 mengatur pemberitahuan dimaksud mengenai pelanggaranPeraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

sebenarnya produk hukum berupa Pemberitahuan dari Satpol PP (obyek sengketa Il) ini, baik dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 maupun dalam Perwali Nomor 37 Tahun 2012 tidak dikenal.

Perwali Nomor37 Tahun 2012 hanya memberikan kewenangan kepada Kepala Satpol PP Kota Surabaya untuk memberikan sanksiadmnisitratif berupa denda administrasi, penyegelan bangunan dan pembongkaran bangunan (vide pasal 15 ayat (2) danPasal 2 Perwali), dan tindakan ini adalah merupakan tindakan factual/tindakan materiil dan bukanlah merupakan tindakanhukum/rechtshandeling. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, olehKarena .......

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPutusan Nomor 46/Pid.C/2020/PN Smr hal 2Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) lembar KTP a.n.

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Ganang Setiawan, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Penerapan ProtokolKesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;2.

Pasal 31ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP an. : SETIYO WURYONO, maka barang bukti tersebutdikembalikan kepada Terdakwa : SETIYO WURYONO;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya

perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo.Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplindan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1.

keinginan dari Tergugat (bukti T14, T18, T19, P20, P22, P26, P31, TBAP Penundaan pembongkaran)YANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERIKATAN KARENA TIDAKADA PERIKATANNYA DI RANAH EKSEKUTIF DALAM PENEGAKAN PERDAtidak bisa dijadikan alat mediasi maupun sebagai saksi TERHADAP Perikatantentang pembongkaran bangunan atas pelanggaran jin Mendirikan Bangunan(IMB) yang sudah final, sah dan mengikat berdaya paksa eksekutorial harussudah dilaksanakan pembongkarannya oleh Tergugat mutlak tanpa syaratberdasarkan Perwali

yangterikat perikatan harus tunduk dan mentaatinya dan secara hukum SAH harussudah dibongkar oleh Tergugat MUTLAK TANPA SYARAT (bukti P13, P18, P21, P27), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009tentang Bangunan (vide P8) Pasal 5 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), dan Pasal 72sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun2013 dengan sifat surat untuk SEGERA dilaksanakan penertiban (pembongkaran)oleh Satpol PP Kota Surabaya mutlak tanpa syarat berdasarkan Perwali

Tergugat sebagai pejabat pemerintah daerah adalah pelaksana Perda KotaSurabaya dan Perwali Surabaya yang merupakan domain eksekutif, bukandomain legislatif, yaitu:meaeNKRI sebagai negara hukum adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar;bahwa Perda Kota Surabaya dan Perwali Surabaya merupakan domaineksekutif pelaksanaannya harus tertib hukum;SURAT BANTIB yang telah final, sah dan mengikat merupakandomain eksekutif, menghearingkan di ruang legislatif melecehkansistim hukum dan penghinaan terhadap

KotaSurabaya No.37 tahun 2012 Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (videP9) yang secara yuridis sudah FINAL, sah dan mengikat, serta berdaya paksaeksekutorial dengan sifat SEGERA harus sudah dilaksanakan pembongkarannyaoleh Tergugat mutlak tanpa syarat berdasarkan Perwali Kota Surabaya Nomor 37Tahun 2012 (P9) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran Perda KotaSurabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4);Berdasarkan Putusan Pengadilan

BAP ketua RT.04 RW.07 tanggal 25 Mei 2015 sebagai pihak ketiga (terhitungHalaman 22 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBY(1)mulai tanggal 17 Maret 2015, dengan bukti berita acara kesepakatan bersamapara pihak bahwa bangunan pos jaga tidak ber IMB akan dilakukanpelaksanaan penegakan Perda ke Satuan Polisi PP Kota Surabayaberdasarkan Perda No.7 Tahun 2009 tentang Bangunan serta Perwali No.37Tahun 2012 tentang Sanksi Pelanggaran Bangunan) di Kantor Satpol PP KotaSurabaya.Surat Tergugat Nomor 005/4438

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;Putusan Nomor 38/Pid.C/2020/PN Smr hal 2MENGADLI1.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT padapokoknya terkait dengan pemberlakuan Peraturan Walikota Bogor Nomor57 Tahun 2018 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipilpada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Perwali 57/2018) yangbertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UU 13/2003) sehingga merugikan PARA PENGGUGAT,sehingga salah satu petitum yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT dalamGugatannya pada point 4 menyebutkan:4.

Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dan tindakan hukumPARA TERGUGAT memberlakukan Perwali 57/2018 bukan merupakanperbuatan melawan hukum karena di dasarkan pada peraturan perundangundangan.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Gugatan dan PARAPENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT prematur (belum waktunya),dikarenakan pembentukan Perwali 57/2018 telah sah secara hukum danbelum pernah dilakukan uji materil, sehingga perbuatan PARA TERGUGATyang memberlakukan Perwali 57/2018 bukan merupakan

Bahwa PARA PENGGUGAT seluruhnya telah menerima uang pesangonyang telah ditetapkan berdasarkan Perwali 57/2018, dengan demikianPARA TERGUGAT secara tidak langsung telah sepakat/menyetujui uangpesangon sesuai dengan Perwali 57/2018 dan oleh karena itu tuntutanPARA PENGGUGAT yang menuntut uang pesangon sesuai dengan UU13/2003 menjadi tidak beralasan lagi;7.

Bahwa keberatan PARA PENGGUGAT mengenai uang pesangon telahdisampaikan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il, atas keberatantersebut TERGUGAT II telah memberikan jawabannya yang pada intinyaRSUD Kota Bogor merupakan Perangkat Daerah Kota Bogor dengandemikian segala ketentuan mengenai kepegawaian RSUD Kota Bogortunduk kepada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan aturan Kepala Daerah, yakni Perwali 57/2018;8.

57/2018;Bahwa yang menjadi dasar pembentukan Perwali 57/2018 adalah UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam hal inibukan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bgrdengan demikian yang menjadi rujukan dalam perselisihnan kepagawaiantidak mengacu kepada UU 13/2003;13.