perkara perdatapada tingkat pertarna, telah menjatuhIcan putusan perkara perceraian yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebutsebagai " Pemohon ";MELA WANTERMOHON, urnur 30 taliun, agama Islam, pekerjaan SVrasta, tempat kediamandi Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "Termohon "; Pengadilan Agana tersebtit; Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara; Setelali Mende Tiga/: ketetarigaii pilitik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti suratberupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok,Jakarta Utara Nomor : Tanggal 21 Januari 2002, (Bukti P.1); Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI atas nama Penggugat, yang dikeluarkanoleh Kota Jakarta Utara, (Bukti P.2);Hal 3 dari 10 hal Pts.707/Pdt.G/2011/PAJU Surat Keterangan Melakukan Perceraian Nomor : Tanggal 28 Juni 2011 yangdikeluarkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Pilitik

HAMSIR, BE;

.> 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 59/ PL.01.11kpt/O3/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik PesertaPemilihnan Umum Anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabuapten/Kotatahun 2019.> 18 (delapan belas) lembar Salinan Keputusan KPU Kota Palu Nomor:57/PL.01.4Kpt/7271/KPUKot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon TetapAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umumtahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon Anggota DPRD Kota Palu Dapil 2Kec.

Hamsir, BE;4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.11kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta PemilinanUmum Anggota DPR.

Hamsir, BE; 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018; 3 (tiga) lIembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.11kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik Peserta PemilihanUmum Anggota DPR.

HAMSIR, BE; 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1Kpt/O3/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang PenetapanPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018; 3 (tiga) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.11kpt/O3/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik PesertaPemilihnan Umum Anggota DPR.

partai, sebelummengajukannya ke lembaga/badan peradilan.Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yangdijelaskan didalam point kedua Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun2003.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik

SuratKeputusan DPP PDI PERJUANGAN No. 346/KPTS/DPP/IX/2013, tertanggal 2September 2013, Tentang Pemecatan Susilo, Spt., dari keanggotaan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik

Bpk.HAMSIR, BE; 4 (empat) lembar salinan Keputusan KPU RI Nomor : 309/PL.01.1Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KomisiPemilihnan Umum Nomor : 58/PL.01.1Kpt/O3/KPU/II/2018 tentangPenetapan Partai Politik Peserta Pemilihnan Umum Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018; 3 (tiga) lemba salinan Keputusan KPU RI Nomor : 59/PL.01.11kpt/O3/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Pilitik PesertaHalaman dari 15 Putusan No. 71/Pid.Sus

Isaansori dan Yon Sobri, S.S, tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasandari dewan pimpinan cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi RawasMenerbitkan Surat keputusan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakimtidak mengetahui dengan jelas apayang menjadi dasar dewan pimpinan cabang partai bintang reformasi kabupatenuntuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian antar waktu tersebut, dan jugagugatan Penggugat ini telah memasuki ranah partai pilitik sehingga berdasarkanPasal

UUNo. 2 tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Pilitik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.11. Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor. 2 Tahun 2008 jo.

UU No.2 Tahun2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan Mahkamah Partai Pilitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik;Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai PolitikGolkar menyatakan bahwa :*Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur

Jawaban = Tergugat terhadap plosita gugatan ParaPenggugat nomor 17 dan 18 dapat djawab sebagaiberikut : re eer eee eee eeeBahwa dalil para penggugat ini terlalu) memutarbalikkanfakta kartena faktanya partai' pilitik pengusung parapenggugat sebagai bakal calon kepada daerah dan wakilkepala daerah adalah apa yang tertuang dalam suratpencalonan yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, PartaiNasional Benteng kerakyatan Indonesia,Partai peduliRakyat Nasional,Parati Persatuan Daerah, Partai PemudaIndonesia

Anggota partai pilitik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART sertaberpartisipasi dalam kegiatan partai politik.d. Tidak jelasnya objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa "perselisihan partai politik"yang didalilkan Penggugat a quo yang bukan anggota PBR sangat mengadaadabertentangan dengan Pasal 32 dan 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011,tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008, tentang PartaiPolitik.

Krisnadwipayana, peserta Ol orang, realisasi anggaranSCDESAL......cccccccccccccccseesessececccscesseseeesesees Rp.12.450.000,00 ;Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2012 di Hotel Jayakarta Jakarta, Penyelenggara :Lembaga Media Informasi, peserta = 02. orang, realisasi anggaranSQDESAL......ccccccccccccccsssssssceccccccsssssesscscceccessuseesseececess Rp.25.074.000,00 ;ANGGOTA (11 Kegiatan):Tanggal 24 s/d 26 Februari 2012 di Hotel Golden Boutique Jakarta, Penyelenggara :Lembaga Jurnal Ilmu Pilitik dan Pemerintahan

AGUS MISNANTO, M.Si serta Kabag Risalah dan Persidangandengan perincian sebagai berikut :i Tanggal 24 s/d 26 Februari 2012 di Hotel Golden BoutiqueJakarta, Penyelenggara : Lembaga Jurnal Ilmu Pilitik danPemerintahan (JIP) , sesuai Disposisi pimpinan DPRD dan Drs.AGUS MISNANTO, M.Si selaku Sekwan tanggal 21 Februari2012, sesuai undangan dari JIP Nomor : 030/JIP/I/12 tanggal 13Februari 2012 ;ilill1VvivilTanggal 07 s/d 10 Mei 2012 di Hotel Twin Plaza Jakarta,Penyelenggara : DPP Partai Kebangkitan Bangsa

