., jabatan Kepala Bagian Hukum, Organisasidan Humas, Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.Hang Jebatlll Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.. DratOOS FATIMAH ROSYATI, M.Kes., jabatan Kepala BidangPendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Tenaga Kesehatan Set BadanPPSDM Kesehatan, beralamat di Jl.Hang Jebat Ill Blok F/3 KebayoranBaru, Jakarta Selatan..

,M.K.M jabatan Kepala Sub Bagian HukumSekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di JI.Hang Jebat Ill Blok F/3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.. YUYUN WIDYANINGSIH, S.Kp, M.Kes., jabatan Kepala Sub BidangPendidikan, Pusdiklat Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan,beralamat di Jl.Hang Jebat Ill Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.. AMIEN GEMAYEL, S.H., = jabatan Staf Bagian Pelayanan Hukum padaBiro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan, beralamatdi Jl.

IRN DAMAYANTI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, BagianHukormas Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.Hang Jebat IllF/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan.10.ERICK YUDO BASKORO,S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum,Bagian Hukormas Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.HangJebat Ill Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan.11.FITRIA KUSUMA RATIH, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, BagianHukormas, Sekertariat PPSDM Kes, beralamat di Jl.

Putusan Nomor 311 K/TUN/201412.SERA ANDINI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, Bagian HukormasSekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di JI. Hang Jebat Ill Blok F/3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.13.WAWAN NOFIYANTO, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Hukum, BagianHukormas Sekertariat Badan PPSDM Kes, beralamat di Jl.

Hang Jebatlll Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta selatan.14.PUSPA INDAH BUDIONO, SKM jabatan Staf Sub Bidang Pendidikan,Pusdiklat tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, beralamat di JI.Hang Jebat Ill Blok F/3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor :HK.06.03/ /09900/2013, tertanggal 31 Oktober 2013;ll.

Fajar Mas Murni tertanggal 21 Oktober 2010, perihal: Penawaran harga dan surat dukungan kepada PT Buana Ramosari Gemilang untuk proyek pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Fungsi Pendidikan);

7

1 (satu) bundel dokumen dari PT.

Fajar Mas Murni tertanggal 21 Oktober 2010, perihal: Penawaran harga dan surat dukungan kepada PT Exartech Technologi Utama untuk proyek pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Fungsi Pendidikan);

8

1 (satu) bundel dokumen dari PT.

Fajar Mas Murni tertanggal 22 Oktober 2010, perihal: Penawaran harga dan surat dukungan kepada PT Paramitra Multi Prakarsa untuk proyek pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Fungsi Pendidikan);

9

1 (satu) bundel dokumen dari PT.

Fajar Mas Murni tanggal 20 Oktober 2010, perihal : Penawaran harga dan surat dukungan kepada PT Marell Mandiri untuk proyek Pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan, Tahun Anggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Sumber Daya Kesehatan).

20

1 (satu) bundel dokumen PT.

Fajar Mas Murni tanggal 20 Oktober 2010, perihal : Penawaran harga dan surat dukungan kepada PT Nuratindo Bangun Perkasa untuk proyek Pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan, Tahun Anggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Sumber Daya Kesehatan);

21

1 (satu) bundel dokumen PT.

Wirabati Artaguna KepadaPejabat Pembuat Komitmen Badan PPSDM Kesehatan KementerianKesehatan No.: 250/Skel/MKT/WA/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010Perihal : Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS.Tropik Infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahunanggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Sumber DayaKesehatan). 603 (tiga) lembar copy scan Surat PT.

Wirabati Artaguna Kepada PejabatPembuat Komitmen Badan PPSDM Kesehatan KementerianKesehatan No.: 252/Skel/MKT/WA/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010Perihal : Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS.Tropik Infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahunanggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Sumber DayaKesehatan). 62 3 (tiga) lembar copy scan Surat PT. Wirabati Artaguna kepada PT.Darmakusumah No. 257/Penw/MKT/WA/X/10 tanggal 18 Oktober Halaman 7 Putusan No.10/Pid.SusTPK/2021/PN.

