Ditemukan 1806 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-01-2008 — Upload : 10-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 PK/Pdt/2007
Tanggal 8 Januari 2008 —
5226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • COAL PLANNING & MINING CORPORATION
    X6 No. 8, Jakarta 12940,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ;melawanCOAL PLANNING & MINING CORPORATION, berkedudukan diCarrera 199256, Bogota, Colombia ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu) Termohon KasasiPenggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari sSuratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
    Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk semuatingkatan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat yang tertulis atasnama Coal Planning & Mining Corporation tertanggal 4 September 2000 yangditandatangani oleh Arturo Blanco Ordonez, adalah cacat hukum karena suratkuasa tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak jelas identitasnya apakahselaku pribadi atau badan
    hukum, karena tidak menyebutkan bertindak untukdan atas nama Coal Planning & Mining Corporation serta tidak jelas jabatannya;bahwa sehubungan dengan tidak disebutkannya identitas dari pemberikuasa yang bernama Arturo Blanco Ordonez tersebut, di mana jelas dan tegastidak adanya pihak yang diwakilinya, apakah beriktikad untuk dan atas namaHal. 3 dari 9 hal.
    Namun dari147 kreditor tersebut sama sekali tidak terdapat Termohon PeninjauanKembali/Penggugat Coal Planning & Mining Corporation dan hinggaterbitnya Perjanjian Perdamaian, ternyata Termohon Peninjauan Kembalitidak mengajukan klaim/tagihan kepada kurator ;12.Bahwa hal itu berarti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidakmempergunakan haknya untuk menagih hutang Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat melalui Kurator dan dengan demikian TermohonPeninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk
Register : 16-03-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 15 Maret 2016 — POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk >< COAL PLANNING & MINING CORPORATION,,Cs
134112
  • POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk >< COAL PLANNING & MINING CORPORATION,,Cs
    COAL PLANNING & MINING CORPORATION, berkedudukan diCarrera 199258, Bogota, Negara Colombia, untuk selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT1; 2. AR.
    PEP);PT.PEP TELAH DINYATAKAN PAILIT PADA TAHUN 2005 DAN DALAMPROSES KEPAILITAN COAL PLANNING & MINING CORPORATION TIDAKTERDAFTAR SEBAGAI KREDITUR PAILIT (PT.PEP)2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2005 PT.
    & MININGCORPORATION tidak pernah datang kepada kurator untuk mendaftarkantagihannya maka COAL PLANNING & MINING CORPORATION bukanmerupakan kreditur PT.
    Bukti P5fSurat Sanggup ( Promissory Note) Nomor 1047/PEP/06/98;Surat Sanggup ( Promissory Note) Nomor 1048/PEP/06/98;Surat Sanggup ( Promissory Note) Nomor 1049/PEP/06/98;Surat Nomor 009SC11 01/X tertanggal 4 Oktober 2011dari Coal Planning and Mining Corp kepada PT. AsiaPacific Fibers ( dahulu bernama PT. Polysindo EkaPerkasa) perihal permintaan pembayaran;Surat Nomor 014SC11 01/X tertanggal 18 Oktober 2011dari Coal Planning and Mining Corp kepada PT. AsaiaPacific Fibers ( dahulu bernama PT.
    Polysindo EkaPerkasa) perihal permintaan pembayaran;Surat Nomor 018SC11 01/X tertanggal 31 Oktober 2011dari Coal Planning and Mining Corp kepada PT. AsaiaPacific Fibers ( dahulu bernama PT. Polysindo EkaPerkasa) perihal permintaan pembayaran.Surat dari kuasa hukum Coal Planning & MiningCorporation kepada Vasudevan Ravi Shankar selakuPresiden Direktur PT.
Putus : 02-07-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Juli 2019 — POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk.) lawan COAL PLANNING & MINING CORPORATION, DK
9879 Berkekuatan Hukum Tetap
  • POLYSINDO EKA PERKASA, Tbk.)lawanCOAL PLANNING & MINING CORPORATION, DK
    COAL PLANNING & MINING CORPORATION,berkedudukan di Carrera 199258, Bogota, NegaraColombia;2. AR.
