Ketut Tiwas (Saksilll) selaku Ketua PHDI DesaKaliasem, Kec. Banjar, Kab.

Lars Christensen yang telahditandatangani Ketua PHDI Desa Kaliasem tersebut masih perludiketahui dan ditandatangani Ketua PHDI Kec, Banjar, dankemudian disahkan dan ditandatangani Ketua PHDI Kab.

Ketut Tiwas) selaku ketua PHDI desa Kaliasem yangberwenang mengeluarkan blangko surat pernyataan sudhiwadani,begitu pula tandatangan dan cap PHDI desa Kaliasem.

Lars Christensen yang telahPerkara Nomor :20/K/PM.IIl14/AD/II/2017 Halaman 70 dari 2771ditandatangani Ketua PHDI Desa Kaliasem tersebut masih perludiketahui dan ditandatangani Ketua PHDI Kec, Banjar, dankemudian disahkan dan ditandatangani Ketua PHDI Kab.

pemohon dilahirkan di Jembrana pada tanggal 01111964, jeniskelamin lakilaki, yang diberi nama Wayan Ardana yaitu anak dari KetutWiner (Alm) dengan Ni Ketut Rewes (Alm).Bahwa tentang Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut telah tercatatpada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenJembrana dengan Nomor KK : 5101051806190002 dan Nomor NIK5103020111640002.Bahwa keinginan pemohon mengganti nama Wayan Ardana menjadi Gusti Ngurah Putu Ardana dikarenakan berdasarkan Surat Keterangandari PHDI

Pemohon adalah Anak keempat; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukmerubah namanya; Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yangsekarang dari Wayan Ardana menjadi Gusti Ngurah Putu Ardana; Bahwa Pemohon mengganti namanya karenasetelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohonadalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan WargaArya Wang Bang Pinatin Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai olehPinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI

permohonan untukmerubah namanya; Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yangsekarang dari Wayan Ardana menjadi Gusti Ngurah Putu Ardana; Bahwa Pemohon mengganti namanya karenasetelah dicari dan diteliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohonadalah keturunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan WargaHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN.NgaArya Wang Bang Pinatin Kabupaten Jembrana yang telah diupacarai olehPinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI

Bahwa Ayah Pemohon bernama Ketut Winer (almarhum) dan ibuPemohon Ketut Rewes (almarhum); Bahwa Pemohon akan mengganti namanya yang sekarang dari Wayan Ardana menjadi Gusti Ngurah Putu Ardana; Bahwa Pemohon mengganti namanya karena setelah dicari danditeliti silsilah keluarga besar Pemohon, bahwa Pemohon adalahketurunan dari Arya Wang Bang Pinatih berdasarkan paiketan WargaArya Wang Bang Pinatih Kabupaten Jembrana yang telah diupacaraioleh Pinandita dan disahkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI

Bahwa, Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Medan telahterselenggara pada tanggal 30 Maret 2018, yang dihadiri sebanyak 32perwakilan Kuil, Pura, dan Gurduwara di Kota Medan, serta dihadiri dariunsur PHDI SUMUT, dan Pengurus Demisioner PHDI Kota Medan, makawajar jika Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan Lokasabha PHDI Kota Medan adalah sahdan berkekuatan hukum ;.

Bahwa, Penggugat merupakan salah satu anggota dari Parisada HinduDharma Indonesia perwakilan dari Kuil, sehingga memiliki kapasitasnyauntuk dinyatakan sebagai peserta sah dalam Loka Sabha PHDI Kota Medanyang dihadiri oleh perwakilan perwakilan PHDI Sumut, Kuil, Pura danGurduwara;.

agar Pengurus HarianParisada Hindhu Dharma Provinsi Sumatera Utara segera menerbitkan SuratKeputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua PHDI Kota Medan periode20182023;Menimbang, bahwa untuk bukti P6 membuktikan bahwa Penggugattelah mengirimkan surat kepada pimpinan PHDI Sumatera Utara yangmempertanyakan mengapa pimpinan PHDI Sumatera Utara belummengeluarkan surat keputusan pengangkatan Pengurus PHDI Kota Medanperiode 20182023;Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti P7 menurut Penggugat,membuktikan

~Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) ProvinsiSumatera Utara telah mengirim surat kepada Panitia Lokasabha II PHDI KotaMedan tentang pembekuan pengurus PHDI Kota Medan, karena ada konflikpada yang menyangkut Lokasabha II PHD!