Wirabati Artaguna Kepada PejabatPembuat Komitmen Badan PPSDM Kesehatan KementerianKesehatan No.: 253/Skel/MKT/WA/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010Perihal: Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS.Tropik Infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahunanggaran 2010 (Sumber Dana APBN Program Sumber DayaKesehatan). 6313 (tiga belas) lembar copy scan dokumen terkait pembayaran ataspembelian alat CArm Mobile merk Ziehm Emaging Gmbh typeZiehm 8000 oleh PT.

Anugrah Argon Medica kepadaBapak Wadianto, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Barang dan JasaBadan PPSDM Kesehatan No Ref : 166/VIII/MED/2010E, Perihal :Informasi Harga, tanggal 23 Agustus 2010. 982 (dua) lembar fotocopy surat dari Panitia Pengadaan Barang danJasa Badan PPSDM Kesehatan kepada Direktur Perusahaan PT.Anugrah Argon Medica Nomor : PL.01.01/II/I/L1479.4/2010 tanggal21 September 2010, Hal : Informasi Harga 991 (satu) lembar fotocopy surat PT.

Anugrah Argon Medica kepadaPejabat Pembuat Komitmen Badan PPSDM Kesehatan KementerianKesehatan No: 033/X/JK2/2010E, Hal : Surat Dukungan, tanggal 20Oktober 2010. 1011 (Satu) lembar fotocopy surat PT. Anugrah Argon Medica kepada PT.Marell Mandiri No : 59/X/JK2/2010E, Hal : Penawaran Harga,tanggal 21 Oktober 2010. 1022 (dua) lembar surat PT. Anugrah Argon Medica kepada PejabatPembuat Komitmen Badan PPSDM Kesehatan KementerianKesehatan, No : 048/X/JK2/2010E, Hal : Surat Dukungan kepadaPT.

Sumbawa Besar PropNTB.27.Dua lembar Surat Tugas Badan PPSDM Depkes RI No. DL.02.02.2.4.103410 tanggal 17 Juli 2006 yang ditujukan Kepada Dinas KesehatanProp.

SumbawaBesar yang ditujukan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.33.Satu lembar Foto Copy NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak No. 02.432.164.8913.000. an. Yayasan Anugrah Abadi (Ket. Sugeng Wardoyo).34.Satu Bendel Foto Copy Perjanjian Ikatan Kerja.Hal. 12 dari 25 hal. Put.

Terdakwa pernah berkoordinasi via telepon dengan saksi Suprihastuti(petugas PPSDM) dan datang ke PPSDM Depkes untuk menanyakansyaratsyarat pendirian suatu AKBID.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal. 7173 PutusanHal. 19 dari 25 hal. Put.

Terhadap tindakan/perbuatan Terdakwa yang pernah berkoordinasimelalui telepon dengan saksi Supriastuti (oetugas PPSDM) dan datangke PPSDM Jakarta untuk menanyakan syaratsyarat dalam pendirianAKBID, tidak dapat dianggap sebagai perbuatan "turut serta pemalsuansurat" sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti, sebab bagaimanamungkin koordinasi via telepon maupun datang ke PPSDM yangdilakukan Terdakwa guna menanyakan persyaratan pendirian suatuAKBID dapat mewujudkan suatu delik (i.c. pemalsuan surat

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 55 tahun, agama Islam, pendidikanS1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman diJalan Melati, No. 24, RT/RW 01/01, Kelurahan Tarok Dipo,Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagaiPenggugat;melawanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 56 tahun, agama Islam, pendidikanS2, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), tempat kediamandi Perumahan PPSDM

Bukti Saksi.Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX UMUr 56 tahun, agama Islam,pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diPerumahan PPSDM Kemendagri Wilayah Bukittinggi, Jalan RayaBukittinggiPayakumbuh, Km.14 Ds Sei Sariak Utara, Jorong Sei Sariak,Hal. 5 dari 14 Hal.

Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, di bawahsumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah tetangga Penggugat dan teman satu kantor dengan Tergugat;Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isterimenikah pada tahun 1995;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalselalu terpisahpisah karena tempat pekerjaan, Penggugat tinggal diPadang, Tergugat tinggal di Perumahan Dinas PPSDM

Penggugat atau Tergugat tidak pernah menceritakanapa penyebab tidak serumah sama sekali sejak 10 tahun yang lalukepada saksi, dan saksi sebaliknya juga tidak menanyakannyatentang hal tersebut.Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Bukittinggidan Tergugat tinggal di rumah dinas PPSDM Kemendagri Wilayah diBaso, Kabupaten Agam;Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui kalau Tergugatmendatangi Penggugat dan saksi tidak ada melihat Penggugat datangke rumah dinas Tergugat di Baso Kabupaten

menikah pada tahun 1995; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggalselalu terpisahpisah karena tempat pekerjaan, Penggugat tinggal diPadang, Tergugat tinggal di Perumahan Dinas PPSDM Baso; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sejak awalnya tidak baik dan tidak rukun, karena tempattinggal terpisahpisah walau ada pertemuan kunjung mengunjungi,namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat

Tugu Reasuransi Indonesia(Tugure) sebagai Direktur Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi PT.TuguPratama Indonesia No.04/02/SKD/PPSDM/TPI/2002,tangal 1 Mei 2002 (BuktiP.12).Kedua,Bahwa kemudian sejak tanggal 1 Juli 2003, berdasarkan Surat PT.TuguPratama Indonesia tanggal 25 Juni 2003 (Bukti P.13), Penggugat yang sedangditugaskan untuk diperbantukan di anak perusahaan (Tugure) mendapatJabatan Rangkap di induk perusahaan (Tergugat).

Tentunya sesuaiurutan pertanggung jawaban,jabatan Executive Accountant berada dibawahAccounting Group Head ( sebelumnya bernama Kepala Divisi ).Kedua,Bahwa berdasarkan SK Direksi PT.Tugu Pratama Indonesia No.04/02/SKD/PPSDM/TPI/2002, tanggal 1 Mei 2002, butir ketujun seharusnya pada waktuHal. 13 dari 39 hal. Put.

Tugu Pratama Indonesia No.16/02/SKDTPI/VI/2006 tanggal 29Juni 2006 (Bukti P14) untuk penugasandiperbantukan ke PT.Pratama Mitra Sejati, dan bukan SK DireksiPT.Tugu Pratama Indonesia No.04/02/SKD/PPSDM/TPI/2002tanggal 1 Mei 2002 (Bukti P12) yang sudah tidak relevan karenatuntutan Penggugat hanya 2 tahun terakhir yaitu sejak 1 Juli 2007 s/d 30 Juni 2009;.

Tugu Pratama Indonesia No.04/02/SKD/PPSDM/TPI/2002 tanggal 1 Mei 2002 (Bukti P12) yang sudahtidak berlaku untuk masa tuntutan Penggugat untuk masa 1 Juli 2007 s/d 30 Juni 2009;Sedangkan yang berlaku untuk dilihat adalah SK Direksi PT. TuguPratama Indonesia No.16/02/SKDTPI/VI/2006 yang hanyamenyatakan: Hakhak dan benefit yang bersangkutan peroleh akanmenyesuaikan dengan peraturan/ketentuan/kebijaksanaan PT. PratamaMitra Sejati".

No. 249 K/Pdt.SusPHI/2013berlaku untuk masa tuntutan Penggugat untuk masa 1 Juli 2007 s/d 30Juni 2009;Pertimbangan hukurri Judex Facti pada halaman 88 alinea pertama:"bahwa berdasarkan bukti P12 yang sama dengan bukti T12 berupaSK Direksi PT.Tugu Pratama Indonesia No.04/02/SKD/PPSDM/TPI/2002 ..... dst", adalah tidak relevan karena sudah tidak berlakuuntuk masa tuntutan Penggugat untuk masa 1 Juli 2007 s/d 30 Juni2009;.

Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.04.3.1.04193 tentang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural di Lingkungan KementrianKesehatan tanggal 1 April tahun 2010 bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulanJanuari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) SumberDaya Kesehatan PPSDM

melakukan atau menyuruh melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sandiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa sesuai dengan DIPA Nomor 0060/02412.1//2010 tanggal 31Desember 2009, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Kantor PusatPerencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) bidang I (Perencanaan danInformasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM

Republik Indonesia Nomor : KP.04.04.3.1.04193 tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatanStruktural di Lingkungan Kementrian Kesehatan tanggal 1 April 2010mempunyai mempunyai tugas dan tanggung jawabe Melakukan penyiapan bahan perumusane Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan sumberdaya manusia kesehatane Bahwa kemudian pada tahun 2010, Kantor Pusat Perencanaan danPendayagunaan (PUSRENGUN) bidang I (Perencanaan dan Informasi)Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM

Kesehatan kegiatan tanggal 21 s/d 23Juni 20109 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 s/d 14Juli 201010 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 s/d21 Juli2010.11 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 5 s/d 6Agustus 201012 Copy Banquet Event Order No. 015 / BQTMJT / VI/ 2010 tanggal16 Juni 201013.