Putus : 22-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 PK/Pdt/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — VS COAL PLANNING & MINING CORPORATION, dk.
7932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS COAL PLANNING & MINING CORPORATION, dk.
Register : 14-10-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 19-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 19 Maret 2015 — HARFAN LAWAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG KOTA SOLOK
10458
  • Menyatakan batal Surat Penolakan Permohonan Advis Planning Nomor: 590/672/DKTR/IX-2014 tanggal 29 September 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penolakan Permohonan Advis Planning Nomor: 590/672/DKTR/IX-2014 tanggal 29 September 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat; 4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses/menerbitkan Advis Planning atas nama Penggugat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5.
    NASIR HASIBUAN Lurah Simpang Rumbio Kota Solok sebagaiAnggota ;7 Sesuai sesuai dengan BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH,Nomor :54/BAPHT/Advis Planning/PEM2014, tanggal 29 Agustus 2014 PanitiaPelepasan Hak Atas Tanah Untuk Rencana Advis Planning (Fatwa PerencanaanLingkungan ) di Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Keputusan WalikotaNomor 188.45/203/KPTSWSL2010, tanggal 3 mei 2010 telah mengadakanPemeriksaan dengan Seksama di Lapangan , menyimpulkan : 1Bahwa tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan
    ,sesuai surat kuasa tanggal 22 Agustus 2014, yang terletak di KomplekPerumahan Guru RT.001/Rw.005 Kelurahan Simpang Rumbio KecamatanLubuk Sikarah Kota Solok ;2 Lokasi tanah yang dibebaskan tersebut ditentukan dan ditetapkan sebagaimanatercantum dan diuraikan dalam SK Advis Planning atas nama yangbersangkutan dengan luas 179,8 m?
    (Buktiterlampir) ;Bahwa pada tanggal 29 September 2014 Tergugat telah mengeluarkan suratPenolakkan Permohonan Advis Planning yang Penggugat Ajukan, dengan alasanlokasi yang dimaksud berada pada kawasan Sempadan Mata Air yang tercakupdalam kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan Lindung, berdasarkanLaporan Peninjauan Staf Bidang Tata Guna Tanah Dinas Kebersihan dan TataBahwa disekitar lokasi yang Penggugat ajukan Permohonan Advis Planning tidakada Mata Air, serta disekitar lokasi tersebut telah
    Objek gugatan Penggugat adalahSurat Keputusan Penolakan Advis Planning Nomor 590/672/DKTR/IX2014 tapi mendalilkan dengan masalah izin bangunan. Ini merupakandua hal yangberbeda ;c.
    Bukti PIVFotocopy Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah No. 54/BAPHAT/Advis Planning/PEM2014 tanggal 29 Agustus 2014yang dibuat oleh Panitia Pelepasan Hak Atas Tanah UntukRencana Advis Planning (Fatwa Perencanaan Lingkungan) di KotaSolok yang dibuat berdasarkan Pemeriksaan dengan seksama diLapangan dan telah ditandatangani oleh Lurah Simpang Rumbio,Camat Lubuk Sikarah dan Kepala Bidang Tata Guna Tanah DinasKebersihan Dan Tata Ruang Kota Solok (Sesuai Dengan 5.
Register : 01-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA;
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding adalahsebesar USD 5.547.534,98:Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahuibahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar darigudang Pemohon Banding pada kartu production planning.
    Bahwa berdasarkanpenelitian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terhadap laporan production planningdiketahui bahwa terdapat perbedaan antara laporanproduction planning yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaandengan laporan production planning yang disampaikan padasaat keberatan dimana perbedaan tersebut terletak pada isijumlah unit yang diproduksi dan yang dijual serta fisik laporanproduction planning;Bahwa berdasarkan ketentuan
    Pasal 26A UU KUP makalaporan production planning yang diserahkan TermohonHalaman 17 dari 56 halaman.
