PONTJO SUTOWO;

PONTJO SUTOWO, kewarganegaraan Indonesia,perkerjaan swasta, beralamat di Jalan Tanjung Nomor16, RT.007/RW.001, Kelurahan Gondangdia, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2020Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Amir Karyatin, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1053, Kelurahan KebonSirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Pontjo Sutowo,Surat Ukur Nomor 00026/Kebon Sirih/2013, tanggal 30 Oktober 2013,luas 1.088 M?,4.

, atas nama Pontjo Sutowo;5. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Pusat) untuk mencabut:a.Surat Keputusan Nomor: SK Nomor 1317/HGB/BPN.31.71/2013tentang Pemberian Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan(HGB) seluas 1.088 M?

: danSertipikat HGB Nomor 1053/Kebon Sirih, yang terletak KelurahanKebon Sirih Nomor 61, Kecamatan Menteng, Kota administratif JakartaPusat, Surat Ukur Nomor 00026/Kebon Sirih/2013, tanggal 30 Oktober2013, luas 1.088 M7, atas nama Pontjo Sutowo;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dan menghapusSertipikat HGB Nomor 1053/Kebon Sirih, yang terletak KelurahanKebon Sirih Nomor 61, Kecamatan Menteng, Kota administratif JakartaPusat, Surat Ukur Nomor 00026/Kebon Sirih/, tanggal 30 Oktober 2013luas

, atas nama Pontjo Sutowo, dari Daftar Buku Tanah yangada pada Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat;6. Meghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk tunduk danpatuh pada isi putusan ini;7.

PONTJO SUTOWO;

PONTJO SUTOWO;;

Memberikan Ijin kepada Pemohon (LILIK PONTJO IRNAWATI) selaku Wali Ibu berdasarkan Penetapan No.84/Pdt.P/2010/PN.Sby., dari kedua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama : SANTI APRIANDINI, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 26 April 1994 ; YULIANI DWI SULISTYANINGRUM, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Juli 1997 ; Untuk menjual harta peninggalan Almarhum HARY KARTONO yang menjadi hak bagian kedua anak Pemohon yaitu berupa Tanah dan Bangunan

LILIK PONTJO IRNAWATI

PENETAPAN Nomor : 323/Pdt.P/2010/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonandalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan dari :LILIK PONTJO IRNAWATI, beralamat di Jl.

.2337 Propinsi JawaTimur, Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis, Surat Ukur No.612/Pakis/2000,tanggal 11 09 2000, Luas 273 M2 atas nama AGOESTOMO ; Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur, maka hal tersebutdiperlukan Penetapan jin dari Pengadilan ; Berdasarkan tas alasanalasantersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untukmemberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :e Mengabulkan Permohonan Pemohon ; Memberikan Ijin kepada Pemohon (LILIK PONTJO

Fotocopy Kartu Keluarga No.3578061606090005, atas nama KepalaKeluarga LILIK PONTJO IRNAWATI, tertanggal 18 Juni 2009, bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.284/1993, yang diterbitkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 28 Agustus 1993, buktiP2 ;3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.745/1994, atas nama SANTIAPRIANDINI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, tertanggal25 Juni 1994, bukti P3 ;4.

Memberikan Ijin kepada Pemohon (LILIK PONTJO IRNAWATI) selaku Wali Ibuberdasarkan Penetapan No.84/Pdt.P/2010/PN.Sby., dari kedua orang anakyang masih dibawah umur yang bernama :e SANTI APRIANDINI, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 26 April 1994 ;e YULIANI DWI SULISTYANINGRUM, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 20Juli 1997 ; Untuk menjual harta peninggalan Almarhum HARY KARTONO yang menjadihak bagian kedua anak Pemohon yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang terletak diatasnyasebagaimana

Pemohon:
PONTJO RETNANINGSIH

Pemohon:
PONTJO GUNAWAN WIBISONO

Pemohon:
PONTJO GUNAWAN WIBISONO

Menetapkan sebagai hukum, bahwa PEMOHON sebagai wali yang sah dari anak yang yang bernama :

1. FLORENCIA PRIMADEVI, Lahir di Jember, 01 Oktober 2005 (umur 15 tahun);

SUMADJI BIN PONTJO KROMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

SUMADJI Bin PONTJO KROMO

Sumadji Bin Pontjo Kromo tidak terbukti bersalahtelah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum, memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1) jo. Pasal 18 UndangUndang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.2 Menyatakan terdakwa Drs.

Sumadji Bin Pontjo Kromo bersalah telah melakukanTindak Pidana Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukoorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal. 3 jo.

Sumadji Bin Pontjo Kromo denganpidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangkan masa penahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluhjuta rupiah ) Subsidair 2 (dua ) bulan kurungan.4 Menghukum terdakwa Drs.

SUMADJI BIN PONTJO KROMO tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair;Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan terdakwa Drs.

