Menetapkan agar barang bukti berupa :e I (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dikembalikan kepadasaksiSURYANTO Bin (Alm) RAIS ;e 4 (empat) lembar kartu PHBM LMDH ARI dirampas untukdimusnahkan ;4.

hokumPengadilan Negeri Kab.Kediri telah melakukan perbuatan dengan maksud hendakmenguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik denganmemakai peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun denganrangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang ataumenghapuskan piutang , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara danrangkaian perbuatan sebagai berikut :e Bahwa pada awalnya terdakwa EKO WINDU PRASETYO Als.MOBLONGBin (Alm) MUNASIR memiliki 4 (empat) kartu PHBM

adalah lahan yang berada diDsn.Judeg, Sesa.Babadan, Kec.Ngancar, Kab.Kediri untuk tahun penggarapantanah yaitu pada tahun 2012 ;e Bahwa pada saat saksi SURYANTO Bin (Alm) RAIS akan mengerjakan tanahtersebut sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa EKO WINDUPRASETYO Bin (Alm) MUNASIR ternyata saksi tidak bias mengerjakannyakarena menurut Panitya PHBM LHDH ARI telah menyampaikan jika 4(empat) kartu PHBM LHDH ARI milik saksi yang telah dibeli dari terdakwaternyata palsu sehingga sampai dengan

Ngancar,Kab.Kediri terdakwa telah menjual 4 (empat) lembar kartu PHBM LHDH ARIkepada saksi SURYANTO Bin (Alm) RAIS dan secara sadar mengetahui jikasebenarnya 4 (empat) lembar kartu PHBM LHDH ARI adalah palsu ;e Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa memalsukan 4 (empat) lembarkartu PHBM LHDH ARI adalah dengan menutup namanama yang sudah adakemudian terdakwa mengcopy kartu tersebut sehingga kartukartu tersebuttampak baru ;Bahwa benar saksi menjadi yakin akan 4 (empat) lembar kartu tersebut karenaterdakwa

(Alm) RAIS akan mengerjakantanah tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa, ternyata saksitidak bias mengerjakannya karena menurut Panitya PHBM LHDH ARI telahmenyampaikan jika 4 (empat) kartu PHBM LHDH ARI milik saksi yang telahdibeli dari terdakwa ternyata palsu sehingga sampai dengan sekarang saksitidak dapat mengerjakan tanah garapan tersebut ;Bahwa benar kerugian yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa tersebutadalah sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) yang diderita oleh

Menetapkan agar barang bukti berupa;13 (tiga belas) Lembar kartu PHBM LMDH ARI;1 (satu) lembar surat pernyataan;4 (empat) Lembar Kartu PHBM LMDH ARI:1 (satu) lembar surat pernyataan;10 (sepuluh) Lembar PHBM LMDH ARI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

);Bahwa uang dari hasil penjualan kartu Kupon PHBM LMDH ARI tersebutdipergunakan untuk mengobati tangannya yang patah dan juga untukberjudi sabung ayam;Bahwa terdakwa tidak memberi komisi kepada saksi Ponirin dari hasilpenjualan kartu kupon PHBM LMDH ARI fiktif;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:13 (tiga belas) kartu PHBM LMDH ARI;1 (lembar) surat pernyataan;4 (empat) Kartu PHBM LMDH ARI;1 (lembar) surat pernyataan;10 (sepuluh) PHBM LMDH ARI;1 surat pernyataan;12Menimbang

Kabupaten Kediri, Terdakwamempunyai Kartu atau Kupon PHBM LMDH ARI tahun 2006 dan terdakwa15fotocopy yang kemudian nama dan alamat terdakwa tulis dengan acak yangseolah olah orang tersebut mendapatkan jatah kartu keplek bukti penggarapantanah perhutani dan semua Kartu atau Kupon PHBM LMDH ARI itu adalah fiktif;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa dan SaksiPonirin mau menjualkan Kartu atau Kupon PHBM LMDH ARI dan dijual denganharga Rp.1.350.000,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu

Kabupaten Kediri,Terdakwa mempunyai Kartu atau Kupon PHBM LMDH ARI tahun 2006 danterdakwa fotocopy yang kemudian nama dan alamat terdakwa tulis dengan acakyang seolah olah orang tersebut mendapatkan jatah kartu keplek buktipenggarapan tanah perhutani dan semua Kartu atau Kupon PHBM LMDH ARI ituadalah fiktif yang disaksikan oleh saksi Ponirin kemudian saksi Ponirin menjualkankepada Saksi Suwaro, Sumari dan saksi Kitiran dengan mengatakan bahwa Kartuatau Kupon PHBM LMDH ARI dimana para pembeli bisa

Menetapkan agar barang bukti berupa :e 13 (tiga belas) Lembar kartu PHBM LMDH ARI;e 1 (satu) lembar surat pernyataan;e 4 (empat) Lembar Kartu PHBM LMDH ARI;e 1 (satu) lembar surat pernyataan;e 10 (sepuluh) Lembar PHBM LMDH ARI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

,kalau PHBM bisa mengatur kalau menanamnya tidak dilahan yang sudahRST cee oer.

