luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (RekruitmentAgreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan penggunajasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calonTKI dengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI;g Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;e Bahwa Persyaratan

Calon TKI di daerah harus memiliki suratpenugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh DinasKabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Bahwa yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calonTKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutermen dan PetugasPPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki suratpenugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh DinasKabupaten / Kota yang membidangi

ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKIyang berada di daerah NTB karena khusus di aerah NTB, PPTKIS yang berpusatdi luar NTB tidak dapat melakukan kegiatan rekrut calon TKI secara lansungbaik melalui perseorangan maupun Lembaga tanpa seijin Instansi berwenang didaerah NTB;PPTKIS yang berkantor atau berpusat di luar Provinsi NTB tidak dapatmelakukan rekrut calon TKI secara langsung, baik melalui perseorangan maupunlembaga tanpa

/ mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS /Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangiketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut dan yang harus dimiliki oleh petugas lapangan(PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atauRekrutermen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harusmemiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan olehDinas Kabupaten / Kota yang membidangi

Lapangan (PL) atauRekrutermen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harusmemiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan olehDinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwakedua belas orang calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh terdakwatersebut tidak dilengkapi dengan syaratsyarat dan dokumen seperti yang telahdisebutkan diatas, akan

ELFIDHI Tour and Travel yangpengurusnya di imigrasi bernama NASIRUDIN dan Pimpinan Direkturnyabernama JOHARIAH sedangkan saksi tidak menggunakan PPTKIS PT. RekaWahana Mulya dalam pengurusan Paspor Aminah BT Marwi Sudirman danMiskiyah BT Sapik Ahmat karena Paspor yang saksi buatkan itu adalah PasporUmum sedangkan PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya khusus dalam pembuatanPaspor TKI (orang yang akan menjadi TKI yang mendaftar di PPTKIS PT.

Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;m.

TKI di daerah harus memiliki surat penugasandari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;e Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKIyang berada di daerah NTB karena khusus di aerah NTB, PPTKIS yang berpusatdi luar NTB tidak dapat melakukan kegiatan rekrut calon TKI secara lansung baikmelalui perseorangan maupun Lembaga tanpa seijin Instansi berwenang di daerahNTB;e Bahwa PPTKIS

Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekruitment Agreement)antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKIdengan PPTKIS;Foto Copy SIPPTKI;Foto Copy iin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja ProvinsiNTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;sedangkan

PPTKIS Propinsi Jawa Tengah membuka kantor cabang baik di propinsimaupun di tingkat kabupaten, hal ini berdasarkan UU RI. No. 39 tahun2004 Pasal 21 ayat 1 dan Surat Edaran dari Kadinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Jawa Tengah Nomor: 563/14.192. tanggal 19Agustus 2005 perihal panduan tentang ketentuan persyaratan kantorcabang PJTKI/PPTKIS di Jawa Tengah;b.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran dari Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor: B1022/Men/TKLN/XII/2004. tanggal 2019Desember 2004 perihal penetapan petugas lapangan (PL) PJTKI/PPTKIS;d.

PPTKIS/Kepala Cabang PPTKIS yang mendapatkan Surat Jjinpengerahan (SIP) dan Surat pengantar dokumen Rekomendasi RekrutCalon TKI dari BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan perlindungan TKIPropinsi Jawa Tengah);b. Petugas lapangan PPTKIS yang memiliki dokumen Rekomendasi Rekrutcalon TKI dari BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan TKIPropinsi Jawa Tengah);c.

Dokumen Paspor calon TKI oleh Kantor PPTKIS Pusat masingmasing difoto copy lalu dikirimkan ke negara pengguna/Negaratujuan TKI untuk diproses koling Visanya;11. Untuk Kantor PPTKIS Pusat selanjutnya bertugas melakukanpemberangkatan dan menempatkan CTKI ke negara tujuan sesuaidengan VISA kerja dari masingmasing TKI;12.

Setelah TKI nya bekerja sesuai dengan masa kontrak denganperjanjian kerjanya selesai, maka dari PPTKIS pusat berkewajibanmemulangkan TKI ke daerah asalnya dengan biaya pemulanganditanggung semuanya oleh PPTKIS Pusat;29.5. Saksi SANROCHMAN Bin ALIREJA.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang No. 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri (Bukti T2) Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor PER. 09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara PembentukanKantor Cabang PPTKIS (Bukti T6) seluruh kegiatan yang dilakukan olehKantor Cabang PPTKIS menjadi tanggungjawab Kantor Pusat PPTKIS..

