Ditemukan 8688 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-03-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN BATAM Nomor 34/PDT.G/2014/PN.BTM
Tanggal 7 Oktober 2014 — PT.SINDO PLUS; PT.GLOBAL PROCESS SYSTEMS , DKK
3821
  • PT.SINDO PLUS; PT.GLOBAL PROCESS SYSTEMS , DKK
    oleh Tergugat/PT Global Process Systems kepada Penggugat / PakUsin / PT.
    Global Process Systems ;Bahwa Barang yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugatdiambil sendiri dari PT. Global Process Systems olehPenggugat dan saat itu dilakukan 4 kali pengirimanmenggunakna Container satu kali pengiriman sedangkan 3kali mengugunalan mobil Lori j;Bahwa yang menyediakan mobil Container pihak PT.
    Global Process Systems di Kantor PT.Global Process Systems LantaiII ;Bahwa saat penyerahan uang tersebut saksi tidak adamelihat Turut Tergugat / Arifuddin ada disana. saksi hanyamelihat Turut Tergugat / Arifuddin pada saat pengambilanbarang ;DANURIBahwa masalah antara PT.Sindo Plus/ Usin denganPT.Global Process Sysems Serta Turut Tergugat / ArifuddinYaitu Masalah pembelian barangbarang material padatanggal 29 November 2010 di PT.
    belum dikirimkan32a2oleh Tergugat/ PT Global Process Systems kepadaPenggugat / Pak Usin / PT.
    Global Process Systems ;Bahwa saksi ada melihat kwitansi tanda pembayarandari Penggugat / Usin Kepada Tergugat / PT. GlobalProcess Systems ?
Register : 19-12-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 249/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 19 Maret 2015 — GLOBAL PROCESS SYSTEMS
Terbanding/Tergugat : ARIFUDDIN
3317
  • GLOBAL PROCESS SYSTEMS
    Terbanding/Tergugat : ARIFUDDIN
Register : 14-04-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 14-09-2023
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tgt
Tanggal 5 September 2023 — Penggugat:
Kanisius Pae anak dari Martinus Timba (Alm)
Tergugat:
1.Petrus Nobe alias Nober anak dari Gregorius
2.Portasius Reba alias Pieter anak dari Saferius
3.Yohanes Okino Mir Jonwu alias Oki anak dari Petrus Nobe
Turut Tergugat:
1.G.V. Cristian Baba alias Yunus anak dari Rovinus Toner Ngaka
2.Vincencius Mario Pati Hipir alias Mario anak dari Matias Hipis
4020
  • MENGADILI:

    Dalam Provisi:

    1. Menolak gugatan provisi Penggugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik (good faith) berdasarkan prosedur hukum (due process of law);
    3. Menyatakan tanah kebun kelapa sawit bersertipikat hak milik sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00120/2013 tanggal
    batas-batas sebagai berikut :
    • sebelah utara dahulu berbatasan dengan Kmp, sekarang berbatasan dengan tanah Bapak Sius;
    • sebelah selatan dahulu berbatasan dengan TKD, sekarang berbatasan dengan tanah kas desa;
    • sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah Supangkat, sekarang berbatasan dengan tanah Bapak Nas;
    • sebelah barat sekarang berbatasan dengan tanah Bapak Anus;

    merupakan tanah hak milik Penggugat berdasarkan prosedur hukum (due process

Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — 1. PT. KPE INDUSTRIES, DKK VS MAROLOP TUA SAGALA, S.H, DK
288177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KNM PROCESS SDN BHD, Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) dan 5. KNM CAPITAL SDN BHD, Selaku Perusahaan Dalam Satu Group Dengan Para Tergugat sehubungan dengan hasil penjualan aset Tergugat I tersebut;
    ., Advokat, beralamat diKomplek Bida Asri Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;LEE SWEE ENG, Komisari PT KPE Industries, berkedudukandi Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467,Indonesia;KNM PROCESS SDN BHD, Selaku Pemegang SahamPerseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atasPT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), berkedudukandi 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah
    Nomor 07/Pdt PKPU/2014/PN.Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 9 Juli 2015, (Bukti P 1);Bahwa, berdasarkan dokumen yang Penggugat dapatkan, Tergugat dan Tergugat Il adalah Perusahaan Asing dan merupakan AnakPerusahaan dari KNM Pty Ltd., dan KNM Pty Ltd. adalah salah satu dariAnak Perusahaan KNM Process Systems Sdn Bhd (KNMPS), danselanjutnya KNMPS adalah salah satu dari Perusahaan KNM GroupBerhad yang berpusat di 15, Jalan Dagang SB4/1, Taman Sungai
    KNM PROCESS SDN BHD,Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.SusPailit/2016Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham SeriA, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) dan 5.
