Yayuk Widi Prajuri, Dra., E.C., dkk

Yayuk Widi Prajuri, Dra., E.C., bertempat tinggal diJalan Kalimantan, Nomor 11, RT 001, RW 008, KelurahanGubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya;2. Crescentia Wuri Rukmiwati, Dra., bertempat tinggal di JalanKalimantan, Nomor 11, RT 001, RW 008, Kelurahan Gubeng,Kecamatan Gubeng, Surabaya;3. Christina Ririn Diah Ratnawati, bertempat tinggal di JalanWiguna Selatan 11, RT 001, RW 005;4. J.T.

mengajukan surat permohonannyayang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal4 Maret 2020 dengan Nomor Register Perkara 35/Pdt.P/2020/PN.Son, yangpada pokoknya sebagaimana :Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.SonBahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari anak yang bernama JufriRumalean Lahir di Wawasa tanggal 10 Juni1998Bahwa orang tua Kandung dari anak Jufri Rumalean, tinggal di seramTimur Kecamatan Seram BagianTimurBahwa Jufri Rumalean, akan mengikuti tes Prajuri

tTNIAD di Waisai KotaKabupaten Raja Ampat dan salasatu persyaratan untuk mengikutitesPrajurit TNIAD adalah wali dari Pengadilan Negeri.Bahwa Ayah kandung yang bernama Daud Rumalean telahmemberikuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari Jufri Rumalean tersebutuntuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajuri t TNIAD di waisai sesuai dengan surat kuasa tertanggal 28 Februari2020.Bahwa Anak Jufri Rumalean tinggal dengan pemohon di WaisaikKebupatenRaja Ampat.Berdasarkan alasanalasan

Fotokopi Ijazah dari Sekolah Bintara Prajuri Karier Polri No.IJ/274/V1/1995/SPNtanggal 28 Juni 1995 (P.6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyatabahwa nama B.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Ahmad Tuankotta adalah Wali dari anak Tajuding Tuankotta lahir di Pelauw pada tanggal 16 September 2001 untuk mengikuti Tes Prajuri TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Fotokopi Tjazah dari Sekolah Bintara Prajuri Karier Polri No.IJ/274/V1I/1995/SPNtanggal 28 Juni 1995 (P.6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.S dan P.6 telah ternyatabahwa nama B.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MARKUS HOMER sebagai Wali dari anak yang bernama MARYO AURINTO OKTAVIANUS HOMER, Lahir di Magetan tanggal 05 Oktober 2001 untuk mengikuti tes Prajuri TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 202.000, (dua ratus duaribu rupiah)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Prajuri alias Prajurie Bin Suing) terhadap Penggugat (Siti Sarah Binti Mukri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000

Pembanding/Tergugat : Bank Mauapada kantor Cabang Pembantu Darmo Diwakili Oleh : WAGINO, SH
Terbanding/Penggugat : Denny Trisyanto
Terbanding/Penggugat : Yayuk Widi Prajuri
Turut Terbanding/Tergugat : Stany Soebakir
Turut Terbanding/Tergugat : Lilies Handayani

agar Prajuri/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yangditentukan.9.

Bahwa benar apabila kesalahan tersebut merupakan hal yangprinsip seperti Kekurangan Sampul D (data/asal usul calon suami/istri),maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajuri/PNS dan personel StafPers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNS sudah menentukanwaktu/tanggal pernikahan dan tidak memungkinkan lagi untuk menunggukeluarnya Sampul D maka atas permintaan dari Prajurit/PNS danpersonel Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS bersangkutan Terdakwamembantu dengan cara membuat sendiri suratsurat tersebut

dengantujuan agar Prajuri/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yangditentukan.9.

Bahwa benar apabila kesalahan tersebut merupakan hal yangprinsip seperti Kekurangan Sampul D (data/asal usul calon suami/istri),maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajurit/PNS dan personel StafPers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNS sudah menentukanwaktu/tanggal pernikahan dan tidak memungkinkan lagi untuk menunggukeluarnya Sampul D maka atas permintaan dari Prajurit/PNS danpersonel Staf Pers Kesatuan Prajuri/PNS bersangkutan Terdakwamembantu dengan cara membuat sendiri suratsurat tersebut

dengantujuan agar Prajuri/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yangditentukan.7.

/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018, dan telah terdaftar di KepaniteranPengadilan Agama Majalengka dengan No : 434/ADV/III/2018/ PA.Mjl tanggal20 Maret 2018, maka kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhisyarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengandemikian Penerima Kuasa Penggugat dipandang dapat diterima dandibenarkan untuk bertindak mewakili Kepentingan hukum Penggugat ;Menimbang bahwa Penggugat selaku isteri Prajuri

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untukmengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Prajuri Kulon Kota Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.