SUMADJI BIN PONTJO KROMO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tantang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Pontjo Nugro Susilo; Direktur Jenderal Pajak

PUTUSANNomor : 35/C / PK / PJK /2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :PONTJO NUGRO SUSILO, berkedudukan di JI. KambojaNo. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasakepada Otto Bismarck Fathullah, SH, Chairun Amalia, SH,Ahmad Faisal, SH dan Muhammad Fahmi, SE Advokat Konsultan Hukum dari Law Office Ali Mazi, SH &Associates berkantor di JI.

Meninjau kembali SKPKB PPh orang pribadi tahun pajak 2000 Nomor00094/205/00/021/02 tanggal 28 Januari 2002, atas nama Pontjo NugroSusilo, NPWP : 04143.506.6021.000, alamat JI. Kamboja No. 1 JakartaPusat, dengan perhitungan PPh yang kurang bayar adalah Rp.662.149.584, (enam ratus enam puluh dua juta seratus empat puluhsembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) ;bahwa alasanalasan Pembanding melakukan banding tehadapsurat keputusan keberatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :1.

keberatan No. 022/AMSK/IV/2002 tanggal 8 April 2002 sehinggaPembanding dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajaktersebut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 26 ayat 2 danayat 4 UndangUndang No. 16 tahun 2000 :bahwa alasan Pembanding mengajukan banding terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep108/WPJ.06/BD.03/2003,tanggal 17 April 2003 Tentang Keberatan atas SKPKB PPh Orang Pribaditersebut adalah sebagai berikut :,Bahwa Pembanding adalah wajib pajak yang bernama Pontjo

asumsi perhitungan namun sampai dengan saat ini Pembandingbelum memperoleh tanggapan dari Kanwil Pajak VI Jaya III :bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon agarPengadilan Pajak memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusansebagai berikut :Primer :TG2.Menerima dan mengabulkan banding pembanding untuk seluruhnya :Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :Kep108/WPJ.061 BD.03/2003, tanggal 17 April 2003 TentangKeberatan atas SKPKB PPh Orang Pribadi atas nama Pontjo

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakartatanggal S September 2003 No.PUT.01509/PP/HT.VI/14/2003 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut Menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep108/WPJ.O6W/BD.03/2003 tanggal 17 April 2003 tentang KeputusanKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanOrang Pribadi Tahun Pajak 2000 Nomor : 00094/205/00/021/02 tanggal28 Januari 2002, atas nama : Pontjo

ADI PONTJO NOEGROHO; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Pol. : Skep/264/VIII/2009,tanggal 21 Agustus 2009 tentang PemberhentianDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Kompol7ADI PONTJO NOEGROHO dikeluarkan dengan terlebihdahulu mempertimbangkan dan mengabulkankeberatan/pembelaan/banding yang diajukan olehKompol ADI PONTJO NOEGROHO selanjutnya Kapolda D.IYogyakarta sesuai dengan kewenangannya mengubahisi putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dalamsidang pada tanggal 3 Juli 2009 yang telahmemutuskan Pemberhentian Tidak Dengan MHormat(PTDH) selanjutnya

Yogyakarta dijadikandasar digelarnya Sidang Komisi Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia atas namaKompol ADI PONTJO NOEGROHO; 4.

Pol.Skep/SKPD/19/IV/2004 tanggal 10 April 2004 ;Kompol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp. 69120504 ataskeputusan tersebut menerima Putusan dan tidakmenggunakan haknya untuk mengajukankeberatan/pembelaan/banding dalam batas waktu14.

ADI PONTJO NOEGROHO Nrp.69120504 (vide Pasal 13 PPRI No. 2 Tahun2003) 3; Bahwa atas putusan penjatuhan hukuman dalamSurat Penjatuhan hukuman Disiplin No.

ditentukanundang undang (vide Pasal 55 Undang undang No5 Tahun 1986), sehingga surat keputusanpenghukuman disiplin yang dijatuhkan~ kepadaKompol ADI PONTJO NOEGROHO Nyrp. 69120504adalah sah dan berdasarkan MHukum, karenaKompol ADI PONTJO NOEGROHO Nrp 69120504telah menerima keputusan hukuman dimaksuddan tidak menggunakan hak untuk mengajukankeberatan/pembelaan/banding kepada AtasanAnkum dalam batas waktu 14.

