Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KLINIK JRC PPTI tersebut;

KLINIK JRC PPTI VS WARNISIH, DKK

PUTUSANNomor 674 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KLINIK JRC PPTI, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor66A, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, yang diwakili olehRaisis Arifin Panigoro selaku Ketua Umum dan Ny. Drg. MarianiReksoprodjo selaku Sekretaris Umum, dalam hal ini memberikuasa kepada Syamsul B.

Bahwa Penggugat adalah pekerja/ouruh atau karyawan yang bekerja di klinikJRC PPTI, yang telah memberikan segala kontribusi serta melaksanakanHalaman 17 dari 16 Put. Nomor 674 K/Pdt.SusPHI/2017pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dalam mengabdikan dirinya dalamjangka waktu cukup lama yakni:1) Nama : Warnisih;Jabatan : Tenaga Staf;Masa Kerja : 15 Juli 1976 s/d 7 Oktober 2013 (37 Tahun 2 Bulan)berdasarkan SK Pimpinan Klinik JRC PPTI Nomor 261/JRCPIM/X/13 tentang pemberhentian denganhormat Sdri.

Warsinih Staf Klinik JRC PPTI (bukti P1dan bukti P3);2) Nama : Mimin Gumiwah;Jabatan : Tenaga StafMasa Kerja : 1 Agustus 1977 s/d 7 Oktober 2013 (36 Tahun 2 Bulan)berdasarkan SK Pimpinan Klinik JRC PPTI Nomor 262/JRCPIM/X/13 tentang pemberhentian dengan hormatSdri. Mimin Gumiwah Staf Klinik JRC PPTI. bukti P2 danbukti P4);2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhirkarena Penggugat telah memasuki usia pensiun; (bukti P3 dan P4);3.

Nomor 674 K/Pdt.SusPHI/2017secara jelas dinyatakan hubungan kerja itu dilakukan dengan PerkumpulanPemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) sebagai suatu perkumpulanyang berbadan hukum;Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat menyebutkan pihak Tergugatsecara keliru dengan menuliskan Klinik JRC PPTI bukan PerkumpulanPemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTl) yang diakui sebagaiperkumpulan berbadan hukum berdasarkan Berita Negara Nomor 82Tambahan Nomor 8 tertanggal 14 Oktober 1969 dengan perubahan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangat keliru dantidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan karena justrusejak awal Pemohon Kasasi/Tergugat telah menyatakan adanya perbedaanyang substansial mengenai kedudukan hukum antara Klinik JRC PPTI danbadan hukum PPTI, sementara dalam gugatannya Para TermohonKasasi/Para Penggugat telah menggugat Klinik JRC PPTI dan bukan PPTI,bahkan tidak ada satu pun dokumen hukum yang telah diperiksa dalampersidangan telah menunjukan adanya

rupiah)sangatlah tidak wajar karena besar biaya perpanjangan PPTI tersebutadalah sebanyak 36 persen(tiga puluh enam persen) dan NJOP.

, padahal biaya PPTI tersebut ditetapkan denganHal. 33 dari 67 hal.

empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah),sangatlah tidak wajar karena besar biaya perpanjangan PPTI tersebutadalah sebesar + 34 persen (tiga puluh empat persen) dari NJUOP;80.Bahwa ketidakwajaran biaya perpanjangan PPTI tersebut didasarkanpada faktafakta sebagai berikut:a.

Nomor 2425 K/Pdt/2015Biaya Perpanjangan PPTI Ditetapbkan Dengan Cara Dan Prosedur YangSewenangWenang Dan Tidak Berdasar;41.Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan kedok sosialisasi, mengeluarkan hasil penilaian(appraisal ) dari Laporan Final Pekerjaan Penilaian Kewajaran BiayaPerpanjangan PPTI KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Nomor 107/lJRPST/PAAIV/11, khusus Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat nilaibiaya perpanjangan PPTI sebesar + 34 persen(tiga puluh empat persen

Bahwa biaya perpanjangan PPTI kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat adalah sebesar Rp34.746.300.000,00 (tigapuluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah),sangatlah tidak wajar karena besar biaya perpanjangan PPTI tersebutadalah sebesar + 34 persen (tiga puluh empat persen) dari NJUOP;50.Bahwa ketidakwajaran biaya perpanjangan PPTI tersebut didasarkanpada faktafakta sebagai berikut:i.