Ketua PHDI Kota Medan hasil Lokasabha II adalahsah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran umah tangga PHDI;Bahwa hasil Loka Sabha II Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) KotaMedan telah dilaporkan kepada Pengurus PHDI Provinsi Sumatera Utara,namun oleh Pengurus PHDI Provinsi Sumatera Utara belum dikeluarkansurat keputusan dengan alasan yang tidak jelas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahbenar Loka Sabha II PHDI Kota Medan yang berlangsung pada tanggal 30Maret 2018

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Cimahi, pada tanggal 29 Desember 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI/JB/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan putus karena perceraian ;-----------------------------------------------------4.

Bahwa~ antara Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkanperkawinan yang sah tanggal 29121995 secara Agama Hindu di Cimahisebagaimana Surat Keterangan kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI/JB/XII/1995 yang dikelauarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia ProvinsiJawa Barat ( foto copy terlampir ) ;2. Bahwa berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat1 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaan3.

Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangmelangsungkan perkawinan yang sah tanggal 29121995 secara AgamaHindu di Cimahi sebagaimana Surat Keterangan kawin Agama HinduNomor 365/PHDI/JB/XII/1995 adalah perkawinan yang sah dan putuskarena perceraian dari segala akibat hukumnya ;3.

Foto copy Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 365/PHDI/JB/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 antara : TERGUGAT denganPENGGUGAT , yang dikeluarkan di Bandung oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia, diberi tanda bukti P5 ;6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103010602070294 tanggal 27072009 atasnama Ida Bagus Ketut Ardika, diberi tanda bukti P6 ;7. Foto copy Kartu Keluarga No. 22.05.01.001.204.07/05316, diberi tanda bukti8.

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaituSAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinanPenggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentangperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P5 berupaSurat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan secara Agama Hindu di Cimahi, pada tanggal 29 Desember1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Agama Hindu Nomor 265/PHDI/Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 406/Pdt.G/2015/PN Dps.JB/XII/1995 tanggal 31 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia, Perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dan putusKarena: PEFCEralall j=

Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2019, Pemohon telahmengajukan Permohonan menjadi Sulinggih kepada Parisada HinduDharma Indonesia Kota Denpasar, yang mana atas Permohonantersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan acara Diksa Pariksakepada para pemohon oleh Tim Diksa Pariksa PHDI KotaDenpasarpada tanggal 10 Maret 2019, bertempatdi kediamanpara pemohon dengan alamat: Grya Agung Arya Wang BangPinatih, Banjar Tegal Linggah, Desa Padangsambian Kaja,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;7.

Bahwa,berdasarkan hasil Tim Diksa Pariksa PHDI Kota Denpasartersebut, selanjutnya PHDI Kota Denpasar mengeluarkan SuratKeputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota DenpasarNomor : 09/PHDIDENPASAR/SKDIKSA/III/2019 tentang IjinMediksa yang Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 20 Maret2019, memutuskan menetapkan Memberikan Ijin Mediksakepada Para Pemohonyaitu: Pemohon I/lanang: IDA ADI DIKSITA WANG BANGPINATIHDr.

Foto kopi Surat Keputusan Parisada Hindu Dharma IndonesiaKota Denpasar, Nomor .09/PHDI DENPASAR/SKDIKSA/III/2019,tanggal 20 Maret 2019, diberi tanda bukti P10;11. Foto kopi PIAGAM DIKSA DWIJATI, Nomor .09/Diksa PHDIDenpasar/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, diberi tanda bukti P11;12.

MADE SUBAGIA, SH., M.FIL.H., menjadiIda Adi Diksita Wang Bang Pinatih Pemohon Il; DESAK MADE DEWI ARWATI menjadi Ida AdiDiksita Wang Bang Pinatih Istri Bahwa, berdasarkan hasil Tim Diksa Pariksa PHDI KotaDenpasar tersebut, selanjutnya PHDI Kota Denpasarmengeluarkan Surat Keputusan Parisada Hindu) DharmaIndonesia Kota Denpasar Nomor : 09/PHDIDENPASAR/SKDIKSA/III/2019 tentang Ijin Mediksa yang Ditetapkan di Denpasarpada tanggal 20 Maret 2019 ; Pemohon I/lanang: IDA ADI DIKSITA WANG BANGPINATIHDr.

