Bahwa kemudian dilakukanlah serah terima hasil penilaian jasa penilaipublik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian Jasa PenilaiPublik Nomor : 1503.PL01/09/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 28 Agustus2017;31. Bahwa setelah itu dilakukanlah Berita Acara Penyerahan HasilPenilaian Jasa Penilai Publik Kepada Tim Pelaksana Pengadaan TanahNomor : 1503.PL01/10/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 01 November2017;32.

Bahwa kemudian dibuatkan Daftar Hadir Rapat Pembahasan HasilPenilaian Apraisal Nomor : 1503.PL01/ /TPPTBM/DPUPR/2017tanggal 13 Desember 2017;37. Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat dilakukan musyawarahbentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan negosiasi hargaberdasarkan Daftar Hadir Nomor : 1503.PL01/ /TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 18 Desember 2017;38.

Fotokopi Berita Acara Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan DanRencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor 1503.PL01/03/PPkBM/DPUPR/2017 tanggal 6 Maret 2017, diberi tanda T7;9. Fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor1503.PL01/04/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihalPenetapan Pelaksanaan Pengadaan Paket Pekerjaan PembebasanLahan Akses Jalan Menuju Bandara, diberi tanda T8;10.

Hasil Inventarisasi dan IdentifikasiPengadaan Tanah Kepada Penilai Publik Nomor 1503.PL01/08/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda T22;24,Fotokopi Pemeriksaan Hasil Penilaian Jasa Penilai Publik Nomor1503.PL01/05a/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 24 Agustus 2017, diberitanda T23;25.Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Jasa Penilai PublikKepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 1503.PL01/10/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 1 Nopember 2017, diberi tanda T24;26.Fotokopi Keputusan Pengguna

/05/PPKBM/DPUPR/2017, tanggal 10 Maret 2017.Bahwa kemudian dibuatkan Berita acara Rapat Persiapan Pengukuran danPemetaan serta Inventarisasi dan Identifikasi terhadap Objek dan SubjekPengadaan Tanah Nomor 1503.PL01/06/PPKBM/DPUPR/2017, tanggal 13Maret 2017.Bahwa kemudian dilakukan Telaahan Staff perihal Pengukuran danPemetaan serta Inventarisasi dan Identifikasi terhadap Objek dan SubjekPengadaan Tanah Nomor 1503.PL01/07/PPKBM/DPUPR/2017, tanggal 14Maret 2017.Bahwa dilakukan Pemasangan Patok Lokasi

/08/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 08Agustus 2017.Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan hasil penilaian jasa penilai publikberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Penilaian Jasa Penilai PublikNomor: 1503.PL01/08/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 24 Agustus 2017.Bahwa kemudian dilakukanlah serah terima hasil penilaian jasa penilaipublik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian Jasa PenilaiPublik Nomor: 1503.PL01/09/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 28 Agustus2017.Bahwa setelah itu dilakukanlah Berita Acara

pembebasan lahan akses jalan menuju bandara Nomor:1503.PL01/09.11/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 5 Desember 2017.Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Pengumpulan Data Pihak yangBerhak Nomor: 1503.PL03/10/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 11Desember 2017.Bahwa kemudian dibuatkan Daftar Hadir Rapat Pembahasan HasilPenilaian Apraisal Nomor : 1503.PL01/ /TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal13 Desember 2017.Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat dilakukan musyawarah bentukdan/atau besarnya ganti kerugian dan negosiasi harga

berdasarkan DaftarHadir Nomor: 1503.PL01/ /TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 18Desember 2017.Bahwa pemilik yang berhak atas nama AHYANI alas hakSKT.590/03/CA/SKT/P1/1999, SUPARDI alas hakSKT.590/89/CA/SKT/PEM dan Doktoranda SRI SUDARNINGSIH alas hakHak Milik No.2206 tidak menghadiri musyawarah ini, hal ini berdasarkanBerita Acara Musyawarah Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian danHalaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Mtp35.36.Si;38.39.40.41.Negosiasi Harga Nomor: 1503.PL01/

pembebasan lahan akses jalan menuju bandara Nomor:1503.PL01/09.11/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 5 Desember 2017.Bahwa kemudian dibuatkan Berita Acara Pengumpulan Data Pihak yangBerhak Nomor: 1503.PL03/10/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 11Desember 2017.Bahwa kemudian dibuatkan Daftar Hadir Rapat Pembahasan HasilPenilaian Apraisal Nomor : 1503.PL01/.

