Ditemukan 304 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Pms
Tanggal 11 September 2017 — MAZMUR SEPTA ULI MANURUNG Sebagai Pemohon ; Lawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANG SIANTAR, Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIANTAR TIMUR Sebagai Termohon ;
20457
  • Kepolisisn Sektor Siantartimur selaku penyidik, beralamat diJalan kertas No.01, Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagaives lermohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan NegeriPematangsiantar Nomor 03/ Pid.Pra / 2017 / Pn Pms tanggal ; 5 September2017 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Halaman I sampai 12 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra.Pid
    dasar hukumuntuk menguji sah atau tidaknya prosespenyidikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor :130 / PUU XIII/2015yang menyebutkan bahwa :Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang undang nomor 8tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaranNegara nomor 3209) bertentangan dengan Undang UndangDasar R.I 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Halaman 2 sampai 12 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra.Pid
    / tahun 1981, nomor 76,tambahan lembaran negera R. nomor : 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai bahwa bukti permulaan, buktipermulaan yangcukup, dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alatbukti yang termuat dalam pasal 184 Undang undang nomor 8tahun 1981 tentang KUHAP;Halaman 3 sampai 12 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra.Pid/2017/PN Pms1.3.
    Pol : SP.Halaman 10 sampai 12 Putusan Praperadilan Nomor 03/Pra.Pid/2017/PN PmsKap/13/VII/2017/RESKRIM tertanggal 29 Juli 2017 adalah tidaksah dan batal demi hukum;. Menyatakan penahanan oleh TERMOHON terhadap PEMOHONsebagaimana surat perintah penahanan nomor : SP.Han/10/VII/2017/Reskrim tertanggal 30 Juli 2017 adalah tidak sahdan batal demi hukum;. Menyatakan surat surat perintah penangkapan No.
    dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangandan tidak ada menggirimkan wakilnya ;Menimbang, bahwa Pemohon mengirimkan surat pada tanggal 11September 2017 yang pada intinya berisi untuk untuk mencabut PermohonanPraperadilan dalam Register Perkara No.03/Pra.pid/2017/PN.Pms;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonanPrapradilannya dalam Register Perkara No.03/Pra.pid/2017/PN.Pms,sehinggagugatan itu harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yangdiajukan
Putus : 28-05-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.AM.
Tanggal 28 Mei 2014 —
258142
  • Eni Khaerani, MSi telah melibatkan secara aktif Kades DesaPagar Banyu, Asdi Dahlan dalam kampanyenya dan telah melanggarLarangan Dalam Kampanye Pasal 86 UndangUndang Nomor 8 TahunPutusan No. 01/Pra.Pid/2014/PN.AMHalaman 5 dari 36 Halaman2012 Ayat 2 Hurup g yang berbunyi, Pelaksana kampanye dalamkegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa.. Perbuatan Dra. Hj.
    Dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : Dalam halpenghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuanmengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntutumum.Putusan No. 01/Pra.Pid/2014/PN.AMHalaman 7 dari 36 Halaman.
    Eni Khaerani, M.Si sesuai denganLaporan Polisi Nomor : LP / 522 B/ V / 2014 / Bid / Res Bkl Utaratanggal 01 April 2014 adalah enam tahun lagi.Putusan No. 01/Pra.Pid/2014/PN.AMHalaman 8 dari 36 Halaman9.
    Hj.ENI KHAIRANIMsi dan membuat Berita AcaraMembawa tersangka yang diketahui oleh ketua RT 018 Rw 04 Jin GedangKota Bengkulu namun Tersangka tidak ditemukan dirumahnya.Putusan No. 01/Pra.Pid/2014/PN.AMHalaman 11 dari 36 HalamanPada Tanggal 16 April 2014 penyidik menerbitkan Surat perintah tugasdengan Nomor : Sp.Gas / 220 /N / 2014 /Reskrim untuk melakukanpenjemputan atau penangkapan Tersangkan a.n. Dra.