    Dengandemikian, jumlah barang dalam "laporan production planning"belum tentu sama dengan jumlah barang aktual yang dicatatdi laporan penjualan;11.
    Bahwa mengingat data yangLaporan Production Planning Tahun 2007 yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) pada saat keberatan berbeda denganLaporan Production Planning Tahun 2007 yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) pada saat pemeriksaan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP danPasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007terhadap Laporan Production Planning Tahun 2007 yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar USD 5.547.534,98;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahuibahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar darigudang Pemohon Banding pada kartu production planning.
    Bahwaberdasarkan penelitian yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap laporanproduction planning diketahui bahwa terdapat perbedaanantara laporan production planning yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada saat pemeriksaan dengan laporan production planningyang disampaikan pada saat keberatan dimana perbedaantersebut terletak pada isi jumlah unit yang diproduksi danyang dijual serta fisik laporan production planning;bahwa berdasarkan ketentuan
    Dengan demikian, jumlah barangdalam "laporan production planning" belum tentu samadengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporanpenjualan;11.
    barangdalam laporan production planning karena laporanproduction planning tidak hanya mencatat rencanaproduksi dan pengiriman barang ke konsumen namunjuga mencatat rencana jumlah produksi dan pengirimanke line produksi lain untuk diproses lebih lanjut menjadibarang jadi.
    jumlah delivery yang terdapatdalam laporan production planning;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan,Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan bahwa tidak semua barang yangdidelivery dalam laporan production planning tersebutdikirim ke konsumen namun sebagian dikirim ke unitpengolahan selanjutnya.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JIDECO INDONESIA
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding adalahsebesar USD 5.547.534,98;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahuibahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar darigudang Pemohon Banding pada kartu production planning.
    Dan menurut Pemohon Bandingsepertinya pemeriksa tidak mengindahkan hal ini, karena pemeriksamenginterprestasikan sendiri isi dari lembaran production planning tanpameminta penjelasan Pemohon Banding cara membaca isi dari lembarproduction planning jika dibandingkan dengan quantity laporan penjualanPemohon Banding.
    Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/201510.7.10.8.10.9.10.10.Laporan Production Planning diketahui bahwa terdapatperbedaan antara Laporan Production Planning yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat pemeriksaan denganlaporan production planning yang disampaikan pada saatkeberatan dimana perbedaan tersebut terletak pada isijumlah unit yang diproduksi dan yang dijual serta fisikLaporan Production Planning;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A UU KUP makaLaporan Production
    Bahwa mengingat data yang LaporanProduction Planning Tahun 2007 yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) pada saat keberatan berbeda denganLaporan Production Planning Tahun 2007 yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat pemeriksaan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUPdan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun2007 terhadap Laporan Production Planning Tahun2007 yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon
    barangdalam laporan production planning karena laporanproduction planning tidak hanya mencatat rencanaproduksi dan pengiriman barang ke konsumen namunjuga mencatat rencana jumlah produksi danpengiriman ke line produksi lain untuk diproses lebihlanjut menjadi barang jadi.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
3712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan menurut Pemohon Banding sepertinya Pemeriksa tidakmengindahkan hal ini, karena pemeriksa menginterprestasikan sendiri isi darilembaran production planning tanpa meminta penjelasan Pemohon Banding caramembaca isi dari lembar production planning jika dibandingkan dengan quantityHalaman 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor 936/B/PK/PJK/2015laporan penjualan Pemohon Banding.
    Jadi Pemohon Banding sama sekali tidak pernahberniat untuk menyembunyikan data berupa "laporan production planning"tersebut. Jika Pemohon Banding memang berniat untuk menyembunyikan odner"laporan production planning" maka Pemohon Banding tidak akan menaruhnyadisitu dan tidak akan mempersilahkan supervisor pemeriksa melakukan sholat diruangan tersebut.