KAWASAN BERIKATNUSANTARA (Persero) Nomor: 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentangTarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT. KAWASAN BERIKATNUSANTARA (Persero) tertanggal 14 Maret 2012.

(Bukti P15) Bahwa dalam SK No. 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 Tergugat akanmemberikan surat rekomendasi dengan syaratsyarat dan ketentuanPara Penggugat harus membayar biaya Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) kepada Tergugat yangjumlahnya masingmasing tercantum dalam daftar sebagaimanalampiran Surat Keputusan Direksi No. 021/SKD/DRT.7.1/03/2012(BUKG P=16), YQttt Lise a een ere tte eeea. PIPIT KURNIA WIBISANA (Penggugat !) luas tanah 2.680 m?

KAWASAN BERIKAT NUSANTARA(Persero) Nomor: 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tanggal 22 Februari2013 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: 021/SKD/DRT.7.1/03/2012, tentang Tarif Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) di atas Hak Pengelolaan (HPL)PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero).

Dengan demikian terbukti Tergugat telah wanprestasi karena tidakmemberikan prioritas persetujuan untuk perpanjangan penggunaan tanahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur HakGuna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimanayang telah diperjanjikan pada Pasal 19 ayat (3) dan (5) Perjanjian (BuktiP1 dan P2) malinkan secara sepihak Tergugat menentukan biayaperpanjangan perjanjian penggunaan tanah industri (PPTI) yangdibebankan kepada Para Penggugat dengan mendasarkan

jikasekiranya Para Terbanding semula Para Penggugat tidak sependapat atau tidaksetuju dengan besaran biaya perpanjangan PPTI tersebut, Para Terbandingsemula Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk memperolehpersetujuan perpanjangan HGB, telah melakukan upaya negosiasi maupunsetidaktidaknya meminta kepada Pembanding semula Tergugat untukmengadakan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan tentangbesaran biaya perpanjangan PPTI sehingga Pembanding semula Tergugat mau mengeluarkan

Untuk investor yang membayar biayaPerpanjangan PPTI lebih dari 4 (empat) kali danatau melewati 2012 tidak diberikan pengurangan ;Keputusan Direksi tentang Besaran atas tarifperpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri(PPTI) ini berlaku hingga 31 Desember 2012.

Sesuai data yang ada pada kami, saudara harus melunasi biayaselisih jangka waktu antara berakhirnya PPTI tanggal 25 Juni2011 dengan berakhirnya jangka waktu HGB tahun 2013 namunbelum membayar biaya perpanjangan PPTI untuk 20 tahunkedepan, maka sebelum Rekomendasi Hak Tanggunganditerbikan, kami mohon agar saudara melunasi biayaperpanjangan PPTI yang saat ini (tahun 2012) besarnya adalahsebagai berikut :Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 493 K/TUN/2014 Biaya perpanjangan PPTI atas HGB No. 127

ribu rupiah) ; Jumlah keseluruhan biaya perpanjangan PPTI yang harusdibayar PT.

Perhitungan besar PPTI : Luas lahan = 9.600 m2; Masa berlakunyaPPTI = 14071988 SD 13072008 ; Biaya PPTI = 9.500 x Rp. 620.000 =Rp. 5.952.000.000 (lima milyarsembilan ratus lima puluh duajuta rupiah) ;b. Biaya perpanjangan PPT! tahap ke Il (kedua) adalah untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tanggal 14072008 s/d13072028 ;c.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sebelum suratrekomendasi Perpanjangan Tanah Industri diterbitkan, makadiminta kepada saudara agar membayar terlebih dahulu biayaperpanjangan PPTI minimal 10 % dari total biaya PPTI, danadapun toleransi waktu pembayaran kami berikan selama 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat ini ;c.

