Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM

Dirjen Perlindungan HutanKonservasi Alam (PHKA) Cq.

diserahkanbegitu saja dibawah tangan dan demikian pula ganti ruginya diterima dengan buktikwitansi yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan tanah, pimpro dan bendaharaProyek serta diketahui Kepala instansi terkait, sepanjang para pihak yang meyerahkantanah.....tanah tersebut tidak keberatan , dan sebagai bukti bahwa penyerahan tanah tersebut dansekarang tanah tersebut telah dibangun gedung kantor Taman Nasional Komododibawah kementerian Kehutanan RI Cq Dirjen Perlindungan Hutan KonservasiAlam(PHKA

Penggantian Hak : 15% x (a+b) :JumlahNama : JUNAEDINIK :21Jabatan : LOPERMasa Kerja :27,11 (dua puluhsebelas bulan)Upah Terakhir : Rp. 3.228.597 ,00RINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangon : 2x 9 bulan upahb. Penghargaan Masa Kerja: 1 x 10 bulan upah :c. Penggantian Hak : 15% x (a+b)JumlahNama : ASEP RUSMANANIK :22Jabatan : PENGEMUDIMasa Kerja :25,11(dua = puluhsebelas bulan)Upah Terakhir : Rp. 3.189.193,00RINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangon : 2x 9 bulan upahb.

.: STAF ADMINISTRASI:23,9 (dua puluhsembilan bulan)Upah Terakhir : Rp. 3.249.789,00RINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangon : 2x 9 bulan upahb. Penghargaan Masa Kerja: 1 x 8 bulan upahc. Penggantian Hak : 15% x (a+b)JabatanMasa Kerja tiga tahun komaRp. 58.496.202,00Rp. 25.998.312,00: Ro. 12.674.177,00+Jumlah Rp. 97.168.691,00Nama : EDDY SETIYADINIK : 24Jabatan : STAF ADMINISTRASIMasa Kerja : 23,4 (dua puluh tiga tahun koma empatbulan)Upah Terakhir : Rp. 3.249.789,00RINCIAN KONVENSASI PHKa.

Penggantian Hak : 15% x (a+b) > Rp. 9.401.571,00+Jumlah Rp. 72.078.713,00Nama : MULYANANIK :41 Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor: 41/Pdt.SusPHl /2017/PN.Bdg16.17.18.12.Jabatan :Masa Kerja :Upah Terakhir :RINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangonb. Penghargaan Masa Kerja :c. Penggantian HakJumlahNamaNIKJabatanMasa KerjaUpah TerakhirRINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangonb. Penghargaan Masa Kerja:c. Penggantian HakJumlahNamaNIKJabatanMasa KerjaUpah TerakhirRINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangonb.

Penggantian HakJumlahNamaNIKJabatanMasa KerjaUpah TerakhirRINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangonb. Penghargaan Masa Kerja:c.

Nama : YANTO JUWITONIK : 0048Jabatan : BONGKAR MUATMasa Kerja : 6,1 (enam tahun koma satu bulan)Upah Terakhir : Rp. 2.900.152,00RINCIAN KONVENSASI PHKa. Pesangon :2x 7 bulan upah: Rp. 40.602.128,00b. Penghargaan Masa Kerja: 1 x 4 bulan upah :Rp. 8.700.456,00c. Penggantian Hak : 15% x (a+b) >: Rp. 7.395.388,00+Jumlah Rp. 56.697.972,0021. Nama : ENTIS SUTISNANIK : 0046Jabatan : BONGKAR MUATMasa Kerja : 6,1 (enam tahun koma satu bulan)Upah Terakhir : Rp. 2.750.152,00RINCIAN KONVENSASI PHKa.

Tachrir Fathoni, M.Sc. mengeluarkan SK No. 02/DIPA BA29 PHKA/V/2007 tanggal 19 Januari 2007, selanjutnya SK ini diubah dengan SK No.03/DIPA BA29 PHKA/IV/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatanganioleh Ir. Adi Susmianto, M.Sc.

Tachrir Fathoni, M.Sc. mengeluarkan SK No. 02/DIPA BA29 PHKA/V/2007 tanggal 19 Januari 2007, selanjutnya SK ini diubah dengan SK No.03/DIPA BA29 PHKA/I/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatanganioleh Ir. Adi Susmianto, M.Sc.;Hal. 17 dari 100 hal. Put.

No. 2641 K/Pid.Sus/2010Bahwa Surat Keputusan Sekditien PHKA No. SK 02/DIPABA 29 PHKA/II/2006tanggal 20 Maret 2006 dan No.