Menetapkan Perkawinan antara CIPNO dengan KEKA PRASTYA, yang dilangsungkan menurut upacara PAWIWAHAN/Perkawinan Agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 1999 di hadapan Pendeta PHDI Kec.Muara Uya Kab. Taba!ong adalah sah ;----------------- 3. Membebankan ongkos permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;--------------------------------------------

Foto copy surat perkawinan No. 128/WK/XI/1999 tertanggal 24 Nopember 1999 yangdikeluarkan oleh Pendeta PHDI yang bernama ISHAK, yang selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda P.2;3. Foto copy Surat Keterangan fidak pernah membuat Akta Perkawinan sebelumnya dariSekdes No.B.002/KDT/Sekr/140/01/2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebutdiberi tanda Rene nan EmEnaD eee PB 4, Foto copy Surat No.205/PHDIMU/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PHDI Kec.

dari Penetapan ini ; a oe = mo censneme nnnTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dan diajukannya Permohonan ini adalahsebagaimana terse but diatas ; Sa a as eee Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkanbahwa Para Pemohon dtelah melangsungkan pernikahan menurut upacara PAWIWAHANsebagaimana upacara perkawinan dalam agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 1999berdasarkan surat perkawianan No.128/WK/XI/1999 tertanggal 24 Nopember 1999 yangdikeluarkan oleh Pendeta PHDI

yangmenerangkan antara Pemohon dan Pemohon Il yang telah melangsungkan upacaraPAWIWAHAN (perkawinan) menurut agama Hindu pada tanggal 17 Oktober 1999 , dengantanda bukti (P.2), Foto copy Surat Keterangan tidak pernah membuat Akta Perkawinan dariSekdes No.B002/KDT/Sekr/140/01/2013, dengan tanda bukfi (P.3), Foto copy SuratNo.205/PHDIMU/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PHDI Kec.Muara Uya, dengan tandabukti (P.4) Foto copy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga CIPNO dengan tanda bukti(P.5),

/1999tertanggal 24 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Pendeta PHDI yang bernama ISHAK (BuktiP.2) dan berdasarkan bukt P.3 bahwa pemohondan pemohon Il belum pernah membuat aktaperkawinan sebelumnya serta berdasarkan permohonan para pemohon bahwa perkawinantersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipiKabupaten Tabalong, dikarenakan ada beberapa syarat administrasi yang belum lengkap,hingga akhimya melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 60 hari sejak dilangsungkannyaperkawinan

Kutipan Akta Cerai Nomor O090/AC/2020/PA.Dps yangdikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Pengadilan AgamaDenpasar;Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 421 /Pdt.P/2020/PN DpsBahwa Pemohon merupakan wali dari Anak Pemohon' yangberkeinginan untuk merubah nama dari Nur Lintang Wilujeng DewiHaryanto menjadi Made Alina Mahaeswari;Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Anak Pemohonsudah melakukan proses pindah agama dari Islam menjadi Hindu dansudah melakukan proses sesuai dengan prosedur dari PHDI

(ParisadaHindu Dharma Indonesia) pada tanggal 7 Mei 2020 dengan piagampengesahan oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) tertanggal11 Mei 2020;Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon sudahbercerai secara sah dan Anak Pemohon akan mengikuti agama yang dianut oleh Pemohon, yaitu Agama Hindu;Bahwa perubahan nama tersebut untuk memberikan arti yang lebih baikuntuk perjalanan kehidupan Anak Pemohon;Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon tersebut terlebih dahuluharus mendapatkan izin

Alina Mahaeswari;Bahwa setahu saksi, perubahan nama tersebut dilakukan karenaPemohon sudah bercerai secara sah dan Anak Pemohon yang bernamaHal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 451/Padt.P/2020/PN DpsNur Lintang Wilujeng Dewi Haryanto akan mengikuti agama yang di anutoleh Pemohon, yaitu Agama Hindu;Bahwa awalnya Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, dansekarang Pemohon sudah melakukan proses pindah agama dari Islammenjadi Hindu telah melakukan upacara Sudhi Wadhani, sesuai denganprosedur dari PHDI