    Point 3 dan 4 sudah jelas, selanjutnya point 5 telah kami bahas padapemabahasan sebelumnya.Putusan No. 01/Pra.Pid/2014/PN.AMHalaman 13 dari 36 Halaman4. Pada point 6 dalam surat permohonan pihak pemohon, bahwa benarbunyi dari pasal tersebut. Namun yang harus diketahui pasal tersebutdapat digunakan apabila dalam konteks kejahatanyang dilakukantersebut termasuk dalam tindak pidana atau pelanggaran pidana yangbersifat umum.
Register : 04-10-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 42/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 31 Mei 2016 — - Irwansyah Putra (PEMOHON) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (TERMOHON I) - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan (TERMOHON II) - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, cq. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal (TERMOHON III) - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, cq. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal, cq. Kepala Unit Serse Dan Kriminal Kepolisian Sektor Sunggal (TERMOHON IV) - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan, cq. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal, cq. Kepala Unit Serse Dan Kriminal Kepolisian Sektor Sunggal, cq. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sunggal IPTU IMRANSYAH GINTING (TERMOHON V)
529
  • 42/Pra.Pid/2016/PN Mdn
    PUTUSANNomor:42/Pra.Pid/2016/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama : Iwansyah Putra;Jenis kelamin : Lakilaki;Tempat/Tgl.
    dan memeriksa bukti suratyang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Mei2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MedanRegister Nomor 42/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, tanggal 2 Mei 2016, telahmengajukan permohonan Praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.
    Pasal 170 ayat (1) Subs 406dan Pasal 212 dari KUHPidana yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagaiHalaman 3 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 42/Pra.Pid/2016/PN.MdnTersangka serta telah dilakukan Penahanan oleh Termohon Ill, Termohon IVdan Termohon V ;.
    Bahwa selain itu jarak antara TempatKejadian Perkara dengan rumah tinggal dimana Pemohon sedang tidur danistirahat kurang lebin 400 meter dengan bentuk geografi berbukit sertaHalaman 11 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 42/Pra.Pid/2016/PN.Mdn29.30.31.bentuk jalan yang berbelok belok.
    Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.Halaman 53 dari 53 Putusan Praperadilan Nomor 42/Pra.Pid/2016/PN.Mdn
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 47/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 23 Juni 2016 — - ELIDA Br. SIMARMATA (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Medan Cq. Kepala Resesrse Kriminal Kepolisian Resort Kota Medan (TERMOHON)
5815
  • 47/Pra.Pid/2016/PN Mdn
    Kepala Resesrse KriminalKepolisian Resort Kota Medan,Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, tanggal 30Mei 2016 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 47/Pra.Pid/2016/PNMdn tanggal 31 Mei 2016 tentangpenetapan hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini;Setelah mendengar kedua belah pihak;Setelah membaca suratsurat bukti
    dan mendengar saksisaksi dipersidangan:Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register NomorHalaman 1 dari 35 Putusan Nomor 47/Pra.Pid/2016/PN.Mdn47/Pra.Pid/2016/PN.Mdn tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan praperadilan denganmengemukakan alasanalasan, sebagai berikut :A.
    Atas penjelasan saksi maka petugas loket pembayaranrekening listrik tersebut menyarankan supaya saksi melakukan konfirmasike Loket Bunga 9.Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 47/Pra.Pid/2016/PN.Mdnf.
    ADVEN SIMANJUNTAK , diberi tanda T1.Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 47/Pra.Pid/2016/PN.Mdn10.11.12.13.14.15.16.17.. Fotokopi Surat Kuasa dari Istana Adeleida Tamba kepada Adven Simanjuntakuntuk melaporkan penggelapan uang yang dilakukan Elida Simarmata,tertanggal 22 Nopember 2015, diberitanda T2.. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT.
    47/Pra.Pid/2016/PN.Mdn
Register : 04-10-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 18 April 2016 — - TERANG GINTING (PEMOHON) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, (TERMOHON)
9253
  • 31/Pra.Pid/2016/PN Mdn
    Negeri Medantanggal 23 Maret 2016, Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN Mdn tentang penetapan harisidang perkara ini;Telah membaca berkas perkara;Halaman 1 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN MdnTelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;Telah mendengar saksi dan Ahli yang diajukan dalam perkara ini;Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat PermohonanPraperadilannya tertanggal 22 Maret 2016 yang didaftarkan
    di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2016 di bawah RegisterPerkara Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN Mdn telah mengemukakan/mendalilkan halhal yang menjadi dasar permohonan Praperadilannya sebagai berikut:.