Putus : 24-08-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PN BATAM Nomor 446/PID.B/2011/PN.BTM
Tanggal 24 Agustus 2011 — A R I F U D D I N
4312
  • Selanjutnya pada tanggal 02Desember 2010,saksi pergi ke Money changer yang ada di Nagoyauntuk mengambil uang siSa pembayaran yang akan dibayarkan saksiUSIN terhadap pembelian dari sisa produk (surplus) project S236Maari,S251 Montara,S312 Prosafe,S399 Murphy dan B 469 Norce PTGlobal Process System.Pada saat itu terdakwa ARIFUDDINmenghubungi saksi USIN dan menanyakan posisi.Dan setelah bertemusaksi USIN bersama dengan terdakwa ARIFUDDIN berangkat menuju PTGLOBAL PROCESS SYSTEM.Selanjutnya saksi melakukan
    ,kalau ngga ada kerja ambil barang di PT Global Process System.Mendengar hal tersebut saksi AGUS langsung meluncur di Sekupang.Seingat saksi SUPRAYITNO , barang yang diambil dan dibawa dariPT Global Process System menuju tempat usaha milik terdakwaARIFUDDIN berupa dinamo yang berjumlah 8 (delapan) unit.Padasaat mengambil barang tersebut saksi melihat terdakwa berada dilokasi ;Bahwa saksi MISTAR mengetahui bahwa terdakwa ARIFUDDINmengaku ngaku sebagai asisten pribadinya THOMAS WALDOMARIONO.saksi MISTAR
    System karena barang ini dariproject yang batal dilaksanakan dan harga aslinya diatas SGD1.000.000 (satu juta dolar Singapore).Setelah pertemuantersebut,keesokan harinya (tanggal 29 November 2010) saksi USINdiajak oleh terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO (DPO)untuk melihat barang yang akan dijual tersebut di Blok DPT.Global Process System .Pada saat melihat barang tersebutsaksi USIN ,terdakwa ARIFUDDIN dan THOMAS WALDO MARIONO adaditemani oleh STEVE (Karyawan PT.Global Process System).
    Global Process System ; Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa dan Thomasmenawarkan kepada saksi untuk membeli barang oil dangas kepunyaan PT.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/Pid/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — Arifuddin
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Global Process System terjadi.Sesuai dengan material exit permit yang dikeluarkan oleh pihak PT. GlobalProcess System bahwa 8 (delapan) unit barang tersebut dikeluarkan oleh saksiTHOMAS WALDO MARIONO dan Terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 4Desember 2010. Dan 8 (delapan) unit barang tersebut termasuk dalam barangbarang yang telah di beli dari pihak PT Global Process System.
    , kalau nggaada kerja ambil barang di PT Global Process System. Mendengar hal tersebtsaksi AGUS langsung meluncur di Sekupang. Seingat saksi SUPRAYITNO,barang yang diambil dan dibawa dari PT. Global Process System menujutempat usaha milik Terdakwa ARIFUDDIN berupa dinamo yang berjumlah 8(delapan) unit.
    , kalau nggaada kerja ambil barang di PT Global Process System. Mendengar hal tersebutsaksi AGUS langsung meluncur di Sekupang. Seingat saksi SUPRAYITNO,barang yang diambil dan dibawa dari PT Global Process System menujutempat usaha milik Terdakwa ARIFUDDIN berupa dinamo yang berjumlah 8(delapan) unit.