Rp 70.000.000,00;Buku Kas Umum (BKU) DIPA BA29 Tahun 2007 Ditjen PHKA;Asli dokumen 3 (tiga) lembar berupa SPM GU Nihil Ditjen PHKA TahunAnggaran 2006, SPM UP dan TUP Ditjen PHKA Tahun Anggaran 2006Dan Realisasi UP/TUP dan GU Nihil Ditjen PHKA Tahun Anggaran 2006;Asli dokumen 3 (tiga) lembar berupa SPM GU nihil Ditjen PHKA TahunAnggaran 2007, SPM UP dan TUP Ditjen PHKA Tahun Anggaran 2007dan realisasi UP/TUP dan GU nihil Ditjen PHKA Tahun Anggaran 2007;1 (satu) lembar slip penyetoran PT Bank Rakyat

berupa SPM GU Nihil Ditjen PHKA TahunAnggaran 2006, SPM UP dan TUP Ditjen PHKA Tahun Anggaran 2006dan Realisasi UP/TUP dan GU nihil Ditjen PHKA Tahun Anggaran2006;Asli dokumen 3 (tiga) lembar berupa SPM GU Nihil Ditjen PHKA TahunAnggaran 2007, SPM UP dan TUP Ditijen PHKA Tahun Anggaran 2007dan realisasi UP/TUP dan GU Nihil Ditjen PHKA Tahun Anggaran 2007;1 (satu) lembar slip penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)9 29 5 pTbk tanggal 17 Januari 2006 dari penyetor Eddi Sumedi, Pulo EmpangBlok

Selanjutnya tanggal 28April 2010 Dijen PHKA Kemenhut membentuk Tim Manajemen SementaraKBS sesuai Surat Keputusan Dirjen PHKA No. SK.75/IV.KKH/2010 tanggal28 April 2010 tentang Pembentukan Tim Manajemen Sementara KBS yangdikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK572/MenhutIV/2010 tanggal 20 Agustus 2010.

Pengangkatan Sadr.Tony Sumampau sebagai Ketua Harian Tim Pengelola KBS ditegaskankembali dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.106/MenhutIV/2012 tanggal 17 Februari 2012.Bahwa tanggal 15 Mei 2012 Dirjen PHKA menerbitkan Surat KeputusanNo. SK.81/IVKKH/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Pembentukan TimEvaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS yang diketuai oleh Prof.Dr. Ir. Hadi S, Ali Kodra M.S.

Selanjutanya tanggal 22 Januari 2013TPS KBS menerima surat tembusan dari Kepala Balai Besar KSDA Jatimkepada Dirjen PHKA No. S.40/BBKSDA.JAT2.1/2013 perihal Rencanapengelolaan satwa surplus KBS tahap yang isinya antara lainmenerangkan tentang pelepasliaran, penelitian, relokasi/oemindahansatwa KBS ke LK lainnya.

Berikutnya pada tanggal 25 Februari 2013, TPSKBS menerima surat dari Kepala Balai Besar KSDA Jatim No.S.87/BBKASD.JAT2/2013 perihal Penanganan Satwa Surplus KBS untuktujuan pelepasliaran, penelitian,dan hibah/breeding loan terhadap satwaprioritas dalam penanganan satwa Surplus.Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dijen PHKA dan Surat dari KepalaBalai Besar KSDA Jatim di atas, Sdr.

II/2014/ SPKT/JATIM/ RESTABES SBY tanggal 18 Februari 2014dengan alasan bukan tindak pidana sudah tepat, karena tindakan pemindahanhewan/satwa surplus dari KBS ke beberapa Lembaga Konservasi berdasarkanperjanjian kerjasama pemindahan satwa surplus KBS antara KBS yang diwakilioleh Tony Sumampau selaku Ketua Pengelola Harian KBS dengan LembagaKonservasi, yang semula diduga merupakan tindak pidana perniagaan satwahidup yang dilindungi ternyata dilakukan atas sepengetahuan dan rekomendasidari Dirjen PHKA

PT.4268/BNTK1/2015 tanggal 01 Desember 2015 denganmenggunakan speed boat, melakukan Patroli di Selat Molo, Pulau Rinca,yang sesuai SK Dirjen PHKA No : 21/IVSET/2012 tanggal 24 Pebruari2012 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo Kabupaten ManggaraiBarat, adalah termasuk dalam Kawasan Wilayah Taman Nasional Komodo.Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi OMANROHMAN, BA, saksi NAOMA Y. BANAMTUAN, A.Md, saksi YONASORA, saksi BENYAMIN PANUS dan saksi DAMIANUS A.