, tapitermasuk kawasan hutan lindung; Bahwa, sebelum papan larangan (Bor) dipasang, saksi sudah diperingatkanoleh Perhutani tidak boleh mengerjakan lahan tersebut, dan Pak Mandor bilangnanti bulan 9 atau bulan 10 ada PHBM; Bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap papan larangan (Bor) belum adadipasang di lahan petak 53A; Bahwa, sampai dengan sekarang hutan Manggis Puncu masih banyak oranglain yang menggarap lahan Perhutani seperti halnya Terdakwa, namun merekatidak ditangkap, apa sebabnya tidak ditangkap

Pengolahan Hutan BersamaMasyarakat (PHBM)); Bahwa, cara melibatkan masyarakat dengan pengolahan hutan, menurut juklakadalah dengan melibatkan petani yang tidak mempunyai lahan, melibatkan petaniyang berdekatan dengan hutan dan lokasi yang berbatasan dengan Desa yangdalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dari aturannya; Bahwa menggarap lahan hutan tanpa jin tidak diperkenankan, pengertian jinadalah ijn secara prosedural, sedangkan keplek bukan merupakan jin yangprosedural, namun petani yang

mendapat keplek beranggapan sudah mendapat jindan menggarap dengan sah, dan jika melihat ijin resmi ada dalam kontrak tanamyang biasanya melalui PHBM; Bahwa, masyarakat yang mendapat andil / bagian yang ditentukan tidak bolehdialihkan, tapi harus konsisten digarap sendiri, dan batas normal dari andil adalah2 (dua) tahun; Bahwa, penggarapan yang belum masuk PHBM adalah atas kemauan Mantri atauMandor dan dalam hal ini banyak terjadi permainan, sedangkan penduduk desayang lugu melihat petugas Perhutani

,; Bahwa, sekitar tahun 2003 pihak Perhutani telah mengadakan sosialisasi akandilaksanakan Program PHBM di KRPH Manggis, namun sampai sekarangprogram PHBM tersebut tidak dilaksanakan oleh Perhutani, padahal Terdakwabersama para warga Desa Manggis atas petunjuk Tim Pelaksana Program PHBMPerhutani telah membentuk LMDH yang bernama LMDH Adil Makmur, danTerdakwa bersama warga juga telah menghadap Komisi A DPRD Kediri, dan telahpula menanyakan ralisasi Program PHBM tersebut kepada Bapak KRPH Manggis;~

melakukan perbuatan dengan sengajadan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakailagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa tanaman pepaya, ketela pohon, jagung,cabe dan tanaman lainnya yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitumilk petani penggarap masyarakat Desa Krenceng yang dilakukan Terdakwa dengancara cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya antara petami sebagai penggarap tanah dengan pihakPerhutani telah terjadi kesepakatan tentang pembentukan PHBM

Agustus 2001 sampai dengan 31 Juli 2003, dan bisadiperpanjang selama 2 (dua) tahun lagi dengan catatan apabila hasil panenmemenuhi target; Bahwa kemudian petani penggarap telah melakukan penanaman tanaman pepayaseluas 50,6 Hektar, jagung 5,5 Hektar dan cabe 5,4 hektar dan tanaman lain di atastanah Perhutant; Bahwa selanjutnya kerjasama telah berjalan dan telah menghasikkan panenandengan pembagian hasil sebanyak 25% dari hasil panen kepada pihak Perhutaniyang wajib dibayarkan melalui Ketua Kelompk PHBM

; Tanggal 23 Agustus 2003, Rapat Rencana Pembagian lahan PSA Pare yangakan di PHBM kan dengan musyawarah antara Muspika dan masyarakat; Tanggal 16 September 2003, Rapat Rencana Pembagian lahan PSA Pare yangakan di PHBM kan dengan musyawarah antara Muspika dan masyarakat; Tanggal 16 September 2003, rapat dengan Muspida Kabupaten Kediri tentanghimbauan Perhutani agar selalu melakukan pendekatan dengan masyarakatdengan mengosongkan lahan dan akan dibentuk Tim Terpadu untukmenyelesaikan masalah; Tanggal

dan Juklak PHBM Nomor 939/KPTS/I/2001 Bahwa prosedur pengelolaan sistem PHBM dilakukan terlebih dahulu bentukbadan hukum, masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Kepala / LembagaMasyarakat Desa yang dilegalisasi oleh Notaris, yang disahkan oleh musyawarahbersama untuk melakukan pengelolaan lahan, setelah disepakati maka dibuatperjanjian kerjasama yang dalam hal imi pelaksanaan lapangan adalahAdministratur seyin Direksi Perum Perhutani; wnn Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

PHBM. Sutorius yang diterjemahkan oleh Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH. MA pasal pasal 50 dan 51 ayat 1 KUHP menetapkanbahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakanperaturan Undang undang atau perintah jabatan, tidak dapat dipidana. Ketentuan inimengenai pertentangan antara dua kewajiban hukum (hal 68).