Bahwa akan tetapi secara tibatiba Penggugat menerima surat dariTergugat tertanggal 30 Juni 2011 NO.230/SBA/KMP.11.3/06/2011,Perihal : Biaya perpanjangan penggunaan tanah industri (PPTI) yang isinyamenentukan besaran biaya perpanjangan tanah industri untuk perubahaanPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut (Bukti P5) :a. Perhitungan besar PPT ;e Luas lahan = 9.500 m2e Masa berlakunya PPTI = 14.071988 s/d 13072008e BiayaPPTI =9.600 m2XRp.620.000, = Rp.5.952.000.000, Hal 5 dari 34 hal.

Perjanjian perpanjangan penggunaan tanah industri tahap ke II (dua)tanggal 14072008 s/d tanggal 13 Juli 2028 akan kami proses apabilasaudara telah membayar biaya PPTI tersebut minimal sebesar 10 % daritotal biaya PPT! ;d.

Kawasan BerikatNusantara (P)e Mengajukan surat permohonan perpanjangan HGB kepada BPN 2(dua) tahun sebelum masa HGB berakhir ;3) Berkenaan dengan hal tersebut diatas, sebelumsuratrekomendasiperpanjangan HGB kami terbitkan, maka diminta kepada saudaraagar membayarkan terlebih dahulubiaya perpanjangan PPTI minimal10% dari total biaya PPTI, dan apapun toleransi waktu pembayaran kamiberikan selama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat ini ;8.

Ut.3) Perhitungan PPTI tahap ke Il (dua) atas PT.

Menyatakan Tergugat tidak berwenang dan tidak berhak memungutbiaya PPTI kepada Penggugat atas tanah SHGB No.66/Cilincing atasnama Penggugat.

Kawasan BerikatNusantara (Persero) Nomor : 146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15Agustus 2018 tentang Tarif Perpanjangan/Pembaharuan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL)PT.

Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor : 146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15 Agustus2018 tentang Tarif Perpanjangan/Pembaharuan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Di atas Hak Pengelolaan (HPL)PT.

KawasanBerikat Nusantara (Persero) Nomor : 146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal15 Agustus 2018 tentang Tarif Perpanjangan/Pembaharuan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Di atas Hak Pengelolaan (HPL)PT.

tanggal 28September 2010, akan tetapi substansi dari surattersebut sesungguhnya adalah bentuk penolakan dariTergugat terhadap permohonan' Penggugat' tentangpenerbitan Sertifikat HGB atas Tanah tersebutkarena kata belum dapat diproses permohonansertipikat HGBtersebut sesungguhnya adalah bentukpenolakan dari Tergugat, sehingga merugikankepentingan Penggugat ; Bahwa Semula Penggugat memperoleh Hak PenggunaanTanah HPL atas Tanah berdasarkan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri / PPII yang tertuangdalam PPTI

SEPAKAT berdasarkan aktapendirian Nomor 104 tertanggal 20 Desember 1982dari SUSANTI, Notaris di Surabaya, tidak pernahmendapat pengesahan dari Menhumham, maka sebagaipendukung perpanjangan PPTI No. 18 Tahun ~= 1983tersebut PENGGUGAT melengkapi proseduradministrasi memperpanjang PPTI diatas tanah HPLdengan melampirkan : Akta Pendirian PT. SEPAKATNo. 11 yang dibuat dihadapan ATIKA ASHIBIE, S.H. Notaris di Surabaya tertanggal 15Mei 2008 berserta Surat Pengesahan dari MenteriHukum dan HAM No.

SIER (Persero) memperpanjang PPTI No.18 Tahun 1983 dengan PPTI No. 44 Tahun 2009 yangberlaku selama 20 Tahun terhitung sejak 14 Maret2003 yang dibuat di hadapan WACHID HASYIM NotarisdiSurabaya; rrr ere rr ereee rr e eeBahwa selanjutnya berdasarkan akta PPTI Nomor 44Tahun 2009 tersebut PENGGUGAT mengajukanpermohonan sertipikat HGBlahan tersebut untuk danatas nama PT.

)Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)tanggal 24 April 2013 yang mengubah Surat Keputusan Direksi PT KawasanBerikat Nusantara (Persero) Nomor 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang TarifPerpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas HakPengelolaan (HPL) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 14 Maret2012.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebihlanjut Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)Nomor 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentang Perubahan Keputusan DireksiNomor 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tentang Tarif Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PTHalaman 4 dari 28 hal.Put.

