Ditemukan 2944 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-03-2012 — Putus : 30-04-2009 — Upload : 29-03-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 1/Pid.S/2009 Tanggal 30 April 2009 — Mu'jizad, S.Pd.I
83 — 10
83 — 10
Putus : 21-03-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 22/PID.SUS/2017/PT KALBAR Tanggal 21 Maret 2017 — ANDY VICTORIO alias ANDY anak BONG DJIN SUNG
103 — 31
103 — 31
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 6 Maret 2018 — 1. H. RUSTANDIE, SH., 2. DIKDIK SUKARDI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PURWAKARTA;
115 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 167 K/TUN/Pilkada/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. H. RUSTANDIE, S.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT 032 RW 009,Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao,Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Anggota DPRDProvinsi Jawa Barat;2.
Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaPerkara Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Februari2018;Mengadili sendiri:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakartatentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiPurwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2BA/3214/KPUKab/I/2018yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;3.
Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan Heni HendrartaWidya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.tid.Dr.
Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018
Register : 15-08-2013 — Putus : 30-08-2013 — Upload : 04-10-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG Tanggal 30 Agustus 2013 — H. ABDUL SYUKUR
melawan
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
dan
1. H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes.
2. Drs. H. SACHRUDIN
3. Ir. H. AHMAD MARJU KODRI
4. Drs. GATOT SUPRIJANTO
121 — 35
121 — 35
: 445/KPUKota015.436421/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perihalRapat Koordinasi Instansi Terkait tentang PelaksanaanKampanye Pemilukada Kota Tangerang; (fotokopi sesuaidengan asii); Bukti P Putusan No 83/DKPPPKEII/2013, Putusan No 84/DKPPPKEII/2013 tanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi dari fotokopi); Bukti P : Surat dari Faridal Arkam kepada Ketua dan Anggota DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 5 Juli2013 tentang Evaluasi Proses Persidangan dan PenundaanKeputusan Terkait Perkara Pilkada
Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom.kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tanpatanggal bulan Agustus 2013 perihal Keberatan Atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) TerkaitPilkada Kota Tangerang 2013; (diterima Mulyadi) (fotokopidari fotokopi); 222 nn ene monn nn nnn ncn Bukti P Surat dari Irfan Rifai, S.H. kepada Ketua dan Anggota KPUProvinsi Banten tanggal 11 Agustus 2013 perihal KeberatanAtas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Terkait Pilkada Kota
Putus : 29-10-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — DHENI TJAN, S.H., M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
570 K/TUN/PILKADA/2015
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015A.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015dan/atau KPU Kabupaten/kKota.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/201517.18.19.20.21.Kabupaten/Kota; atau b.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015kekuasaan kehakiman cq PTTUN.
Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015
Register : 07-01-2016 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 20 Januari 2016 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN VS JR. SARAGIH;
135 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016B.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016yang baik dan hal ini tentu saja bertentangan dengan maksud dan tujuanpenyelenggaraan pilkada yang transparan, terbuka, dan demokratis;24.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/2016Dalam Eksepsi:A.
Perkara Nomor 16/G/PILKADA/2015/PT.TUNMDNdan kemudian mengajukan perbaikan tanggal 14 Desember 2015;Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/20162.
Putusan Nomor 09 K/TUN/PILKADA/201629.30.31.32.33.dan/atau pendapat agar Tergugat mengikutsertakan PasanganPenggugat dalam Pilkada serentak ...
Register : 16-02-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 3 Maret 2016 — 1. H.M. IQBAL YUDIANNOOR, SE., 2. H. SAHIDUDIN, S.Ag., MAP VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU;
107 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik; dan/ataub.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/201613.14.1D:16.17.Bahwa perbuatan Tergugat yang membuka kembali tahapanpendaftaran calon bupati dan wakil Bupati walaupun sudah ada 5 (lima)pasangan calon yang sudah terdaftar, dengan cara membukapendaftaran secara khusus kepada Pasangan Calon H.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016mengindahkan terjadinya proses hukum yang saat ini terjadi di PT.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Putusan Nomor 61 K/TUN/PILKADA/2016
Putus : 28-07-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2009 Tanggal 28 Juli 2010 — AHMAD, SK vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
46 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli Tanggal 4 Juni 2018 — I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO
106 — 180
106 — 180
, terlebih lagi waktu terjadi foto itu pilkada di Tanah Lautmasih bergulir dan sedang di masa kampanye.
Dalam konteks unsurkesengajaan di dalam Pasal 188 UndangUndang Pilkada ini, "dengansengaja" merupakan bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud,sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yangtimbul.
ADRIANSYAH sebagaiayah kandung dari pasangan calon bupati nomor 2 yaitu BAMBANGALAMSYAH;Bahwa, Terdakwa mengetahui Jabatan Bambang Alamsyah yaitu bupatinonaktif periode 20132018;Bahwa, BAMBANG ALAMSYAH nonaktif dari jabatannya karena cutiuntuk mengikuti pilkada di Kabupaten Tanah laut;Bahwa, ada sosialisasi dari panwaslu / pjs bupati / sekda kepada ASNuntuk netral;Bahwa, Netralitas ASN untuk keterlibatan dalam pilkada baik secaralangsung/tidak langsung, yaitu mengikuti kampanye, membantu logistikkepada
ADRIANSYAH merupakan ayah kandung dari salah satu pasangan calonpeserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, Para Terdakwa jugasepenuhnya mengetahui bahwa pada saat itu di Kabupaten Tanah Laut sedangberlangsung tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, selanjutnya dilokasikejadian, selain istri dari He ADRIANSYAH, dihadiri pula oleh istri dari salah satupasangan calon Bupati peserta Pilkada Kabupaten Tanah Laut tahun 2018tersebut, yakni istri dari H.