Bahwa berdasarkan informasi dari Perwakilan RI di Malaysia melalui SuratBrafaks Nomor R00429/KUALA LUMPUR/121205 perihal Penanganan 95WNI/TKI Korban Trafficking in Persons di Bandar Baru, Kelang, Malaysia(Bukti T9) merekomendasikan 14 (empat belas) PPTKIS termasukPenggugat untuk dapat dilakukan tindakan tegas berupa tunda layan danapabila terbukti melakukan trafficking, SIPPTKI dapat dicabut;Bahwa dari 14 (empat belas) PPTKIS yang direkomendasikan olehPerwakilan Republik Indonesia di Malaysia telah

Dari hasil klarifikasi 12 (dua belas) PPTKIS telah dilakukan penjatuhansanksi administratif berupa pencabutan SIPPTKI termasuk Penggugat;.

jawab Kantor Pusat PPTKIS Penggugat.f.

tidak selalu harus dilakukan secaraberjenjang melainkan didasarkan atas berat ringannya pelanggaran yangdilakukan oleh PPTKIS dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugattelah memenuhi persyaratan untuk dicabut;h.

Pada Pasal 5 ayat (1)Besarnya biaya pendaftaran/perekrutan dan biaya penempatanyang harus dibayar oleh calon tenaga kerja asing / calonTKI kepada agen perekrutan swasta di negara asal pekerjaasing / PPTKIS yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji minimumpekerja asing, yang jika diperhitungkan dalam rupiah adalahsebagai berikut:1.

dari Pengguna di Taiwan, sebagaimana dinyatakanpada halaman 15 dari Buku Panduan Penempatan TenagaKerja Indonesia Ke Taiwan yang diterbitkan Balai Pelayanan,Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaJakartaTahun 2008 (Vide Bukti P5 dan P12) Bahwa pada tanggal 9 September 2004 Perjanjian Penempatanantara Pemohon dan PPTKIS di sepakati (Vide Bukti P4) yangmemuat biaya penempatan yang harus dibayar Pemohonkepada PPTKIS sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)dan NT $ 9.683 atau setara Rp

Bahwa Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI(untuk selanjutnya disebut sebagai BNP2TKI) menanganiperselisihan antara Pemohon dan PPTKIS sejak tanggal 15Januari 2008.

Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 9 Perjanjian Penempatan tanggal 9September 2004 yang menyatakan adanya biaya penempatan calonTKI Sektor Formal yang ditanggung oleh PPTKIS selaku kuasa danagen perekrutan dari Pengguna di Taiwan (Vide Bukti P4 dan P95);4.

) dengan calontenaga kerja indonesia (CTKI).Bahwa sesuai dalil Pemohon bahwa perjanjian penempatanantara Pemohon dan PPTKIS adclah pada tanggal 9 September2004.Dalam perjanjian penempatan tersebut memuat hak dankewajiban antara calon TKI dengan perusahaan pengirim(PPTKIS), sedangkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor KEP 158/D.P2TKLN/III/2005 tentangKomponen dan Besarnya Biaya Penempatan Tenaga KerjaIndonesia ke Taiwan diterbitkan pada Tahun 2005 (Bukti 7.5),sehingga tidak tepat

ELFIDHI Tour and Travel yangpengurusnya di imigrasi bernama NASIRUDIN dan Pimpinan Direkturnyabernama JOHARIAH sedangkan saksi tidak menggunakan PPTKIS PT. RekaWahana Mulya dalam pengurusan Paspor Aminah BT Marwi Sudirman danMiskiyah BT Sapik Ahmat karena Paspor yang saksi buatkan itu adalah PasporUmum sedangkan PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya khusus dalam pembuatanPaspor TKI (orang yang akan menjadi TKI yang mendaftar di PPTKIS PT.

luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (RekruitmentAgreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan penggunajasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calonTKI dengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI;g Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;e Bahwa persyaratan

Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasandari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disyahkan oleh Dinas Kabupaten /Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKIyang berada di daerah NTB karena khusus di aerah NTB, PPTKIS yang berpusatdi luar NTB tidak dapat melakukan kegiatan rekrut calon TKI secara lansung baikmelalui perseorangan meupun Lembaga tanpa seijin Instansi berwenang di daerahNTB;Bahwa PPTKIS

YangmenerangkanBahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantorCabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI keluar negeri harus memiliki :a. Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi NTB;b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;c.

Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;b Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekruitment Agreement)antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;c Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;d Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;e Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKIdengan PPTKIS;f Foto Copy SIPPTKI;g Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja ProvinsiNTB bagi Kantor Cabang PPTKIS

) atau kantorCabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yangmenempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :a.

Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS.Setelah mendapatkan Rekomendasi Rekrut dari Disnakertrans Prov.NTB selanjutnya PPTKIS / Cabang PPTKIS yang bersangkutan atasdasar dokumen sebagaimana yang saksi sebutkan diatas, PPTKIS /Cabang PPTKIS bersama sama dengan Dinas yang membidangiketenagakerjaan Kabupaten / Kota melakukan kegiatan antara lainpenyuluhan, pendaftaran Calon TKI, Seleksi Kesehatan, SeleksiAdministrasi, Seleksi minat, bakat dan

Kartu Tanda Penduduk (KTP).Semua persyaratan tersebut harus asli/ bukan foto copi.Bahwa menurut Ahli bahwa PPTKIS / Cabang PPTKIS untukmemberangkatkan / menempatkan calon TKI ke luar negeri harusdilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram,Dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayarAsuransi luar negeri.Bahwa menurut Ahli bahwa untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekruterdan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerahharus memiliki surat penugasan dari

Pelaksana Penempatan TKI Swasta( PPTKIS ).Cc.perusahaan untuk kepentingan sendiri.d.

dalam hal perekrutan dan pemberangkatankarena biayanya mahal dan lama kalau menggunakan PPTKIS danmenurut saya kalau memberangkatkan TKI kenegara Malaysiatidak menggunakan PPTKIS PT.

MUTIARA KARYA MITRAcabang = Jogjakarta adalah Terdakwa SAUTSIDABUTAR, B.Sc.Bahwa PPTKIS PT. MUTIARA KARYA MITRA cabangJogjakarta telah meminta rekomendasi pembuatanpaspor kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kulon Progo padahalmenurut peraturan yang ada PT.

).Bahwa yang dimaksud pekerjaan melakukanperekrutan dan penempatan Calon Tenaga kerjaIndonesia di luar negeri adalah suatu pekerjaan/kegiatan mencari dan mengumpulkan Calon tenagakerja yang dilakukan oleh petugas PPTKIS tertentusesuai dengan ketentuan dan prosedur yang adauntuk selanjutnya diberangkatkan sertamenempatkannya untuk Diproses sebagai Tenagakerja Indonbesia di luar negeri sesuai dengan aturanyang berlaku.Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiapPetugas Kepala cabang PPTKIS untuk

dapatmelakukan perekrutan terhadap Calon TKI yangdapat diproses menjadi Calon TKI diluar Negeriyaitu dari petugas PPTKIS tersebut harus memilikiKantor Cabang yang berbadan hukum ,dan diberiwewenang oleh kantor pusatnya untuk melakukanperekrutan Calon TKI dalam sutu wilayah Peropinsidimana kantor cabang tersebut berada , memilikiRekomendasi Rekrut Calon TKI berikut SIP (Surat ijinpengerahannya).Bahwa bila Rekomendasi Rekrut Calon TKI berikutSIP nya disalah gunakan oleh Petugas KepalaCabang PPTKIS

untuk melakukan perekrutanterhadap Calon TKI yang berdomisili diluar wilayahpenugasan yang menjadi kewenangannya( digunakan untuk melakukan perekrutan Calon TKIdi propinsi lain yang bukan merupakan Wilayah nyaadalah tidak dapat dibenarkan ,karena untukperekrutan Calon TKI sudah diatur dalam Undangundang sesuai dengan wilayah kerja masingmasingKepala Cabang PPTKIS , sebagai contoh untukKepala Cabang PPTKIS Jawa tengah hanya bolehmelakukan perekrutan terhadap Calon TJKI yangberdomisili di propinsi

Western Gigital Selangor Malaysia olehPerusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT.Mutiara Karya Mitra yang dipimpin oleh Terdakwa pada saat akanPembekalan Akhir Penempatan (PAP) tidak boleh berangkat keJogjakarta oleh Polisi karena pada waktu itu ke56 Calon TKI tersebutbelum ada izin dari orang tua/wali.

Bahwa terdakwa memberangkat 11 (sebelas) orang calon TKI tersebut untuk bekerjadi Malaysia tidak memiliki surat izin PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta) atau PT.

Acara Pemeriksaan) masingmasing tertanggal 12September 2015 atas nama Jarotin dan tertanggal 12 September 2015 atas nama Sakrondibacakan persidangan;Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan ahli sebagaiberikut :As Syafii, .Ip, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi bertugas di kantor P4TKI Entikong dengan jabatan sebagaikordinator;e Bahwa prosedur untuk pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)keluar negeri adalah sebagai berikut :PPTKIS

harus memiliki surat ijin pelaksana penempatan tenaga kerja IndonesiaSwasta (SIPPTKI) dari menteri;PPTKIS harus mengurus Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Menteri;PPTKIS melakukan penyuluhan/pemberian informasi kepada masyarakat/calonTKI;PPTKIS bekerja samasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kotamelakukan pendaftaran, seleksi dan rekrut;Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota menerbitkan rekomendasipembuatan paspor, mengesahkan perjanjian penempatan dan asuransi TKI Prapenempatan;PPTKIS

menfasilitasi pendidikan dan pelatihan CTKI;PPTKIS menfasilitasi pemeriksaan kesehatan CTKI;CTKI diberikan pembekalan akir pemberangkatan, pengesahan perjanjian kerjadi BP3TKI dan asuransi TKI masa dan purna penempatan;e Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki PPTKIS (Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk memberangkatkan TKI ke luarnegeri adalah sebagai berikut :PPTKIS wajib memiliki Surat jin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dariMenteri;PPTKIS wajib memiliki Surat jin Pengerahan