    (seratus jutaHalaman 11 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN Mdnrupiah) pada bulan Oktober 2003 dan tidak ada dibuat tanda terimauang maupun buktibukti lain;b. Bahwa benar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor: N 3463334senilai Rp. 100.000.000.
    artinya apabila lebih sudah menjadi hak pembeli apabila kurang menjadiresiko pembeli dan diperbuat lagi dengan kesepakatan antara BEEROBIN dengan TERANG GINTING;Halaman 13 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN Mdn4.
    ., sebagai Hakim Tunggal,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan NegeriMedan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/Pra.Pid/2016/PN Mdntertanggal 22 Maret 2016, dibantu oleh SEDERHANA, SH, sebagai PaniteraPengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,SEDERHANA, SH ERINTUAH DAMANIK, SH.,MHHalaman 34 dari 34 Putusan Praperadilan Nomor 31/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Register : 30-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Mak
Tanggal 11 September 2019 — Pemohon:
1.MARTINUS RUFPANG alias PAPA MELIN
2.LINO
Termohon:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
5724
  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan bahwa perkara No. 5/Pra.Pid/ 2019/PN.Mak dicabut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencatat tentang pencabutan perkara No. 5/Pra.Pid/2019/PN.Mak dalam daftar register perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan yang ditaksirkan sampai saat ini Nihil.
    PENETAPANNomor : 5/Pra.Pid/2019/PN.Mak"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa perkara Praperadilan telahmemberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :1.
    IRAWAN NURHAKIM S.Hut Adalah Pegawal Negeri Sipilpada Balai Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan wilayah Sulawesi dan Kantor Direktorat Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian Lingkungan hidup dankehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Pusat PengendalianEkoreigion Sulawesi dan Maluku Lantai 4 Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17Makassar Sulawesi Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara;Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid
    Menyatakan bahwa perkara No. 5/Pra.Pid/ 2019/PN.Mak dicabut;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencatat tentangpencabutan perkara No. 5/Pra.Pid/2019/PN.Mak dalam daftar register perkara;3.
    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan yang ditaksirkansampai saat ini Nihil.Demikian ditetakan pada hari ini: Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kamiSURYA LAKSEMANA, S.H sebagai Hakim dan EVA TONGA, S.H sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Praperadilan dan Para KuasaTermohonPraperadilan;Hakim,ttdSURYA LAKSEMANA, SHPanitera Pengganti,ttdEVA TONGA, SHHalaman 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN MakSalinan Penetapan Pencabutan Perkara PraperadilanNo. 5/Pra.
    Pid/2019/PN Mak sesuai dengan aslinyaTanggal 11 September 2019Makale, 11 September 2019.PENGADILAN NEGERI MAKALEPANITERA,MANSYUR, S.H.Nip. 9646201986031006 Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN Mak
Register : 21-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Cms
Tanggal 5 September 2018 — Pemohon:
MEI HARTANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banjar
9834
  • :::eeeee TERMOHON.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat berkas perkara;Telah memeriksa surat Pelimpahan Perkara;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARA Hal 1 dari 18 hal Praperadilan No 1/Pra.Pid/2018/PN.CmsMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawahRegister Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Cms, telah mengajukan PermohonanPraperadilan yang pada pokoknya berbunyi
    Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkanPancasila dan Undamgundang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hakasasimanusiasertamenjamin segala warga negara bersamaanHal 2 dari 18 hal Praperadilan No 1/Pra.Pid/2018/PN.Cmskedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjunghukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.c) bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukumacara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannyadan untuk
    Mei Hartanto sebagai Pemohon yaknikarena adanya penahanan yang tidak sah dan tidak berdasarkan peraturanHal 5 dari 18 hal Praperadilan No 1/Pra.Pid/2018/PN.Cmsperundangundangan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun1983 tentang pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Pidana Pasal 9 Ayat (1)pemohon meminta ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)kepada Termohon.7.