Kayu tersebut merupakan milik masyarakat dan Perhutani yangtelah disepakati lewat kerjasama dalam wadah PHBM (Pengelola HutanBersama Masyarakat), yang selanjutnya dibentuk wadah bernama LMDH(Lembaga Masyarakat DesaHutan).

Dengan demikian mengingat pula ketentuan Pasal 1338KUH Perdata :(1) Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku undangundang bagi mereka yang membuatnya ;(2) Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selainkesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yangoleh undangundang dinyatakan untuk itu ;(3) Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;Dengan ketentuan pasal tersebut di atas maka proses jual beli kayuyang selama ini telah dikelola oleh PHBM

Untuk proses pengurusan administrasi / suratmenyuratdilakukan oleh pemilik kayu, bukan pembeli kayu ;Bahwa pemahaman terhadap ketentuan kerja sama PHBM / LMDH danPerhutani belum seutuhnya dipahami oleh masyarakat pengelola hutan /para petugas Perhutani di kalangan KRPH (Kesatuan Resort PemangkuHutan) tingkat kecamatan dengan jajarannya sehingga kurang bisamembedakan keberadaan hasil hutan dimaksud. Sehingga begitumudah melakukan penangkapan yang tanpa dianalisa secara hukumseutuhnya.

No. 301 K/PID.SUS/2014Polri sengaja mengabaikan 5 (lima) Tersangka di atas yang jelasjelasturut serta dan sepakat serta setuju melakukan penjualan kayusengon yang seutuhnya bukan milik Perhutani melainkan juga milikmasyarakat lewat wadah PHBM (Pengelola WHutan BersamaMasyarakat) dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan) yangnotabenenya merupakan bentuk penjabaran dan tindak lanjut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah UndangUndang Republik Indonesia

No. 301 K/PID.SUS/2014Terdakwa tersebut telah merugikan Perhutani sebesar Rp6.602.000,00 (enamjuta enam ratus dua ribu rupiah) ;Bahwa kesepakatan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) dan pembagian hasil hutan antara masyarakat dengan Perhutani harusdijunjung tinggi. Namun ternyata Terdakwa dalam kedudukan sebagai sopirtelah diperintah oleh Sdr.

Bahwa disampingperan serta dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut, maka dalam sistemPengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) jugamemberikan kesempatan kepada masyarakat pemangku wilayah desa hutansetempat untuk mengolah lahan guna ditanami tanaman pertanian yang padaumumnya ditanami oleh PENGGUGAT dengan tanaman jagung dengansistem plongplongan dengan memanfaatkan ruang diantara tanaman hutanKayu Putih milik Perum Perhutani KPH Gundih.

Dengan demikian hal ini jelas sangat merugikankepentingan PENGGUGAT yang telah terikat kerjasama PengelolaanHalaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan PerumPerhutani KPH Gundih.

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentangPerhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani, diatur bahwaPengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah adaHalaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan denganPeraturan Menteri ini;.

Bahwa Ketua dan anggota Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmurdahulunya adalah merupakan Ketua dan anggota dari LMDHPerkumpulan Petani Mandiri, hal tersebut dapat dibuktikan dengandokumen perjanjian kerjasama PHBM antara LMDH PerkumpulanPetani Mandiri dengan Perum Perhutani, dimana yang menandatanganiatas nama Ketua LMDH Perkumpulan Petani Mandiri adalah SusrintoHadi Susilo (sekarang Ketua Kelompok Tani Hutan Rakyat SuburMakmur).

Geyer Kabupaten Grobogan,Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.T13T14T15T16T17T18T19Rencana Strategi PHBM Tahun 20082012 Pengelolaan HutanBersama Masyarakat (PHBM) Desa Sobo, Kecamatan Geyer,Kabupaten Grobogan, BKPH Juworo, KPH Gundih Luas PetakPangkuan 581,10 Ha (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor SK.359/Menhutll/2004,Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan PerkebunanNomor 435/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang PenunjukanKawasan

Putusan Nomor 56 P/HUM/201714.15.16.Ini juga menjadi kekhawatiran Para Pemohon;Bahwa sejak tahun 2001 sebenarnya Perum Perhutani telah melakukanproses perhutanan sosial secara sistemik melalui penerapan systemPengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Dalam PHBM, PerumPerhutani merupakan pihak yang mendapatkan pelimpahan pengelolaanhutan yang melakukan kerjasama pemanfatan hutan dengan mitranyayang Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), sebagai pihak yangmenjadi representasi masyarakat desa hutan pada suatu desa, sepertiimplentasi konsep PHBM.Dengan skema kerjasama tersebut maka dalam system PHBM kehadiranNegara (Melalui BUMN Perum Perhutani) dalam kelola hutan Jawa untukmemastikan pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan sebagaikesatuan ekosistem

PHBM yang telah adasebelumnya yang arealnya di luar ketentuan dinyatakan tetap berlakudan selanjutnya pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuanPermen LHK No.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah adasebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 disesuaikan denganPeraturan Menteri ini.b.

