partners) dari Korea yang siap menyertakan modalpada Penggugat, dan Penggugat sudah mengadakan kesepakatan bersamadengan Potencial partners tersebut dalam pendanaan untuk melaksanakanproyek jalan tol Ciranjang Padalarang, sehingga masalah pendanaandalam rangka pelaksanaan pengadaan proyek jalan tol Ciranjang Padalarang sudah tidak ada masalah lagi, namun karena Tergugat sudahterlanjur menerbitkan Surat Keputusan a quo ditambah dengan beritaberitadi media massa yang menyatakan konsesi Penggugat sudah

diputus olehTergugat, sehingga Potencial Partners dari Korea yang sudah siap ikutmendanai proyek pembangunan jalan tol tersebut bersikap menunggusampai Tergugat mencabut Surat Keputusan a quo;Hal. 8 dari27 hal.

Bilamana Surat Keputusan a quo tidak sampai diterbitkan maka setelahPenggugat selesai melakukan pembenahan internal, pengadaan proyekjalan tol slap dilaksanakan mengingat Penggugat sudah mempunyaiinvestor/partners yang berpotensi (Potencial partners) dari Korea yangsiap menyertakan modal dengan Penggugat untuk pelaksanaan proyekjalan tol, sehingga pengadaan proyek jalan tol Ciranjang Padalarangsegera dan secepat mungkin siap untuk dilaksanakan/dikerjakan;21.Terbitnya Surat Keputusan Tergugat membuat

Penggugat dalam proses persiapan tender, pemenangan terder,mengurus izinizin Sampai dengan mencari investor partner berpotensi(potencial partners) telah mengeluarkan biaya yang sangat besar danpikiran yang melelahkan, maka bilamana Surat Keputusan a quo tidakditunda maka Penggugat akan menderita kerugian materiil yang sangatbesar selain itu kerugian immaterial yang tidak terhingga ;d.

Bilamana Surat Keputusan a quo tidak ditunda maka investor berpotensi(potencial partners) dari Korea yang siap menyertakan modal bersamaPenggugat akan hilang atau pergi ;f.

tersebut, makapidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa seharusnya samadengan tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama 6 (enam) tahunpenjara, bukan sebagaimana putusan Majelis Hakim yang menyatakanpidana penjara selama 4 (empat) tahun adalah sangat tidak mencerminkanrasa keadilan masyarakat karena tujuan dari penjatuhan hukuman adalahselain memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga memberikankesempatan bagi para pelaku untuk dapat resosialisasi, juga memberikanefek deterrence bagi potencial

kami mempunyai appraissal internal Bank Danamon sebagaipegangan CO untuk mentaksasinya.Bahwa prinsip kredit 3 (tiga) hari cair itu bagaimana yang ditekankankepada CO hal itu memang berisikoBahwa CO melakukan tindakan itu dikategorikan kesalahan pribadi olehkarena CO sudah dibekali dengan training yang punyak kewenangan.Bahwa terdakwa havenar mempunyai surat tugas akan tetapi mempunyaikewenangan pelaksanaannya CO yang tidak mempunyai kewenanganbiasanya didampingi oleh CCO.49Bahwa recoveri colektral potencial

melalui Edmondus Mario Triman melakukanpelaporan terhadap masalah ini oleh karena adanya LHI (Laporan HasilInvestigasi) dari intern Bank Danamon Pusat yang menjadi persoalan ketikapemeriksaan ini dilakukan bukti LHI yang menjadi dasar kerugian BankDanamon tidak diajukan bukti didepan persidangan, dimana dalam LHI tersebutmenyebutkan kerugian serta kesalahan para terdakwa dalam menjalankantugas dan jabatannya;Menimbang, bahwa dalam LHI menyebutkan bahwa kerugian yangdisebutkan masih potensi kerugian / Potencial

bahwa melakukan pelaporan terhadap masalah ini oleh karenaadanya LHI (Laporan Hasil Investigasi) dari intern Bank Danamon Pusat yangmenjadi persoalan ketika pemeriksaan ini dilakukan bukti LHI yang menjadidasar kerugian Bank Danamon tidak diajukan bukti didepan persidangan,dimana dalam LHI tersebut menyebutkan kerugian serta kesalahan paraterdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya;Menimbang, bahwa selain itu juga dalam LHI menyebutkan bahwakerugian yang disebutkan masih potensi kerugian / Potencial

bahwa melakukan pelaporan terhadap masalah ini oleh karenaadanya LHI (Laporan Hasil Investigasi) dari intern Bank Danamon Pusat yangmenjadi persoalan ketika pemeriksaan ini dilakukan bukti LHI yang menjadidasar kerugian Bank Danamon tidak diajukan bukti didepan persidangan,dimana dalam LHI tersebut menyebutkan kerugian serta kesalahan paraterdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya;113Menimbang, bahwa selain itu juga dalam LHI menyebutkan bahwakerugian yang disebutkan masih potensi kerugian / Potencial