    HENDRA KUSTIANA (Korban) meminjam helm untukHal 10 dari 18 hal Praperadilan No 1/Pra.Pid/2018/PN.Cms11.12.13.14.pergi ke Kota Tasikmalaya, namun Sdr. ME HARTANTO (PEMOHON)tidak memberikan batas waktu peminjaman helm tersebut;d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB Sadr.HENDRA KUSTIANA (Korban) sampai dirumah. Sesampainya di rumah,Sdr. HENDRA KUSTIANA (Korban) mengobrol dengan Sdr. ETIKUSMAYATI dan Sdr. NANA KUSMANA, selanjutnya Sdr. ET KUSMAYATImengatakan kepada Sdr.
    DAVID PANGGABEAN, SH.Hal 18 dari 18 hal Praperadilan No 1/Pra.Pid/2018/PN.Cms
Putus : 15-09-2009 — Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pid/2009
Tanggal 15 September 2009 — TUAN ARIES HAKIM SANUSI vs. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA.
6033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halinilah yang dimohonkan praperadilan dalam putusan No. 30/Pra.Pid/2000/PN.Mdn tanggal 04 Desember 2000;2.
    No. 05/Pra.Pid/2007/PN.MDN tanggal 16 April 2007;. Bahwa dengan demikan yang menjadi objek permohonan praperadilan No.05/Pra.Pid/2007/PN.MDN tanggal 16 April 2007 adalah:1. Agar Termohon Peninjauan Kembali membuka kembali penyidikanperkara atas nama Tersangka Adja Bisnisyah;2.
    Bahwa dari fakta hukum ini Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan kelirumenerapkan hukum karena ada kekhilafan yang nyata dalam pertimbanganhukumnya, dengan alasan bahwa permohonan praperadilan No. 05/Pra.Pid/2007/PN.Mdn telah nebis in idem karena sudah ada terlebih dahulu putusanNo. 15/Pra.Pid/1999/PN.Mdn jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 06/PraPid/1999/PT.MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 30/Pra.Pid/2000/PN.Mdn.
    Karena objek permohonandalam praperadilan No. 06/PraPid/1999/PT.MDN jo. putusan No. 30/Pra.Pid/2000/PN.Mdn tidak sama dengan permasalahan dalam No. 05/Pra.Pid/2007/PN.Mdn tanggal 16 April 2007 jo. putusan Pengadilan Tinggi SumatraUtara No. 03/Pra.Pid/2007/PT.MDN tanggal 21 Juni 2007;6.
    Bahwa dari fakta ketiga praperadilan terdapat perbedaan objek permohonanpraperadilan yang berbeda yaitu : Untuk putusan No. 05/Pra.Pid/2007/PN.Mdn menyangkut tidak dikirimnyaSurat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada KejaksaanTinggi Sumatra Utara; Untuk putusan No. 30/Pra.Pid/2000/PN.Mdn tentang tidak sahnya SuratPenghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas nama Tersangka AdjaBisnisyah; Untuk putusan No. 05/Pra.Pid/2007/PN.Mdn menyangkut tidak berlakunyaSurat Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara
Register : 05-10-2016 — Putus : 19-09-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pra.Pid/2015/PN Mdn
Tanggal 19 September 2015 — - DAME SIREGAR (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Qq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Qq, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Medan (TERMOHON)
14619
  • 58/Pra.Pid/2015/PN Mdn
    PUTUSANNomor:58/Pra.Pid/2015/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:DAME SIREGAR, jenis kelamin Lakilaki, umur 67 tahun (lahir, 05 April 1948),pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, KebangsaanIndonesia, beralamat di Jalan Flamboyan Komp.
    Dan dijawab Karyawan Pemohon inipak barang pindahan, selanjutnya Termohon mengatakan untuk dibawa keKantor ;Bahwa akan tetapi, sebelum Termohon membawabarangbarangdimaksud, Karyawan Pemohon meminta kepada Termohon agar halHalaman 4Putusan No. 58/Pra.Pid/2015/PN.Mdntersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan (ic.
    Pasal 38 KUHAP ;Halaman 5Putusan No. 58/Pra.Pid/2015/PN.Mdn12. Dengan demikian, berdasarkan uraianuraian dan fakta hukum tersebutlil..
    Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;Halaman 6Putusan No. 58/Pra.Pid/2015/PN.Mdn6.