Wilujeng DewiHaryanto, dimana Pemohon merupakan wali dari Anak Pemohon ; Bahwa benar Pemohon ingin untuk merubah nama anak yang keduayang semula bernama Nur Lintang Wilujeng Dewi Haryanto menjadiMade Alina Mahaeswari; Bahwa benar perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohonsudah bercerai secara sah dimana Anak Pemohon Nur Lintang WilujengDewi Haryanto akan mengikuti agama yang di anut oleh Pemohon, yaituAgama Hindu; Bahwa benar telah dilakukan upacara Sudhi Wadhani, sesuai denganprosedur dari PHDI

dari bukti tersebut dapatdiketahui nama anak Pemohon (Nur Lintang Wilujeng Dewi Haryanto);Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonanPemohon, yaitu untuk perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohonsudah bercerai dengan suami Pemohon secara sah (vide bukti P4), dimanaAnak Pemohon Nur Lintang Wilujeng Dewi Haryanto akan mengikuti agamayang di anut oleh Pemohon, yaitu Agama Hindu;Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dilakukan upacara SudhiWadhani, sesual dengan prosedur dari PHDI

Disepakati bahwa keberatan PHDI Kabupaten Jembrana atas penggunaan namaDharma Sentana secara hukum tidak mendasar karena tidak didukung oleh buktibukti yang kuat dan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan.PHDI Kabupaten Jembrana secara sustansi sebenarnya tidak keberatan ataspenggunaan nama Dharma Sentana,tetapi lebih pada menuntut kontribusi dariYayasan Patria Usada kepada PHDI untuk kepentingan umat.2.

Dharma Sentana, sebagai yayasan yang dibentukoleh PHDI Kabupaten Jembrana.

IKOMANG ARSANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi pernah mengirim Surat Nomor : 67/PHDI.J/XI/2013 tanggal 24 Nopember2013 perihal Mohon Ijin RSU Dharma Sentana dipending ; Bahwa keberatan PHDI Kabupaten Jembrana atas permohonan jjin Penggugat menurutketerangan Saksi dikarenakan masih terdapat permasalahan antara PHDI Kab.

Kab.Jembrana dan Yayasan Dharma Sentana ;Bahwa atas permasalahan tersebut belum ada penyelesaian dan tidak ada itikad baik dariPenggugat untuk menyelesaikan permasahan tersebut ;Bahwa Yayasan Dharma Sentana dibentuk oleh PHDI Kabupaten Jembrana ;Bahwa saksi mengatakan RSU Dharma Sentana pada tahun 2010 masih beroperasi ;Bahwa saksi mengetahui adanya surat sewa menyewa dan suirat perjanjian kerjasamadalam rapat ; === === == Bahwa Saksi mengetahui PHDI pernah mengundang Penggugat untuk menyelesaikanmasalah

;Bahwa Saksi tidak ingat kapan RSU Dharma Sentana beroperasi ;Bahwa Saksi menjadi pengurus PHDI sejak tahun 2013 sampai sekarang dan menjadianggota PHDI sejak tahun 1988 ;.

., M.pd (Sekretaris PHDI kota Denpasar):Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan;Hal 8 dari 9 HalamanPenetapan Nomor 44/Pat.P/2022/PN DpsBahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tjokorda NgurahJambe Pemecutan;Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris di PHDI Kota Denpasar;Bahwa saksi menerima surat masuk tertanggal 6 oktober 2021mengenai rekomendasi status pura;Bahwa saksi mengadakan rapat dengan pungurus inti PHDI mengenaiSurat tertanggal 6 oktober 2021 dan setelah dilakukan

penelusuranditemukan fakta bahwa memang benar status pura tersebut adalahpura keluarga;Bahwa saksi menugaskan Ketua PHDI Kecamatan Denpasar Utarauntuk koordinasi dengan pengurus PHDI Desa Dangin Puri Kelod terkaitdengan pura yang di mohonkan;Bahwa saksi mengecek dan turun langsung ke lapangan untukmengetahui lokasi pura tersebut dan setelah melakukan pengecekanlokasi pura tersebut, menurut PHDI maupun menurut saksi pribadi PuraMerajan Satriya tersebut adalah pura keluarga dan di buat olehpenglingsir

benar dari sebelum saksi menjabatdi PHDI sering terjadi jual beli laba pura.