Bahwa selama ini sering kali terjadinya pemeriksaanyang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),Inspektorat, APIP, Akuntan Publik dengan hasil perhitungan yangberbeda antara satu dengan lainnya karena menggunakan metodeperhitungan yang berbeda (potencial loss, total loss, dsb) sehinggamembingungkan pencari keadilan dan aparat penegak hukum. Bahwahasil perhitungan lembaga mana yang akan digunakan.

bahwamelakukan pelaporan terhadap masalah ini oleh karena adanya LHI (Laporan HasilInvestigasi) dari intern Bank Danamon Pusat yang menjadi persoalan ketikapemeriksaan ini dilakukan bukti LHI yang menjadi dasar kerugian Bank Danamon84tidak diajukan bukti didepan persidangan, dimana dalam LHI tersebutmenyebutkan kerugian serta kesalahan para terdakwa dalam menjalankan tugasdan jabatannya;Menimbang, bahwa selain itu juga dalam LHI menyebutkan bahwa kerugianyang disebutkan masih potensi kerugian / Potencial

menerangkan bahwamelakukan pelaporan terhadap masalah ini oleh karena adanya LHI (Laporan HasilInvestigasi) dari intern Bank Danamon Pusat yang menjadi persoalan ketikapemeriksaan ini dilakukan bukti LHI yang menjadi dasar kerugian Bank Danamontidak diajukan bukti didepan persidangan, dimana dalam LHI tersebutmenyebutkan kerugian serta kesalahan para terdakwa dalam menjalankan tugasdan jabatannya;Menimbang, bahwa selain itu juga dalam LHI menyebutkan bahwa kerugianyang disebutkan masih potensi kerugian / Potencial

bahwamelakukan pelaporan terhadap masalah ini oleh karena adanya LHI (Laporan HasilInvestigasi) dari intern Bank Danamon Pusat yang menjadi persoalan ketikapemeriksaan ini dilakukan bukti LHI yang menjadi dasar kerugian Bank Danamon103tidak diajukan bukti didepan persidangan, dimana dalam LHI tersebutmenyebutkan kerugian serta kesalahan para terdakwa dalam menjalankan tugasdan jabatannya;Menimbang, bahwa selain itu juga dalam LHI menyebutkan bahwa kerugianyang disebutkan masih potensi kerugian / Potencial

UU 20 tahun 2001, tidakpidana korupsi bukan delik materil, tetapi adalah delik formil sehingga tidak perludibuktikan adanya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan itu, cukup denganterpenuhinya unsurunsur perbuatan yang dirumuskan, atau perbuatan terdakwa berpotensimerugikan keuangan negara (potencial loss), maka tindak pidana korupsi tersebut sudahterpenuhi ;Menimbang,..........21Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undangundang No. 31 tahun 1999 Jo.UU.

Provinsi Riau Nomor 41/TPH TBSX/2013bahwa harga TBS (Tandan Buah Segar) pada bulan OktoberRp1.722,17/Kg, sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugatadalah sebesar Rp474.197.787,00 (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah),dimana seharusnya kerugian tersebut tidak terjadi akibat tindakan Tergugat;Bahwa kerugian yang Penggugat sebutkan di atas adalah belum termasukkerugian dari keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat(potencial

Akibatnya sejak Putusan MahkamahKonstitusi tersebut delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangundangPemberantasan Tipikor tersebut telah dipertegas jenisnya dari semuladelik formi yang memperbolehkan perkiraan potensi kerugian negara(potencial loss), menjadi delik materil di mana kerugian negara adalahtermasuk unsur akibat hukum yang wajib dibuktikan (actual loss).Bahwa ketika menetapkan Pemohohn sebagai tersangka telah nyatabahwa Termohon belum pernah meminta kepada BPK RI untukHal 19 dari 41 Putusan

/PNPag.Indonesia meliputi Perairan Indonesia, ZEEI (Zona Ekonomi ExlusifIndonesia), Sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potencial di wilayahRepublik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perikanan; Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan yangmengakibatkan pencemaran dan

Put.Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKSBahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUU/XIV/2016 dalam pertimbangan hukum halaman 113 menurutmahkamah konstitusi unsur merugikan keuangan tidak lagi sebagaiperkiraan (potencial loss) namun harus dipahami benarbenar harusterjadi atau nyata (Actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindakpidana korupsi;Bahwa Ahli ULIMSYAH M, SE Bin H.