Padahal, implikasidari kebijakan tersebut sangat berdampak pada masyarakat desa hutanserta berjalannya program PHBM itu sendiri (Vide Bukti T34).Dengan demikian pendapat Pemohon bahwa Permen LHK No.39/2017yang menghadirkan ribuan pemegang IPHPS akan memunculkan konflikdengan LMDH mitra Perum Perhutani tidak beralasan dan olehkarenanya harus ditolak. 15.

obyeksengketa dan P Sunarmi selaku pribadi juga tidak pernah melakukan jual bell obyeksengketa kepada Tergugat II.Bahwa setelah ada Berita Acara Serah Terima tanah obyek sengketa dari Tergugat IIIkepada TERGUGAT IV, maka penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa adapada TERGUGAT IV.Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya,TERGUGAT IV mengikutsertakan masyarakat di sekitar hutan yang dikenal denganProgram Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM

), demikian jugadengan tanah kawasan hutan yang menjadi obyek sengketa.Bahwa terhadap tanah obyek sengketa TERGUGAT IV telah membuat danmenandatangani Perjanjian PHBM Nomor 13/PHBM/Ibr/II/2007 tanggal 6 Maret 2007dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pangepok Lestari, DesaSucopangepok, Kabupaten Jember.Bahwa dalam pelaksanaan program PHBM, masyarakat sekitar hutan yang tergabungdalam anggota LMDH diberi kesempatan untuk ikut serta mengelola dan memanfaatkanlahan dengan menanam tanaman polowijo

Kehutanan Nomor 395/MenhutII/2011 tanggal 21 Juli 2011tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan & Perkebunan Nomor 417/KPTS/II/1999 tanggal 15 Juni 1999.Bahwa setelah obyek sengketa ditunjuk sebagai kawasan hutan, TERGUGAT IV telahmelakukan pengelolaan hutan sebagai mana buktibukti sebagai berikuta Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan jangka tahun 2002 2011;b Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan jangka tahun 20122021;c Peta Baku dan Perusahaan skala : 10.000, jangka tahun 20122021;d Perjanjian PHBM

nomor 13/PHBM/Jbr/II/2007 tanggal 6 Maret 2007 antaraTERGUGAT IV dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) PangepokLestari, Desa Suco Pangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.e Bukti Pembayaran PBB tahun 2012 dan 2013.Bahwa sejak diterimanya tanah pengganti dari Tergugat III tanah tersebut (termasuk tanahobyek sengketa) telah dikelola TERGUGAT IV sebagai kawasan hutan dengan ditanamijenis tanaman rimba campur.Bahwa berdasarkan buktibukti otentik yang sah, TERGUGAT IV tidak melakukanperbuatan

;Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan BersamaMasyarakat (PHBM) nomor 13/PHBM/Jbr/II/2007, tanggal 6 Maret 2007, sesuaiaslinya selanjutnya foto copy bukti tersebut diberi tanda T.V12;Foto copy Tanda Bukti Setoran Buah Kopi Tahun 2013 An. P.

Pohon karet sebanyak 3.000 batang berdiri di atas tanah milik Perhutani pada Program Penanggulangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berlokasi di Kampung Cisitu Desa Neglasari Kecamaraji Pakenjeng Garut dengan batas-batas sebagai berikut:Sebelah timur tanah Bapak Ucu Saepulloh;Sebelah barat tanah Bapak Bapak H. Sambas;Sebelah selatan tanah Bapak Sutisna;Sebelah utara tanah Bapak Daep;h.

Pohon karet sebanyak 3.000 batang berdiri di atas tanah milik Perhutanipada Program Penanggulangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)senilai Rp. 1.200.000.000, lokasi di Cisitu Desa Neglasari KecamatanPakenjeng Garut dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah timur tanah Bapak Ucu Saepulloh;Sebelah barat tanah Bapak Bapak H. Sambas;Sebelah selatan tanah Bapak Sutisna;Sebelah utara tanah Bapak Daep;h.

Pohon karet sebanyak 3.000 batang berdiri di atas tanah milik Perhutanipada Program Penanggulangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)berlokasi di Kampung Cisitu Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Garutdengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah timur tanah Bapak Ucu Saepulloh;Sebelah barat tanah Bapak Bapak H. Sambas;Sebelah selatan tanah Bapak Sutisna;Sebelah utara tanah Bapak Daep;h.

Pohon karet sebanyak 3.000 batang berdiri di atas tanah milik Perhutanipada Program Penanggulangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)berlokasi di Kampung Cisitu Desa Neglasari Kecamaraji PakenjengGarut dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah timur tanah Bapak Ucu Saepulloh;Sebelah barat tanah Bapak Bapak H. Sambas;Sebelah selatan tanah Bapak Sutisna;Sebelah utara tanah Bapak Daep;h.