Nomor 605 K/Pdt/2017Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 24 April 2013 yangmengubah Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan(HPL) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 14 Maret 2012sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannyaPenetapan yang mencabutnya di kKemudian hari;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

(PPTI) Diatas HakPengelolaan (HPL) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 14Maret 2012:3.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian PenggunaanTanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT KawasanBerikat Nusantara (Persero) tanggal 14 Maret 2012 ini bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dibuktikan denganputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2013/PTUNJKT. tanggal 25 Maret 2014 seperti tersebut di atas;9.

Sesuai data yang ada pada kami, saudara harus melunasi biayaselisin jangka waktu antara berakhirnya PPTI tanggal 25 Juni2011 dengan berakhirnya jangka waktu HGB tahun 2013 namunbelum membayar biaya perpanjangan PPTI untuk 20 tahunkedepan, maka sebelum Rekomendasi Hak Tanggunganditerbikan, kami mohon agar saudara melunasi biayaperpanjangan PPTI yang saat ini (tahun 2012) besarnya adalahsebagai berikut : Biaya perpanjangan PPTI atas HGB No. 127/Cilincing untuk 20tahun kedepan : Luas 2.150 m2 x Rp.

Perhitungan Besar PPTILuas lahan = 4.730 m2 = 4.730m2;Masa berlakunya PPT = 26061990 s/d 25062011 ; Biaya PPTI = Rp 4.730 m2 x Rp 540.000 =Rp 3.121.800.000 (tiga milyar seratus dua puluh satu jutadelapan ratus ribu rupiah) ;2. Masa berlakunya PPTI lahan tahap ke Il (dua) adalah 20 (duapuluh) tahun dari tanggal 26 Juni 1990 s/d 25 Juni 2013 ;3.

Perhitungan besar PPTI : Luas lahan 9.600 m2;14071988 SD 13072008 ; Masa berlakunya PPTIHalaman 39 dari 86 halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2016 Biaya PPTI = 9.500 x Rp. 620.000 =Rp. 5.952.000.000 (lima milyarsembilan ratus lima puluh duajuta rupiah) ;b. Biaya perpanjangan PPTI tahap ke Il (kKedua) adalah untukjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tanggal 14072008 s/d13072028 ;c.

Bahwa adapun syarat untuk pemberian surat rekomendasiperpanjangan HGB setelah membayar lunas seluruh biayaperpanjangan PPTI tahap ke Il periode 22072013 s/d 22072033 ;. Perhitungan PPTI Tahap ke Il atas PT. Lancar Buana Karya(Penggugat) sebagai berikut : Luas = 9.600 m2; Biaya PPTI = 620.000,/m2/20 tahun ;Jumlah yang harus dibayar adalah = 9.600 m2 x rp 620.000, =Rp 5.952.000.000, (lima milyar sembilan ratus lima puluh duajuta rupiah) belum termasuk PPN 10 % ;e.

Pembayaran biaya perpanjangan PeerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) harus dibayarlunas sebelum HGB berakhir ;b. Kepada Investor yang membayar biaya perpanjanganpada tahun 2012 diberikan pengurangan / deviasiatas Tarif Perpanjangan Perjanjian PenggunaanTanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebesar 10 % ;c.

Lalu saksi mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan Sampaio di tepiBengawan Solo dan disitu saksi melihat ada satu orang yang mencurigakansedang memacak kayu glondongan yang diduga hasil PPTI (penebanganpohon tanpa jjin).

Padangan danuntuk kayu hasil dari PPTI (penebangan pohon tanpa jjin) di wilayah BKPHNgelo KPH. Padangan, kami bawa ke Polsek Margomulyo untuk membuatLaporan Polisi; Bahwa cara menebang pohon jati yang masih berdiri selanjutnyadipotong menjadi beberapa bagian, dan kemudian diangkut dengan cara adasekitar 8 orang memikul bersamasama yang selanjutnya akan dihanyutkanmengikuti arus bengawan ke arah Ds. Singget Kec. Kradenan Kab.