(SIP) dari Menteri;PPTKIS wajib memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari BP3TKI atau Dinasketenagakerjaan Provinsi;e Bahwa yang dapat melakukan pengiriman TKI ke luar negeri adalahPemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)Halaman 5dari30 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN SagBahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesiauntuk bekerja di luar negeri;Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh TKI untuk bekerja diluar negeriadalah sebagai berikut :Memiliki Kartu Tanda

yang akan merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia wajib memilikiSIP dari MenteriPasal 32 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berbunyi :PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari MenteriBahwa Penggugat tentu saja tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP)untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia sebab terhitung sejak tanggal 1Halaman 9 dari 31 halaman Perkara No.229/G/2014/PTUNJKTAgustus 2011, dilakukan Moratorium

telah selesai menjalankan skorsing dan telahmenyelesaikan kewajiban, PPTKIS harus melapor kepada Direktur Jenderaldalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak masa skorsing berakhir.Dalam hal laporan PPTKIS dinilai telah memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud dalam keputusan skorsing, maka Direktur Jenderal menerbitkankeputusan pencabutan skorsing.Bahwa ternyata bukannya pencabutan sanksi skorsing yang diterimaPenggugat dari Tergugat melainkan langsung sanksi Pencabutan SIPPTKIatas nama PT.

Tenaga Kerja Indonesia Di LuarNegeri, berbunyi : dalam hal masa skorsing telah berakhir dan PPTKIS tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menterimencabut SIPPTKIBahwa Penggugat tentu saja tidak mengurus Surat Izin Pengerahan (SIP)untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia sebab terhitung sejak tanggal 1Agustus 2011, dilakukan Moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia keTimur Tengah, antara lain ke Arab Saudi, oleh Tergugat atau, tidak mungkinPenggugat mengajukan permohonan

Melakukan klarifikasi terkait dengan proses rekrut calon tenagakerja Indonesia (CTKI) yang diproses oleh PT GrahatamaIndokarya dan mengundurkan diri sebagai PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) apabilasudah tidak lagi aktif melakukan usaha penempatan tenaga kerjaIndonesia ke luar negeri;b. Memulangkan calon TKI yang masih berada di penampungan kedaerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT GrahatamaIndokarya.6.

Grahatama Indokarya danmengundurkan diri sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesiaswasta (PPTKIS) apabila sudah tidak lagi aktif melakukan usahapenempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.b. memulangkan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih berada dipenampungan ke daerah asal dengan biaya ditanggung oleh PT.Grahatama Indokarya.Menimbang, bahwa dari bukti T5 berupa Surat Direktur PT.

PPTKIS pusatnya, maka merekaharus membawa surat pengantar jalan yang ditujukan kepada KantorDisnakertrans Propinsi dan kemudian Kantor Disnakertrans Propinsimerujuk suratnya ke kantor PT.

Dompudan saksi tidak tahu Kepala Cabang PPTKIS PT.

, fotocopy SIPPTKI, foto copy ijin operasional atau SK Kepala Dinas TenagaKerja provinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS ;Bahwa untuk petugas lapangan (PL) atau rekruter dan petugas PPTKISyang merekrut / mencari calon TKI di daerah harus memiliki suratpenugasan dari PPTKIS / dari Kantor Cabang PPTKIS yang disyahkanoleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerahtujuan rekrut ;Bahwa bagi pelaksana penempatan TKI swasta atau Kantor CabangPPTKIS yang operasional di daerah Provinsi

Foto copy lembar pengesahandari Depnaker Kehakiman dan HAM, Foto copy surat keputusanpengangkatan kepaka cabang dan karyawan serta job Discription dariDireksi PPTKIS yang bersangkutan, Struktur organisasi kantor cabangdan Job Discription masingmasing karyawan yang di inginkan, SuratKeterangan kepastian alamat kantor cabang dari pemerintah daerahsetempat, Daftar Inventaris Kantor cabang, surat pernyataan bermetaicukup dari direktur uama PPTKIS yang menyatakan kesanggupannyauntuk bertanggung jawab

terhadap operasional kantor cabangnya didaerah, surat keterangan status kantor milik sendiri /kontrak, paspotoberwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi /persetujuan keberadaan kantor cabang PPTKIS yang bersangkutan dariDinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerahsetempat, surat rekomendasi dari BP3TKI Mataram yang ditujukan kepadakepala kantor Disnaker Provinsi NTB untuk dapat diterbitkan suratkeputusan operasional kantor cabang PPTKIS ;Bahwa PPTKIS yang berkantor