Garut, tepatnya dikebun milik Perhutani yang dikelola oleh Saksi dalam program PHBM(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), Saksi bersama isteri (SaksiERNA SUSANTY) telah dianiaya oleh Terdakwa;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakanmantan Kakak lpar Saksi;Bahwa ketika Saksi sedang menyemprot tanaman kopi dan cabe tibatibaTerdakwa mendatangi Saksi dari arah belakang lalu menghampiri Saksilewat sebelah kanan Saksi dan Terdakwa langsung menyiramkan cairanair keras ke arah wajah Saksi

Garut, tepatnya dikebun milik Perhutani yang dikelola oleh Saksi dalam program PHBM(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) telah terjadi penganiayaanterhadap Saksi Osin Hasanudin dan istrinya bernama Saksi Erna Susanty;Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaantersebut akan tetapi setelah Saksi di panggil dan diminta keterangan diPolsek Wanaraja Saksi baru mengatahui jika pelakunya adalah Terdakwa;Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN GrtBahwa saat kejadian Saksi tidak

Garut, tepatnya dikebun milik Perhutani yang dikelola oleh Saksi dalam program PHBM(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) telah terjadi penganiayaanterhadap Saksi Osin Hasanudin dan istrinya bernama Saksi ERNASUSANTY;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Grt Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaantersebut akan tetapi setelah Saksi di panggil dan diminta keterangan diPolsek Wanaraja Saksi baru mengatahui jika pelakunya adalah Terdakwa; Bahwa saat kejadian Saksi

Garut, tepatnya di kebunmilik Perhutani yang dikelola oleh Saksi korban Osin Hasanudin dalamprogram PHBM ( Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Terdakwa telahmelakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Osin selaku mantan adikipar Terdakwa dan Saksi ERNA (isteri Saksi Osin);Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara direncanakanterlebih dahulu karena kesal dan menaruh dendam terhadap Saksi korbanOsin;Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Osin tersebutmenggunakan alat berupa

Garut, tepatnya di kebunmilik Perhutani yang dikelola oleh Saksi korban Osin Hasanudin dalamprogram PHBM ( Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Terdakwa telahmenyiramkan campuran air aki dengan larutan buah aren terhadap Saksikorban Osin selaku mantan adik ipar Terdakwa dan Saksi ERNA (isteri SaksiOsin);Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara direncanakanterlebih dahulu karena kesal dan menaruh dendam terhadap Saksi korbanOsin;Bahwa Terdakwa sengaja membuat campuran air accu bekas dan

di Grit untuk dasar pembuatan FAKB (FakturAngkutan Kayu Bulat) jenis DK304 surat ini harus dibawa saat mengangkut kayu dalammenuju ke TPKH yang ditunjuk kemudian jika ada kayu yang diangkut tidak cukupsekali maka surat yang harus di bawa saat mengangkut kayu yang masih adamenggunakan NOTA ANGKUTAN dengan dasar FAKB yang telah ada ;Bahwa LMDH tidak punya kewenangan untuk memberikan ijin penebangan kepadasiapapun karena LMDH hanya sebatas mitra perum Perhutani dalam pengelolaan hutandengan system PHBM

pohon kayu sengon dandilihat dari bekasnya ditebang menggunakan senso dan untuk kondisi saat itu olehsaksi difoto/diambil gambarnya;Bahwa memang benar ada 9 (sembilan) pohon kayu sengon laut yang ditebang;Bahwa kayu sengon laut yang ditanam pada petak 62B Negulungwetan adalahtermasuk kawasan hutan milik Perum Perhutani;Bahwa kayu sengon laut yang ditanam pada petak 62B Ngulungwetan tersebutditanam oleh Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat melalui LMDH;Bahwa di Perum Perhutani ada program PHBM

Bahwa benar saksi tidak tahu kalau soal kepemilikannya kayu sengon tersebut walauyang menanam bapaknya tetapi kepemilikannya tetap milik Perum Perhutani, sehinggatidak tahu soal bagi hasil dan juga tidak tahu soal LMDH itu hanya sebatas mitra PerumPerhutani dalam pengelolaan hutan dengan sistem PHBM ( pengelolaan sumber dayahutan bersama masyarakat ), pokoknya yang saksi tahu bapaknya mewariskan kayusengon tersebut, maka saksi jual karena saksi butuh uang untuk membangun rumah.

penangkapan terhadap Sdr.Restiyoko telahmenemukan kayu sebanyak 54 (lima puluh empat) batang kayu sengon dan 1 (satu) buahtruck ;Bahwa memang benar ada 9 (sembilan) pohon kayu sengon laut yang ditebang;Bahwa kayu sengon laut yang ditanam pada petak 62B Negulungwetan adalah termasukkawasan hutan milik Perum Perhutani;Bahwa kayu sengon laut yang ditanam pada petak 62B Ngulungwetan tersebut ditanamoleh Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat melalui LMDH;Bahwa di Perum Perhutani ada program PHBM