Kesehatan kegiatan tanggal 21 s/d23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 s/d14 Juli 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 s/d21 Juli2010.Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 5 s/d 6Agustus 2010Copy Banquet Event Order No. 015 / BQTMJT / VI/ 2010 tanggal16 Juni 2010Copy Banquet Event Order No. 22 / BQTMJT/ VII /2010 tanggal 7Juli 2010Copy Banquet Event Order No. 23 / BQTMJT / VII / 2010 tanggal10 Juli 2010Copy Banquet Event

Bahwa dikarenakan Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diDinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian KabupatenMerangin, yang dalam mengajukan gugatan cerai harus melampirkan SuratIzin Atasan Penggugat, sesuai dengan Surat Izin Cerai yang di keluarkanoleh Sekretaris Daerah sesuai dengan Nomor 806/579/BKPSDMD/PPSDM.3/2020, tanggal 11 Juni 2020;10.

PA.BkoDan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkanputusan yang seadiladilnya.Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan,terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KoperasiUKM Perdagangan dan Perindustrian xxxxxxxxx XXXXXxXxXx, telah memperolehsurat izin melakukan perceraian Nomor 806/579/BKPSDMD/ PPSDM

Bahwa setelah bebas dan selesai menjalani masa bimbinganPenggugat datang dan melapor ke Poltekes KemenkesBanjarmasin (tempat kerja Penggugat), berharap agar bisakembali bekerja;Bahwa kedatangan Penggugat disambut baik oleh atasan Penggugat,karena tenaga Penggugat masih sangat diperlukan di PoltekesKemenkes Banjarmasin dan melalui Surat Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Kesehatan Nomor :KP.04.01/1.4/04165/2014, tanggal 10 Maret 2014 perihal PermohonanPertimbangan permasalahan

kepegawaian a.n MUHAMMADKASTALANI, S.Kep, NIP 197910072006041002, khususnya angka 4,Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia(PPSDM), meminta agar Penggugat dikenakan Sanksi HukumanDisiplin berupa Penurunan Pangkat selama 3 (tiga) tahun;8.

Bahwa melalui Surat Badan Pengembangan dan PemberdayaanSumberdaya Manusia (PPSDM) Kesehatan Nomor : KP.04.01/1.4/14671/2014 Perihal : Permohonan PertimbanganPermasalahan Kepegawaian a.n MUHAMMAD KASTALANI,S.Kep, NIP 197910072006041002, Tanggal 19 November 2014yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian SetjenKementerian Kesehatan, bahwa Badan Pengembangan danPemberdayaan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Kesehatanmemohon arahan terkait pengaktifan MUHAMMAD KASTALANI,S.Kep. sebagai PNS;Bahwa terhadap surat

Badan Pengembangan dan PemberdayaanSumberdaya Manusia (PPSDM) Kesehatan tersebut, BadanKepegawaian Negara menanggapi melalui Surat Nomor : Cl2630/K41/14 perihal Permasalahan Kepegawaian a.n MUHAMMADKASTALANI, S.Kep, NIP 197910072006041002, tanggal 26 Februari2015, pada pokoknya adalah bahwa ketentuan mengenai hukumanpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukansebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf dmerupakan syarat Komulatif, dengan demikian PNS yang

MUHAMMAD KASTALANIE, S.Kepmendapatkan pertimbanganberdasarkan surat Badan PPSDM Kesehatan dengan surat tanggal 19November 2014 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaianmemohon arahanterkait pengaktifan MUHAMMAD KASTALANIE,S.Kep...Terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat tanggapi sebagaiberikut :Bahwa surat tersebut diatas pada intinya berisikan permohonanpertimbangan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Tergugat, karenamendapat Surat Cuti Bersyarat sesuai dengan Surat KeputusanLembaga

MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.04.3.1.04193 tentangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatanStruktural di lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 01 April tahun 2010bersamasama dengan Devi Sarah (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM

No. 906 K/PID.SUS/2015pada Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN)bidang (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia KesehatanBadan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesiauntuk tahun 2010 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :1.

kegiatan tanggal 21 sampaidengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampaidengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampaidengan 21 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampaidengan 06 Agustus 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 015/BQTMJT/VI/2010 tanggal 16Juni 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 22/BQTMJT/VII/2010 tanggal 07Juli 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 23/BQTMJT/VII/2010 tanggal

Kesehatan kegiatan tanggal 21 sampaidengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampaidengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampaidengan 21 Juli2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampaidengan 06 Agustus 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 015/BQTMJT/VI/2010 tanggal 16Juni 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 22/BQTMJT/VII/2010 tanggal 07 Juli2010;Copy Banquet Event Order Nomor 23/BQTMJT/VII/

olehGeneral Manager Hotel Imperium Bandung;1 (satu) bundel dokumen kegiatan PUSRENGUN yang dilakukan diHotel Perdana Wisata pada tahun 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 21sampai dengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12sampai dengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19sampai dengan 21 Juli2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05sampai dengan 06 Agustus 2010;Copy Banquet Event

Bupati Merangin danditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin dengan Nomor806/1646/BKPSDMD/PPSDM.3/2017, tanggal 17 Juli 2017;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

menghadapsendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyakarena alasan yang sah;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasannya dengan surat izin untuk melakukanperceraian dari Bupati Merangin dengan Nomor806/1646/BKPSDMD/PPSDM

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon wajibmemperoleh izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas,Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melaksanakan perceraian daripejabat yang berwenang dengan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dariBupati Merangin dengan Nomor 806/1646/BKPSDMD/PPSDM

Sekretaris Daerah dengan Nomor806/362/BKPSDMD/PPSDM.3/2018, tanggal 25 Maret 2019;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

No. 137/Pdt.G/2019/PA.Bkotidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dari atasannya dengan surat izin untuk melakukan perceraianNomor: 806/362/BKPSDMD/PPSDM.3/2018, tanggal 25 Maret 2019;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati

Penggugat adalah seorang PegawalNegeri Sipil, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, Penggugat wajid memperoleh izin atau surat keterangan lebihdahulu dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas,Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melaksanakan perceraian daripejabat yang berwenang dengan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor:806/362/BKPSDMD/PPSDM

;Kasubag Advokasi Hukormas pada Ses; Badan PPSDM Kesehatan;=.6Apk === 222222222Sulastyono Wahyudi, S.H., MKM)yj22Kasubag Peraturan Kepegawaian dan Penegakkan DisiplinPegawai pada Biro Kepgawaian: OO AHendra Normansyah, peK XYAnalis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi;10. AminsGemayel, S.H.jnnennaneneneeeeneneecen eee >a SY

No. 1742 K/PID.SUS/2015Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuktahun 2010 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :1.

kegiatan tanggal 21 sampaidengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampaidengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampaidengan 21 Juli2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampaidengan 06 Agustus 2010;Hal. 44 dari 81 hal.

kegiatan tanggal 21 sampaidengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampaidengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampaidengan 21 Juli2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampaidengan 06 Agustus 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 015/BQTMJT/VI/2010 tanggal 16 Juni2010;Copy Banquet Event Order Nomor 22/BQTMJT/VII/2010 tanggal 07 Juli2010;Copy Banquet Event Order Nomor 23/BQTMJT/VII/2010 tanggal

kegiatan tanggal 21sampai dengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12sampai dengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19sampai dengan 21 Juli2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05sampai dengan 06 Agustus 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 015/BQTMJT/VI/2010 tanggal 16Juni 2010;Hal. 64 dari 81 hal.

kegiatan tanggal 21sampai dengan 23 Juni 2010Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12sampai dengan 14 Juli 2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19sampai dengan 21 Juli2010;Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05sampai dengan 06 Agustus 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 015/BQTMJT/VI/2010 tanggal 16Juni 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 22/BQTMJT/VII/2010 tanggal 07Juli 2010;Copy Banquet Event Order Nomor 23/BQTMJT/VII/2010 tanggal

Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 21 s/d 23 Juni 2010.-------------------------------------------------------------------------------------9. Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 s/d 14 Juli 2010.--------------------------------------------------------------------------------------10.

Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 s/d 21 Juli 2010.--------------------------------------------------------------------------------------11. Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 5 s/d 6 Agustus 2010;-------------------------------------------------------------------------------12. Copy Banquet Event Order No. 015 / BQT-MJT / VI / 2010 tanggal 16 Juni 2010;-------------------------------------------------------------------------------------13.

dan Pendayagunaan SDMKesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUS RENGUN Nomor : HK/03.05/11.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga AdministrasiKesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagiantara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalamtahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN)Sumber Daya Kesehatan PPSDM

melakukanatau menyuruh melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sesuai dengan DIPA Nomor 0060/02412.1//2010 tanggal 31 Desember 2009,anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan(PUSRENGUN) bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia KesehatanBadan PPSDM

Kesehatan kegiatan tanggal 21 s/d 23 Juni10 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 s/d 21 Juli11 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 5 s/d 6 Agustus12 Copy Banquet Event Order No. 015 / BQTMIJT / VI / 2010 tanggal 16 Juni13 Copy Banquet Event Order No. 22 / BQTMJT / VII / 2010 tanggal 7 Juli14 Copy Banquet Event Order No. 23 / BQTMJT / VII / 2010 tanggal 10 Juli15 Copy Banquet Event Order No. 29/ BQTMJT / VUI/ 2010 tanggal 1 Agustus16 1 (satu) lembar Asli

Copy Surat Keputusan No. 002/HII/SKDIR/10/2010 tanggal 02 Agustus 20106..tentang Pengangkatan GM.Sampel stample Hotel Imperium Bandung, yang ditandatangani oleh GeneralManager Hotel Imperium Bandung.7 1 (satu) bundel dokumen kegiatan PUSRENGUN yang dilakukan di HotelPerdana Wisata pada tahun 2010.8 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 21 s/d 23 Juni2010, nne nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn cnneneneee9 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 s/d 14

Juli2010, $22 nn nnn nanan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen10 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 s/d 21 Juli2010, $22 nn nnn nanan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen11 Group Master Bill Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 5 s/d 6 Agustus20103 722 222222 nnn nnn nnn nnn nn nen nn nn nn anne12 Copy Banquet Event Order No. 015 / BQTMIJT / VI/ 2010 tanggal 16 Juni201 05 22222 n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene13 Copy Banquet Event Order No. 22 / BQTMJT

Pembanding/Penggugat : YULIUS NUSSY
Terbanding/Tergugat I : Direktur Politeknik Kesehatan Jayapura
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menkes RI cq Kepala Badan PPSDM Depkes RI

PL.02.02/PP/PPSDM/01/20i0, tanggal 3!

Mahkota Negara yang ditujukan kepada KetuaPanitia Pengadaan Barang/Jasa Badan PPSDM Kesehatan tanggal 3Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir SURAT DUKUNGAN dari PT. FajarMas Murni yang ditanda tangani Ir. JONGKI SUMARHADI (Regionaldelegate) untuk PT. Nuratindo Bangun Perkasa yang ditujukan kepadaKetua Pengadaan barang/Jasa Badan PPSDM Kesehatan tanggal 4Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir SURAT DUKUNGAN dari PT. FajarMas Murni yang ditanda tangani Ir.

Alfindo Nuratama Perkasa yang ditujukan kepadaKetua Pengadaan barang/Jasa Badan PPSDM Kesehatan tanggal 6Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir SURAT DUKUNGAN dari PT. FajarMas Murni yang ditanda tangani Ir. JONGKI SUMARHADI (Regionaldelegate) untuk PT. Taruna Bakti Perkasa yang ditujukan kepada KetuaPengadaan barang/Jasa Badan PPSDM Kesehatan tanggal 7 Agustus2009.13.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir SURAT DUKUNGAN dari PT. FajarMas Murni yang ditanda tangani Ir.