(putusan hal 79 alinea 3)Menimbang, bahwa kemudian Berita Acara Hasil Inventarisasi danIdentifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan = Tanah Nomor 1503.PL03/06/TPPTBM/DPUPR/2017tertanggal 14 Juni 2017 tersebut diserahkan kepada Kantor Jasa PenilaiPublik bernama Wahyu, Yasir, Purnamasari, dan Rekan dengan dibuatkanBerita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi PengadaanTanah Kepada Penilai Publik berdasarkan Surat Nomor 1503.PL01/08/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal

8 Agustus 2017 (vide Bukti Surat T22) sertaditindak lanjuti Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian Jasa Penilai PublikKepada Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang berdasarkan surat Nomor 1503.PL01/09/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (vide Bukti Surat T23) danBerita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Jasa Penilai Publik kepada TimPelaksana Pengadaan Tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang berdasarkan surat Nomor 1503.PL01/10/PPKBM/DPUPR/2017tanggal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangberdasarkan surat Nomor 1503.PL03/10/TPPTBM/DPUPR/2017 tanggal 11Desember 2017 kemudian dilakukan musyawarah oleh pemilik atau kuasatanah yang terkena pembebasan tanah untuk jalan umum menuju BandaraSyamsudin Noor Banjarbaru yang mana berdasarkan hasil musyawarahkemudian ditetapbkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dannegosiasi harga tanah II oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKetua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan surat Nomor1503.PL01

(putusan hal 80 alinea 3)Menimbang, bahwa terhadap pembebasan tanah tersebut terdapat pihakyang merasa keberatan hal ini berdasarkan Berita Acara Pihak Yang berhakMenolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian berdasarkanhasilMusyawarah Nomor 1503.PL01/17/TPPTBM/DPUPR/2018 tanggal 03Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang dan selain itu juga dibuatkan Berita Acara Pihak Yang Berhak TidakDiketahui Keberadaannya berdasarkan surat Nomor 1503.PL01/18/TPPTBM/DPUPR/2018

/08/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 8 Agustus 2017 (vide buktisurat T22), dan ditindak lanjuti Berita Acara Serah Terima Hasil PenilaianJasa Publik Kepada Tim Pelaksana Pengadaan Tanah oleh Dinas PekerjaanUmum dan Penataan ruang berdasarkan surat nomor 1503.PL01/09/PPKBM/DPUPR/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (vide bukti surat T23), danBerita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Jasa Publik Kepada TimPelaksana Pengadaan Tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataanruang berdasarkan surat nomor 1503.PL01/10/PPKBM

Putusan Nomor 283 K/TUN/201311.Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor783/DJU/PL01/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penyerahan danPengosongan Rumah Negara, telah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga berdasarkan ketentuanPasall 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

beralasan hukum untukdinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa untuk melindungi kerugian dan kepentingan yang akan ditanggungoleh Para Penggugat, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untukmenerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebiih lanjut SuratDirektur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 783/DJU/PL01/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihalPenyerahan dan Pengosongan Rumah Negara, dengan alasan bahwatenggang waktu yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugatadalah

Putusan Nomor 283 K/TUN/2013DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur JenderalPeradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tergugat) Nomor:783/DJU/PL01/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 perihal Penyerahan danPengosongan Rumah Negara, yang ditujukan kepada Dra. ERNAMARDIATY SYAMSU, SUDARTO, S.H., MUGIYONO, S.H., Drs.SUKARNO, BARYUDAN LAMET, SETYA DARMA, Ny. ROHMAHSUSANTO (Janda Alm. SUSANTO) dan A.

ROCHYANI;Mewajibkan kepada Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah AgungRepublik Indonesia (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia(Tergugat) Nomor : 783/DJU/PL01/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011perihal Penyerahan dan Pengosongan Rumah Negara, yang ditujukankepada Dra. ERNA MARDIATY SYAMSU, SUDARTO, S.H., MUGIYONO,S.H., Drs. SUKARNO, BARYUDAN LAMET, SETYA DARMA, Ny.ROHMAH SUSANTO (Janda Alm. SUSANTO) dan A.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.Nomor: 783/DJU/PL01/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 perihalPenyerahan dan Pengosongan Rumah Negara yang ditujukan kepada ParaPenggugat yaitu Dra. Erna Mardiaty Syamsu, Sudarto, SH., Mugiyono, SH.,Drs. Sukarno, Baryudan Lamet, Setya Darma, Ny. Rohmah Susanto,A.Rochyani ;Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;4.