Grit untuk dasar pembuatan FAKB (FakturAngkutan Kayu Bulat) jenis DK304 surat ini harus dibawa saat mengangkut kayu dalammenuju ke TPKH yang ditunjuk kemudian jika ada kayu yang diangkut tidak cukupsekali maka surat yang harus di bawa saat mengangkut kayu yang masih adamenggunakan NOTA ANGKUTAN dengan dasar FAKB yang telah ada ;e Bahwa LMDH tidak punya kewenangan untuk memberikan ijin penebangan kepadasiapapun karena LMDH hanya sebatas mitra perum Perhutani dalam pengelolaan hutandengan system PHBM

masalah;Bahwa para petani kemudian memperluas tanah garapannya dan para peranitinggal disini karena ada peraturannya selanjutnya ditempat ini tumbuh semuapenduduk dan berkembang menjadi perkampungan penduduk Blok KiaraJangkoog, Blok Kandang Banteng, Blok Bojong Orok, Blok Geongan, Blok SarangGantungan, Blok Babakan Plasah,Blok Sumur batu,Blok Klinik, Blok LeuweungRaja, Blok Cikedot, Blok Cariu;19e Bahwa kemudian warga diajak kerjasama oleh perhutani untuk tanamjati dankayu putih dengan program PHBM

di sana menanam padi danpalawija; Bahwa gubug milik saksi berdekatan dengan gubug milik terdakwa;Bahwa saksi tidak menyimpan atau diberi kayu jati oleh Perhutani;Bahwa semua petani termasuk Pak Okih menanam kayu jati dan kayu putih, tapihasilnya untuk perhutani, saksi dan para petani juga Pak Okih belum pemahmendapat bagian malah tertindas, jangankan kayunya rantingnya sajabermasalah bisa dihukum ;Bahwa kemudian warga diajak kerjasarna oleh perhutani untuk tanamjati dankayu putih dengan program PHBM

terdakwa;e Bahwa saksi tidak berani mengambi kayu jati di hutan karena takut kenamasalah; e Bahwa saksi tidak menyimpan atau diberi kayu jati oleh Perhutani;e Bahwa semua petani termasuk Pak Okih menanam kayu jati dan kayu putih, tapihasilnya untuk perhutani, saksi dan para petani juga Pak Okih belum pemahmendapat bagian malah tertindas, jangankan kayunya rantingnya sajabermasalah bisa dihukum ;e Bahwa kemudian warga diajak kerjasarna oleh perhutani untuk tanamjati dankayu putih dengan program PHBM

mempunyai surat surat kayu tersebut; Bahwa kayu jati tersebut asalnya adalah milik terdakwa karena terdakwa yangmembeli bibit.menanam, memupuk dan memelihara sampai pohon jati tersebutBahwa menurut saksi areal hutan perhutani adalah milik warga yang diperolehsecara turun temurun sejak jaman belanda; e Bahwa kemudian tahun 1986 Perhutani mengakui tanahtanah bekas perkebunanBelanda seluas 4000 hektar. e Bahwa kemudian warga diajak kerjasarna oleh perhutani untuk tanamjati dan kayuputih dengan program PHBM

Bahwa antara Perum Perhutani dengan Terdakwa terdapat adanya hubungankeperdataan, yaitu realisasi adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Perhutanidari Program PHBM, yang mempunyai hak dan kewajiban kepada masingmasingyaitu 25% untuk Terdakwa/Petani dan 75% untuk Perhutani dalam hal pemanfaatankayu atau hasil hutan ;Bahwa kewajiban Perhutani untuk menerbitkan dokumen yang sah untuk Terdakwaatas pucukan jati yang roboh akibat bencana alam, sementara Pegawai Perhutaniyang telah memberikan pucukan kayu

Kehutanan;Bahwa domisili terdakwa adalah termasuk di luar kawasan hutan akantetapi disekitar/ditepi hutan wilayah RPH Nganti dan jarak rumahHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.BLH /2017/PN.Bjnterdakwa dengan RPH Nganti sekitar 100 meter (kurang dari 1 Km) akantetapi jarak rumah terdakwa dengan TKP sekitar 2 Km;Bahwa asal usul kayu yang di bawa terdakwa berasal dari wilayah hutanpetal 129 RPH Meduri turut tanah Desa Jumok, Kecamatan Ngraho,Kabupaten Bojonegoro ;Bahwa dalam rangka implementasi PHBM

(Pengelolaan Hutan BersamaMasyarakat) tersebut, Bentuk implementasi PHBM (Pengelolaan HutanBersama Masyarakat) tersebut adalah bentuk kerjasama pengelolaansumber daya hutan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desasekitar hutan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yangdituangkan dalam akta notaris yang ditanda tangani oleh Administraturdan Ketua LMDH, untuk kemudian perjanjian tersebut ditetapkansebagai penentuan batas pengelolaan desa masingmasing;Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan

tersebut untuk keperluan membangunrumahnya yang terkena bencana;Bahwa Terdakwa pernah meminta izin ke salah satu pegawai (mandor)Perhutani, Jawabannya pada waktu itu Pak Mandornya bilang ya itu mahsebisabisa Pak Ujang saja begitu, jadi menyuruh juga tidak dan melarangjuga tidak;Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat dengan pasti jumlah pohon yangditebang oleh Terdakwa dari Tanah milik Perum Perhutani di Blok CikokolPetak 40 B RPH Pakembangan BKPH Garawangi KPH Kuningan;Bahwa Terdakwa merupakan anggota PHBM

KASPU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebelum terbentuk PHBM (Petani HutanBersama Masyarakat); Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani LMDH Kuningan; Bahwa Terdakwa luar biasa aktifnya baik terhadap penanaman lahan diPerhutani ataupun terhadap masyarakat sekitar hutan, Terdakwa jugarajin dan paling banyak menanam pohon di lahan Perhutani sekitar 2.000(dua ribu) pohon; Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Perum Perhutani danmasyarakat

FAUZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa merupakan anggota PHBM (Petani Hutan BersamaMasyarakat);Bahwa saksi mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama PengelolaanHutan antara Kelompok Tani LMDH dengan Perhutani;Bahwa sistem pembagian keuntungan antara Kelompok Tani denganPerhutani adalah bagi hasil dalam bentuk uang bukan dalam bentukkayu;Bahwa sepengetahuan Saksi kalau bibitnya dari perhutani, makamasyarakat hanya mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiapmasa

melekat pada suatu perbuatan sehinggaperbuatan itu dapat dipidana karena bertentangan dengan Undangundang atauperbuatan tersebut dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannyajuga menyatakan tindakan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwaharus diiselesaikan terlebin dahulu berdasarkan Perjanjian Nomor: 038/SJPHT/Kng/III/2008, berdasarkan musyawarah mufakat diantara kedua belahpihak dan atau melalui Forum Komunikasi PHBM

Desa Cipedes yang secaraberjenjang sampai ke Forum Komunikasi PHBM tingkat Kabupaten, dan apabilapenyelesaian yang dimaksud diatas tidak tercapai, diselesaikan ke PengadilanNegeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kuningan;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukanlah bentukperselisinan melainkan suatu perbuatan pidana yang telah diatur dalamketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itulah PenebanganPohon

mau mengumpulkannya Karena merasaketakutan ; Bahwa petok D ada di polres Sejak tahun 2007 karenapada tahun 2006 masih ada di rumah :ee BahwaPada tahun 2007 perhutani pernah menanam pohon pinus~ danyang menanam Warga bibit dikirim oleh perhutani :wana noon a 22222 $2 22 == === Bahwa bibit tersebut ditanam dilahan warga ;wana 2 =n 2222 222 = 2 $2 === === === Bahwa Saat itu tidak ada perjanjianantara perhutani dan masyarakat setelah ada pergantian Petugas ada banyakperjanjian yang mana pada saat itu PHBM

nanam mindi dengan kesepakatanboleh nanam tetapi tidak sama dengan perhutani seperticengkeh masyarakat dapat 50 % sedang kalau kayu dapat %4 % untukperhutani sedang kalau Perhutani yang tebang masyarakat tidakdiberi ; Bahwa kalau sudah 10 tahun bisa tebang kayu ;wana noon a 22222 $2 22 == === Bahwa tidak ada perjanjian tebang setelah 10tahun karena sering terjadi pergantian petugas sehingga tidak tahu ;wo2 2222 $225 = $2 $22 = $22 $= === 2 === === === === Bahwa Setahusaksibedanya PHBM dengan LMDH

adalah PHBM itu berpegang pada = aturanpenanaman sedangkan LMDH itu lembaganya.

PHBM ini prosesnya berbedabeda tetapi setelah pergantian petugas itu hapus karena apa tidaktahu ; Bahwa Pada tahun 2007 program yang diprioritaskan oleh perhutaniadalah Semua ditanami pinus yang menanami masyarakat dilahan hutan danmasyarakat ; Bahwa warga mau lahannya ditanami pinus Karena waktu30sosialisasinya perhutani titip menanam pinus tetapi perjanjiannya tidak jelastermasuk yang ditanam di lahan milik Katino ;wanna nnn nanan nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn onan nnn nnn

Katino kurang lebih 2000 m2 ;wenn nn nnn nnn nnn n nnn n ee Pada saat PHBM ada, saksi ikut menanan dihutan diDsn Picis Ds Pringapus ; Bahwa Masyarakat Dsn Picis itu lahanHutannya ada di wilayah Dongko seluas 700 hektar saksi tahu itu karenasaksi tinggal di situ sejak lahir ; Bahwa menurut saksifungsi hutan adalah untuk kesejahteraan masyarakat karena kalautidak ada pohonpohon bisa Erosi banjir oleh sebab itu Perhutanimenanam pohonpohon supaya dapat menahan air sehingga tidak terjadibanjir ; Bahwa

Dul Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa saksi merupakan karyawan Perum Perhutani dengan jabatanKRPH Ranuyoso;e Bahwa saksi mendapat laoran telah terjadi penebangan kayu sengondikawasan hutan milik Perhutani pada hari Senin tanggal 7 September2015 sekitar pukul 16.45 Wib setelah mendapat laporan dari KhurulFatoni;e Bahwa Khurul Fatoni telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihakPerhutani sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 30/059.9/PHBM/PBO/1/2011 pada harai

Bahwa saksi merupakan karyawan Perum Perhutani dengan jabatanmandor tanam;Bahwa saksi mengetahui terjadi penebangan kayu sengon dikawasanhutan milik Perhutani pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitarpukul 16.45 Wib, setelah diberitahu oleh saksi Dul Manap;Bahwa kayu sengon tersebut milik Khurul Fatoni yang telah melakukanperjanjian kerjasama dengan pihak perhutani;Bahwa Khurul Fatoni telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihakPerhutani sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 30/059.9/PHBM

