Ditemukan 267825 data
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 4
- , TERDAKWA III MASPEN PINTU BATU SILALAHI, TERDAKWA IV ROI NONI SIMANGUNSONG DAN TERDAKWA V RONAL SIJABAT Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I AGUSTINUS SIHOTANG, TERDAKWA II PASTI JAYA PINTU BATU SILALAHI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- I AGUSTINUS SIHOTANG- II PASTI JAYA PINTU BATU SILALAHI- III MASPEN PINTU BATU SILALAHI- IV ROI NONI SIMANGUNSONG - V RONAL SIJABAT
Menghukum terdakwa terdakwa Agustinus Sihotang, terdakwa II PastiJaya Pintu Batu Silalahi, terdakwa Ill Maspen Pintu Batu Silalahi,Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 213/Pid.B/2016/PN.
Laluterdakwa Agustinus Sitohang mengajak 4 (empat) orang temanterdakwa yaitu terdakwa II Roi Noni Jannen Simangunsong, terdakwa (IlMaspen Pintu Batu, terdakwa (V Pasti Jaya Pintu Batu dan terdakwa VRonald Maradwanto Sijabat untuk melakukan pencarian mobil tersebut dikota duri.
Laluterdakwa Agustinus Sitohang mengajak 4 (empat) orang temanterdakwa yaitu terdakwa II Roi Noni Jannen Simangunsong, terdakwa IIIMaspen Pintu Batu, terdakwa IV Pasti Jaya Pintu Batu dan terdakwa VRonald Maradwanto Sijabat untuk melakukan pencarian mobil tersebut dikota duri.
Lalu terdakwa Agustinus Sitohang mengajak 4 (empat)orang teman terdakwa yaitu terdakwa Il Roi Noni JannenSimangunsong, terdakwa Ill Maspen Pintu Batu, terdakwa IV PastiJaya Pintu Batu dan terdakwa V Ronald Maradwanto Sijabat untukmelakukan pencarian mobil tersebut di kota duri.
Bahwa terdakwa Agustinus Sihotang menawari pekerjaaan kepadaterdakwa Il Pasti Jaya Pintu Batu Silalahi, terdakwa IIl Maspen Pintu BatuSilalahi, terdakwa IV Roi Noni Simangunsong dan terdakwa V Ronal Sijabatuntuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza warnahitam No Pol BM 1846 RE tersebut.
150 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG VS KUKUH BUWONO;;
135 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHANES HERMANTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA;
., Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Yongki Martinus &PartnersLaw Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 22 Juni 2020;Pemohon Kasasi:LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSIDKI JAKARTA, tempat Kedudukandi Gedung MalPelayanan Publik, Jalan H.R. Rasuna Said KavlingC.22, Jakarta:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S.Gurmilang, S.H.
Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan tindakanketatausahan apapun hinga adanya Putusan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, yang berkaitandengan Surat KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Tanda DaftarUsaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiDaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang PencabutanTanda Daftar Usaha PariwisataWisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang PencabutanTanda Daftar Usaha PariwisataWisma Shinta tertanggal 27 Juni 2019;4.
136 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;
195 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA INDO PROPERTY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG;
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada VaranusLaw Office, beralamat di Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 015/SKKVLO/II/2020, tanggal24 Februari 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENTANGERANG, tempat kedudukan di Pusat PemerintahanKabupaten Tangerang, Gedung Kelompok Badan, JalanK.H. Sarbini Nomor 1, Kecamatan Tigaraksa, KabupatenTangerang, Provinsi Banten;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;2.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3.
Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal: PerpanjanganIzin Lokasi PT Jaya Indo Property yang ditandatangani olehNono Sudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;3.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;4.
Pintu Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal PerpanjanganIzin lokasi PT. Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT Teluk Naga Perkasa;3.
Pintu. Kabupaten Tangerang, Nomor 591/1471DPMPTSP/2019 tanggal 13 Februari 2019 Perihal PerpanjanganIzin lokasi PT. Jaya Indo Property yang ditandatangani oleh NonoSudarno, ST, M.Si selaku Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor653/519DPMPTSP/2018 tanggal 29 November 2018 tentangIzin Prinsip kepada PT. Teluk Naga Perkasa;Halaman 4 dari 7 halaman.