Dan kalau ada yang mau menyumbang di luarpengempon boleh saja itu di namakan dana punia; Bahwa mengenai penjualan laba pura pribadi juga merupakan tanggungjawab dan urusan dari pengempon/pengemong itu sendiri; Bahwa urusan operasional pura seluruhnya ditanggung olehpengempon / pengemong itu sendiri; Bahwa PHDI mengeluarkan surat tersebut Ssudah sesuai dengan unsurunsur yang ada di PHDI yaitu Paruman Sulinggih (Upeti); Bahwa Majelis Agama yang dimiliki (Dharma Upeti) yang seluruhnyaterdiri dari :

Pandita, Walaka dan pengurus harian; Bahwa Dhama Upeti memiliki hak secara riil untuk memutuskansedangkan Walaka dan pengurus harian mengurus urusan teknis; Bahwa saksi menjadi sekretaris di PHDI dari tahun 2019 sebelumnyapernah menjadi ketua PHDI Kecamatan Denpasar Barat; Bahwa PHDI dengan PDHB beda organisasi, hanya PHDI yang di akuloleh negara;2.

Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon sudahmelakukan proses pindah agama dari Islam menjadi Hindu dan sudahmelakukan proses sesuai dengan prosedur dari PHDI (Parisada HinduDharma Indonesia) pada tanggal 7 Mei 2020 dengan piagam pengesahanoleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) tertanggal 11 Mei 2020; Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena orang tua Pemohonsudah bercerai secara sah dan pemohon akan mengikuti agama yang di anutoleh Ibu pemohon, yaitu Agama Hindu; Bahwa

acara perkara permohonan ini dianggapsecara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, yaitu bahwa Pemohon berkeinginanuntuk merubah nama dari Wulan Dewi Haryanto menjadi NiPutu Shiva NiaWulandewii, perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon sudahmelakukan proses pindah agama dari Islam menjadi Hindu dan sudah melakukanproses sesuai dengan prosedur dari PHDI

(Parisada Hindu Dharma Indonesia)pada tanggal 7 Mei 2020 dengan piagam pengesahan oleh PHDI (Parisada HinduDharma Indonesia) tertanggal 11 Mei 2020;Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P5, dan 2(dua) orang Saksi, bukti Surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dandibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telahdidengar keterangannya di bawah sumpah sehingga buktibukti tersebut

Kepala Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;Bahwa kedua orang tua Pemohon telah resmi bercerai sesuai dengan Kutipan AktaCerai Nomor 0090/AC/2020/PA.Dps yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020oleh Pengadilan Agama Denpasar;Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dari Wulan Dewi Haryantomenjadi NiPutu Shiva Nia Wulandewii;Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon sudah melakukanproses pindah agama dari Islam menjadi Hindu dan sudah melakukan proses sesuaidengan prosedur dari PHDI

(Parisada Hindu Dharma Indonesia) pada tanggal 7 Mei2020 dengan piagam pengesahan oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia)tertanggal 11 Mei 2020;Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena orang tua Pemohon sudahbercerai secara sah dan pemohon akan mengikuti agama yang di anut oleh Ibupemohon, yaitu Agama Hindu;Bahwa perubahan nama tersebut untuk memberikan arti yang lebih baik untukperjalanan kehidupan Pemohon;Hal 9 dari hal 8 Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2020/PN Dps.Bahwa untuk perubahan nama

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkanperkawinan secara agama Hindu di Bali pada tanggal, 31 Maret 2012, No.113/PHDI/DSBW/VII/2012 ; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh PegawaiPencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan;Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena ParaPemohon belum melaporkan

Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No.113/PHDI/DSBW/VII/2012, tertanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P.IV;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapatditerima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

Saksi INYOMAN SERIASA; Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohonmerupakan tetanggasaksi; Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secaraagama Hindu pada tanggal 31 Maret 2012 di Bali; Bahwa saksi mengetahui karena selaiin saksi bertetangga dengan paraPemohon juga saksi sebagai wakil ketua PHDI di Desa Parabu; Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak; Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon I adalah petani sedangkanpekerjaan