    Bahwa berdasarkanpenelitian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terhadap laporan production planningdiketahui bahwa terdapat perbedaan antara laporanproduction planning yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saatpemeriksaan dengan laporan production planning yangdisampaikan pada saat keberatan dimana perbedaantersebut terletak pada isi jumlah unit yang diproduksi danyang dijual serta fisik laporan production planning;Bahwa berdasarkan ketentuan
    Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakanbahwa laporan production planning tidak akan pernahsama dengan jumlah yang dijual oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlahpenjualan antara penjualan berdasarkan laporanproduction planning dengan laporan penjualan dalamSPT Tahunan dan SPT Masa PPN.
    jumlah delivery yang terdapatdalam laporan production planning;b.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
3414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar USD 5.547.534,98;bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahuibahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar darigudang Pemohon Banding pada kartu production planning.
    Bahwa berdasarkan penelitian yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)terhadap laporan production planning diketahui bahwa terdapatperbedaan antara laporan production planning yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan dengan laporan production planning yangHalaman 16 dari 53 halaman.
    data laporan production planning untukdilakukan uji bukti.
    Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwalaporan production planning tidak akan pernah sama denganjumlah yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menunjukkan bahwa terdapatperbedaan jumlah penjualan antara penjualan berdasarkanlaporan production planning dengan laporan penjualan dalamSPT Tahunan dan SPT Masa PPN.
    Bahwa Laporan production planning merupakanlaporan rencana produksi yang didasarkan pada suratpesanan dari konsumen sehingga sudah sewajarnya apabilajumlah delivery dalam Laporan Production planning adalahsama dengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JIDECO INDONESIA
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidak dilaporkan olehPemohon Banding adalah sebesar USD 5.547.534,98;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahuibahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar dari gudangPemohon Banding pada kartu production planning. Dalam kartu productionplanning tersebut terdapat nilai persediaan dalam baris delivery tetapi tidakdiperhitungkan Pemohon Banding sebagai peredaran usaha.
    Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukantempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.
    Laporan production planning yang dibuatoleh Dept PPC (Production Planning Control) adalah merupakan lembar rencanaproduksi yang berisi jumlah yang harus diproduksi oleh masingmasing bagian diproduksi. Lembar rencana produksi ini digunakan oleh masingmasing leader untukmengatur agar produksi dapat diselesaikan pada waktunya sesuai dengan jumlahyang ditetapkan.
    Bahwa berdasarkanpenelitian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)terhadap laporan production planning diketahui bahwa terdapat perbedaan antaralaporan production planning yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dengan laporan productionplanning yang disampaikan pada saat keberatan dimana perbedaan tersebutterletak pada isi jumlah unit yang diproduksi dan yang dijual serta fisik laporanproduction planning;Bahwa berdasarkan
    Oleh karena itu seharusnya jumlah rencana produksi berdasarkanpesanan sebagaimana terdapat dalam laporan production planning samadengan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhBadan dan SPT Masa PPN.Bahwa dalam laporan production planning diketahui bahwa terdapatketerangan terkait dengan tanggal delivery barang yang dipesan olehkonsumen.
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
3216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidakdilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar USD 5.547.534,98;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahuibahwa terdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar darigudang Pemohon Banding pada kartu production planning.
    Bahwa berdasarkan penelitian yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)terhadap laporan production planning diketahui bahwa terdapatperbedaan antara laporan production planning yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan dengan laporan production planning yangdisampaikan pada saat keberatan dimana perbedaan tersebutterletak pada isi jumlah unit yang diproduksi dan yang dijual sertafisik laporan production planning;Bahwa berdasarkan ketentuan
    Dengan demikian, jumlah barangdalam "laporan production planning" belum tentu sama denganjumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan;11.
    Bahwamengingat data yang Laporan Production planning Tahun 2007yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan berbeda denganLaporan Production planning Tahun 2007 yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat pemeriksaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat(4) UU KUP dan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun2007 terhadap Laporan Production planning Tahun 2007 yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding
    Oleh karena itu seharusnya jumlah rencana produksiberdasarkan pesanan sebagaimana terdapat dalam laporanproduction planning sama dengan jumlah peredaran usaha yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN.h. Bahwa dalam laporan production planning diketahui bahwaterdapat keterangan terkait dengan tanggal delivery barang yangdipesan oleh konsumen.