    Global Process System. Pada saatitu Terdakwa ARIFUDDIN menghubungi saksi USIN dan menanyakan posisi.Dan setelah bertemu saksi USIN bersama dengan Terdakwa ARIFUDDINberangkat menuju PT. GLOBAL PROCESS SYSTEM. Selanjutnya saksimelakukan pembayaran sisa uang yang harus dilunaskan.
    Global Process Systemsedangkan pada karyawan PT. Global Process System sebagai tim dariperusahaan PT. SINDO PLUS BATAM milik saksi USIN. Barangbarang yangdikeluarkan oleh Terdakwa ARIFUDDIN pada tanggal 4 Desember 2010menggunakan permit yang ditandatangani oleh STEVE yang mana bertindakseolaholah merupakan wakil dari perusahaan PT. SINDO PLUS BATAM miliksaksi USIN.
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
7247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini juga berlaku pada saatproses pengangkatan Termohon Kasasi untukmenempati posisi Business Process Leadersebagaimana dibuktikan melalui dokumen DeskripsiTugas dan Tanggung Jawab Jabatan (JobDescription) posisi Business Process Leader yangditandatangani oleh Termohon Kasasi, yang diajukanbaik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon KasasiHalaman 24 dari 75 hal. Put.
    keberadaan jabatan Business Process Leader yangdijabat oleh Termohon Kasasi;Bahwa namun demikian, Pemohon Kasasi telah mengajukanBukti P8a s.d.
    , maka tugasdan fungsi jabatan Business Process Lead yang dijabat olehTergugat tidak diperlukan.
    Dengan demikian, pengakuanTermohon Kasasi tersebut di atas, jelas merupakan buktisempurna bahwa Termohon Kasasi menjabat sebagaiBusiness Process Leader;Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi samasamamendalilkan bahwa Termohon Kasasi memegang jabatansebagai Business Process Leader saat diproses pemutusanhubungan kerjanya dan selama proses persidangan.
    Process Leader tidak tercantumdalam program restrukturisasi sangat tidak sesuai, bertentangan, danHalaman 65 dari 75 hal.
Putus : 18-01-2013 — Upload : 25-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Januari 2013 — PT. BANK WOORI INDONESIA terhadap JANDRI SIADARI, SH., LL.M dan DARWIN ARITONANG,SH., MH. dan PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA
166155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003,Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;2. Memerintahkan Tim Kurator untuk melakukan proses eksekusi atasmesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun1997 yang hasil penjualannya ditindaklanjuti sebagaimana aturan dalamKepailitan;3.
    Dalam proses verifikasi asset mesinmesin yang telah dilakukan bersamasama para pihak lapangan sesuai dengan dokumen tersebut, telahditemukan adanya indikasi tumpang tindih antara assetasset yangdijaminkan secara fidusia kepada Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi Il dengan perincian nama dan jenis mesinmesin yaitu sebagaiberikut: Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetictahun 1997..
    No.847 K/Pdt.Sus/2012Dengan demikian pokok permasalahan a quo adalah adanya tumpang tindihkepemilikan aset dan/atau sebagai pemegang jaminan yang mempunyai hakatas objek harta pailit berupa Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan MesinDry Process Synthetic tahun 1997;Bahwa hal ini ternyata dalam petitum dari Termohon Kasasi , sebagaiberikut:1. Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003,Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;anes Jd.
    Menyatakan penjualan mesin Mesin Dmf Tank Tahun 2003 DanMesin Dry Process Synthetic Tahun 1997 adalah sah menuruthukum;3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Sedangkan, apabila diteliti Kembali petitum dari Termohon Kasasi , sebagaiberikut:a. Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003,Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;D. wee. ;Serta dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan pokok tumpangtindih terkait adanya perjanjian leasing, jaminan fidusia No.