PT.4268/BNTK1/2015 tanggal 01 Desember 2015 denganmenggunakan speed boat, melakukan Patroli di Selat Molo, Pulau Rinca,yang sesuai SK Dirjen PHKA No : 21/IVSET/2012 tanggal 24 Pebruari2012 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo Kabupaten ManggaraiBarat, adalah termasuk dalam Kawasan Wilayah Taman Nasional Komodo,dimana kawasan Selat Molo, Pulau Rinca adalah termasuk Zona Rimba,yang hanya bisa dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan ilmupengetahuan, pendidikan dan penelitian serta kegiatan wista

empat) meter;e Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi melakukan interogasiterhadap terdakwa lalu membawa terdakwa dan barang bukti keLabuan Bajo dan menyerahkannya kepada Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) untuk diproses secara hukum;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebanganpohon di wilayah tersebut;e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karenaberpedoman pada UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan SKDirjen PHKA

(empat) meter;Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi melakukan interogasiterhadap terdakwa lalu membawa terdakwa dan barang bukti keLabuan Bajo dan menyerahkannya kepada Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) untuk diproses secara hukum;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebanganpohon di wilayah tersebut;Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karenaberpedoman pada UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan SKDirjen PHKA

Dalam SK Diljen PHKA tersebutmenerangkan bahwa perairan sebelah Timur Laut pulau Bengkoangmerupakan Zona Tradisional Perikanan Kawasan Konsen/asi TamanNasional Karimunjawa, dan lampiran SK.

Dirjen PHKA Nomor: 28/IVSet/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Zonasi Taman NasionalKarimunjawa, bahwa zona tradisional perikanan adalah bagian dariTaman Nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatantradisional oleh masyarakat setempat yang karena kesejahteraanmempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Dalam SK Diljen PHKA tersebut menerangkanbahwa perairan sebelah Timur Laut pulau Bengkoang merupakan ZonaTradisional Perikanan Kawasan Konsen/asi Taman Nasional Karimunjawa,dan lampiran SK.

Dirjen PHKA Nomor: 28/IVSet/2015 tanggal 6 Maret 2015tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa, bahwa zona tradisionalperikanan adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan untukkepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yangkarena kesejahteraan mempunyai ketergantungan dengan sumber dayaalam.

Jpa.Bahwa lokasi penebaran jaring cantrang (yang merupakan peralatantangkap modern) yang dilakukan oleh terdakwa pada koordinat 05 41 00 L5 1100 2100BT pulau Bengkoang berdasarkan SK.Dijen PHKA Nomor: 28/IVSet/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawaseluas 111.625 ha, yang terletak di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah.Dalam SK Diljen PHKA tersebut menerangkan bahwa perairan sebelah Timur Lautpulau Bengkoang merupakan Zona Tradisional Perikanan Kawasan Konsen/asiTaman

ABDULLAH IBRAHIMmelawanPemerintah Negara R.I. cq Menteri Kehutanan R.I. cq Dirjend Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) cq Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA), dkk

Bahwa dengan adanya Surat dari terdakwa tersebutselanjutnya Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas mengeluarkanSurat Nomor: S.737/BTNWK1/2008 tanugal 16 Juni 2008 PemberitahuanDimulai Land Clearing pada kawasan Kolaborasi TNWK yang ditujukankepada terdakwa Surya Al Hadi selaku Konsultan Hukum Masyarakat Adatyang isinya "semua kegiatan / aktivitas masyarakat terkait dengan kawasanyang ditujukan untuk kegiatan tersebut, tidak diperkenankan sebelumadanya persetujuan dari Dirjen PHKA, serta penandatanganan

MOU" sertasurat Nomor: S.755/BTNWK1/08 tanggal 19 Juni 2009 yang ditujukankepada terdakwa Surya Al Hadi selaku Konsultan Hukum Masyarakat Adatyang isinya "Kegiatan Rehabilitasi Kawasan TNWK melalui kolaborasi, saatini telah kami usulkan kepada Dirjen PHKA.Bahwa ternyata sebelum Surat Ijin dari Dirjen PHKA, terdakwa pada sekitarbulan Oktober 2008 membuat jalan masuk dengan membuat jembatan diHal. 5 dari 16 hal.

ketentuan Pasal 185 KUHAPsebagai berikut : Bahwa program kolaborasi disusun oleh pihak Balai TNWK sendirimelalui sebuah tim yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas olehKepala Balai TNWK dan masyarakat adat 4 desa yaitu Desa Rajabasa,Labuhan Ratu, Rantau Jasa Udik dan Sukadana, melalui SuratKesepakatan Kolaborasi tanggal 25 April 2008 dan surat pernyataansepakat penetapan sarana dan prasarana kolaborasi; Bahwa selanjutnya oleh Kepala Balai TNWK program kolaborasi tersebutdiajukan kepada Dirjen PHKA

untuk dimintakan persetujuan; Bahwa sambil menunggu persetujuan dari Dirjen PHKA Terdakwa/Pembanding / Pemohon Kasasi melaksanakan program kolaborasimandiri dengan berdasarkan pada :a. jin lisan dari Sdr. 1B.