Blora danSaksi hanya mengenal salah satu dari pelaku yang melakukan PPTI(penebangan pohon tanpa ijin) di wilayah BKPH Ngelo KPH. Padangan danyang lainya saksi tidak mengenal karena mereka memakai masker ataucadar untuk menutup wajah mereka salah satu yaitu Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi benar;3.

Padangan dan untuk kayu hasil dari PPTI(penebangan pohon tanpa jjin) di wilayah BKPH Ngelo KPH. Padangan, kamibawa ke Polsek Margomulyo untuk membuat Laporan Polisi. Bahwa cara menebang pohon jati yang masih berdiri selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian, dan kemudian diangkut dengan cara adasekitar 8 orang memikul bersamasama yang selanjutnya akan di hanyutkanmengikuti arus bengawan ke arah Ds. Singget Kec. Kradenan Kab.

Blora danSaksi hanya mengenal salah satu dari pelaku yang melakukan PPTI(penebangan pohon tanpa ijin) di wilayah BKPH Ngelo KPH. Padangan danyang lainya saksi tidak mengenal karena mereka memakai masaker ataucadar untuk menutup wajah mereka salah satu yaitu Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi benar;5.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14. tanggal 08 Januari 2010 =;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23tanggal 14 Januari 2010 ;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14Januari 2010 ; Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8Maret 2010 ; Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihalTindak Lanjut Permasalahan PT.

perpanjangan, PPTI diajukanke Kantor BPN sebagai bentuk persetujuan dari pemegangHPL, membayar PNBP ; Bahwa dalam PPTI dasarnya memang ada ketentuanperuntukan tanah yang ada qdi kawasan PT.SIER ;Bahwa benar dalam PTI selain diperuntukkan untukpenentuan tanah juga untuk penentuan uang pemasukan =;Bahwa dasarnya dibuat PPTI adalah Permendagri No.5Tahun 1974 Jo.

ada masalahsehingga belum diperpanjang ;Bahwa dasar hukumnya PPTI adalah Permendagri No.1Tahun 1074 sedangkan untuk perpanjangan HGB Peraturan pemerintah No.40Tahun 1996 yaitu tentang penerbitan hak atas tanah =;Bahwa mengenai Peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996Pasal 30 saksi tidak begitu hafal :Bahwa PPTI dibuat pada saat pembeli menandatanganipembelian tanah ; Bahwa pada saat PT.Ketabangkali Elektronics membelitanah sudah ada PPTI ; Bahwa PPTI yang pertama sudah ada kenapa dibuat PPTIlanjutan

karena PPTI pertama dibuat pada saatpembelian tanah sedangkan PPTI yang kedua dibuat padasaat HGB habis masa berlakunya atau untuk perpanjanganBahwa dalam PPTI tidak ada pernyataan mengenaiperpanjangan HGB; Bahwa mengenai uang pemasukan 4,5 % juga tidak adadalam PPTI ; +Bahwa benar saksi pada tahun 2008 masih = aktif' ;266 Bahwa benar saksi tahu tentang adanya suratpersetujuan yang dikeluarkan oleh PT.SIER untukperpanjangan HGB PT .Ketabangkali Elektronics ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

STER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009412Rungkut> AB Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14. tanggal 08 Januari 2010 =;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23tanggal 14 Januari 2010 ;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14Januari 2010 ; Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8Maret 2010 ; Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 perihalTindak Lanjut Permasalahan PT.

Sier tanpa PPTI proses HGB bisa diperpanjang. Tapi dalamkonteks itu kita memberikan persetujuan bersyarat tadi dengan syarat membayar uangpemasukan, menandatangani PPTI dan menyerahkan HGB ke kita kalau proses ituselesai; Bahwa Pada waktu pihak PT.

SIER Akta Nomor 30 beserta pengesahannya tanggal 12September 2008;eHasil RUPS PT.SIER Nomor: RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal22 Juni 2009............ (157)/22 Juni 2009;e Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor : 14 tanggal08 Januari 2010;e Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14 Januari 2010;e Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;e Akta Addendum PPTI PT.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009;e Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor : 14 tanggal08 Januari 2010;e Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14 Januari 2010;e Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;e Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor: 9 tanggal 8 Maret 2010;e Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009;e Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor : 14 tanggal08 Januari 2010;e Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14 Januari 2010;e Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;~ AK tasseeeecesseeessssees (247)/e Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor: 9 tanggal 8 Maret 2010;e Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/III/2008 tanggal 17 Maret 2008perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT.