,MKM., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Badan PPSDMKesehatan kepada Direktur Perusahaan PT BBRAUN denganditembuskan kepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan dan PPKBadan PPSDM Kesehatan, nomor PL.00.03.01/II/1/2758.1/2009 tanggal8 Juni 2009 perihal permintaan informasi harga.1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Purchase Order PT. MahkotaNegara No.: 003/PORJKMHK/X/2009, tanggal 14 Agustus 2009.2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Invoice PT. B.

Kes Nomor : SQ09138 tanggal9 Juni 2008 perihal Penawaran harga Synthes beserta 10 (sepuluh) lembarlampiran rincian harga masingmasing item.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Tranmedic kepada PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Badan PPSDM Kes Nomor : SQ09139 tanggal9 Juni 2008 perihal Penawaran produk Haemonetics.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari Tranmedic kepada PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Badan PPSDM Kes Nomor : SQ09140 tanggal9 Juni 2008 perihal Penawaran harga Mentice

Bupati Merangin yang ditanda tangani Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Merangin dengan Nomor806/603/BKPSDM/PPSDM/2017, tanggal 20 Maret 2017;Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Him 3 dari 12 hlm.

dipanggil secara resmi dan patut yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihat Pemohon agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dailildalil permohonannyauntuk bercerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon selaku seorang PNS telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari atasannya dengan surat izin untuk melakukanperceraian nomor 806/603/BKPSDM/PPSDM

Putusan Nomor 01 17/Padt.G/201 7/PA.Bko.Tahun 1990, Pemohon wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas,Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melaksanakan perceraian daripejabat yang berwenang dengan Surat Izin Untuk Melakukan PerceraianNomor 806/603/BKPSDM/PPSDM/2017, tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukanpermohonan cerai dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara

Bahwa dikarenakan Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Merangin) yang dalam mengajukangugatan cerai harus melampirkan Surat Izin Atasan Penggugat, sesuaidengan Surat Izin Cerai yang di keluarkan oleh Bupati Merangin denganNomor 806/1170/BKPSDMD/PPSDM.3/2018, tanggal 12 November 2018;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq.

untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat danTergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugattelah datang sendiri secara inperson ke persidangan, sehingga masingmasingdapat mengemukakan kepentingannya;Bahwa berhubung oleh karena Penggugat berstatus seorang PNS, telahmemperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugatditempat Penggugat bekerja dengan suratnya Nomor:806/1170/BKPSDMD/PPSDM

Sekretaris Daerah dengan Nomor 806/4774/BKPSDMD/PPSDM.3/2019, tanggal 30 April 2019;10.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer :Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Bko.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa berhubung oleh karena Penggugat berstatus seorang PNS, telahmemperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat ditempat Penggugat bekerja dengan suratnya Nomor: 806/4794/BKPSDMD/PPSDM.3/2019 tanggal 30 April 2019, selanjutnya Penggugatbermohon supaya perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berdamai dengan

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kKuasanya yang sah sertatidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnyaTergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus PNS, telahmemperoleh Surat Izin dari atasan ditempat Penggugat bekerja dengansuratnya No. 806/4794/BKPSDMD/PPSDM

Dalam PokokPokok PengelolaanSumber Daya Manusia (PPSDM) yang ada pada PT.

Kawasan IndustriWijayakusuma (Persero) Semarang (merupakan aturan kepegawaian) dalamBab VII huruf A tentang Ketentuan Umum dinyatakan : Mutasi, Rotasi danTransfer Pegawai dilakukan selain dalam rangka proses pembinaan danpengembangan karir pegawai ... dan dalam penjelasan pengertian/istilahistilah dalam PPSDM tersebut dinyatakan yang intinya bahwa mutasimaupun rotasi itu adalah pemindahan pegawai dari suatu tugas/pekerjaan ketugas atau pekerjaan lain yang selevel/setingkat (Sama).

Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) berupaPokokPokok Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) khusus Bab VIItentang Pola Mutasi, Rotasi dan Transfer dan BAB VIII tentang PolaPemberian Sanksi yang secara substansial sudah dijelaskan dalam sub (a)pada point 9 dalam gugatan ini;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.163 K/TUN/2005Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat KeputusanDireksi PT.