ADI PONTJO NOEGROHO, ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PUTUSANNo. 348 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :ADI PONTJO NOEGROHO, Kewarganegaaran Indonesia,pekerjaan Ex Polri, beralamat dahulu di Soka Asri PermaiCD8, Kadisoka, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan,Kabupaten Sleman, dan sekarang di Jalan Pandeyan,Kalangan No. 714, Rt. 16/Rw. 04, Pandeyan, Umbulharjo,Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

dipertanggungjawabkansecara hukum, maka atas dasar tersebut adalah seharusnya gugatanPenggugat dikabulkan seluruhnya ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikanputusan sebagai berikut :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kapolda DIY No.Pol. : Skep/264/VIIV2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentangPemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama KompolAdi Pontjo

Hal inidibuktikan bahwa alamat penggugat (Adi Pontjo Noegroho) danalamat kuasa penggugat adalah sama yaitu: Dahulu di Soko AsriPermai CD8 Kadisoko Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab.Sleman dan sekarang beralamat di JI. PandeyanKalangan No. 714Rt.16 Rw. 04 Pandeyan, Umbulharjo Kota Yogyakarta. Sehinggadengan ketidakjelasan penulisan pekerjaan dan alamat Penggugatberakibat Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud tidak dapatditerima atau ditolak. (Vide Pasal 56 UndangUndang 5 tahun 1986) ;2.

sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang tentang Mahkamah Agung(UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009) ;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas,lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : AD PONTJO

AYU ENDANG PONTJO WAHYUNINGDYAH

AYU ENDANG PONTJO WAHYUNINGDYAH, bertempattinggal di Jalan RA.

AYU ENDANG PONTJO WAHYUNINGDYAH(bukti perjanjian sewamenyewa objek sengketa antaraPelawan dengan Terlawan baru dilakukan tanggal 17 Juni2004;d). Rumah/bangunan objek sengketa direnovasi sejak tanggal17 Februari 2004 sampai dengan tanggal 17 Mei 2004(selama 120 hari) oleh Sdr. EDDY MARGONO selakupemborong dari CV.

Pemohon:
1.Lia Kamelia Dewi
2.ARIATMO PONTJO SARDJONO

Penyidik Atas Kuasa PU:
SURYANDOKO
Terdakwa:
PONTJO REGIONO

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Putut Pontjo Purno, Kapten Mar NRP 18597/P; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai

4 (empat) lembar daftar absensi Perwira DPB Denmako Koarmada II atas nama Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno NRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.

b. 1 (satu) lembar surat berobat dari Klinik Pratama AAL tanggal 29 Agustus 2018.

c. 3 (tiga) lembar photo Terdakwa yang sedang menjalani terapi.

Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
PUTUT PONTJO PURNO

PENGADILAN MILITER III12SURABAYA PUTUSANNomor 62 K/ PM.IlIl12 / AL / Ill / 2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIl12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Putut Pontjo Purno.Pangkat /NRP : Kapten Mar/18597/PJabatan : Pama Dpb Denmako Koarmada Il.Kesatuan : Denmako Koarmada IITempat, tanggal lahir =: Jakarta

Agar barang bukti berupa surat yaitu : 4 (empat) lembar daftar absensi PerwiraHal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 62K/PM III12/AL1V/2019Menimbang:DPB Denmako Koarmada Il atas namaTerdakwa Kapten Mar Putut Pontjo PurnoNRP 18597/P mulai tanggal 06 Agustus2018 sampai dengan tanggal 04 September2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).2.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Putut Pontjo Purno,Kapten Mar NRP 18597/P; terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktudamai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.Menetapkan selama wakitu Terdakwa menjalani penahanandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat yaitu:a. 4 (empat) lembar daftar absensi Perwira DPB Denmako KoarmadaIl atas nama Terdakwa Kapten Mar Putut Pontjo Purno NRP18597/P mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal04 September 2018.b. 1 (satu) lembar surat berobat dari Klinik Pratama AAL tanggal 29Agustus 2018.c. 3 (tiga) lembar photo Terdakwa yang sedang menjalani terapi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 62K/PM III12/AL/1V/20194.

Pemohon:
1.Bambang Purnomo Rahardjo Bin MOH RA'I
2.TRI WAHONO Bin MOH RA'I
3.TJATUR WIJAKSONO Bin MOH RA'I
4.IKA TEGUH HERLINA Bin PONTJO PRIATMOKO
5.DWI ASTUTI Bin PONTJO PRIATMOKO
6.SRI RAISA RAMADHANI Bin PONTJO PRIATMOKO

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PONTJO WIDHI WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Penyidik Atas Kuasa PU:
DUL MUNIR
Terdakwa:
PONTJO WIDHI WAHYUDI

ERRY PONTJO TJAHYONO, DK

ERRY PONTJO TJAHYONO, Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Puri Nusapala A, Blok K, Nomor1, RT 004, RW 012, Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan JatiAsih, Bekasi;2. MOH.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I PONTJO PRAMUDIJO Dan Terdakwa II SALEHODDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan

   >dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan kepada Terdakwa I PONTJO PRAMUDIJO Dan Terdakwa II SALEHODDIN untuk membayar uang pengganti masing masing sejumlah Rp. 344.843.056.685,- (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah enam ratus

PONTJO PRAMUDIJO