;

Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 1 Juli 2009;Foto copy tanda terima (kwitansi) penerimaan titipan atas biayapemasukan perpanjangan PPTI tanggal 15 September 2008sebesar Rp. 168.963.750,;Foto copy Berita Acara PT.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009tanggal 22 Juni 2009;Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14 tanggal 08 Januari 2010;Akta Addendum PPT! Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal14 Januari 2010;Hal. 58 dari 104 hal. Put. No. 4 PK/Pid.Sus/2014Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;Akta Addendum PPTI PT.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009tanggal 22 Juni 2009;Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14 tanggal 8 Januari 2010;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14Januari 2010;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;Akta Addendum PPTI PT.

SIER Nomor : RIS001 / RUPS.SIER / 06 / 2009tanggal 22 Juni 2009;Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14 tanggal 08 Januari 2010;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14Januari 2010;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010;Akta Addendum PPTI PT.

Sier; Bahwa dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutantidak mau tandatangan PPTI.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal(157)/22 Juni 2009;Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14 tanggal O08 Januari 2010;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23tanggal 14 Januari 2010;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14243Januari 2010;Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8Maret 2010;Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/II1I/2008 tanggal 17. Maret 2008 perihalTindak Lanjut Permasalahan PT.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009;Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14 tanggal O08 Januari 2010;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23tanggal 14 Januari 2010;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14Januari 2010;Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8Maret 2010;Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/II1I/2008 tanggal 17. Maret 2008 perihalTindak Lanjut Permasalahan PT.

Ketabangkali,sesual dengan PPTI, ada PPTI antara PT.

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22 Juni 2009;Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIANomor : 14 tanggal 08 Januari 2010;Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23tanggal 14 Januari 2010;Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14Januari 2010;Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8397Maret 2010;Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/II1I/2008 tanggal 17. Maret 2008 perihalTindak Lanjut Permasalahan PT.

dan membayar biayasebesar Rp. 3.182.025.000,00 (tiga Milyard seratus delapan puluh duajuta dupulh lima ribu rupiah)(Bukti P6,1) ;Bahwa pembayaran biaya perpanjangan penggunaan Tanah Industritersebut didasarkan Tergugat pada Surat Keputusan Direksi Tergugat No.S90006/01/I/ 2014 Tentang Biaya Perpanjangan Perjanjian PenggunaanTanah Industrial (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT.

Industri yang baru (Bukti P7) ;Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/PDT/2017/PT MDN11.12.13.Bahwa selain dari pada itu, bahwa dalam bukti P2 tersebut juga diatur,apabila masa berlaku HGB berakhir, maka dapat diperpanjang 20 (duapuluh) tahun , dan setelah masa perpanjangan berakhir HGB dapatdiperbaharui untuk selama lamanya 30 (tiga puluh) tahun (Vide pasal 4bukti P2) ;Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan harus terlebih dahulumenandatangani Surat Perpanjangan Perjanjian Penggunan TanahIndustri (PPTI

perpanjangan HGBNo. 600/Mabar atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukumkarena bertentangan dengan Surat Perjanjijan Penggunaan Tanah Industridalam Kawasan Industri Medan No: 01A/60017/KIM/TI/III/2000 tanggal 26Juli 2000 (Bukti P2) sebagai dasar hukum perjanjian Penggugat denganTergugat dalam perkara ini :Bahwa selain bertentangan dengan bukti P2, bahwa surat bukti P6,2yang merupakan lampiran surat Tergugat (bukti P6,1) yang menetapkanbiaya perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI

perjanjian Penggunaan Tanah Industri di atas HPL milikPelawan, sesuai Surat Keputusan Direksi PT.Kawasan Industri Medan(Persero) Nomor : S90006/01/I/2014 tentang Biaya PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan(HPL) PT.Kawasan Industri Medan (Persero) tanggal 2 Januari 2014 (BuktiP7);Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pembanding semulaPelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah menanggapinya didalamRepliknya tertanggal 18 Juli 2016, sebagai berikut