Maksud dan tujuan Terdakwa mendirikan LSMLAMBADA sematamata hanya untuk mendapatkan kelengkapan formal gunadapat mengajukan dan menerima Bantuan Hibah P2SEM TA 2008 dariBapemas Propinsi Jawa Timur;Bahwa setelah secara yuridis LSM LAMBADA memenuhi persyaratanlembaga yang dapat mengajukan Bantuan Hibah P2SEM, selanjutnya padabulan Oktober 2008, Terdakwa HERI JAFAANI telah mengajukan ProposalBantuan Pengajuan Hibah Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat(P2SEM) Nomor: PL01/006/X/2008 tanpa tanggal

Maksud dan tujuan Terdakwa mendirikan LSMLAMBADA sematamata hanya untuk mendapatkan kelengkapan formal gunadapat mengajukan dan menerima Bantuan Hibah P2SEM TA 2008 dariBapemas Propinsi Jawa Timur;Bahwa setelah secara yuridis LSM LAMBADA memenuhi persyaratanlembaga yang dapat mengajukan Bantuan Hibah P2SEM, selanjutnya padabulan Oktober 2008, Terdakwa HERI JAFAANI telah mengajukan ProposalBantuan Pengajuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat(P2SEM) Nomor: PL01/006/X/2008 tanpa tanggal

Nikmaturrohma sejumlahRp 38.500.000, pada tanggal 13 Januari 2009;(1) satu buah akta pendirian perkumpulan LAMBADA Nomor 8tanggal 23 Oktober 2008 pada Notaris Indriani Yasmin, SH.;1 (satu) berkas surat Nomor: PL01/006/X/2008 perihal pencairandana P2SEM propinsi Jawa Timur tahun 2008;1 (satu) lembar kwitansi dari Gubernur Jawa Timur sebesarRp 250.000.000, untuk pembayaran belanja Hibah DaerahProgram P2SEM propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada kelompokLAMBADA di Kelurahan Jatikalang, Kecamatan Prambon

Nikmaturrohma sejumlah Rp 38.500.000, padatanggal 13 Januari 2009;(1) satu buah akta pendirian perkumpulan LAMBADA Nomor 8 tanggal 23Oktober 2008 pada Notaris Indriani Yasmin, SH.;1 (satu) berkas surat Nomor: PL01/006/X/2008 perihal pencairan danaP2SEM propinsi Jawa Timur tahun 2008;1 (satu) lembar kwitansi dari Gubernur Jawa Timur sebesarRp 250.000.000, untuk pembayaran belanja Hibah Daerah ProgramP2SEM propinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada kelompok LAMBADA diKelurahan Jatikalang, Kecamatan Prambon

Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi, sesuai SuratKeterangan Gaib Nomor : 241/SKG/PL01/2015 tanggal 02 Mei 2018 dariKepala Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana Kabupaten BaritoKuala. Walaupun demikian Pemohon sudah berusaha mencari danmenanyakan kepada teman dekat dan keluarga Termohon tetapi merekatidak ada yang mengetahuinya.5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membinarumah tangga dengan Termohon, selanjutnya perceraian merupakan jalanterbaik bagi Pemohon.6.

Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor : 241/SKG/PL01/2015tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puntik Luarkecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bukti Surat tersebuttelah dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyatasesuai, kKemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3.A. Saksi:1.

Nomor : 783/DJU/PL01/X/2011, tanggal 13Oktober 2011 perihal Penyerahan dan Pengosongan RumahNegara yang ditujukan kepada Para Penggugat yaitu Dra. ErnaMardiaty Syamsu, Sudarto, SH., Mugiyono, SH., Drs.Sukarno,Baryudan Lamet, Setya Darma, Ny.Rohmah Susanto, A.Rochyani;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;4.

Nomor : 783/DJU/PL01/X/2011, tanggal 13 OktoberHim.11 dari 14 him. Put. No. 148/B/2012/PT.TUN.JKT2011 perihnal Penyerahan dan Pengosongan Rumah Negara yang ditujukankepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding yaitu Dra. ErnaMardiaty Syamsu, Sudarto, S.H., Mugiyono, S.H., Drs. Sukarno, BaryudanLamet, Setya Darma, Ny. Rohmah Susanto, A.

RAHMAD EDY menerbitkan surat Nomor : 027/01/PL01/403.207/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pelaksanaan PengadaanLangsung meminta kepada ENY PURWANTI selaku Pejabat PengadaanBarang/Jasa BLH Kabupaten Magetan untuk melaksanakan prosesPengadaan Langsung Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa KebersihanProgram Kali Bersih (Prokasih) dengan calon penyedia tunggal yaitu CV.AGUNG, dan surat Nomor : 027/02/PL01/403.207/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Pengadaan Langsung,PPK meminta kepada Pejabat

Mustaqul Alfin, ST termasuk PPh 21 (5%) =Rp.200.000, tahun 2014;1 (satu) bendel Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Badan Lingkungan Hidup Tahun 20141 (Satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja Fungsional) Badan Lingkungan Hidup Kab MagetanTahun 2014;1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup TahunAnggaran 2014;1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :027/13/PL01/403.207/2013 tanggal 26 Maret 2013