Terdakwa Suriyono alsYon menjanjikan para TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumahtangga di negara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat)bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telahdikeluarkan ;e Bahwa terdakwa Suriyono als Yon dan terdakwa II Surpilaily als Ibu Elidalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidakmelalui PPTKIS resmi ;e Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengandokumendokumen yang seharusnya dimiliki

sesuai dengan pasal 10UndangUndang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan TKI di Luar Negeri;Bahwa pada awalnya PPTKIS bersamasama dengan Dinas yangmembidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan,pendaftaran calon TKI, seleksi kesehatan, seleksi administrasi, seleksiminat, bakat dan keterampilan calon TKI yang akan ditempatkan keNegara Malaysia dibuatkan rekomendasi pengantar Paspor calon TKI keKantor Imigrasi Mataram;Bahwa bagi pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS

Perjanjian /kontrak kerja antara pengguna jasa TKI di Luar Negeri denganCalon TKI;11.Perjanjian penempatan antara CTKI dengan PPTKIS;12.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);Bahwa untuk petugas lapangan atau petugas PPTKIS yang merekrut ataupencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS/Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yangmembidangi Ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;Bahwa orang perorangan tidak dapat merekrut Calon TKI, karena sesuaidengan ketentuan pasal 10 UndangUndang No. 39 tahun 2004 yangmenyatakan bahwa yang dapat merekrut calon TKI ke Luar Negeri adalahPemerintah

dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS);Bahwa menurut ahli apa yang dilakukan oleh saudara SURIYONO AlsYON (terdakwa I) merupakan rangkaian upaya mempertemukan WNIdengan pemberi kerja di Negara Malaysia yang bilamana dilakukan secaratidak resmi, itu melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 103ayat (1) huruf f dan g UU RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan TKI di Luar Negeri ;Bahwa Sdr.

SINAMBELA, SH.MH. selaku KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak tahun2003 tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati LebakNomor : 562/Kep.179/Disnakertrans/2006 tanggal 31 Mei 2006,telah ditunjuk sebagai penyalur pinjaman pembiayaanpenempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri yangberasal dari Kabupaten Lebak dan ditunjuk untukmelaksanakan perjanjian kerjasama dengan Perusahaanpelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) yang memenuhi persyaratan serta memilikiKapabilitas

) Nomor : 01/TIM SELEKSI/VI/2006 Tanggal 12 Juni2006 yaitu) sebanyak 3 PPTKIS, antara lain : PT GAYUM MULYA IKIF Cabang Propinsi Banten ;Banten ; PT.

HEROTAMA INDONESIA Cabang PropinsiBatet == 2622 sees suns ees ameSetelah Tim melakukan penelitian dan seleksi administrsidan kinerja kepada para Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maka Tim menyatakanbahwa PT.

ELKARIM MAKMUR SENOTOSA CABANG PropinsiBanten ditetapkan sebagai Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dapat diajukansebagai mitra kerja dengan Pemerintah Daerah = dalamrangka Penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) asalkabupaten Lebak yang mendapatkan Bantuan PinjamanPembiayaan Penempatan TKI ke Luar Negeri melalui APBDKabupaten Lebak tahun Anggaran 2006 ;Selanjutnya dilakukan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 09tanggal 22 September2006 dihadapan Notaris JOHN HERIAZMI, SH

) Nomor : O1/TIM SELEKSI/V1I/2006 Tanggal 12Juni 2006 yaitu) sebanyak 3 PPTKIS, antara lain : PT GAYUM MULYA IKIF Cabang Propinsi Banten :Banten +see sees see PT.

Nur Kholid pimpinan BKK Karya Ekonomika SMKN I Kebumen kepada Pengurus PPTKIS PT. MUTIARA KARYA MITRA Cabang Yogyakarta berikut daftar Lampiran Calon TKI sebanyak 56 (lima puluh enam) orang; dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Drs. Moh. Nur Kholid bin Mudasir ;- 1 (satu) lembar permohonan rekomendasi paspor Nomor : 13/MKM.CY/PR/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008 dari PT. MUTIARA KARYA MITRA Cabang Yogyakarta kepada Disnakertrans Kab.