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkanmaka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bali padatanggal 31 Maret 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.113/PHDI

Indonesia(PHDI) Pusat sebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat bidangAgama dan Lintas Iman; 13e Bahwa saksi ahli memegang jabatan di Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI) Pusat sejak tahun 1966 sampai dengansekarang; e Bahwa riwayat pekerjaan saksi Ahli di Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI) Pusat yaitu : Tahun 1966 sampai dengan tahun 1986 menjabat sebagaiKetua Seksi Pendidikan;Tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 sebagai Ketua IllPDHI Pusat; Tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 menjabat sebagaiWakil

Sekjen PHDI Pusat;Tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagaiWakil Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat; Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jabatan sebagaiWakil/Eksekutip PHDI Pusat;e Bahwa saksi ahli dihadirkan di muka sidang ini karena ParisadaHindu Dharma Indonesia (PHDI) Propinsi Bali tidak mempunyai Ahli,sehingga minta bantuan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Pusat untuk mengirim ahli; Hal 13 dari 37 halaman14Bahwa sebagai saksi ahli akan menyatakan pendapatpendapatsesuai bidang

keilmuan yang dimiliki yaitu dibidang Agama Hindu dan Adat Bali;Bahwa Tugas PHDI secara umum yaitu menafsirkan halhal yangtidak jelas dalam kitab suci, bentuknya bhisama dan mengambilkeputusan di bidang keagamaan;;Bahwa Tugas PHDI secara khusus yaitu menyampaikanhasilputusan Parisada kepada masyarakat/umat.

Ketut Wiana.M.Ag dengan jabatanKetua Pengurus Harian PHDI Pusat bidang Agama dan Lintas Imanpada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat; Hal 19 dari 37 halaman20 Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 adalahFotokopi yang dipersidangan oleh Pemohon dapat ditunjukkanaslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian dan masingmasingdapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkarawnnn Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukanbukti surat bertanda P.1 yaitu Fotokopi

Ketut Wiana.M.Ag dalam jabatan Ketua PengurusHarian PHDI Pusat bidang Agama dan Lintas Iman pada ParisadaHindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat. Dimana dipersidangan telahmengemukakan pendapat sebagaiberikut : e Bahwa Tugas PHDI secara umum yaitu menafsirkan halhal yangtidak jelas dalam kitab suci, bentuknya bhisama dan mengambilkeputusan di bidang keagamaan;;e Bahwa Tugas PHDI secara khusus yaitu menyampaikan hasilputusan kepada masyarakat/umat.

Mamuju Ltara, dengan Surat Nikah Nomar :23/PHDI/DSLLU/II/2016, pada tanggal Ol Maret 2007.

Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 23/PHDI/DSLLVII/ 2016 tertanggal 20 Maret 206 diberi tanda PW;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dandiberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bultidipersidan gan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut

Mamuju Lhara, sesuai denganSurat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 23/PHDI/DSLLI/I/ 2016tertanggal 20 Maret Z(B, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasilmembuktkan dail permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maka permohonan tersebutpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabukannya permohonan Para Pemohon tersebut, makasalnan Penetapan ini harus diserahkan

Pky, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon 2 (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secaraagama Hindu di Gali, dengan Surat Nkah Nomor : 04/PHDI/DSLLI/VI204, pada tanggal 3lduli 1990; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinanpada kantor Catatan ipl sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan; Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon

Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 04/PHDI/DSLL/VIl2014, tertanggal 28 Juli 24, diberi tanda PLN;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dandiberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bultidipersidan gan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut

Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu padatanggal 30 Juli (990 bertempat di Bali sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan(Keterangan Pernikahan) No : (O4/PHDI

Penggugat:
I Putu Sri Darma Yasa
Tergugat:
I Komang Sri Darma Putra
Turut Tergugat:
Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Kampung Rama Indra

Mamuju Utarasesuai Surat Keterangan Pawidhi Widahanan No : 21/PHDI/MTIV/1999tanggal 01 Maret 1999;Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh PegawaiPencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksuddalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatanperkawinan;Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena ParaPemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkanoleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantorCatatan

Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan)No : 21/PHDI/MTIV/1999, tertanggal 01 Maret 1999, diberi tandaP.VIT;Menimbang, bahwa foto copy surat~surat tersebut telah dicocokkandengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formildapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberiketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai

Mamuju Utara;Bahwa saksi sudah lupa tanggal pernikahan Para Pemohon;Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohonkarena pada saat itu sedang berada di Bali namun sebelum acaratersebut diselenggarakan saksi dihubungi oleh keluarga saksi yangberada di Mamuju Utara dan memberitahu pernikahan Para Pemohontersebut ;Bahwa ayah saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon 2;Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjabat sebagai KetuaParisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Motu, Kec

Mamuju Utara adalah I MADE SUKADANA;Bahwa saat ini saksi adalah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Desa Motu, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan telahmenjabat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;Bahwa saksi mengenal Pinandita MANGKU MADE DENA sebagaimana yangtercantum dalam bukti surat P.

Baras, Kab.Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan(Keterangan Pernikahan) No : 21/PHDI/MTIV/1999, tertanggal 01 Maret1999, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasi 1membukt ikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohonjuga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangber laku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohontersebut, maka salinan Penetapan ini

Mamuju Lara, dengan Surat Nikah Nomar :oo/PHDI/DSLLU/II 2010, pada tanggal 10 Januari (S40; Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinanpada kantor Catatan ipl sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan; Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belummelaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu danjarak tempat tinggal ke kantor Catatan

Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : oo/PHDI/DSLL/It 2000 tertanggal 17 Maret 200 diberi tanda PLMenimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dandiberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bultidipersidan gan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masingmasing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut

Maruju Lkara beberapahari setelah tiba di Mamuju Utara, tepatnya pada tanggal 10 Januari (990 Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu dan nikahkan oleh JER MANGKIITINGEA L Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon; Bahwa Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Para Pemohon baruditerbitkan pada tanggal 7 Maret ZIN0 karena Para Pemohon baru melaporkannya padawaktu tersebut dan pada saat Para Pemohon menikah lembaga Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI) di Desa Lelejae

Mamuju Lara belum altit Bahwa lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Lelejae, Kec.

Mamuju Lara, sesuaidengan Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : oo/PHDI/DSLL/II 2000tertanggal 7 Maret 200 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasilmembuktkan dail permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maka permohonan tersebutpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabukannya permohonan Para Pemohon tersebut, makasalinan Penetapan ini harus diserahkan kepada

Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (Jero Puri) dengan I Gusti Made Arka yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1980 di Grie Pagesangan Kota Mataram sesuai dengan kutipan surat perkawinan No. 788/PHDI kec MTR/2006 ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1980di Grie Pagesangan Kota Mataram;3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya,Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya ;Penetapan No.792/Pdt.P/2013/PN.Mtr 3Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti sebagai berikut :1Foto copy Surat Pengesahan Perkawinan Nomor: 788/PHDI

telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang telah diajukan olehPemohon di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksisaksi sertaketerangan Pemohon sendiri, maka diperoleh adanya faktafakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa Pemohon adalah istri kedua dari I Gusti Made Arka (alm) yangmenikah pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 1980 di Griya Pagesangandisahkan oleh oleh Ida Pedande Gede Keniten bertempat di Grie Pagesangansesuai dengan kutipan surat perkawinan no. 788/PHDI

Sudana;e Bahwa suami pemohon dulu bekerja di Kantor Gubernuran sampai meninggaldunia;e Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan I Gusti Made Arka telah mendapatijin dari Istri pertamanya yang bernama Jero Puspawati;e Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I Gusti Made Arka tersebutsampai sekarang belum melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinaskependudukan dan Pencatatan sipil kota Mataram;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pl yang berupa foto kopi suratketerangan pengesahan perkawinan Nomor : 788/PHDI

yangPenetapan No.792/Pdt.P/2013/PN.Mtr 9besarnya sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 205.000, (dua ratus lima riburupiah);Mengingat : Undangundang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeratutan Perundangundangan yang bersangkutan dengan permohon ini;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menyatakan sah Perkawinan Pemohon (Jero Puri) dengan I Gusti Made Arkayang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 1980 di Grie PagesanganKota Mataram sesuai dengan kutipan surat perkawinan No. 788/PHDI

Foto Copy Piagam Sudhiwadani Nomor : 39 / SW / PHDI Denpasar /XIl / 2014 tanggal 22 Desember 2012 atas nama ALEXANDRAVERESHCHAGINA yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia Kota Denpasar.f.