Bahwa Terlawan menolak seluruh dalildalil perlawanan Pelawan kecualiyang diakui secara tegas dibawah ini;Bahwa adalah tepat putusan perkara No.376/Pdt.G/2015/PN.Mdn,tertanggal 08 Maret 2016 yang menyatakan bahwa dalil Pelawan yangmengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.S9006/01/1/2014 tertanggal 2Januari 2014 tentang Biaya Perpanjangan Perjanjian Penggunaan TanahIndustri (PPTI) diatas Hak Pengelolaan PT.Kawasan Industri Medan adalahbertentangan dan tidak berkekuatan hukum (sesuai Dictum 5 PutusanNo

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22Juni 2009 ; Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor :14 tanggal 08 Januari 2010 ; Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14Januari 2010 ; Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010 ;Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8 Maret 2010 ;2828Industri V/3840 Surabaya ;Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/IIl/2008 tanggal 17Maret 2008 perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT.

antara PT.SIER dengan Investor ; Bahwa benar setahu saksi PPTI ( Perjanjian Penggunaan Tanah Industri ) dibuatsecara Notariil : Bahwa dalam PPTI intinya mengatur mengenai uang yang harus dibayarkan olehpengguna tanah di kawasan PT.SIER dan termasuk juga untuk perpanjanganSertifikat HGB ; Bahwa benar dalam PPTI untuk perpanjangan Sertifikat HGB disebutkan/ditentukan adanya uang pemasukan sebesar 4,5 % x NJOP x luas tanah ;174174Bahwa PT.SIER memungut uang pemasukan 4,5 % x NJOP x luas tanah untukperpanjangan

perpanjangan, PPTI diajukan ke Kantor BPN sebagaibentuk persetujuan dari pemegang HPL, membayar PNBP ;e Bahwa dalam PPTI dasarnya memang ada ketentuan peruntukan tanah yang adadi kawasan PT.SIER ; e Bahwa benar dalam PPTI selain diperuntukkan untuk penentuan tanah jugauntuk penentuan uang pemasukan ; e Bahwa dasarnya dibuat PPTI adalah Permendagri No.5 Tahun 1974 Jo.

sudah ada PPTI ;Bahwa PPTI yang pertama sudah ada kenapa dibuat PPTI lanjutan karena PPTIpertama dibuat pada saat pembelian tanah sedangkan PPTI yang kedua dibuatpada saat HGB habis masa berlakunya atau untuk perpanjangan HGB ;Bahwa mengenai wang pemasukan 4,5 % juga tidak ada dalam PPITI ;Bahwa benar saksi pada tahun 2008 masih aktif ; Bahwa benar saksi tahu tentang adanya surat persetujuan yang dikeluarkan olehPT.SIER untuk perpanjangan HGB PT.Ketabangkali Elektronics ;Terhadap keterangan saksi

SIER Nomor : RIS001/RUPS.SIER/06/2009 tanggal 22Juni 2009 ; Akta Addendum PPTI PT. LENTERA WAHANA INDONESIA Nomor :14 tanggal 08 Januari 2010 ; Akta Addendum PPTI Tuan JUDI DJOHARI Nomor : 23 tanggal 14Januari 2010 ; Akta PPTI (perpanjangan) Nomor : 24 tanggal 14 Januari 2010 ;Akta Addendum PPTI PT. IMCP Nomor : 9 tanggal 8 Maret 2010 ;284284Surat Wins Law Firm Nomor : 035/WINSLF/Info/IIl/2008 tanggal 17Maret 2008 perihal Tindak Lanjut Permasalahan PT.

Menyerahkan penggunaan tanah dari tanah hak pengelolaankepada pihak ketiga berdasarkan syarat syarat yangditetapkan dalam PPTI; selanjutnyab. Menerbitkan rekomendasi usulan perpanjangan / pembaharuanHal 31 dar 52 Putusan Nomor : 525/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr.Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan atas permohonanpemegang HGB.8.