NANANG SUGIHARTO, M.Si) sesuai dengan surat No : 669 /059.9 / PHBM / Jbr / Il tanggal 10 September 2013, sehingga untuksementara pengelolaan hutan dikelola sepenuhnya oleh Perum Perhutaniserta hutan milik Perum Perhutani RPH Sabrang petak 19g berdasarkanKepmenhut No. 417 / Kptsll / 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangpenunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timurseluas 1.357.206.30 Ha serta diperkuat dengan peta kerja KPH Jemberbagian hutan Jember selatan kelompok hutan Sabrang

RIONO ;Foto copy Laporan Kejadian tertanggal 28 Agustus 2013 ;Foto copy Lampiran Kronologis tertanggal 28 Agustus 2013 ;Foto copy Lampiran Dokumentasi No. 17 tanggal 28 Agustus 2013 (5lembar) ;Foto copy Surat dari Perhutani No. 669/059.9/PHBM/Jbr/Il Tanggal 10September 2013 ;Foto copy Surat dari Perhutani tentang Surat Perintah Tebangan No. 21 /D1 (Tebang pilih) / 2012 tanggal 12 Mei 2012 ;Foto copy Surat dari Perhutani tentang Surat Perintah Tebangan No. 22 /D1 (Tebang pilih) / 2012 tanggal 12 Mei

BKPHSepanjang kemudian menyerahkan kedua tersangka ke Polsek Sapekenberikut barang bukti berupa 2 gelondong kayu bakau dan 2 buahkapak besar;e Bahwa tempat para terdakwa menebang pohon kayu bakau termasukke dalam kawasan hutan lindung petak 57a dalam pengawasanPerhutani;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan ahli ataspersetujuan para terdakwa sebagai berikut:SAKSI AHLI DWI JOKO PURNOMOe Bahwa saksi adalah Kepala BKPH Sepanjang/Asper sampai sekarang,sebelumnya pernah menjabat sebagai KSS PHBM

BKPHSepanjang kemudian menyerahkan kedua tersangka ke Polsek Sapekenberikut barang bukti berupa 2 gelondong kayu bakau dan 2 buahkapak besar;Bahwa tempat para terdakwa menebang pohon kayu bakau termasukke dalam kawasan hutan lindung petak 57a dalam pengawasanPerhutani;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan keterangan ahli ataspersetujuan para terdakwa sebagai berikut:SAKSI AHLI DWI JOKO PURNOMOBahwa saksi adalah Kepala BKPH Sepanjang/Aspersampai sekarang,sebelumnya pernah menjabat sebagai KSS PHBM

(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) DesaPajagan kecamatan CisituBahwa benar Yang menunjuk saksi sebagai Ketua PHBM Desa Pajaganyaitu dari Kelompok Tani Desa Pajagan dan tidak ada SK yang mengatakanbahwa saksi sebagai Ketua PHBM tetapi tercatat di PerhutaniBahwa benar Tugas dan tangungjawab sebagai Ketua PHBM yaitu tugassecara umum membina Kelompok Tani Hutan, dengan jumlah kelompok TaniHutan sebanyak 5 (lima) KelompokBahwa benar Ya, PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) DesaPajagan pernah

mendapatkan ganti rugi tanaman untuk pembangunanwaduk Jatigede pada tahunj 2008Bahwa benar Yang di maksud dengan PHBM (Pengelolaan Hutan BersamaMasyarakat) yaitu Kontrak kerja sama antara Perum perhutani dengankelompok Tani setempat atau warga setempat untuk mempertahankanProduksi Tanaman kayu menuju Sukses dengan cara system Tumpang saridan memelihara keamanan kayu jangka panjangBahwa benar PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) DesaPajagan mulai malakukan Kontrak dengan Perum Perhutani sejak

Tahun2004 sampai dengan kayu Perhutani di Panen.Halaman 238 Nomor : 77/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.78.Bahwa benar Ya, Tanaman Kelompok PHBM (Pengelolaan Hutan BersamaMasyarakat) Desa Pajagan tanamannya terkena Pembebasan untukpembangunan waduk Jatigede dan mendapatkan ganti rugi.Bahwa benar kelompok PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)Desa Pajagan mendapat ganti rugi sebesar Rp. 618.000.000, (enam ratusdelapan belas juta rupiah).Bahwa benar Uang sebesar Rp. 618.000.000, (enam ratus delapan bekasjuta

rupiah) masuk ke Rekening :1) RASNADI Ketua PHBM sebesar Rp. 180.000.000.2) ATIM sebagai wakil Ketua sebesar Rp. 72.000.000.3) ATING sebagi Kelompok Tani sebesar Rp. 202.000.000.DARSONO sebagi Kelompok Tani sebesar Rp. 160.000.000.Bahwa benar Luas lahan yang di kelola oleh PHBM (Pengelolaan HutanBersama Masyarakat) Desa Pajagan yaitu sekitar 70 Ha, namun untukrincian per Bloknya saksi lupa.Rincian uang ganti rugi di antaranya :Operasional sebesar Rp. 76.000.000,persentasi dari nilai bersih :a.

Pengurus PHBM 10% sebesar Rp. 54.180.000.d.