PPTKIS untuk melakukan perekrutanterhadap Calon TKI yang berdomisili diluar wilayahpenugasan yang menjadi kewenangannya( digunakan untuk melakukan perekrutan Calon TKIdi propinsi lain yang bukan merupakan Wilayah nyaadalah tidak dapat dibenarkan ,karena untukperekrutan Calon TKI sudah diatur dalam Undangundang sesuai dengan wilayah kerja masingmasingKepala Cabang PPTKIS , sebagai contoh untukKepala Cabang PPTKIS Jawa tengah hanya bolehmelakukan perekrutan terhadap Calon TJKI yangberdomisili di propinsi

' hasil TestKesehatannya, Sedangkan perjanjian tersebutmengikat antara CTKI dengan Kepala CabangPPTKIS, kemudian dari Dinas Instansi Disnakertranssetempat ikut mengetahui/mengesahkannya Sesuaidengan ketentuan.Bahwa benar bila dari Calon TKI yang sudah siapdiberangkatkan keluar negeri, namun demikianbelum disertai adanya Surat Perjanjian penempatanTKI yang harus dimiliki oleh Pejabat PPTKIS yangtelah melakukan perekrutan Calon TKI, kemudiandari PPTKIS dimaksud sudah beranimemberangkatkan CTKI dari

Memberikan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri dansepenuhnya prosesnya ditangani oleh PPTKIS (PT. MUTIARAKARYA MITRA) ;4.

MUTIARAKARYA MITRABahwa benar hubungan terdakwa dengan PPTKIS PT.MUTIARA KARYA MITRA cabang Jogyakarta adalahterdakwa selaku pengurus calon TKI atas perintahterdakwa Drs. Moh. Nur Kholid sebagai Ketua BKKSMKN Kebumen, yang merupakan mitra/sponsordari PPTKIS PT.

Western Gigital Selangor Malaysia olehPerusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT.Mutiara Karya Mitra yang dipimpin oleh Sdr. SAUT SIDABUTAR, BSc.Bin F.

paspor Sumba Barat Daya ;- KTKLN ;- Akta Notaris ;- Buku Tabungan BRI ;- Cap perusahaan (stempel) ;- 5 dokumen pemberangkatan calon tenaga kerja yang sudah diberangkatkan ke Malaysia dari tahun 2014 s/d 2015 ;- 1 (satu) lembar struktur organisasi ;- 30 buku paspor ;- 1 (satu) buah monitor LG 14 inchi ;- 4 (empat) buah buku BNI Taplus ;- 1 (satu) bundel rekom paspor ;- 1 (satu) bundel surat jalan ;- 1 (satu) buah buku job order ;- 1 (satu) lembar fotokopi ijin operasional kantor cabang PPTKIS

Kontrak kerja ;Rekom paspor Sumba Barat Daya ;KTKLN ;Akta Notaris ;e Buku Tabungan BRI ;e Cap perusahaan (stempel) ;e 5 dokumen pemberangkatan calon tenaga kerja yang sudah diberangkatkan keMalaysia dari tahun 2014 s/d 2015 ;e 1 (satu) lembar struktur organisasi ;e 30 buku paspor ;e 1 (satu) buah monitor LG 14 inchi ;e 4 (empat) buah buku BNI Taplus ;e 1 (satu) bundel rekom paspor ;e 1 (satu) bundel surat jalan ;e 1 (satu) buah buku job order ;e 1 (satu) lembar fotokopi ijin operasional kantor cabang PPTKIS

dipekerjakan padaperusahaan kelapa sawit dan diberitahu bahwa gaji per bulannya sebesarRp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas gaji sebesar itu para calontenaga kerja menjadi tertarik untuk menjadi tenaga kerja, kemudian pihakperusahaan tersebut telah melakukan penjeratan utang dengan cara semuaHalaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 203/Pid.Sus/2015/PNKpngpembiayaan untuk pemberangkatan, dalam penampungan dan biaya pengurusanpersyaratan administrasi adalah ditanggung oleh perusahaan PPTKIS

YUSUF ALBAR Als YUSUF pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, memperlakukan calon TKI secaratidak wajar dan tidak manusiawi selama masa dipenampungan, perbuatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu PintuPropinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 562/35/KPPTSP/2014 tanggal 03 Oktober2014 tentang Perpanjangan dan pergantian kepala kantor cabang PPTKIS PTBAGOES BERSAUDARA di Kota Kupang Propinsi

dilakukan di tempat penampungan PT Bagoes Bersaudarakami hanyalah masak bersamasama, makan dan tidur di lantai tanpaalas dan tanpa menggunakan bantal ;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Thoma Suban Hoda, ST, apabilapenampungan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka bisadikenakan dengan ketentuan pidana, sehingga Kepala Cabang PPTKISyang menampung CTKI adalah orang yang harus bertanggungjawabkarena segala urusan yang terjadi di kantor cabang itu sudah menjaditanggung jawab dari Kepala Cabang PPTKIS

yang menampung CTKI adalah orangyang harus bertanggungjawab karena segala urusan yang terjadi di kantor cabang itu sudahmenjadi tanggung jawab dari Kepala Cabang PPTKIS yang melaksanakan penampungantersebut ;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : PER.07/MEN/IV/2005tanggal 18 April 2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga KerjaIndonesia dinyatakan bahwa satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 orang

Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT. SANJAYA PUTERA PERKASAdengan YULI ANDRIANI tempat lahir Sri Basuki, 10081988. Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT.

Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT. SANJAYA PUTERA PERKASAdengan DESTI RINA LESTARI tempat lahir K. Wongo, 05021988.

Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT. SANJAYA PUTERA PERKASAdengan LISMA YULIDA tempat lahir Kubu Batu, 15121987.

Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT. SANJAYA PUTERA PERKASAdengan DESTI RINA LESTARI tempat lahir K.

Wongo, 05021988.o Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT.

Keputusan Tergugat merugikanPEAQQUGAL jxann sss nnsrnssminennnennesiemennsBahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan karena denganadanya obyek sengketa maka Penggugat tidak bisa melakukan aktivitaspekerjaan sesuai dengan pekerjaan penggugat selaku PerusahaanPelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentinganPenggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

tanggal 02 BulanApril 2013 dengan Nomor Paspor AR 018036 alamat Desa SumbergondoRT 004 RW 002 Glenmor Banyuwangij; ono noonBahwa prosedur perekrutan calon tenaga kerja adalah :4.A.14.A.24.A.34.A.44.A.54.A.64.A.74.A.8Merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia;Seleksi yang dilakukan oleh Dinas kabupaten kota/provinsi yangterkait dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeridan Dinas tersebut akan membuat berita acara seleksi calon tenagakerja kepada Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS

) ;2 722222 n2 enon ene nn nn nnn e ee nne neeUntuk kemudian Dinas kabupaten/provinsi yang terkait menerbitkanKartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI);Dengan berita acara seleksi yang didalamnya juga terdapatKonsideran yang menyatakan menyerahkan calon Tenaga KerjaIndonesia yang sudah diseleksi kepada pihak PerusahaanPenempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) ;Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)harus melakukan Medical Check Up kepada Calon Tenaga Kerja;Perusahaan Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)kemudian melatin calon tenaga kerja kepada Balai Latihnan KerjaBalai Latihan Kerja (BLK) yang ditunjuk selesai melakukan Pelatihanmenebitkan sertifikat Kompetensi;Setelah memenuhi syarat Medical Check Up dan sertifikatKompetensi Perusahaan Pengerah dan Penempatan Tenaga Kerja4.A.94.A.104.A.114.A.124.A.134.B4.B.14.B.2Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan pembuatan paspor atasnama Calon Tenaga Kerja Indonesia;Dalam proses pembuatan paspor Calon Tenaga Kerja mengirimbiodata

Calon Tenaga Kerja tersebut;Perusahaan Pengerah dan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) mengurus Visa Calon TKI;Calon TKI sebelum diberangkatkan di tempat tujuan diberikanPembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan menandatanganiPerjanjian Kerja (PK) j nner nnn none ncnnnennnnnnnnnSetelah Proses PAP dan penandatanganan perjanjian Kerjabersama maka calon tenaga kerja mendapatkan Kartu Tenaga KerjaLuar Ne@Qeri; 2272222 2222 nnn nnn nnn nen nn nnn cence nnnKemudian tenaga kerja diberangkatkan

Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian Kantor Cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta) dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI 1 (satu) lembar REGISTATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI Masing-masing Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an. IMAM SUBALI 1 (satu) buah kartu ATM BNI milik korban an. IMAM SUBALIDikembalikan kepada saksi korban IMAM SUBALI.6.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provinsi Nua Teenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015.Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang ljin Pendirian KantorCabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta)dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI 1 (satu) lembar REGISTATION CERTIFICATE PT.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009> 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provinsi Nua Tenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015.Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian KantorCabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta)dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI> 1(satu) lembar REGISTATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI1 (satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009> 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provinsi Nua Tenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015.Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian KantorCabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta)dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI> 1(satu) lembar REGISTATION CERTIFICATE PT. DINASTY INSAN MANDIRI> 1(satu) buah buku rekening BANK BNI milik korban an.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 20091 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu Provinsi Nua Teenggara Timur Nomor : 562/29/KPPTSP/2015.Ditetapkan di Kupang tanggal 20 November 2015 tentang Ijin Pendirian KantorCabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swassta)dengan ama PPTKIS : PT. DINASTY INSAN MANDIRI1 (satu) lembar REGISTATION CERTIFICATE PT.

PPTKIS memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) ;b. Calon TKI mendaftar ke Dinas / Kabupaten/Kota dan PPTKIS(Calon TKI mendapatkan rekomendasi ke Desa/Kelurahandari Dinas Tenaga Kerja Asal);18Cc. Dinas Kabupaten/Kota bersamasama PPTKIS mengadakanPenyuluhan, Pendataan, Pendaftaran, Seleksi, AsuransiTKI, Penandatanganan Penempatan ;.

