Pembanding/Tergugat II : Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI, Pjs. REKTOR
Terbanding/Penggugat : Prof. Dr. H. Yuswar Zainul Basri, Ak., MBA
Turut Terbanding/Tergugat I : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,

ENCENG DANTO VS Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya dan OMAN ABDURAHMAN

Pasar Resik KotaTasikmalaya dan sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pjs. Direktur UtamaPerusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor : 001/KEP.923DIROP/2012 tanggal 20 Januari 2012, Penggugat telah diundang oleh Tergugat selakuDirektur Utama PD. Pasar Resik Kota Tasikmalaya, mengundang beberapa kali untukhadir ke Kantor PD. Pasar Resik Kota Tasikmalaya di Jl. Ir. H.

Pasar Resik Kota Tasikmalaya dan minta pendapatan MCK/ WCUmurn dibagi 2 (dua) atau 50% (lima puluh persen) tetapi Penggugat merasakeberatan;Bahwa akhirnya Tergugat selaku Pjs. Direktur Utama mengeluarkan SuratKeputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor : 001/KEP.923DIROP/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pencabutan surat keputusanHalaman 5 dari Halaman 50.

Putusan Nomor : 30/G/2012/PTUNBDG2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Pjs. Direktur Utama padaPerusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya No. 001/KEP.923DIROP/2012tanggal 20 Januari 2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor : 001/KEP.923DIROP/2011 DanMemberikan Izin Pengelolaan Pelayanan Fasilitas MCK milik Perusahaan DaerahPasar Resik Kota Tasikmalaya Kepada sdr.

OMANABDURAHMAN>j 2022 no nnn nnn nnn cnn cn nnn cnn cnn ences3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pjs. DirekturUtama pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor : 001/KEP.923DIROP/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pencabutan Surat KeputusanDireksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor : 001/KEP.923DIROP/2011 dan Memberikan Izin Pengelolaan Pelayanan Fasilitas MCK milikPerusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya Kepada sdr.

Putusan Nomor : 30/G/2012/PTUNBDGe Menyatakan tidak sah surat keputusan PJS,Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya No.001/Kep923/DIROP/2012,tanggal 20 Januari 2012.pencabutan surat keputusan DireksiPerusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya No.001/Kep923/DIROP/2011,dan memberikan izin pengelolahan pelayanan fasilitas MCK/WC milik Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya kepadasaudara OMAN ABDURAHMAN ;e Memerintahkan Tergugat mencabut surat keputusan PJS Direktur Utamaperusahaan

Pjs. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA, DK

Pasar Resik Kota Tasikmalaya dan minta pendapatan MCK/WCUmum dibagi 2 (dua) atau 50% (lima puluh persen) tetapi Penggugat merasakeberatan;11 Bahwa akhirnya Tergugat selaku Pjs.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2013oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Sifat konkret dan individual Keputusan Pjs.

OmanAbdurahman;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pjs.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2013Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tidak sah surat keputusan Pjs.

Putusan Nomor 508 K/TUN/2013Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diserahkan kepada Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;Bahwa dengan demikian dapatlah ditarik sub kesimpulan bahwa Pjs.

PJS. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA;H. ENCENG DANTO;OMAN ABDURAHMAN;

KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PJS. DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTATASIKMALAYA, yang berkedudukan di Jl. Ir. H.

dan suratsuratlain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/G/2012/PTUN.BDG tanggal 9Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam eksepsi : Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi ;Dalam pokok sengketa : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 5 Menyatakan tidak sah surat keputusan PJS

,Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya No.001/Kep923/DIROP/2012,tanggal 20 Januari 2012.pencabutan surat keputusanDireksi Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya No.001/Kep923/DIROP/2011,dan memberikan izin pengelolahan pelayanan fasilitasMCK/WC milik Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalayakepada saudara OMAN ABDURAHMAN Memerintahkan Tergugat mencabut surat keputusan PJS Direktur Utamaperusahaan daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya No.001/Kep923/DIROP/2012,tanggal

Bahwa, selanjutnya adanya perbedaan identitas terkait jabatan Penggugat pada gugatan dan pada Surat Kuasa Khusus yaitu jabatan Penggugat pada gugatan tertulis Pjs. Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao sedangkan jabatan Penggugat pada Surat Kuasa Khusus tertulis Pemimpin Cabang Kantor Cabang Rote.