87 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI VS SLAMET RIYADI;;
123 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT WENANG PERMAI SENTOSA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO;;
116 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG VS PT. INTI KEBUN LESTARI
137 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
YOGA TRI SUCIPTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / DPMPTSP KABUPATEN INDRAMAYU;
., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 012/SKYTS/TUN/0720, tanggal 14Juli 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan MTHaryono Nomor 20, Indramayu, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Ali Fikri, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupayen Indramayuselaku Ketua Tim Bantuan Hukum
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 Perubahan AtasSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang RabatNomor 11527/1019/PK/I/ 2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkanoleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang RabatNomor 154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 PerubahanAtas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto GudangRabat Nomor 11527/1019/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat NomorHalaman 3 dari 7 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal, tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang RabatNomor 154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, Perubahanatas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto GudangRabat Nomor 11527/1019/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Tergugat, tertanggal 5 Agustus 2019;4.
153 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM(sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),tempat kedudukan di Jalan Raja Isa, Nomor 17, BatamCentre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada SutjahjoHari Murti, S.Sos., S.H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK3/HK/II/2020, tanggal 13Februari 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BATAMA NUSA
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;4.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ARTA UTAMAPROPERTINDO dan Pemohon Kasasi Il: KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr.
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;
403 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;
., kewarganegaraan Indonesia,Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATENKARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Ahmad YaniNomor 1, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
87 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
320 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun 2002 sampai dengan Tahun2003, bertempat Lorong Gembira Rt.01/01, Kelurahan Tanjung Pinang,Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaktidaknya pada salah satutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, dengansengaja membinasakan atau merusakkan sesuatu rumah atau bangunanbangunan, perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang yaitusebuah rumah/satu unit rumah petak/bedeng yang dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa rumah dalam keadaan kosong dan pintu
rumah dikunci dibuka paksadengan ditarik pintu oleh Terdakwa sampai terbuka, lalu Terdakwa masukkedalam rumah, kemudian ditutup kembali pintu yang sudah dirusak, dikuncioleh Terdakwa, dengan rantai sepeda, oleh pelapor Muhtar Zaini selakupemilik yang menguasai rumah tersebut kunci rantai sepeda tersebut digantiHal. 1 dari 21 hal.
No.15 PK/Pid/2006dengan kunci baru, oleh Terdakwa kunci pintu yang baru dipasang tersebutdibuka lagi secara paksa hingga rusak oleh Terdakwa dengan jalan ditarik,lalu masuk rumah dan lalu Terdakwa mengecat rumah tersebut bagiandepannya;Atas perbuatan tersebut Terdakwa diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 200 ayat 1 kee KUHP atau;KEDUA :Bahwa ia Terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsin padawaktu serta tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan pertama di atas,dengan sengaja dan
serta tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan pertama di atas,dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukanatau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatuperbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau denganancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupunancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatuitu, baik terhadap orang itu maupun orang lain, dimana Terdakwa secara paksamembuka/merusak pintu
Oleh karena itu, penafsrian luas terhadaphukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum ke arah : where lawends, tyranny begin (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk Departemen ofjustice di Washington DC);Sehubungan dengan itu, putusan No.55 PK/Pid/1996 yang mengembangkan(to growth) atau menyimpangi (overrule) ketentuan Pasal 263 KUHAP atasalasan kepentingan umum dan keadilan moral, tidak dapat dibenarkankarena melanggar prinsip due process dan fair trial serta sifat imperativeyang menjurus kepada
115 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. MAHKOTA AMAN SENTOSA;
136 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALIANDOE, DKK VS KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advokat Boyamin Saiman Law Firm, beralamatdi Jakarta barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal22 Juni 2020;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 2729,Tanjung Priok, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggrito Dwi Harnowo,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Pegawai Bagian Hukum pada Kantor Walikota
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala UnitPelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi JakartaUtara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit,Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo etbono);Menimbang
Mewajibkan Termohon Kasasi (Ssemula Terbanding/Tergugat) untukmenunda Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelas B diJalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019, untuk ditunda pelaksanaannyasampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan HukumTetap (inkracht van gewijsde);B.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8Januari 2019;4.
terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa penerbitan objek sengketa a quo baik dari segi proseduralmaupun substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor:47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;