    Aswardi Idris, S.H., M.H.Halaman 21Putusan No. 58/Pra.Pid/2015/PN.Mdn
Register : 14-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Sim
Tanggal 4 Nopember 2019 — Pemohon:
1.Nurmala Marbun
2.Esterlan Sihombing
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
287
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara No. 5/Pra.Pid/2019/PN-Sim;
    2. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara ini dalam buku register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;
    PENETAPANNomor : 5/Pra.Pid/2019/PN. SimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili pekaraPraperadilan telah membuat penetapan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara antara :NURMALA MARBUN, ESTERLAN SIHOMBING, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya yaits DAME JONGGI GULTOM, S.H., A.DHANDOKO, S.H, M.H, PARLUHUTAN BANJARNAHOR, S.H., ROYYANTHO SIMANGUNSONG, S.H, SABAR M SIMBOLON, S.H.
    Selanjutnya disebutsebagai TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah membaca permohonan pemohon tertanggal 11 Oktober 2019yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun padatanggal 14 Oktober 2019 dibawah Nomor Register : 5/Pra.Pid/2019/PN.
    Sim ;Menimbang bahwa pada tanggal 1 November 2019 Pemohon melaluikuasa hukumnya mengajukan Surat di muka persidangan kepada Hakim yangHalaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid /2019/PN.Simmenangani perkara ini yaitu Perihal Pencabutan Permohonan Praperadilan No.5/Pra.Pid/2019/PN.Sim tertanggal 11 Oktober 2019;Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyamemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara perdata yangterdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun No.5/Pra.Pid
    Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabutpermohonan Perkara No. 5/Pra.Pid/2019/PNSim;2. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoretperkara ini dalam buku register perkara;3.
    Mince Setiawaty Ginting, SH, MKnHalaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid /2019/PN.Sim
Register : 01-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Trt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
Manosor Togatorop
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan
16655
  • Bahwa Pemohon bukanlah pegawai negeri atau penyelenggara negarasebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (1)UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974tentang Pokokpokok Kepegawaian.Halaman 14 dari 86 Putusan Prapid Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN TRT6.
    Humbang Hasundutan;Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 20.00Halaman 15 dari 86 Putusan Prapid Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN TRTwib personil Termohon melakukan penyelidikan di rumah Pemohon diDesa Siborutorop Kec. Paranginan Kab.
    TahunHalaman 47 dari 86 Putusan Prapid Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN TRT2024 adalah merupakan penyelenggara negara dalam PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana hal ini dibenarkanahli pidana Prof. Dr. EDI WARMAN, SH, M.Hum.
    Fotocopy Print out UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, diberi tanda P2;Halaman 63 dari 86 Putusan Prapid Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN TRT3.
    SAYED FAUZAN.SH.MH)(Ronald Julius Tampubolon.Sh)Halaman 86 dari 86 Putusan Prapid Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN TRT
Register : 01-10-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 01-12-2018
Putusan PN KUTACANE Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Ktn
Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon:
Umi Selamah.s Als Umi Binti Mhd Din Alm.
Termohon:
1.Kepala Kepolisisan Daerah Aceh.
2.Kepala Kepolisisan Resor Aceh Tenggara.
3.Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisisan Resor Aceh Tenggara.
4.JHON KARNEDI.
5.AZHARI KASNAMI.
5615
  • V telahmengirimkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kajari Aceh TenggaraHal 7 dari 16 halaman Penetapan No. 01/Pra.Pid/2018/PNKTN dengan Nomor : B/231/X/2018/Res Narkoba, tanggal 16 Oktober 2018perihal pengiriman Tersangka dan barang bukti A.n. UMI SELAMAH.SAls. UMI Binti MHD.
    Laporan Polisi Nomor : LP/A/58/IX/2018/Resnarkoba, tanggal 14September 2018 tentang penangkapan terhadap pelakuHal 10 dari 16 halaman Penetapan No. 01/Pra.Pid/2018/PNKTN penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu an.
    Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane kepada Kapolres AcehTenggara Nomor : B1863/N.1.18/Euh.1/10/2018 tanggal 16 OktoberHal 13 dari 16 halaman Penetapan No, 01/Pra.Pid/2018/PNKTN 2018 tentang pemberitahuan hasil penyidikan An. Tersangka UMISELAMAH.S Als UMI Binti MHD.DIN yang disangka melanggar pasal112 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sudah lengkap (P21)s.