Penggugat:
Pjs Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao Cq Ade Roni Oematan
Tergugat:
Ruben Benyamin Mulik

Penggugat:
FERNANDO PETTER SIMAUW
Tergugat:
1.SANIRI NEGERI PASSO
2.PJS KEPALA PEMERINTAH NEGERI PASSO

Pembanding/Tergugat I : SANIRI NEGERI PASSO
Terbanding/Penggugat : FERNANDO PETTER SIMAUW
Turut Terbanding/Tergugat II : PJS KEPALA PEMERINTAH NEGERI PASSO

Pjs DEWAN PIMPINANDAERAH PARTAI GERINDRA PROPINSI JAWA TIMUR DKK

Pejabat Sementara (Pjs) tidak memiliki Kewenangan untuk melakukankebijakankebijakan strategis, sedangkan pergantian antar waktumerupakan kebijakan strategis, maka Pejabat Sementara (Pjs)melampaui kewenangannya;d. Memperhatikan Pasal 18 angka 2 huruf c ayat 14, maka kewenangandan atau persetujuan ada di Dewan Pembina;e. Pejabat Sementara (Pjs) tidak dikenal mulai Pusat Hingga Daerah.f.

Tentang Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Sementara(Pjs), berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggayang ahli sudah pelajari, (Pjs) tidak memiliki kewenangansebagaimana pejabat devinitif, kewenangannya begitu terbatas danhanya bersifat teknis administratif, tidak memiliki kewenanganmengambil kebijakan strategis.

(Pjs). melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggotaPartai Politik yang menjabat sebagai Anggota DPRD, dalam kasus ini,itu. adalah tindakan administrasi biasa, bukan termasuk tindakanstrategis karena itu dilakukan demi penegakan AD/ART, justru ituharus dilakukan sebab secara accontrario seandainya (Pjs). tidakmelakukan itu dan kemudian merugikan organisasi, ahli berpendapatdalam masalah ini justru (Pjs). dapat dipersalahkan.Apabila dalam AD/ART Partai Politik tidak mengenal adanya (Pjs).menurut

seorang Pejabat Sementara (Pjs).

Dalam Bukti Surattersebut dinyatakan bahwa tugas dari (Pjs). itu adalah melakukankegiatan dan tindakantindakan yang perlu dilakukan terhadap kaderpartai dan seterusnya. Jika diperdebatkan masalah waktudikeluarkannya bukti tersebut setelan SK atau produk dari (Pjs).,Hal. 37 dari 42 hal. Put.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILANSEJAHTERA PROVINSI RIAU ; Pjs. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI RIAU, dkk. ; IRWANDI

Talhah
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
2.TAZWIR, Pjs. Kepala Dusun Embungpas Timur
3.MUNASAP, Pjs. Kepala Dusun Embungpas Barat

ANDRI SALMAN, ST. selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung tersebut;

., selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandung VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN BANDUNG, DK

., selaku PJS Direktur Utama PDPasar Bermartabat Kota Bandung, berkedudukan di JalanJurang Nomor 1, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, KotaBandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Agustian,S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H.Samsudin Nomor 79, Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Mei 2019;Pemohon Pembatalan;LawanBADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)PERWAKILAN BANDUNG, yang diwakili oleh Ketua BANIPerwakilan Bandung Ir.

ANDRI SALMAN, ST.selaku PJS Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Kota Bandungtersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 15 Mei 2019: Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.

DJON ISMED (Pjs Manager)

DJON ISMED (Pjs Manager): Beralamat di PTP Nusantara (Persero) Kebun SeiSemayang, Jl Besar Medan Binjai Km. 12,5 dalam hal inimemberi kuasa kepada 1. POSMAN NABABAN,SH.Pekerjaan Advocat Konsultan hukum dan Penasehat HukumPTPN. II (Persero), 2. ARMEN,SH. Pekerjaan Kepala UrusanHukum PTPN. II (Persero), 3. RACHMUDDIN,SH. PekerjaanKaryawan Pimpinan Urusan Hukum PTPN (Persero), 4.KENNEDY NP SIBARANI,SH. Pekerjaan KaryawanPimpinan Urusan Hukum PTPN (Persero), 5.

DJON ISMED (Pjs Manajer), dengan alamat di PTP Nusantara (Persero) Kebun SeiSemayang, Jalan BesarBinjai KM 12,5, selanjutnya disebut : TERGUGATII ,Bahwa melihat uraian diatas jelas kedudukan Tergugat II dalam perkara ini adalahsecara pribadi, bukanlah mewakili kepentingan Perusahaan PTPN.