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar USD5.547.534,98;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kartu production planning diketahui bahwaterdapat pencatatan atas pengiriman barang jadi yang keluar dari gudang PemohonBanding pada kartu production planning. Dalam kartu production planning tersebutterdapat nilai persediaan dalam baris delivery tetapi tidak diperhitungkan PemohonBanding sebagai peredaran usaha.
    Dan menurut Pemohon Bandingsepertinya pemeriksa tidak mengindahkan hal ini, karena pemeriksa menginterpretasikansendiri isi dari lembaran production planning tanpa meminta penjelasan PemohonBanding cara membaca isi dari lembar production planning jika dibandingkan denganquantity laporan penjualan Pemohon Banding.
    Jadi PemohonBanding sama sekali tidak pernah berniat untuk menyembunyikan data berupa "laporanproduction planning" tersebut. Jika Pemohon Banding memang berniat untukmenyembunyikan odner "laporan production planning" maka Pemohon Banding tidakakan menaruhnya disitu dan tidak akan mempersilahkan supervisor pemeriksa melakukansholat di ruangan tersebut.
    Bahwa berdasarkanpenelitian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)terhadap laporan production planning diketahui bahwa terdapat perbedaan antaralaporan production planning yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dengan laporan productionplanning yang disampaikan pada saat keberatan dimana perbedaan tersebutterletak pada isi jumlah unit yang diproduksi dan yang dijual serta fisik laporanproduction planning;10Bahwa berdasarkan
    tidak semua barang yangdidelivery dalam laporan production planning tersebut dikirim ke konsumenHalaman 27 dari 54 halaman.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JIDECO INDONESIA
2921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukantempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.
    Bahwaberdasarkan penelitian yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap laporanproduction planning diketahui bahwa terdapat perbedaanantara laporan production planning yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)pada saat pemeriksaan dengan laporan production planningyang disampaikan pada saat keberatan dimana perbedaantersebut terletak pada isi jumlah unit yang diproduksi danyang dijual serta fisik laporan production planning;Halaman 18 dari 58 halaman
    Dengan demikian, jumlah barangdalam "laporan production planning" belum tentu samadengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporanpenjualan;11.
    dalam kartu production planning yang tidakHalaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 955/B/PK/PJK/2015dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) sebagai peredaran usaha dalam SPTPPh Form 1771 Tahun Pajak 2007 dan SPT Masa PPN;j. bahwa dalam proses pemeriksaan, keberatan danbanding, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak setuju dengan koreksiperedaran usaha yang didasarkan pada arus barangdalam laporan production planning karena laporanproduction planning tidak
    jumlah delivery yang terdapatdalam laporan production planning;b.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
16643 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukantempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.
    Dan menurut Pemohon Banding sepertinyaPemeriksa tidak mengindahkan hal ini, karena pemeriksamenginterprestasikan sendiri isi dari lembaran production planning tanpameminta penjelasan Pemohon Banding cara membaca isi dari lembarproduction planning jika dibandingkan dengan quantity laporan penjualanPemohon Banding.
    Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap laporanproduction planning diketahui bahwa kuantitaspersediaan dalam baris delivery yang terdapat dalamlaporan production planning seharusnya memilikiketerkaitan dengan pengakuan peredaran usaha. Halini dikarenakan setiap kuantitas Komponen yang terjualdicatat sebagai peredaran usaha.
    Oleh karenaitu seharusnya jumlah rencana produksi berdasarkanpesanan sebagaimana terdapat dalam laporanproduction planning sama dengan jumlah peredaranusaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhBadan dan SPT Masa PPN.. Bahwa dalam laporan production planning diketahuibahwa terdapat keterangan terkait dengan tanggaldelivery barang yang dipesan oleh konsumen.
    Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakanbahwa laporan production planning tidak akan pernahsama dengan jumlah yang dijual oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menunjukan bahwa terdapat perbedaan jumlahpenjualan antara penjualan berdasarkan laporanproduction planning dengan laporan penjualan dalamSPT Tahunan dan SPT Masa PPN.
Register : 16-03-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
FITRIA ULVA.SH
Terdakwa:
RUSDIYANSAH bin HALIDI
5410
  • Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh Alip Triwantoselaku Jambi Engineering & Planning Ast.
    Jmb.Bahwa berdasarkan Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkanoleh Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani olehAlip Triwanto selaku) Jambi Engineering & Planning Ast.
    Pertamina Asset 1Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani olehAlip Triwanto selaku) Jambi Engineering & Planning Ast.
    Pertamina Asset 1Jambi Field tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani olehAlip Triwanto selaku Jambi Engineering & Planning Ast.
Register : 26-10-2011 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 512/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim
Tanggal 12 Nopember 2012 — SITI NURLONGGA NASUTION, cs VS PD. Sarana Jaya, cs
3929
  • Sarana Jaya)pada tahun 1995 yang telah ditingkatkan menjada Sertifikat Hak Guna Bangunanmasingmasing adalah :a SHGB No. 6363, seluas 515 M2 atas nama Siti Nurlongga Nasution/Penggugat I ;b SHGB No. 6364, Seluas 668 M2 atas nama Bustami Pasaribu/ PenggugatIl;c SHGB No. 6323, Seluas 682 M2 atas nama Teddy Manalu/ PenggugatIl ;3 Bahwa sebagai warga Negara yang baik, terhadap tanah milik PARAPENGGUGAT tersebut di atas telah dijaga dan dirawat dengan baik dan telahpula diterbitkan advis planning oleh
    TURUT TERGUGAT II, yang masingmasing adalah :a Advis planning No. 0645/GSB/JT/V1I/2005, untuk Penggugat I ;b Advis planning No. 0644/GSB/JT/V1I/2005, untuk Penggugat II ;c Advis planning No. 0643/GSB/JT/VI/2005, untuk Penggugat ITI ;Dan telah pula diurus oleh PARA PENGGUGAT mengenai Ijin MendirikanBangunan (IMB) dengan No. 5 tahun 2007, tentang keterangan membanguntertanggal 12 Januari 2007 untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT III (Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan
    Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar tembok pembatassepanjang 6 (enam) meter yang berada di atas tanah milik PARAPENGGUGAT berdasarkan Advis Planning yang diberikan kepadaPARA PENGGUGAT dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada."Bahwa pada angka 4 PETITUM gugatan Penggugat yang berbunyi :"4.
    atas nama Teddy Manalu/PENGGUGAT III ;Atas kepemilikan PARA PENGGUGAT diatas sertifikat tersebut telah puladiterbitkan Advis Planning oleh TURUT TERGUGAT II, sesuai dengan :e Advis Planning No. 0645/GSB/JTA/I/2005, untuk PENGGUGAT I;e Advis Planning No. 0644/GSB/JTA/1/2005, untuk PENGGUGAT II;e Advis Planning No. 0643/GSB/JTA/I/2005, untuk PENGGUGAT III;dan terhadap obyek perkara aquo juga telah diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) oleh TURUT TERGUGAT III ;7 Bahwa berdasarkan point 5 (lima)
    Siti Nurlongga Nasution, bukti P4 ;Advis Planning No. 0644/GSB/JT/V 1/2005, tanggal 21 Juni 2005, atas namaPemohon Bustami Pasaribu, bukti P5 ;3010Advis planning No. 0643/GSB/JT/W2005, tanggal 21 Juni 2005, atas namaPemohon Teddy Manalu, bukti P6 ;Surat dari PT.