Foto Copy Piagam Sudhiwadani Nomor : 40 / SW / PHDI Denpasar /Xll / 2014 tanggal 22 Desember 2012 atas nama MILLAVERESHCHAGINA yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia Kota Denpasar.Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan iniPara Pemohon ajukan kehadapan Yth.

Foto Copy Piagam Sudhiwadani Nomor : 39 / SW / PHDI Denpasar /Xll / 2014 tanggal 22 Desember 2012 atas nama ALEXANDRAVERESHCHAGINA yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia Kota Denpasar., diberi tanda (P5) ;6.

Foto Copy Piagam Sudhiwadani Nomor : 40 / SW / PHDI Denpasar /Xll / 2014 tanggal 22 Desember 2012 atas nama MILLAVERESHCHAGINA yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia Kota Denpasar, diberi tanda (P6) ;Menimbang, bahwa surat bukti P 1 sampai dengan P 6, tersebut diberimaterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyatasesuai sehingga dapat dipakai sebagai lat bukti yang sah, selanjutnyafotocopy surat surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; Menimbang

tanggal 26 Nopember 2019 diberi tanda................. bukti P910.Fotocopy dari fotocopy foto Makam dari ALIYEM (iobu) Pemohon), diberiTANGA... oe eee cee ee ee ee ee eee cee cee cee ee eee see see tee setae tee sseeseesseesaeeeee ee DUKE P1011.Fotocopy dari fotocopy foto Makam dari WAGIMIN dan PAINEM orang tuaALIYEM (ibu Pemohon), diberi tanda............. 2.2... c:eeseeeeeee essere eee sees DUKE P1112.Surat Kawin (Petikan dari buku Pendaftaran Perkawinan) Nomor275/Perk/XI/2019 dengan No urut 285/PHDI

/Bi dikeluarkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Boyolali tanggal 30 Nopember 2019 diberiTANGA... oe eee cee cee ee ee ee cee eee eee cee cee eee eee cee see tee setae teeeseessesseeseeeees es DUKE P12,Hal 3 dari 13 Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No.64/Pdt.P/2019/PN BYL13.Asli Surat Pernyataan dari JUWANTO tertanggal 27 Nopember 2019 diberiTENTS: wee arm aes ame axe acme sores ater em come eons cee ane semas eee seme ame ene seme anes gas came aes een ane aes oo & bukti

NARSO SUWITO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah tetangga dukuh tapi masih satu desa dengan Pemohon; Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohonadalah ALIYEM (istri saksi) ; Bahwa sebelumnya saksi telah melangsungkan perkawinan dengan ALIYEMpada tanggal 21 Januari 1973 di Balangan, Randusari, Teras, Boyolalimenurut tatacara agama Hindu dan yang menikahkan adalah PinanditaSudarsono sebagaiman bukti Surat kawin dari PHDI Kab Boyolali Bahwa dari

saksisaksi danketerangan Pemohon, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, makadiperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri NARSOSUWITO dan ALIYEM (Almh) yang telah menikah pada tanggal 21 Januari1973 di Balangan, Randusari, Teras, Boyolali menurut tatacara agama Hindudan yang menikahkan adalah Pinandita Sudarsono sebagaiman diterangkandalam Surat Kawin (Petikan dari buku Pendaftaran Perkawinan) Nomor275/Perk/XI/2019 dengan No urut 285/PHDI

/Bi dikeluarkan oleh ParisadaHindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Boyolali (bukti P12) Bahwa benar dari perkawinan orang tua Pemohon (NARSO SUWITO danALIYEM (Almh)) kemudian dikarunai 1(satu) orang anak kandung yaituJUWANTO yang lahir di Boyolali tanggal 23 Maret 1974 (vide bukti P2 , P3,P8 , P14,P15 dan P16); 222 nnnnnne eee ee ee Bahwa benar ibu Pemohon bernama ALIYEM telah meninggal dunia di rumahkarena sakit pada tanggal 19 September 1975 dan dimakamkan diHal 8 dari 13 Penetapan Pengadilan