DJONISMED (Pjs Manager ) dengan alamat di PTP Nusantara (Persero) Kebun Sei Semayang JalanBesar Binjai Km 12,5 maka kedudukan Tergugat II dalam perkara ini adalah secara pribadibukan mewakili kepentingan Perusahaan PTPN II (Persero) sedangkan secara pribadi TergugatII tidak ada hubungan hukum dengan tanah seluas + 1052.70 M2 (kurang lebih seribu limapuluh dua koma tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalamgugatannya yang diatasnya berdiri bangunan rumah dinas PTPN.II (Persero

DJON ISMED sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pjs Manageryaitu dengan adanya penyebutan jabatan dan alamat Tergugat IJ yang merupakan tempatTergugat II bekerja sebagai Pjs Manager; Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi tergugat I dan II yang berhubungandengan tersebut harus ditolak; 433, Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscuur libel)Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Tergugat I dan I untukmenyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah adanya batasbatas tanah dan luas

PERUSAHAAN DAERAH (PD) KEBERSIHAN KOTA BANDUNG dalam hal ini diwakili oleh GUN GUN SAPTARI HIDAYAT, S.T, selaku Pjs. Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, sebagai Pemohon peninjauan Kembali vs 1. Drs. ENOCH ALWI, M.M., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali; 2. Haji DADA ROSADA, S.H., M.Si., sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 3 CAMAT KECAMATAN DAYEUH KOLOT, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali; 4. LURAH KELURAHAN BATUNUNGGAL, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;

,selaku Pjs. Direktur Utama, berkedudukan di Jalan SekelimusV, Nomor 24, Kelurahan Batununggal, Kecamatan BandungKidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kKuasa kepada Dr.H. Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum., dan kawankawan, ParaAdvokat, Konsultan Hukum & Calon Advokat pada KantorAdvokat Efran Helmi Juni & Associates, beralamat di SetrasariMall, Blok C3, Nomor 97, Jalan Ters. Sutami, Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. Tuan Drs.

Menyatakan batal Surat:

• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
• Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 603 Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

4.

) Keuchik, terhadap Keuchik (PJS) sesuaidengan Objek Sengketa belum pernah dilantik sampai saat ini.

dan Penggugat pernah menanyakan langsung ke Camat tentangPelantikan Keuchik (PJS), dengan maksud Penggugat untukmenyerahkan Aset gampong ke Keuchik PJS, namun Pak Camat(Yuslizar) menjawab TIDAK ADA PELANTIKANPELANTIKAN LAGIATAS KEUCHIK PJS.

Kaway XVI;Surat Permohonan Rekomendasi Pjs. Keuchik Tanggal 6 Oktober2018 yang ditujukan kepada Bapak Camat Kaway XVI yangditanda tangani oleh Pjs. Keuchik M.

Keuchik Gampong Marek tersebut, hal tersebutterbukti dengan adanya surat pernyaataan dari Ketua Tuha Peuet yangmenyatakan bahwa usulan Pjs.

A yangmenggantikan Penggugat sebagai Pjs. Keuchik Gampong Marek yang ditunjukoleh Tergugat yang salah satunya melalui usulan Camat Kaway XVI (bukti T8)ditemukan fakta hukum bahwa Pjs. Keuchik yang bernama M. Jabir maupunPjs. Keuchik yang bernama Abdullah.

ALINAPIAH;

RIZKI MAULIDIN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

NASRUN (penjual) dengan ALI SOFYAN (pembeli) dan diketahui Pjs. Kepala Desa Tambun Arang an. ALINAPIAH;

ALINAPIAH;

ALINAPIAH;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Jaya Saragih Alias Pjs Alias Putra Bin Ajib Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putra Jaya Saragih Alias Pjs Alias Putra Bin Ajib Saragih dengan pidana penjara selama 8 (delapan

Terdakwa:
PUTRA JAYA SARAGIH alias PJS alias PUTRA bin AJIB SARAGIH

ABDUL KADIRJAELANI yang salah satunya PJS Bupati Kab. Lotim dan pelapor sendiriadalah orang pelit karena didasari pelapor memiliki kepentingan terkaitpencairan dana bansos yang membutuhkan tanda tangan Pjs.