Register : 02-07-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 279/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 19 Agustus 2015 — BONI CHRISTOFER SIHOTANG Bin BINDU SIHOTANG II.ANDI KRISTANTO Bin PURWADI III.PARDAMEAN TUA PAULUS MANIK Bin GUNTUR MANIK IV.HARTONO Alias PUTRA Bin SUWITO V.DEDY SETIAWAN Bin SUMIANTO VI.RESTU SINAGA Bin HELMI SINAGA
344
  • Nama lengkapTempat lahir: BONI CHRISTOFER SIHOTANG Bin BINDU SIHOTANG: Pematang Siantar (Sumatera Utara): 29 Tahun / 31 Oktober 1985: Laki laki: Indonesia: Camp Planning PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Desa HutanAyu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis: Kristen Protestan: Karyawan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL): S.1 (Tamat): ANDI KRISTANTO Bin PURWADI: Karang Jadi: 27 Tahun/ 14 Agustus 1987: Laki laki: Indonesia: Camp Planning PT.
    Sumatera Riang Lestari (SRL): SMA (Tamat): PARDAMEAN TUA PAULUS MANIK Bin GUNTUR MANIK: Sosor Manik Samosir (Sumatera Utara): 22 Tahun / 23 Maret 1993: Laki laki: Indonesia: Camp Planning PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Desa HutanAyu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis: Kristen Khatolik: Karyawan Harian Lepas (KHL) PT.
    Jawa Simalungun (Sumatera Utara): 20 Tahun / 03 Oktober 1995: Laki laki: Indonesia: Camp Planning PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Desa HutanAyu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis:Islam: Karyawan Harian Lepas (KHL) PT. Sumatera Riang Lestari (SRL): SMP (Tamat): RESTU SINAGA Bin HELMI SINAGA: Pulau Rakyat Asahan (Sumatera Utara): 19 Tahun / 01 Februari 1996: Laki laki: Indonesia: Camp Planning PT.
    Sumatera Riang Lestari (SRL). terdakwa Boni ChristoperSihotang menawarkan untuk bermain judi KyuKyu terdakwa II Andi Kristanto BinPurwadi, terdakwa III Pardamean Tua Paulus Manik, terdakwa IV Hartono BinSuwito, terdakwa V Dedy Setiawan Bin Sumianto dan terdakwa VI Restu SinagaBin Helmi Sinaga di Camp Planning PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) di desahutan ayu kecamatan rupat utara kabupaten bengkalis.
    ANDI KRISTANTO Bin PURWADI :Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan danberada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh team Opsnal PolsekRupat Utara pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wib bertempat diCamp Planning PT.
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 426/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : SITI NURLOANGGA NASUTION
Terbanding/Tergugat : PD. SARANA JAYA ,Cs
8935
  • Bahwa sebagai warga Negara yang baik, terhadap tanah milikPARAPENGGUGAT tersebut di atas telah dijaga dan dirawat dengan baik dantelah pula diterbitkan advis planning oleh TURUT TERGUGAT Il, yangmasingmasing adalah:a. Advis planning No. 0645/GSB/JTA/I/2005, untuk Penggugat I;b. Advis planning No. 0644/GSB/JT/V1/2005, untuk Penggugat II;c.
    Advis planning No. 0643/GSB/JTA/I/2005, untuk Penggugat III;Dan telah pula diurus oleh PARA PENGGUGAT mengenai Ijin MendirikanBangunan (1MB) dengan No. 5 tahun 2007, tentang keteranganmembangun tertanggal 12 Januari 2007 untuk mendirikan bangunan yangdikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT Ill (Surat Keputusan Kepala SukuDinas Penataan dan Pengawasan Bangunan);4.