Kepala Lembaga Perwakilan Adat Lampung Buai Unyei Sukadana,SK.No.02/PanAdatSukadana/l/2008 tanggal 21 Oktober 2008 danKepala Lembaga Adat Rantaujaya SK.No.02/PanRantaujayaUdik/IV2008; Bahwa ternyata program kolaborasi tidak mendapat persetujuan dariDirjen PHKA, maka sejak menerima penolakan tersebut seluruh aktivitaspelaksanaan Kolaborasi Mandiri Terdakwa / Pembanding / PemohonKasasi menyuruh masyarakat yang mengerjakan kawasan hutan untukdihentikan;Hal. 12 dari 16 hal. Put.

Putusan Pengadilan Negeri tanjung Redeb Nomor08/Pdt/2008/PN.Tjr tanggal 27 November 2008 di Pengadilan Negeri TanjungRedeb tersebut, terbukti baik Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat pada perkara a quo maupun Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat pada perkara a quo, telah menerima Surat KeputusanDirjen PHKA tanggal 15 Februari 2008 Nomor SK 16/IV/SET3/2008 tentangPerubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999, yang amarnya:MEMUTUSKANMenetapkan:

Surat Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI Nomor S 152/NVSet/HO/2007 tanggal 9 Februari 2007 perihal pemalsuan dokumen.2. Hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan dengan cara melakukan introgasiterhadap Sdr. Pail selaku Penemu goa sarang burung walet ranggasan danSdr.

Surat Bupati Berau kepada Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI tanggal25 Juli 2006 Nomor 180/204/HK/2006 perihal Daftar Goa Sarang BurungWalet, yang berlandaskan pada Surat Ketua P5.GSBW Kabupaten Berauselaku Penemu, pemilik Pewaris dan Pekerja Sarang Burung Walet kepadaDirjen PHKA Departemen Kehutanan RI tanggal 16 Januari 2006 Nomor05/P.5GSBW/W2006sperihal + permohonan Pencabutan SK DirjenPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam RI (PHKA).

K.II9;Bahwa oleh karenanya terbukti pula baik Pemohon Kasasi semulaTergugat IV Terbanding/Pembanding, maupun Termohon Kasasi dahuluPembanding/Terbanding/ Penggugat pada proses Putusan Pengadilan Negeritanjung Redeb Nomor 08/Pdt/2008/PN.Tjr tanggal 27 November 2008,keduanya Samasama dipersidangan tidak menggunakan Bukti Surat KeputusanDirjen PHKA tanggal 15 Februari 2008 Nomor SK 16/IV/SET3/2008 tentangPerubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 Nomor122/Kpts/DJV/1999.

Telahterbukti bahwa baik Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat pada perkara a@ quo maupun Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat pada perkara a quo, telah menerima SuratKeputusan Dirjen PHKA tanggal 15 Februari 2008 Nomor SK 16/IV/SET3/2008tentang Perubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 Nomor122/Kpts/DJV/1999, yang amarnya:MEMUTUSKANMenetapkan: Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam Tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan

kesejahteraan staf dan karyawan, etika dan kesejahteraan satwa, sertaperan dan fungsi lembaga konservasi, maka Kebun Binatang Surabaya (KBS) akan diambilalih untuk dikelola sementara oleh Departemen Kehutanan, Pemerintah Kota Surabaya danPKBSI (in casu PENGGUGAT) hingga ditetapkannya pengelolaan yang sah berdasarkanKeputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa namun dikarenakan masih terus terjadi konflik internal di Kebun Binatang Surabaya(KBS), pada akhir Februari 2010, Dirjen PHKA

, membentuk Tim Manajemen Sementarauntuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan mengikutsertakan PKBSI (in casuPENGGUGAT) sebagai organisasi perkebunbinatangan seIndonesia untuk membantumengelola bersama Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagaimana Surat Perintah Tugas dariDirjen PHKA No.

S 40/KKH3/2010, denganlampiran Berita Acara Penyelesaian asalah Pengelaan Kebun Binatang Surabaya (KB) , buktiP1;Surat Perintah Tugas dari Dirjen PHKA No.