    Membebankan biaya yang timbul dalam persidangankepada Pemohon.Hal 14 dari 16 halaman Penetapan No. 01/Pra.Pid/2018/PNKTN 5.
    ,SHwe Hal 16 dari 16 halaman Penetapan No. 01/Pra.Pid/2018/PNKTN
Register : 28-08-2017 — Putus : 08-09-2017 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Mnk
Tanggal 8 September 2017 — Pemohon:
RICHO SIMANJUNTAK,SIK
Termohon:
Stasiun Karantina Pertanian Kelas II manokwari
11853
  • Menetapkan

    1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Pemohon

    2.Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor : 04/Pra.Pid/2017 /PN.Mnk dicabut;

    3.Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil ;

    Penahanan;f.Penolakan;Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnkg. Pemusnahan;h.
    HalHalaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnktersebut dikarenakan dalam dalil permohonan, Pemohon tidak tepatmengajukan upaya Praperadilan berdasarkan KUHAP.
    PadaHalaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnkkesempatan tersebut oleh drh. Yuni Sulistyowati dijelaskan mengenaiprosedur tindakan karantina dan alasan daging babi yang diakui miliknyadilakukan tindakan penahanan.
    Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan Pemohon yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Agustus2017 dengan register perkara Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk, dicabut;3.
    ., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaHalaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnkoleh Hakim tersebut dan dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Pemohondan Kuasa Pemohon, serta Kuasa Termohon;Panitera Pengganti, Hakim,TTD TTDVERONIKA SITANGGANG, S.H. RODESMAN ARYANTO, S.H.Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk
Register : 11-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/ Pra Pid./2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Agustus 2016 — - WONG NGAR, Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor A 23788096, bertempat tinggal di Jl. Anggrek 13 No. 4, Taman Johor Jaya 81100, Johor Bahru, Johor-Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Prima C. Hastomo Soedarsono, S.H., Vence Titawael, S.H., Ervina Humasan, S.H., M.H., Ardi Hitijahubessy, S.H., dan Meivri D. Nirahua, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Soedarsono, Titawael & Partners, beralamat di Gedung Sarana Jaya Lantai 3 No. 307, Jl. Tebet Barat IV No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2016, selanjutnya disebut………………………………………………. PEMOHON;
16885
  • Arif Setiawan, SH, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Juli 2016, selanjutnya disebut...................TERMOHON IlPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan No:104/Pra.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tentang Penunjukan HakimPraperadilan untuk mengadili perkara ini;halaman 1 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.SelSetelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan tanggal 19 Januari 2010 Nomor: 104/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Seltentang
    Pasal6 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hakhalaman 18 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.SelAsasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Perkap No. 8 / 2009) jo.
    (dua ratus delapan puluh jutahalaman 45 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Seltiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau (US $ 25.000.00 (duapuluh lima ribu dollar Amerika Serikat);Seluruhnya berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham ataubernilai nominal seluruhnya Rp.2.803.750.000.
    BIKA JAYAFOOD, sehingga tendensi negatif PEMOHWON atas adanyapenggunaan beberapa rekening adalah dalil yang dicaricari, tidakhalaman 57 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Selbenar dan tidak beralasan hukum maka dalil pemohon patut ditolakdan dikesampingkan;.
    Achmad Guntur, SH halaman 89 dari 89 halPutusan Nomor:104/Pra.Pid/2016/PN.Jak.Sel
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 02 / Pid.Pra / 2017 / PN. Sim
Tanggal 12 Mei 2017 — BIKNER MANURUNG
165
  • Sim ;Halaman I dari 3 Penetapan Nomor 02/Pra.Pid/2017/PN.SimSetelah membaca Berita Acara Sidang No. 02/Pid.Pra/2017/PN.