) = Rp.200.000, tahun 2014;1 (satu) bendel Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) BadanLingkungan Hidup Tahun 2014Halaman 50 Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2020/PT.SBY28.29.30.31.32.33.34.1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja Fungsional) Badan Lingkungan Hidup Kab Magetan Tahun2014;1 (Satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014;1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :027/13/PL01

RAHMAD EDY menerbitkan surat Nomor : 027/01/PL01/403.207/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pelaksanaan PengadaanLangsung meminta kepada ENY PURWANTI selaku Pejabat PengadaanBarang/Jasa BLH Kabupaten Magetan untuk melaksanakan prosesPengadaan Langsung Paket Pekerjaan Penyediaan Jasa KebersihanProgram Kali Bersih (Prokasih) dengan calon penyedia tunggal yaitu CV.AGUNG, dan surat Nomor : 027/02/PL01/403.207/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Pelaksanaan Pengadaan Langsung,PPK meminta kepadaPejabat

Mustaqul Alfin, ST termasuk PPh 21 (5%) =Rp.200.000, tahun 2014;27. 1 (Satu) bendel Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Badan Lingkungan Hidup Tahun 201428. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ Belanja Fungsional) Badan Lingkungan Hidup Kab MagetanTahun 2014;29. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup TahunAnggaran 2014;30. 1 (Satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :027/13/PL01/403.207/2013 tanggal

Mustaqul Alfin, ST termasuk PPh 21 (5%) = Rp.200.000, tahun2014;27. 1 (satu) bendel Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Badan Lingkungan Hidup Tahun 201428. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ Belanja Fungsional) Badan Lingkungan Hidup Kab MagetanTahun 2014;29. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup TahunAnggaran 2014;30. 1 (satu) bendel Surat Perintahn Kerja (SPK) nomor :027/13/PL01/403.207/2013 tanggal

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fatimah binti H.Juhri Nomor 474.3/123/SKK/PL01/2019 yang dikeluarkan oleh KasiKesejahteraan Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana KabupatenBarito Kuala tanggal 15 Mei 2019 yang telah bermeterai cukup,dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberitanda P.6;7.

., Instansi Kantor Lingkungan Hidup,Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengawasan Pengadaan danPenanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya, Kode Paket PL01, Nilai KontrakRp13.420.000,00 (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), mulaitanggal 5 September 2014, selesai tanggal 3 Desember 2014, sumber danaAPBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup,Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya Nomor 660/190/

epeday ueyueqequiscpy SsNi yNJUN UByelpesip Bued seyep weep jeyeoipynmjun uisendueg IsnW ueyedngey uejepq Bueme) ueyeweooy ewebyuesnif) Jojuey YyeyIu jeyeoued iemeHed epedey uep uisenAueg Isnwugjednqey ndeyes ueywueosy eweby ues JojUeYy UPYIN yeyeouedlemebea, epedey dela .unynu uerenyeyiegq yeje; SueA uesmnd ueuyesueywiBuew ynjun nAeyes eueby uelipebueg elsyue, UEYYeJULISWOPY 7(UB Mawiy Hug luny) e6nb6ueg depeusy (uipniesegulq njsaq ueUpuy) 26nbie, o1yBns ueq mes yee UeyYUNJefuSsPY AS Vd/LL0Z/9 WPd/PL01

., Instansi KantorLingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengawasan Pengadaan danPenanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya, Kode Paket : PL01, NilaiKontrak : Rp. 13.420.000, (tiga belas juta empat ratus dua puluh riburupiah), mulai tanggal 5 September 2014, selesai tanggal 3Desember 2014, sumber dana APBK Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2014;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup,Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya Nomor : 660

SOFYAN MANSUR, S.E., Instansi KantorLingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengawasan Pengadaan danPenanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya, Kode Paket : PL01, NilaiKontrak : Rp. 13.420.000, (tiga belas juta empat ratus dua puluh riburupiah), mulai tanggal 5 September 2014, selesai tanggal 3Desember 2014, sumber dana APBK Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2014;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup,Pertamanan dan Kebersihan Pidie

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019, Surat Bupati Landak Nomor170/543/PemUm tanggal 2 Agustus 2019 perihal Penyampaian UsuiPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu2019, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor254/HM 03.1 SD/6 1 08/KPUKabA/I/201 9 tanggal 30 Juli 2019 penhal usulperesmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD hasil Pemilu2019, berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten landak Nomor 42/PL01

Pl01/XI/10 tanggal 5Nov10 ; Total Rp. 70.000.000,00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KWITANSI No. 001/X/INT/2010tanggal 07 October 2010 ; Rp. 24.800.000,00.1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK BNI No.