PT.27/VKKH/2010 tanggal 22 Februari 2010kepada Tim Manajemen Sementara KBS yang terdiri dari Wakil Ditjen PHKA, Balai BesarKSDA Jawa Timur, Pemkot Surabaya (in casu Penggugat, bukti P2 ;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.471/MenhutIV/2010 tanggal 19Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Dirjen PHKA No. 13/KPTS/DJIV/2002 tanggal30 Juli 2002 tentang pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga KonservasiEksitu Satwa Liar, bukti P3 ;Fotocopy Surat Keputusan Meneteri Kehutanan

Tahun 2011,bukti P32 ;Buku Informasi Lembaga Konservasi (Jilid I) yang dilekuarkan oleh Direktorat KonservasiKeanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan.

S 00 12 31,8 E 10143 46,8Dengan titik Koordinant Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luaskawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4( empat) Hectar, ddan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan olehDirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwaarea yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALITberada pada Zona Rimba yang termasuk dalam Zona Lain TamanNasiaoanal Tesso Nilo.

S 00 12 31,8 E 10143 46,8Dengan titik Koordinant Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luaskawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4( empat) Hectar, ddan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan olehDirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwaarea yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALITberada pada Zona Rimba yang termasuk dalam Zona Lain TamanNasiaoanal Tesso Nilo.Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang berdampakpada ekologi, ekonomi

S 00 12 31,8 E 10143 46,8Dengan titik Koordinant Dimaksud dapat Diketahui bahwa Luaskawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakar lebih kurang 4( empat) Hectar, ddan sesuai dengan area Zonasi yang ditetapkan olehDirjen PHKA Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwaarea yang dibakar dan dikuasai oleh terdakwa ADI SIMANUNGKALITberada pada Zona Rimba yang termasuk dalam Zona Lain TamanNasiaoanal Tesso Nilo.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal108 Jo Pasal 56

sebagai berikut : $ 00 12 36,6 E 10143 40,6 00 12 31,8 E 10143 41,5 $ 00 12 46,2 E 10143 37,9 $ 00 12 31,8 E 10143 46,8Bahwa, Sesuai dengan titik koordinat dimaksud dapat diketahuibahwa lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksudberada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dapat DiketahuiHalaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Plwbahwa Luas kawasan Taman Nasional yang dalam kondisi terbakarlebih kurang 4 ( empat) Hectar, dan sesuai dengan area Zonasi yangditetapbkan oleh Dirjen PHKA

Dirjen PHKA tanggal 14 Mel 2002nomor 180/103/HK/2002 tentang permohonan pencabutan Surat KeputusanDirjen PHKA / PKA sesuai foto kopi BUKTI P , dan selanjutnya Tergugat IVmenerbitkan SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nornor 85/SBW/2002tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOAKULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepadaSdr HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jualbeli) (BUKTI P), serta untuk SK atas nama Sdr AD NADHAR NORBECK

Sekretarls Negara tanggal 01 Mei 2005 nomor 31/P.5.GSBW I V / 2005, perihal Mohon Perlindungan Hukum foto kopiterlampir BUKTI P .Telah pula mendapat tanggapan dengan arahan BapakPresiden RI yang disampaikan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RIkepada Menteri Kehutanan RI tertanggal 1 September 2005 Nomor B582/M.SESNEG/9/2005, Perihal Pencabutan Keputusan Dirjen PHPA/PKAtentang Pemberian ijin Pengelolaan Sarang burung wallet di KabupatenBerau sesuai foto kopi BUKTI P.Surat Kapolda Kaltim kepada DIRJEN PHKA

/2006/Dit Reskrlm tanggal 22 Desember 2006 tentang dugaan peristiwatindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan pengurus PT Watet UndungLestari BUKTI P , adalah tindak lanjut pengaduan Turut Tergugat bersamaPenggugat yang melaporkan ke Polda Kaltim tentarig pemalsuan Surat padaproses terbitnya SK Dirjen PKA tertanggal 31 Januari 1999 nomor 122/Kpts/DJV/1999 vide BUKTI P.Turut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tanggal 15 Februari 2008 nomor SK16/IV/SET3/2008 tentang Perubahan Keputusan Dirjen PHKA

MakMin pulang ke rumahny2aj 22222 n nnn nnn ne nnn nnn nn nnn n nnnBahwa berdasarkan keterangan ahli ANNISA RAYUNI LUBIS, A.md dariKantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang menerangkan sesuaidengan surat Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam Nomor :$.373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tengan Penertiban PenangkapanGajah Liar, Dirjen PHKA menginsturksikan agar penangkapan gajah liar hanyadapat dilakukan atas persetujuan dari Direktur Jendral PHKA (Perlindungan Hutandan