SYAMSURI HAMZAN melakukan penghinaan dengan caradi depan umum atau orang banyak mengatakan bahwa keturunan dariHAJI ABDUL KADIR JAELANI yang salah satunya adalah Pjs. BupatiLombok Timur An.H.AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH dan saya sendiriadalah keturunan orang pelit.; Bahwa Ir. SYAMSURI HAMZAN melakukan penghinaan terhadapketurunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI yang salah satuketurunannya adalah Pjs.

SUKARDI (KepalaSeksi), MAHRUM (Kepala Seksi) dan DARAJATA (KasubbagPelaporan Keuangan) ;Bahwa pada saat itu Pjs. Bupati Kab Lotim menyampaikan bahwatelah terjadi penghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIRJAELANI pada saat Pjs. Bupati Kab. Lotim menasihati Ir. SYAMSURIHAMZAN bahwa baru saya mengetahui yang melakukan penghinaantersebut adalah Ir. SYAMSURI HAMZAN. ;Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Ir.

SYAMSURIHAMZAN melakukan penghinaan terhadap Keturunan HAJ ABDULKADIR JAELANI pada saat itu ;Bahwa saya mengetahui bahwa Pjs. Bupati Kab. Lotim adalah salahsatu keturunan dari HAJ! ABDUL KADIR JAELANI setelah adapermasalahan penghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIRJAELANI ;Bahwa saya tidak mengetahui apakah Pjs. Bupati Kab. Lotim memilikimasalah dengan Ir.

Lotim ; Bahwa saya baru mengetahui kalau diri saya telah melakukanpenghinaan pada saat setelah saya dipanggil oleh Pjs. Bupati Kab.Lotim an. AHSANUL KHALIK dan pada saat itu saya dipanggil untukmenghadap Pjs. Bupati Kab. Lotim bersamasama dengan orang yangmenjabat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewab Kab.Lotim kecuali Sdr. Ir. Sukardi yang tidak datang ; Bahwa pada saat saya menghadap kepada Pjs. Bupati Kan. Lotimatas nama AHSANUL KHALIK tersebut pada saat itu Pjs.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 826/a/P/PJS/1985, dari MUCHAMAD SOLEH diganti menjadi MOHAMMAD SOLEH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Penetapan ini ;

Mtrmenyikapi persoalan Penggugat selaku Pjs.

Bahwa kemudian setelah Pjs. Kepala Dusun Tarum yang diangkatdari unsur staf tersebut diberhentikan dilakukan musyawarah dan mufakatbersama tokoh masyarakat yang ada di Dusun Tarum, atas hasilmusyawarah dan mufakat tersebut diangkatlahn kembali Penggugatsebagai Pjs. Kepala Dusun Tarum menggantikan Pjs. Kepala Dusun Tarumyang diangkat dari unsur staf tersebut pada tahun 2017;11.

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pjs Kepala DusunTarum oleh Pjs Kepala Desa Labuhan Pandan dengan SuratKeputusan Kepala Desa Labuhan Pandan nomor141.1/05/PEM/2017 tentang Penunjukan Pjs Kepala Dusun Tarum,Plt Kaur Keuangan dan Plt Kaur Kesra Desa Labuhan Pandantertanggal 5 Mei 2017b. Bahwa Masa Jabatan Penggugat sebagai Pjs.

Kepala Dusun,tetapi orang lain yang diangkat sebagai Pjs. Kepala Dusun ; Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pemberhentian PerangkatDesa untuk Desa yang lain yaitu Kadus Pulur atas nama Darwi, yangmasanya berakhir 2017, kemudian diangkat kembali sebagai Pjs. KadusPulur, berbeda seperti Penggugat ; Bahwa Darwi diangkat kembali sebagai Pjs.

Kepala Dusun Tarumberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Labuan Pandan Nomor141.1/05/PEM/2017 tentang Penunjukan Pjs.

Kurniadi, M.T., diangkat sebagai PJs Rektordan kemudian diangkat sebagai Rektor Definitif dilakukan denganmekanisme dan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku maka segala produk Pjs.

Kurniadi, M.T., dengan hasil keputusan rapat :1.Perlu segera diangkat Pjs. Rektor baru pengganti Pjs.

Kurniadi,M.T., selaku Pjs. Rektor ;Bahwa Ir.

Kurniadi, M.T., diangkat sebagai Pjs Rektor dankemudian diangkat sebagai Rektor Definitif dilakukan denganmekanisme dan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku maka segala produk Pjs.