Ditemukan 21 data
NURHALIMAH R
18 — 14
Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama NUR
FADJAR.,SH.,MH
Terdakwa:
HABIBI
168 — 48
;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 Photo Copy Surat Menteri Keuangan R.I Nomor S-118/MK.02/2016, tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan standar biaya honorarium tahapan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD,DPRD,Presiden
dan wakil presiden serta tahapan gubernur dan wakil gubernur.
IKIP SUBAHI
18 — 3
Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa di Desa Pedurungan, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada Tanggal 9 September 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : RANGI karena sakit dan
IMAM KUSAERI
17 — 3
23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon
TITIK LESTARI
18 — 3
Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama orang tua anak pemohon didalam akta kelahiran
KHUMAROH
22 — 3
Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan
8 — 4
Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik
REZA OKTAVIAN
Terdakwa:
SUKARNI Bin H.BASRI
85 — 25
----------- Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat No: 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No:15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No: 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo pasal 30 ayat (2) Permendag RI No:15/M-DAG/PER/4 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
AAH ROHAETI
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN
27 — 17
>Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerirna Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. Rp. 122.591.200,00. (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). 'Sebagaimana Peraturan Presiden
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.TAUFIK, S.H., M.H.
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.OBETH ANSANAY, S.H., M.H
6.CHATERINA .O.LESBATA,SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
Herry Boby Resimanuk, A.Md
113 — 28
12. 1 jepitan fotocopy daftar rincian pembayaran honor dan operasional PPK, PPS dan KPPS pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat bulan Juni dan penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 kecamaan Manipa.
13. 1 jepitan fotocopy daftar rincian pembayaran honor PPK dan PPS pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bulan Juli tahun 2014 kecamaan Pulau Manipa.
TJIA RUDY CAHYADI
11 — 9
Sipil Golongan Tionghoa Makassar tgl 05 Oktober 1959 Nomor 1144 tertulis dan tercatat atas nama : TJIE KOANG, lahir di Makassar, pada tanggal 30 September 1959
- Berita Acara Sumpah Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I di Ujung Pandang tanggal 12 Desember 1983 Nomor 1408/PENYUMPAHAN/WN/1983 juncto Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 396/PWI TAHUN 1983 PRESIDEN
Terbanding/Jaksa Penuntut : I GDE EKA HARYANA. S.H
44 — 3
lampirannya
- 1 jepitan foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (berisi 10 lampiran)
- 1 jepitan foto copy Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kasatker, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran , Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ PPK, Pejabat yang melakujkan pengujian dan Perintah pembayaran, Bedndahara pengeluaran Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
5.OBETH ANSANAY, S.H., M.H
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
Drs. MOCHAMAD DJEFRI LESSY
101 — 21
- 1 jepitan fotocopy daftar rincian pembayaran honor dan operasional PPK, PPS dan KPPS pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat bulan Juni dan penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 kecamaan Manipa.
- 1 jepitan fotocopy daftar rincian pembayaran honor PPK dan PPS pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bulan Juli tahun 2014 kecamaan Pulau Manipa.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADJAR.,SH.,MH
91 — 31
Menetapkan barang bukti berupa :
Terbanding/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN
69 — 27
14Mei2012
- 1(satu)bundelfotocopyJawabansanggahanuntukpimpinanCV.DwiMutiaraFMNomor:027/ULP/PI-09.8.1/V/2012tanggal16Mei2012
- 1(satu)BundelfotocopysuratKaryaLanggengSejahteranomor:0105/SS/KLS/V/2012perihaltentangSanggahan/Pengaduanpenyimpanganterhadapketentuandanproseduryangdiaturdalamperaturanpresiden
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
MARDIN, SH.
99 — 54
61. 1 (satu) rangkap fotocpy Surat Permintaan Bayar (SPM) tahun anggaran 2016 Nomor SPM :0009/SPM/LS/RSKD-IA.SF/IX/2016 untuk untuk pembayaran 20% belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dengan jumlah ke No Rek Bank Sulsel Cab Makassar No Rek 130.003.000030588.5 dengan jumlah Rp.4.192.295.800.00,- (empat milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 5 April 2016 yang sudah dilegalisir;
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
ALAMSYAH, S.Sos,M.AP.
98 — 12
61. 1 (satu) rangkap fotocpy Surat Permintaan Bayar (SPM) tahun anggaran 2016 Nomor SPM :0009/SPM/LS/RSKD-IA.SF/IX/2016 untuk untuk pembayaran 20% belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dengan jumlah ke No Rek Bank Sulsel Cab Makassar No Rek 130.003.000030588.5 dengan jumlah Rp.4.192.295.800.00,- (empat milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 5 April 2016 yang sudah dilegalisir;
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
HELMI RAHMADI, ST.
90 — 20
1 (satu) rangkap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang rincian Anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2016 yang sudah dilegalisir;
63.
1 (satu) rangkap surat edaran Nomor: SE-19/MK.07/2016 tentang Pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2016 berdasarkan usulan pengurangan/pemotongan secara mandiri oleh daerah;
64.
Terbanding/Jaksa Penuntut : AGUS PURWANTORO, SH
66 — 39
>
- MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwaolehkarenaitudenganpidanapenjaraselama1(satu)tahundandendasebesarRp.50.000.000,00(limapuluhjutarupiah),denganketentuanapabiladendatidakdibayarmakadigantidenganpidanakurunganselama2(dua)bulan;
- Menyatakanbarangbuktiberupa:
- 1(satu)EksemplarcopyKeputusanPresiden
ADNAN HAMZAH, SH.,MH.
Terdakwa:
RAHMAT RAMADHANA.
138 — 44
1 (satu) rangkap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang rincian Anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2016 yang sudah dilegalisir;
63.
1 (satu) rangkap surat edaran Nomor: SE-19/MK.07/2016 tentang Pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2016 berdasarkan usulan pengurangan/pemotongan secara mandiri oleh daerah;
64.