ADRIANSYAH yang merupakan ayah dari salah satu pasangan calonBupati pada Pilkada Kabupaten Tanah Laut yakni H. BAMBANG ALAMSYAH,secara sukarela tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, kemudianberfoto bersama Saksi H.
Register : 14-11-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 28 Januari 2013 — 1.Iklil Ilyas Leube,2.Muslim Ibrahim,DKK;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
72 — 22
72 — 22
Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang PetunjukTeknis Mengenai Sengketa Pemilihnaan Umum Kepala Daerah( Pilkada ) ; 10.Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2010 tersebut, disebutkan bahwa : Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dandigabung terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 ( selanjutnya disebut Undang
Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisitmenyebutkan hasil pemilihaan umum, hal mana menunjukkanbahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihanumum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yangdilanjutkan dengan penghitungan suara ; Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jeniskelompok keputusan, yaitu kKeputusan keputusan yang berkaitandengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lainpihak keputusan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihanumum.
Putus : 09-12-2013 — Upload : 14-09-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 348/Pid/2013/PT.Smg Tanggal 9 Desember 2013 — BENY SETIYONO, SH. Bin SUYONO
56 — 13
56 — 13
Putus : 25-06-2009 — Upload : 17-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Juni 2009 — K. H. KAFIDUDDIN MIFTACH, Drs. UMAR SHODIQ, dkk. ; PIETER WONA, EDDY CHARDJO, SH.,MM., dkk.
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-04-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 30 April 2018 — I. dr. RIZALUL UMAR, Sp.B.,MARS., II. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si VS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BONE;
95 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 K/TUN/PILKADA/2018
PUTUSANNomor 279 K/TUN/Pilkada/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. dr. RIZALUL UMAR, Sp.B., MARS, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai LimbotoWatampone, Kelurahan TA, Kecamatan Tanete Riattang,Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pekerjaan Dokter;2. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanDr.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor15/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 27 Maret 2018;4. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi/Ketua Komisioner KPUDKabupaten Bone untuk mencabut objek sengketa yaitu Keputusan KPUDNomor 34/PL.03.2Kpt/7308/KPU/II/2018 tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati danWakil Bupati Bone Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;5.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. dr. RIZALULUMAR, Sp.B., MARS, 2. Dr. ANDI MAPPAMADENG DEWANG, M.Si.;2.
Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018Panitera Pengganti,tid.Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/Pilkada/2018
Register : 12-04-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018 Tanggal 2 Mei 2018 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR VS 1. NICHODEMUS RONSUBRE., 2. IR. AKMAL BACHRI HI KALABE;
129 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 K/TUN/PILKADA/2018
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/20185.
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret2018;MENGADILI SENDIRI1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat TidakBerdasarkan Hukum;3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Keputusaan KPU Kabupaten BiakNumfor Nomor 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPUKab/II/2018 tentangHalaman 3 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak NumforTahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;4.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapanPasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan CalonTerpilih;(3) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petahana yangbersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa dr.
Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018
Register : 22-10-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/PLW/2010/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2010 — Marulitua Hutapea,SE;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Gubernur Sumatera Utara
90 — 26
90 — 26
Register : 07-03-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — 1. dr. WIDYA KANDI SUSANTI, MM., 2. MOHAMAD HILMI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH;
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 K/TUN/PILKADA/2016
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016Menengah, sebagaimana persyaratan yang telah dipenuhi olehPenggugat;.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016q.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016 j.
Putusan Nomor 100 K/TUN/PILKADA/2016
Putus : 25-06-2009 — Upload : 17-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Juni 2009 — MUHAMMAD JABIR, MUHAMMAD HADI SULTHON, dkk. ; ALI MAS'ADI, SH.,
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. ISAIAS DOUW, S.Sos., 2. AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NABIRE;
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
594 K/TUN/PILKADA/2015
Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015Kabupaten/Kota. Selanjutnya sesuai Pasal 94 Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak yang bersengketaadalah pasangan calon dengan KPU.
Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten NabireTahun 2015;5d.
Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/201515.Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Nabire, tanggal 22 September2015 (vide bukti P.13);14b.
Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/201515c.
Putusan Nomor 594 K/TUN/PILKADA/2015
Register : 11-03-2008 — Putus : 07-05-2008 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/PLW/2008/PTUN-JKT Tanggal 7 Mei 2008 — 1. H. A. Chalik Effendie, S.E.,2. Drs. H. Aripin Daud, S.H., M.H;Menteri Dalam Negeri RI
97 — 30
97 — 30
menurutundang undangi tentang Peradilan Tata Usaha Negarameskipun memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tersebut didasarkan pada ratiolegis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis TentangSengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada
Register : 11-09-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/TUN/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PAKPAK BHARAT VS DRS. JUSEN BERUTU, DKK;
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
2008 tentangMekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2008 tentangTata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya sebagaimana telah ditegaskan di dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang SengketaMengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada
diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan:Tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang iniadalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil Pemilihan Umum;Demikian juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai PemilihanUmum Kepala Daerah (Pilkada