Dokter Hewan dan apabila memungkinkanmendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi AlamSedangkan keputusan untuk translokasi Gajah diambil olehKetua Tim Koordinasi SATGAS Konflik antara manusia dan Gajah, dimanaKetua Tim Koordinasi SATGAS Adalah Gubernur/Wakil Gubernur/SekretarisDaerah, dan berdasarakan surat dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam nomor: S.373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008tentang Penertiban Penangkapan Gajah Liar, Dirjen PHKA

menginstruksikan15agar penangkapan gajah liar hanya dapat dilakukan atas persetuan dariDirektur Jenderal PHKA ( Perlindungan Hutan Dan jonservasi Alam ) JakartaBahwa Penangkapan dan pembunuhan (euthanasia) satwa yang dilindungioleh petugas yang berwenang diatur dalam Peraturan Menteri KehutananNomor: P. 48/Menhutll/2008 tentang Pedoman Penanggulan Konflik AntaraManusia dan Satwa Liat;0 no ono nnn n nnn o nn nn nnn nnnnesMenimbang, bahwa telah pula diperlinatkan Barang Bukti berupa:1 (satu) buah

saksiMuhammad Isromi mendatangi sumber suara dan menemukan terdakwasedang mengolah kayu alam dengan menggunakan satu unit mesin chainsaw.Terdakwa mengolah kayu jenis kruing minyak dengan ukuran diameter 50 cmdan panjang sekitar 15 meter yang kemudian diolah menjadi pecahan brotiukuran 5 cm x 7cm x 4 meter;Bahwa lokasi pengolahan kayu alam yang dilakukan oleh terdakwaberada pada titik koordinat 101 52 38.532 Bujur Timur dan 0 16 39.694Lintang Selatan dan sesuai dengan area zonasi yang tetapkan oleh Ditjen PHKA

Dan terdakwa juga bertempat tinggal di DusunKuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga sekitar 3 km dari lokasi terdakwamelakukan pengolahan kayu dan diamankan oleh petugas kepolisian;Bahwa lokasi pengolahan kayu alam yang dilakukan oleh terdakwaberada pada titik koordinat 101 52 38.532 Bujur Timur dan 0 16 39.694Lintang Selatan dan sesuai dengan area zonasi yang tetapkan oleh Ditjen PHKA(Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan bahwa areal tempat terdakwa mengolah

puluh) centimeter dan panjanglebih kurang 15 (lima belas) meter dengan menggunakan alat berupa 1(Satu) unit mesin chainsaw menjadi potongan/kepingan kayu broti denganukuran 5 (lima) centimeter x 7 (tujuh) centimeter x 4 (empat) meter didalam kawasan sekitar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo tersebut; Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut beradapada titik koordinat 10152 38.532 Bujur Timur dan 0 16 39.694Lintang Selatan yang berdasarkan area zonasi yang telah ditetapkan olehDitjen PHKA

lima puluh)centimeter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter denganmenggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw menjadipotongan/kepingan kayu broti dengan ukuran 5 (lima) centimeter x 7(tujuh) centimeter x 4 (empat) meter di dalam kawasan sekitar wilayahTaman Nasional Tesso Nilo tersebut;Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu tersebut beradapada titik koordinat 10152 38.532 Bujur Timur dan 0 16 39.694Lintang Selatan yang berdasarkan area zonasi yang telah ditetapkan olehDitjen PHKA

yaitusebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan selebihnyaberada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka PengelolaanKawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai dengan karakter dari kondisialamnya, dan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Konservasi danDirektur Jenderal PHKA

: SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;14) Keputusan Dirjen PHKA No.: SK.21/IVSET/2012 tanggal 24 Februari2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo;15) Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan KawasanKonservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL) Ditjen PHKA No.

(Vide bukti T6)13)Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo. (Vide bukti T10);14)Keputusan Dirjen PHKA No. : SK.21/NSET/2012 tanggal 24 Februari2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo.

(Vide bukti T11);15)Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan KawasanKonservasi dan Hutan Lindung (PJLKKHL) Ditjen PHKA No::SK.34/PUJLKKHL3/2012 Pengesahan Disain Tapak PengelolaanPariwisata Alam Taman Nasional Komodo di Kabupaten ManggaraiNusa Tenggara Timur. (Vide bukti T12);Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa tanah objeksengketa merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi dengannama Taman Nasional Komodo;.

Keputusan Dirjen PHKA : SK.No. 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Mei 2001tentang Zonasi Taman Nasional Komodo;. Keputusan Dirjen PHKA No. : SK.21/NSET/2012 tanggal 24 Februari2012 tentang Review Zonasi Taman Nasional Komodo;.

Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan KawasanKonservasi dan MHutan Lindung (PJLKKHL) Ditjen PHKA No.SK.34/PJLKKHL3/2012 Pengesahan Disain Tapak PengelolaanHalaman33 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPGPariwisata Alam Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai NusaTenggara Timur;Kerena itu jelas bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan hutandengan fungsi konsevasi;2.

Nomor 153 K/Pdt/20153 (tiga) kali yakni tanggal 4 Februari 2013, 21 Juni 2013 dan 21 November2013 dan sebelum permohonan ijin cerai penggugat (Pemohon Kasasi)diteruskan ke sekretaris Direktorat Jenderal PHKA di Jakarta, pimpinantempat penggugat bekerja telah melakukan pemanggilan kepada Penggugatdan Tergugat pada tanggal 27 November 2013 dan 6 Januari 2014 untukdilakukan mediasi perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidaktercapai kata sepakat karena tergugat sama sekalli tidak ada Itikad

Selain itu Penggugat juga melampirkan SuratPemberitahuan/Keterangan dari Kantor Balai Besar KSDA NTT (tempatPenggugat bekerja) yakni Surat Nomor S.24/BBKSDA16.1/RHS/2014tentang pemberitahuan/keterangan bahwa Surat Permohonan jin PerceraianPenggugat sudah mendapat persetujuan Tingkat Bawah untuk diteruskan/direkomendasikan ke Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA untuk diproseslebih lanjut (Copy terlampir) untuk menjadi pertimbangan.3.

Nurdin, setelah gading gajah berhasil diambil kemudian di bawa olehterdakwa pulang ke rumahnya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli ANNISA RAYUNI LUBIS, A.md dariKantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang menerangkan sesuaidengan Surat Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: .373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentang Penertiban PenangkapanGajah Liar, Dirjen PHKA menginstruksikan agar penangkapan gajah liar hanyadapat dilakukan atas persetujuan dari Direktur Jendral

PHKA (PerlindunganHutan dan Konservasi Alam) Jakarta dan berdasarkan PermenhutNo.P.48/Menhut11/2008 tentang Pedoman Penanggulangan konflik adalahsatgas penanggulangan konflik berdasarkan rekomendasi dokter hewan danapabila memungkinkan mendapat persetujuan dari Direktur JendralPerlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Dokter Hewan dan apabila memungkinkanmendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi Alam sedangkan keputusan untuk translokasi Gajah diambil olehKetua Tim Koordinasi SATGAS Konflik antara manusia dan Gajah, dimana KetuaTim Kordinasi SATGAS adalah Gubernur / Wakil Gubernur / SekretarisDaerah, dan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi Alam Nomor: S.373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tentangPenertiban Penangkapan Gajah Liar, Dirjen PHKA

menginstruksikan agarpenangkapan gajah liar hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari DirekturJenderal PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam), Jakarta, dengandemikian unsur ini telah terpenuhi.Dengan demikian unsur melakukan pelanggaran, menangkap, melukai,membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan menurut hokum.Ad. 4 Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan

tersebut diatas petakawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titiktitik koordinatyang diambil selurunhnya berada di kawasan hutan Taman NasionalTesso Nilo.3) Berdasarkan ploting titiktitik koordinat tersebut diatas PetaAdministrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atauposisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa LubukKembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan PropinsiRiau.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam (Dirjen PHKA

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) Nomor : SK.154/IVSET/2015 tanggal 1Juni 2015 tentang Penetapan Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo KabupatenPelalawan dan Indragiri Hulu Propinsi Riau bahwa lahan yang digunakanoleh Terdakwa melakukan kegiatan Perkebunan termasuk dalam Zona Inti ; Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari kementerian atau pemerintah yangberwenang untuk melakukan kegiatan perkebuanan di kawasan hutanTaman Nasional Tesso

tersebut diatas petakawasan hutan Propinsi Riau terindikasi bahwa titiktitik koordinatyang diambil seluruhnya berada di kawasan hutan Taman NasionalTesso Nilo.Berdasarkan ploting titiktitik koordinat tersebut diatas PetaAdministrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan maka letak atauposisi titik koordinat keseluruhannya berada di Desa LubukKembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan PropinsiRiau.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutandan Konservasi Alam (Dirjen PHKA

Sesuai dengan surat keputusan DirekturKonservasi dan Direktur Jenderal PHKA Pengelolaan Zonasi diKawasan Taman Nsional terbagi menjadi 5 Zonasi dengan luasanmasingmasing :Zona Inti = 11.012,36 Ha.Zona Rimba = 22.605,48Ha.Zona Pemanfaatan = 2.607,95HaZona Rehabilitasi = 44.549,73 Ha5.