Tentang unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian:Menimbang, bahwa kata dapat dalam unsur ini mengandungmakna bahwa kerugian akibat pemakaian surat palsu tersebut tidakdiharuskan sudah betulbetul terjadi, akan tetapi cukup hanya bersifatpotensi kerugian saja (potencial loss);Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN SimMenimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidakhanya kerugian meteril saja, akan tetapi dapat pula dalam bentuk kerugianimmateril;Menimbang,

Put.Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKSperusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikanadanya kejahatan korupsi dan menghalanghakangi prosesperadilan.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUU/XIV/2016 dalam pertimbangan hukum halaman 113 menurutmahkamah konstitusi unsur merugikan keuangan tidak lagi sebagaiperkiraan (potencial loss) namun harus dipahami benarbenar harusterjadi atau nyata (Actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindakpidana korupsi;Bahwa Ahli ULIMSYAH M

Karena ini menyangkuttindak pidana korupsi yang unsur atau elemen adanya menyangkutkerugian negara maka kerugian negara adalah sesuatu yang actual losbukan potencial los atau asumsi atau dugaan tidak bisa. Itulah sebabnyasesrorang ditetapkan tersangka dan pasal disangkakan harus terlebihdahulu ada perhitungan kerugian negara dari Lembaga yang berwenangdalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tentang unsur Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian: Menimbang, bahwa kata dapat dalam unsur ini mengandungmakna bahwa kerugian akibat pemakaian surat palsu tersebut tidakdiharuskan sudah betulbetul terjadi, akan tetapi cukup hanya bersifatpotensi kerugian saja (potencial loss);Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidakhanya kerugian meteril saja, akan tetapi dapat pula dalam bentuk kerugianimmateril;Menimbang, bahwa di muka persidangan, saksi Sudung Silitongamenyatakan

dan orang lain mengakibatkan terjadiadanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 53.800.015.816,(lima puluh tiga milyar delapan ratus juta lima belas ribu delapanratus enam belas Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu; Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan No.25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, halaman 250 alinea keduamenyatakan: menimbang bahwa dengan demikian Majelisberpendapat terjadinya kerugian dalam perkara a quo adalahbersifat potencial

Dompas Multi Fungsi telahmemenuhi kewajiban sebagaimana direkomendasikan BPK RI PerwakilanRiau tersebut yakni dengan mengembalikan uang atas kelebihanpembayaran tersebut dan sudah masuk ke rekening kas daerahKabupaten Kepulauan Meranti sebelum penyidik Cabang KejaksaanNegeri Bengkalis di Selat Pajang melakukan penyidikan terhadap perkaraini, mejelis berpendapat telah terjadi kerugian negara dalam perkara ini,sehingga terdapat kerugian keuangan negara berupa potensi kerugian(potencial loss) yang dapat

(BB-1052)1052 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial Project Summary Coal Minning & Wood Processing.(BB-1053)1053 1 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait dengan Persetujuan penghapusan Barang milik Negara pada Departemen Kehutanan. (BB-1054)1054 2 (dua) lembar : Foto copy Revisi Berita Acara Rapat Pembahasan Tanggal 11 April 2007 antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Penyediaan Dana Kegiatan Gerakan Nasioanl Rehabilitasi Hutan dan lahan Tahun 2007.

(BB1052)1052 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial Project Summary Coal Minning & Wood Processing.(BB1053) Putusan, Nomor : 32/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst, hal 48 dari 395 hal 10531 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait dengan Persetujuanpenghapusan Barang milik Negara pada Departemen Kehutanan.

(BB1052) 10521 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial Project Summary CoalMinning & Wood Processing.(BB1053) 10531 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait dengan Persetujuanpenghapusan Barang milik Negara pada Departemen Kehutanan. (BB1054) 10542 (dua) lembar : Foto copy Revisi Berita Acara Rapat Pembahasan Tanggal 11April 2007 antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentangPenyediaan Dana Kegiatan Gerakan Nasioanl Rehabilitasi Hutan dan lahanTahun 2007.

(BB1052)1052 ~=+1 (satu) buah : Bendel (4 lembar ) foto copy Potencial ProjectSummary Coal Minning & Wood Processing.(BB1053)1053 ~=*1 (satu) buah : Bendel ( 34 lembar ) dokumen terkait denganPersetujuan penghapusan Barang milik Negara pada DepartemenKehutanan.

dapat dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangannegara, secara riel melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untukmenyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatanterdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riel los atau punsecara potencial

Berdasarkan fakta dari datadata yang saksi peroleh di atas,dari a s/d n tidak ternyata adanya indikasi persekongkolandalam melakukan pemilihan potencial partner, semuanyadilakukan secara, terbuka transparan dan tidak diskriminatif dantelah melalui proses tahapan seperti di atas. Biasanyapersekongkolan dilakukan secara diamdiam dan tidaktransparan.b.

putusan Judex Facti yang menghukumTerdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.316.951.300,00(dua miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ributiga ratus rupiah) perlu. diperbaiki karena Judex Facti tidakmemperhitungkan jumlah kerugian negara secara keseluruhan, yaitutidak memperhitungkan bunga dan Insentif Pembayaran Tepat Waktu(IPTW) sejumlah Rp739.968.700,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan jutasembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yangmerupakan potencial