    Bahwa PARA TURUT TERGUGAT selaku Aparatur Negara/ Pemerintahsudah seharusnya melakukan pembongkaran atas tembok tersebut,karena menimbang dalam hal pembongkaran tembok tersebut adalahmenjadi kewajiban dan tanggung jawab PARA TURUT TERGUGATselaku instansi yang berhak dan berwenang dalam melaksanakanpembongkaran tersebut, hal mana telah sesuai dengan adanyaPeraturan Daerah No. 8 tahun 2007, tentang Ketertiban Umum, yangdikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, serta telah sesuai pula denganadanya advis planning
    oleh TURUT TERGUGAT Il,sehingga patut bagi PARA TURUT TERGUGAT dihukum untukmelakukan pembongkaran terhadap tembok pembatas ;Bahwa sangat beralasan hukum PARA PENGGUGAT memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkaraaquo dengan memberikan Putusan Provisi terlebin dahulu sebelumadanya Putusan Akhir dengan memerintahkan kepada PARA TURUTTERGUGAT untuk membongkar tembok pembatas sepanjang 6 (enam)meter yang berada di atas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkanadvis planning
    PRIMAIR:1.2.Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum ;Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membongkar tembokpembatas sepanjang 6 (enam) meter yang berada di atas tanahmilk PARA PENGGUGAT berdasarkan Advis Planning yangdiberikan kepada PARA PENGGUGAT dan Jjin MendirikanBangunan (1MB) yang ada ;Memerintahkan Walikota Jakarta Timur/TURUT TERGUGAT sebagai pemangku kewenangan yang ada di wilayahnya (PemdaDKI Jakarta Timur) sesuai
Putus : 09-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2335 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 9 Februari 2015 — STIEVEN RUSLI alias MIKI
10854 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KaryaBersama Abadi yang beralamat di Jalan Boulevard Gading Golf Berryl Shop Office2 No.23 Gading Serpong Tangerang, datang menemui RENO HALSAMER diRestaurant Museum HENDI CRAFT CENTER & CONVENTION HALL diSimpangsiurBali, selanjutnya Terdakwa menjelaskan tentang Adanya KesepakatanAchmad Haris untuk membuat condominium hotel (Condotel) di lokasi tersebut dandengan rencana pembangunan condotel tersebut, pihak museum akandiakomodasikan kemudian Terdakwa meminjam Buku Marketing Planning/Perencanaan Marketing
    Stieven Rusli alias MIKI buat brosur hal tersebut akan memajukanCondotel dari pada memulai sesuatu dari awal (maksudnya sebagai wacana) ;Bahwa menurut keterangan saksi korban Reno Halsamer yang dicatat dalampoin 6 halaman 9 putusan judex facti menyebutkan bahwa saksi tidakberkeberatan untuk memberikan Buku Marketing Planning/ PerencanaanMarketing Museum Handicraf Center & Convention Hall dan CD yang berisiprofil/film tentang Seni Lukis DTopeng ciptaannya kepada Pemohon Kasasi II/Hal. 13 dari 20 hal
    Keterangan ini dibenarkansendiri oleh saksi korban yang dicatat dalam poin 1 halaman 8 putusan judexfacti ;Bahwa secara bisnis saksi korban adalah seorang pebisnis yang mengetahuidengan pasti bahwa materi berupa Buku Marketing Plan dan CD adalah materipromosi resmi dari Museum DTopeng sebagai bisnisnya ;Bahwa hal itu dijelaskan oleh saksi korban di dalam poin 7 halaman 3 BAP yangdiakui kebenarannya dalam poin halaman 8 putusan judex facti bahwa yangdimaksud dengan Buku Marketing Planning : berisi
    dan CDyang berisi logo gambar ciptaan saksi korban tidak ada unsur paksaan dan tipumuslihat melainkan karena adanya unsur kesepakatan, kecakapan dan kausayang halal yang memenuhi unsur sahnya perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdata;Bahwa secara factual keinginan saksi korban adalah untuk memberikan materiMarketing Planning dan CD yang berisi logo gambar ciptaannya adalah untukmemasarkan produk berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalampembuktian dan dilaksanakan dengan itikad baik vide Pasal 1338
    Pada tahun 2011 Terdakwamenemui Pelapor menjelaskan bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan pemilik tanah(Ahmad Haris) untuk membuat condotel di lahan tersebut dan pihak Musium18diakomodasikan kemudian Terdakwa meminjam buku marketing planning MuseumHendicraft Center yang berisi film/profit tentang seni lukis dtopeng ciptaan Reno danPelapor/Reno Halsamer memberikannya dengan maksud menyesuaikan bentuk Hotelyang di dalamnya ada museum dtopeng.