AGUS MISNANTO, M.Si serta Kabag Risalah dan Persidangandengan perincian sebagai berikut :e Tanggal 24 s/d 26 Februari 2012 di Hotel Golden BoutiqueJakarta, Penyelenggara : Lembaga Jurnal Ilmu Pilitik danPemerintahan (JIP) , sesuai Disposisi pimpinan DPRD dan Drs.AGUS MISNANTO, M.Si selaku Sekwan tanggal 21 Februari2012, sesuai undangan dari JIP Nomor : 030/JIP/II/12 tanggal 13Februari 2012 ; 222 n nnn nnn Tanggal 07 s/d 10 Mei 2012 di Hotel Twin Plaza Jakarta,Penyelenggara : DPP Partai Kebangkitan

Pemkab ;e Bahwa untuk kegiatan Bimbingan Tehnis di tahun 2012 harus adasurat rekomendasi dari Badan Diklat Kemendagri ;e Dari SPJ kegiatan saksi tahu untuk seluruh Bimbingan Tehnis adasurat rekomendasinya kecuali untuk kegiatan Bimbingan Tehnistanggal 24 s/d 26 Februari 2012 karena masih menggunakan LSMdan bukan Perguruan Tinggi jadi tidak ada surat rekomendasinyadengan perincian sebagai berikut :Tanggal 24 s/d 26 Februari 2012 di Hotel Golden Boutique Jakarta,Penyelenggara : Lembaga Jurnal IImu Pilitik

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara.Apabila dihubungkan dengan sengketa a quo Tergugat tidak menerbitkan Keputusantentang uang tunggu dan Pensiun yang ditangguhkan sebagai PNS dan kemudianmencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/398/BKDPS/2004tanggal 14 Januari 2004 tentang Pemberian izin dan pemberhentian dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang Menjadi anggota Partai Pilitik

Calon Tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagaiCalon, dan dengan belum selesainya proses penegakan hukum atas dugaanpraktek Money Politik tersebut maka menjadi jelas bahwa sengketa Pidana MoneyPolitik dalam Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Pekarungan belumlah dapatdiselesaikan secara tuntas, oleh karenanya pula maka hasil PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Pekarungan menjadi masih Cacat Hukum.Bahwa, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekarungan yang cacat hukumkarena ternoda dengan praktek Money Pilitik

Penggugat dan Sultan Deli sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja yangdiangkat berdasarkan Kontrak Pilitik tanggal 16 Juni 1938, adalah dua subjekhukum yang berbeda. Yang pertama adalah Sultan Deli sebagai Kepala Adatdari Persekutuan Masyarakat Adat Deli dan yang kedua adalah Sultan Delisebagai Kepala Pemerintahan Swapraja Kesultanan Deli. Sultan Deli sebagaiKepala Adat tidak sama dengan Sultan Deli sebagai Kepala PemerintahanSwapraja.

., di bawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena kenal samasama dalam partai PKP Indonesia;Bahwa tugas saksi dalam partai adalah memberipembekalan bagi Calon Anggota Legestatif yangdicvalonkan oleh PKP Indonesia;Bahwa materi pembekalan antara lain adalah anggotadilarang melakukan money pilitik;Bahwa Saksi juga kenal dengan EKA JULITA yang pernahmendatangani rumah Saksi untuk meminta suara sebelumperolehan suara disahkan oleh KPU

Bahwa didalampersyaratan pencalonan yang diusung oleh Partai Pilitik atauGabungan Partai Politik harus menandatangani Formulir ModelB, B1, B2. KWK.KPU PARPOL, yang mana bagian dari syaratsyarat yang harus' dipenuhi oleh Pasangan Calon adalahFormulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL harus ditandaHal. 25 dari 88 Hal.

Anggota partai pilitik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ARTserta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.d. Tidak jelasnya Objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa"PERSELISIHAN PARTAI POLITIK" yang didalilkan PENGGUGAT A QUOyang bukan anggota PBR sangat mengadaada bertentangandengan Pasal 32 dan 33 UU No 2 Tahun 2011, tentang Perubahanatas UU No 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik.

telah diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yangmenyatakan pula: 20 nne nnn nnn nnn nnn cnn nn nn ne nnn none nennnnePasal 194: 2222029 n nono nnn nn nn nn nnn nnn nnn nn nn ncn nn nonce(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 193 pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c,huruf e, huruf h, huruf i diusulkan oleh pimpinan partai pilitik

Ridho Yahya, MM dan AndriyansyahFikri, SH yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Tidak mempedomani dan/atautelah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat(1) Peraturan Pemerintah RI No. 6Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena FormulirSurat Pencalonan(Model BKWK.KPU PARTAI PILITIK), Formulir SuratPernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yangBergabung untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan WakilKepala

Adapun apabila ada yang merasakeberatan atas terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPRD II KotaSukabumi itu harus dilaporkan melalui Kepolisian Republik Indonesiakarena tentang pemalsuan dokumen setelah adanya keputusan dariPengadilan Negeri tentang tindak Pidana yang dilakukan dalamproses pencalonan Legislatif bilamana terbukti dalam pemalsuandokumen, money pilitik ataupun melanggar tindak pidana pemilulainnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, tetap, dan(in kracht) Penggugat baru bisa