Bahwa besarnya tagihan biaya PPTI dan tagihan Service Chargekepada Tergugat untuk jangka waktu selama 20 tahunberdasarkan Surat Tergugat nomor 156/SBA/DRT. 10.2/02/2018adalah sebesar Rp. 10.327.866.265 ( Sepuluh milyar tiga ratus duapulih tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enampuluh lima rupiah ).

DKI Jakarta Kementrian BUMN, Jamdatun dan PT.KBN (Persero), sebagaimana tercatat dalam Notulen rapatpembahasan besaran biaya perpanjangan PPTI diatas HPL PT.KBN Persero tanggal 22 Desember 2010 yang intinya bahwapenentuan besaran biaya perpanjangan PPTI dilakukan olehHal 32 dar 52 Putusan Nomor : 525/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr.10.11.12.Apprasial Independent, untuk itu ditunjuk PT. Sucopindo atauanak perusahaannya, agar mempercepat prosespenunjukannya, maka dilakukan dengan pola sinergi BUMN.d.

Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor: 048/SKD/DRT.5.3/04/2013, tentangPerubahan Keputusan Direksi Nomor: 30/SKD/DRT.05.3/02/2013, tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian PenggunaanTanah (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PT. KawasanBerikat Nusantara (Persero) tanggal 24 April 2013. T10Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) antara PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT.

SUNTERAGUNG No. 574 tanggal 26 Juni 1990 T11Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) antara PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan PT. SUNTERAGUNG No. 576 tanggal 26 Juni 1990 T12Surat Keputusan Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor: 110/SKD/DRT.5.3/10/2016, tentangPerubahan Keputusan Direksi Nomor: 063/SKD/DRT.05.3/07/2016, tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian PenggunaanTanah (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT. KawasanBerikat Nusantara (Persero).

Kawasan Berikat Nusantara (Persero)tanggal 24 April 2013 yang mengubah Surat Keputusan Direksi PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI)Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)tanggal 14 Maret 2012.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero)Nomor : 021/SKD /DRT.7.1/ 03/2012 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas HakPengelolaan (HPL) PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero)Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas HakPengelolaan (HPL) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)tanggal 14 Maret 2012 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanDireksi PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero)tanggal 24 April 2013 yang mengubah Surat Keputusan Direksi PT.Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL)PT.

Bahwa diantara aset yang dijadikan penyertaan modal tersebut adalahtanah HPL Nomor : 1/Cilincing dan No. 2/Cilincing yang telah terkait dalamPerjanjian Pengguna Tanah Industri/PPTI kepada para investor induk.4.

Menyerahkan penggunaan tanah dari tanah hak pengelolaankepada pihak ketiga berdasarkan syarat syarat yangditetapkan dalam PPTI; selanjutnyab. Menerbitkan rekomendasi usulan perpanjangan / pembaharuanHak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan atas permohonanpemegang HGB..

Bahwa besarnya tagihan biaya PPTI dan tagihan Service Chargekepada Tergugat untuk jangka waktu selama 20 tahunberdasarkan Surat Tergugat nomor 156/SBA/DRT. 10.2/02/2018adalah sebesar Rp. 10.327.866.265 ( Sepuluh milyar tiga ratus duapulih tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enampuluh lima rupiah ).

KawasanBerikat Nusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012tanggal 14 Maret 2012 Tentang tariff Perpanjangan PenggunaanTanah industry (PPTI) Diatas hak Pengelolaan (HPL) PT. KawasanBerikat Nusantara (Persero). Terbitnya Keputusan Direksi tersebutdengan memperhatikan berbagai aspek antara lain dilakukankoordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berkompeten danmeminta pendapat hukum pakar pertahanan antara lain sebagaiberikut:a.

DKI Jakarta Kementrian BUMN, Jamdatun dan PT.KBN (Persero), sebagaimana tercatat dalam Notulen rapatpembahasan besaran biaya perpanjangan PPTI diatas HPL PT.KBN Persero tanggal 22 Desember 2010 yang intinya bahwapenentuan besaran biaya perpanjangan PPTI dilakukan olehApprasial Independent, untuk itu ditunjuk PT. Sucopindo atauanak perusahaannya, agar mempercepat prosespenunjukannya, maka dilakukan dengan pola sinergi BUMN.d.