Sesuai dengan area zonasi yang ditetapkanoleh Dirjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIbahwa area yang diduduki dan dikuasai oleh saudara SURATNOberada pada ZONA INTI.Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.SusLH/2017/PN.PlwBahwa Sebelumnya saudara SURATNO tidak pernah memintaiin atau memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Tesso Nilountuk menduduki Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dimaksud.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa siapapun tidakdibenarkan / tidak diijinkan

Kebun Binatang Surabaya mempunyai luas 15 Ha, dan secara legalformal diakui sebagai lembaga konservasi exsitu pada tahun 2002Halaman 26 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTmelalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 13/Kpts/DJIV/2002,tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabayasebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar.

Kedua pertemuanfasilitasi tidak membuahkan islah/perdamaian kedua belah pihak;Terhitung mulai tanggal 22 Februari 2010, sesuai dengan SuratDirjen PHKA Nomor: S.94/IVKKH/2010, tanggal 19 Februari 2010dan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.27/NMKKH/2010, tanggal 22Februari 2010 maka Pengelolaan Kebun Binatang Surabayadilaksanakan oleh Tim Manajemen KBS Sementara yang terdiri dariwakilwakil Ditjen PHKA, Balai Besar KSDA Jawa Timur, PemerintahKotamadya Surabaya dan PKBSI;Pada tanggal 18 Mei 2010 di Kota

Keanggotaan terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan,Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, danPKBSI;Direktur Jenderal PHKA dan Tim Pengelola Sementara KBSmelakukan audiensi dengan Walikota Surabaya pada bulan April2011 untuk mendiskusikan kelanjutan pengelolaan KBS yang lebihbaik. Dalam pertemuan tersebut, Walikota menyampaikankeinginannya untuk mengelola KBS. Sebagai tindak lanjut daripertemuan tersebut, Direktur Jenderal PHKA menyampaikan suratkepada Walikota Surabaya No.

BasukiReksowibowo, SH, MS; Pembina Yayasan terdiri dari unsurunsur PemerintahKota Surabaya, Ditijen PHKA, PKBSI, Stany Soebakir, danProf. Dr. Basuki Reksowibowo, SH, MS; Pengurus Yayasan terdiri dari unsurunsur Stany Soebakirdan Prof. Dr.

Bukti T12 : Proposal Pengajuan ljin Lembaga Konservasi (SesuaiPeraturan Dirjen PHKA Nomor : SK 78/IV/Sept3/2008.Diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Februari 2013.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKT13.

putih ; 1 (satu) mesin merk Jiangdong 24 PK , 1 (satu) buah sampan tonda ; 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang telah dipotong ; 8 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter warna hitam ; 1 (satu) buah engkol/selinger ;Bahwa perairan Loh Ginggo termasuk dalam zona bahari kawasan Taman NasionalKomodo sehingga tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pengambilan hasil laut dalambentuk apapun dengan menggunakan jenis alat iangkap apapun kecuali untuk tujuanpenelitian dan pendidikan sesuat SK DIRJEN PHKA

No : 65/Kpts/DJV/2001 tanggal30 Mei tahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo ,Bahwa perairan Loh Ginggo merupakan wilayah Taman Nasional Komodo dan dilarangmelakukan kegiatan pengambilan hasil laut di lokasi tersebut yang berpedoman padaUndangundang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam HayatiDan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA Nomor : 65/Kpts/DJV/2001 tanggal 30 Meitahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo ;Bahwa Terdakwa beserta rekanrekannya tidak memiliki ijin

laut dalambentuk apapun dengan menggunakan jenis alat tangkap apapun kecuali kegiatanpenelitian dan pendidikan sesuai SK DIRJEN PHKA No : 65/Kpts/DJV/2001 tanggal30 Mei tahun 2001 tentang Zonasi Taman Nasional Komodo ,Bahwa wilayah perairan Loh Ginggo masuk dalam wilayah Taman Nasional Komododan dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil laut dilokasi tersebut dan Saksiberpedoman pada Undangundang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA

Keesokan harinya pukul05.00 WITA kami bergerak menuju Pulau Rinca Utara, tiba di Loh Ginggo kami melihat1 (satu) buah motor boat sambil menarik 1 (satu) buah sampan tonda, keluar dari telukLoh Ginggo ; Bahwa wilayah perairan Loh Ginggo masuk dalam wilayah Taman Nasional Komododan dilarang melakukan kegiatan pengambilan hasil iaut dilokasi tersebut dimana Saksiberpedoman pada Undangundang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan SK Dirjen PHKA Nomor : 65/Kpts