PUTUSANNomor 2671/Pdt.G/2019/PA.BjnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara;PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan hotel,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Jalan Prajuri Abu, RT.010 RW. 002, DesaKauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro,sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT

Selama Koptu Usup melakukan desersi pihak kesatuan yaitu dariUnit Intel telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa namunhasilnya nihil dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pasimin (Kapten Inf.Sugiyanto) pada tanggal 2Januari 2006 dan menurut pendapat Saksi Terdakwa masih bisadibina untuk menjadi Prajuri TNI yang baikAtas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang, bahwa di persidangan tTerdakwa pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut1.

yang dikeluarkan di Jailolo padatanggal 24 April 2013 dan kartu keluarga Nomor 820101260413300003yang dikeluarkan tanggal 26 April 2013 atas nama kepala keluarga NahorliSanape;Bahwa suami Pemohon yang bernama Nahorli Sanape telah meninggaldunia di Jailolo pada tanggal 17 Maret 2016 sesuai dengan kutipan aktakematian Nomor 8201 KM300320160003 yang dikeluarkan di KabupatenHalmahera Barat pada tanggal 18 November 2016;Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon barnama Nahorli Sanapebekerja sebagai seorang prajuri

Pada umumnya ketika seseorang dihimpit oleh persoalan ekonomi danmerasa tidak mampu/kesulitan untuk keluar dari himpitan itu, maka akancenderung terlintas dalam pikirannya solusi jalan pintas sehingga melakukanperbuatanperbuatan yang melawan hukum.Judex Factie seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individusangat berbedabeda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalammenghadapi situasi sulit, demikian juga bagi para Prajuri/Anggota TNI.

bisa memberikanpersetujuan sebagai syarat administrasi dalam mengikuti seleksi prajurit TNIAD;Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN MarMenimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonanPemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi,maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalampermohonan ini adalah :Apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas Patta Haking gunamelengkapi syarat administrasi dalam mengikuti seleksi penerimaan prajuri

Bahwa Penggugat/Pemohon sebagai istri dari prajuri TNI telah 2 kali datang ketempat Kerja Tergugat menanyakan proses mediasi antara Penggugat denganTergugat tetapi pinak Batalyon tempat kerja Tergugat menyatakan bahwa Tergugatsudah lama tidak masuk Kerja sehingga proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq.

akhir mau memasuki pensiun Terdakwa terkenapengaruh pergaulan luar dengan mengkonsumsi Narkotikajenis sabu, untuk memenuhi pertimbangan kemanusiaanselama pengabdian Terdakwa agar dapat menikmati masamasa pensiun dengan keluarga demi memenuhi kebutuhanhidupnya untuk keluarga, maka Majelis Hakim menilai adildan bijaksana apabila Terdakwa tidak dijatuhi hukumantambahan pemecatan dari dinas Militer, hanya dijatuhihukuman pokok pidana penjara yang tentunya akan menjadipelajaran dan efek jera juga bagi Prajuri

Bagi prajuri/PNS TNI AD yang pensiun mulai tahun 2010 supayasegera mengembalikan rumah dinas kepada TNI Cq Satuan masingmasing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan setelahpensiunan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumahdinas.2.

Bagi prajuri/PNS TNI AD yang pensiun sebelum tahun 2010 tidakdijinkan untuk memperpanjang Surat Ijin Penghunian (SIP) danselanjutnya rumah dinas diserahkan kepada TNI Cq Satuan masingmasing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan harussudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.Oleh karena Para Tergugat telah melanggar peraturan perumahandinas dan tidak sesuai dengan peruntukan dari rumah dinas sertatelah jelas bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak lagi atas Asramabadak putin yang mereka

Bagi prajuri/PNS TNI AD yang pensiun sebelun tahun 2010 tidakdijjinkan untuk memperpanjang surat Ijin penghunian (sip) danselanjutnya rumah dinas diserahkan kepada TNI Cq Satuanmasing masing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6bulan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangatlah jelas, bahwaPara Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai hak lagi ataspenghunian rumah dinas milik Penggugat DR.8.

terhadap keluarga prajurit TNI dan PNS yangberdinas di lingkungan TNI untuk beracara di lingkungan peradilan umum.Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Peraturan Kepala StafAngkatan Udara Nomor 644/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentangPetunjuk Teknis TNI AU Tentang Penyelanggaraan Bantuan Hukum DalamPenanganan Perkara Melalui Proses Peradilan yang menyebutkan bahwapemohon/penerima bantuan hukum melalui proses peradilan di lingkunganTNI Angkatan Udara sebagai berikut:Institusi TNI Angkatan Udara;Prajuri

Orang tua dan/atau mertua dari prajuri/PNS TNI AngkatanUdara;d. Yayasan dan koperasi di lingkungan TNI Angkatan Udara;e.