Dinas Kabupaten/Kota mengeluarkan Rekomendasi pembuatanpaspor ;e Bahwa berdasarkan pasal 10 UU No.39/2004 bahwapelaksanaan penempatan TKI diluar Negeri terdiridari : Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta(PPTKIS), Perusahaan untuk kepentingan sendiri ;e Bahwa untuk petugas Rekruitmen adalah karyawanPJTKI dan untuk menjalankan tugasnya harus memilikiijin dari Dinas / instansi Kabupaten, Kota yangmembidangi Ketenaga Kerjaan ;e Bahwa terhadap terdakwa Puji Winarni sebagaiseorang petugas rekrutmen

PPTKIS memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) ;. Calon TKI mendaftar ke Dinas / Kabupaten/Kota dan PPTKIS(Calon TKI mendapatkan rekomendasi ke Desa/Kelurahandari Dinas Tenaga Kerja Asal); Dinas Kabupaten/Kota bersamasama PPTKIS mengadakanPenyuluhan, Pendataan, Pendaftaran, Seleksi, AsuransiTKI, Penandatanganan Penempatan ;.

PPTKIS memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) ;b. Calon TKI mendaftar ke Dinas / Kabupaten/Kota dan PPTKIS(Calon TKI mendapatkan rekomendasi ke Desa/Kelurahandari Dinas Tenaga Kerja Asal);c. Dinas Kabupaten/Kota bersamasama PPTKIS mengadakanPenyuluhan, Pendataan, Pendaftaran, Seleksi, AsuransiTKI, Penandatanganan Penempatan ;d.

terdaftar sebagai salah satu Perusahaanyang bergerak mencari tenaga kerja dan menempatkan tenagakerja ke New Zealand oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta(PPTKIS) tidak jelas karena tidak melaporkan ke Disnakersetempat dan sejak bulan Januari 2008 s/d.

Berdasarkan keterangan saksi SUKARDI, MARTHA DINATA (saksipenangkap/Polisi) menerangkan di depan persidangan bahwa, saatsaksi saksi JANJI, SUJONO, SUKIRMAN, NOVI, FERI, HANIK,WIWIK, KRISDANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekira jam21.00 WIB bertempat di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimundidapati Calon TKI yang nantinya akan berangkat menuju Malaysiasebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan hanya mengantongidokumen berupa Pasport saja dan tidak melalui PPTKIS melainkanjalur/cara yang

Beda halnya dengan Terdakwa bahwa Terdakwadilarang melakukan kegiatan perekrutan sebagaimana diatur dalam Pasal4 UU No. 39 Tahun 2004.Telah diterangkan oleh ahli bahwa pemberangkatan melalui daerah lainharuslah daerah tersebut memiliki Cabang dari PPTKIS Pusat yangmengeluarkan atau mengurusi dari TKI yang akan diberangkatkan.Prosedur pendirian kantor Cabang PPTKIS adalah : Harus mendapat Izin tertulis dari kantor Pusat PPTKIS ;Hal. 21 dari 27 hal. Put.

No. 1348 K/Pid.Sus/2009 Kantor Cabang mengajukan Permohonan Kepada Dinas TenagaKerja ; Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Rekomendasi untuk diteruskanke Dinas Tenaga Kerja Propinsi dengan memiliki persyaratan :Memiliki kantor ;Memiliki Perangkat / Personil Kantor ;SIUP ;SITU ;NPWP ;Izin Tempat Penampungan dari Dinas Tenaga Kerja/P4VV VV V WVDalam penjelasan Pasal 19, bahwasanya PPTKIS yang bertindakmengurusi perekrutan calon TKI hingga nantinya keberangkatan danpemulangan dilakukan PPTKIS tersebut,

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kerja sesuaidengan persyaratan jabatan, apabila belum memiliki maka PPTKIS wajibmelakukan pendidikan dan pelatihan ,dan hal ini tidak dilakukan terhadapCalon TKI dalam perkara ini.Bagi calon TKI yang telah diterima untuk menjadi TKI melalui ProsedurPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dapat menyerahkansegala pengurusan Administrasi keberangkatan yang meliputi :a. Pengurus Paspor ;Hal. 22 dari 27 hal. Put.

No. 1348 K/Pid.Sus/2009bCcd.eVisa/Calling Visa ;Asuransi ;Pembayaran PP 92 Tahun 2004 ;Perjanjian kerjaDiserahkan kepada PPTKIS.1.Pendidikan dan PelatihanPendidikan dan Pelatihan calon Tenaga Kerja Indonesia untukpekerjaan tertentu. memerlukan pendidikan dan pelatihan/kompetensi di Balai Pelatihan yang telah ditentukan/ditunjuk olehPemerintah..