    Mengingat dan memperhatikan pasal 77 huruf a serta pasalpasal lainnya dari KUHAP(Undangundang No. 8 Tahun 1981), pasal 124 HIR/pasal 148 R.Bg dan ketentuan hukum yangberlaku yang berkenaan dengan perkaraini :MENETAPKAN Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon G U G UR: Menetapkan biaya perkaraini NI HIL:Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 12 Mei 2017, olen kami: NOVARINAMANURUNG, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yangHalaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 02/Pra.Pid
    /2017/PN.Simterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JONATHANSINAGA, SH, Panitera Penggant pada Pengadilan Negeri Simalungun, dihadapan KuasaTermohon tanpa dihadin oleh Kuasa Pemohon;PANITERA PENGGANTI HAKIMJONATHAN SINAGA, SH NOVARINA MANURUNG, SH Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 02/Pra.Pid/2017/PN.Sim
Register : 20-09-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN STABAT Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Stb
Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon:
Yusianti, S.Pdi
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisan Resor Langkat
3.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
3818
  • PUTUSANNomor : 4/Pra.Pid/2019/PN StbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ataspermohonan Praperadilan dari :1. M .IQBAL TARIGAN, S.H.M,H.,2: MURSYDA, S.H.,3.
    KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALAKEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KEJAKSAANNEGERI LANGKAT, berkedudukan di Jalan Proklamasi No 51,Kwalabingai,Kecamatan Stabat,Kabupaten Langkat,selanjutnya disebutTERMOHON IIL;Untuk selanjutnya disebut juga para Termohon Pra Peradilan.; Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN StbYang selanjutnya Termohon Praperadilan 1 sampai dengan TermohonPraperadilan 2 memberikan kuasa kepada :MARAGANTI PANGGABEAN,S.H.
    Bahwa setelah suami Pemohon diperiksa oleh Termohon Il, tanpamelalui proses Penangkapan, Termohon II telah melakukan penahananterhadap diri suaami Pemohon sebagaimana Surat Perintah PenahananNomor: SPHan/122/VIII/2019/Reskrim tanggal 06 Agustus 2019 yangHalaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Stbditandatangani a.n Termohon II (TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H,AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069);11.
    Bahwa sangat logis dan beralasan hukum penetapan statusTersangka terhadap diri Suami Pemohon Supriadi, Spdi sebagaimanaSurat Panggilan Nomor: S.Pgl/664/VII/2019/Reskrim tertanggal 24 Juli2019 yang ditandatangani a.n Termohon Il (TEUKU FATHIR MUSTAFA,S.1.K., M.H, AJUN KOMISARIS POLISI, NRP 85072069) tidak sah menuruthokum;Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Stb17.
    oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri Kuasa TermohonIl dan tidak dihadiri oleh Termohon IIIHAKIMSafwanuddin Siregar, SH, MH.PANITERA PENGGANTIAbdul Rahman Rangkuti SE,SH,MHHalaman 7 dari 7 Putusan Nomor 4/Pra.Pid/2019/PN Stb
Register : 26-06-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Mre
Tanggal 6 Juli 2018 — Pemohon:
1.JUNIZAR ZA
2.SEPI RIDOANSYAH
Termohon:
Polres Muara Enim
3312
  • Untuk itu. perkembangan yang demikian melalui dapatdiakomodirnya mengenai sah tidaknya penentapan tersangka dan sahHalaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2018/PN Mretidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakulmerupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapatmeminimalisasi terhadap perlakuan sewenangwenang oleh aparatpenegak hukum.
    Bahwa melalui Putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUUXII/2014 tanggal28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapatmemeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti padakutipan putusan Mahkamah Kontitusi No. 21/PUUXII/2014 sebagaiberikut:Mengadili,Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2018/PN MreMenyatakan :1.
    Tanah AbangGemilangTentang pengunduran dirinya sebagai Konsultan di PerusahaanHalaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2018/PN Mre31.32.33.34.PT.Tanah Abang Gemilang. Dan tanggal 23 September 2016 Sdr IrwanPancasila membuat Surat Pengunduran diri sebagai Konsultan diPerusahan PT.Tanah Abang Gemilng.
    Tanah Abang Gemilang;Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2018/PN Mre Bahwa setau saksi Asli bukti P2 dan bukti P7 ada di bank sebagaijaminan pinjaman; Bahwa setau saksi Asli bukti P2 dan bukti P7 ada di bank sebagaijaminan pinjaman, setelah dibaliknama dari Sepri Nita ke nama Darti NitaSari (Ssaksi), Kemudian bukti tersebut diambil oleh Sdri Eviany M.
    Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MuaraEnim, dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon dan kuasa termohon.Panitera pengganti HAKIM TUNGGALHalaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2018/PN MreARMAN.S.H. HARYANTO DAS'AT.S.H.Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2018/PN Mre
Register : 24-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Trt
Tanggal 19 September 2016 — Pemohon 1. Marudut Silaban, 2.Runggu Sipahutar Termohon Kepala Kepolisian RI cq. Kapolda Sumut cq Kepala Polres Humbang Hasundutan
17744
  • PUTUSANNomor 02/Pra.Pid/2016/PN TrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Negeri Tarutung yang mengadili perkara Pra Peradilantelah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap permohonan Pra Peradilanpemohon :1. MARUDUT SIULABAN, Lakilaki, 32 Tahun, agamat Kristen Protestan,pekerjaan wiraswasta, alamat di Sigarang Desa Sitio ll Kecamatan LintonNihuta Kabupaten Humban Hasundutan Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;2.
    Menghukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi kepada Pemohon:Putusan Prapid Nomor 2/Pra.Pid/2016, Halaman 6 dari 22 Kerugian materil sebesar......... Rp. 135.200.000, Kerugian moril sebesar............
    Pasal 169 ayat (1) :Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barangwajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, dayaangkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.Atas dasar Pelanggaran Lalu Lintas tersebut di atas maka PihakTermohon melakukan Penilangan dan Penyitaan lKendaraanPutusan Prapid Nomor 2/Pra.Pid/2016, Halaman 10 dari 22Bermotor. Dengan No Register Tilang B 4701526 dan telahditandatangani serta diterima oleh pengemudi an.
    Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sahpada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;Putusan Prapid Nomor 2/Pra.Pid/2016, Halaman 12 dari 22aPengemudi tidak memiliki SIM;c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laikjalan kendaraan bermotor;d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana ataudigunakan untuk melakukan tindak pidana; ataue.
    Hakim PraperadilanPengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 19 September 2016,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terouka untukPutusan Prapid Nomor 2/Pra.Pid/2016, Halaman 21 dari 22umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Hotli H. SinagaPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasaPara Pemohon dan kuasa Termohon.Panitera Pengganti, Hakim,Hotli H. Sinaga Sabaaro Zendrato, S.H.Putusan Prapid Nomor 2/Pra.Pid/2016, Halaman 22 dari 22
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 9/Pid.Pra/2017/PN TBT
Tanggal 9 Januari 2018 — Pemohon:
FAISAL ARIANDY als FAISAL
Termohon:
1.Kapolres Tebing Tinggi Cq Kasat Reskrim Polres Teb Tinggi Cq U b Kaurbin Ops Tebing Tinggi
2.IPDA NOVA BAYANGKARA,STK
3.BRIPKA ISWAN DAHRI
275
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon tersebut;
    2. Menyatakan Demi Hukum perkara Pra Peradilan N0: 9/Pra.Pid/2017/PNTbt telah dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mencoret dari Register perkara Pra Peradilan N0: 9/Pra.Pid/2017/PNTbt yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ,karena dicabut;
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Mei 2016 — - SYARIFIANUDDIN MIRAZA (PEMOHON I) - MUHAMMAD MIRAZA (PEMOHON II) - KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA di Medan Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PELABUHAN BELAWAN (TERMOHON I) - JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Di Medan Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN (TERMOHON II)
16131
  • 37/Pra.Pid/2016/PN Mdn
    Bahwa penetapan Tersangka di dasarkan pada Pasal 1 angka 14KUHAP yang menyatakan: Tersangka adalah seorang yang karenaHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pra.Pid/2016.
    TENTANG POKOK PERKARABahwa segala sesuatu yang didalilkan pada eksepsi tersebut diatas secaramutatis mutandis adalah bagian pokok perkara yang tidak perlu diulang lagi;Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pra.Pid/2016.
    Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah sebagai berikut :Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pra.Pid/2016./PN.Mdn1. Keterangan Saksi AHMAD FAUZI HARAHAP (Security PT.
    Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, sehinggapenetapan tersangka anak Pemohon sah menurut hukum.Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pra.Pid/2016.
    TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pra.Pid/2016./PN.Mdn