    Facti untukmemberikan alasan pertimbangan dalam perkara a quo sebagai solusipokok permasalahan yang seharusnya digali dalam perkara Nomor 7;Judex Facti telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum yang berlakudengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi II melakukan penjualan MesinDMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Syinthetic tahun 1997 adalahsah menurut hukum.5.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
52433489
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • OPENING STATEMENTMeskipun katakata due process of law tidak ditemukan dalam Magna Carta,namun piagam ini yang umumnya dipandang sebagai cikal bakal Due Process ofLaw. Sebagaimana kita pahami dari catatan sejarah bahwa due process of law inidiadopsi sebagai perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron yangmelakukan pemberontakan pada tahun 1215.
    Setiapprosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu (1) apakahnegara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangkatanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yangditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
    Definisi due process of law tergantung pada hubungan antarahukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur perilakuwarga dengan hukum yang membatasi kekuasaan. Due process of lawmerupakan elemen dasar dari keadilan.
    ., M.H.Sistem nilai yang berlaku secara universal dalam hukum acara pidanaadalah due process of law yang secara sederhana diartikan sebagaiseperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara.Due process lahir dari amandemen ke5 dan ke14 konstitusi Amerika untukmencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan dan hak milik oleh negaratanpa suatu proses hukum. Due process menghasilan prosedur dan substansiperlindungan terhadap individu.
    Hiariej, Teor & Hukum Pembuktian, Erlangga: Jakarta,2012, h. 3031.Due Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi olehgagasan Due Process of Law di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukannya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 113/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. MERCK SHARP DHOME PHARMA, TBK. ( d/h PT. SCHERING-PLOUGH INDONESIA TBK ) MELAWAN Ir. AGUNG SUSANTO, M.M.
10157
  • Tergugat kemudianbeberapa kali mengalami mutasi dan terakhir kali menduduki jabatansebagai Business Process Lead, dengan upah serta tunjangan tetapterakhir setiap bulannya sebagaiDEPIKUT:~~ nnn nn nnn nnn nnn ener ene nemonanenanananennnnannnnUpah Pokok : Rp. 27.404.000Tunjangan Kendaraan /Car Allowance : Rp. 6.750.000 +Jumlah : Rp. 34.154.0003.
    Bahwa pada pokoknya, ruang lingkup pekerjaan Tergugat selakuBusiness Process Lead adalah bertanggung jawab atas proses pabrik,manajemen kecakapan, dan proyek pengembangan. Tergugat jugabertanggung jawab untuk Harmonisasi Supply Chain Management(SCM), Kesiapan Ekspor, dan Peningkatan ProsesHal. 2 dari 46 hal. Put. No. 113/G/2015/PHISby.ll. PENGAJUAN GUGATAN A QUO KE PHI SURABAYA $:4.
    Dengan demikian, Penggugat tetap pada kegiatan usahanyasemula, walaupun hal tersebut dilaksanakan dengan beberapapenyesualan 18.Bahwa oleh karena tidak dapat diterapbkannya rencana perubahankegiatan usaha Penggugat tersebut, maka tugas dan fungsi jabatanBusiness Process Lead yang dijabat oleh Tergugat tidak diperlukan.Oleh karenanya, Penggugat memutuskan untuk menghapuskan posisi/jabatan Business Process LeadTET SEDUL ~~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnncannnnnane19.Bahwa dikarenakan posisi/jabatan
    Fotocopy Dokumen Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab (JobDescription) selaku Business Process Lead tanggal 30 Mei 2013, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P2a ;4. Fotocopy Terjemahan Resmi dan Tersumpah dari Dokumen DeskripsiTugas dan Tanggung Jawab (Job Description) selaku Business ProcessLead tanggal 30 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P2b;5.
    Bahwa pada bulan Maret 2013, Tergugat memegang 3 jabatan yaitusebagai sebagai MPS Leader, Business Process Leader dan IPTCLeader, tetapi sejak Juli 2013 posisi MPS Lead dialinkan kepada saksidan sejak Oktober 2013 posisi IPTC Lead dilebur kedalam posisi SCMLead yang dijabat oleh Bpk.
Register : 28-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 70/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : USMAN MASSE
Terbanding/Penggugat : ANGGUN ASRI HIRMAWAN
Turut Terbanding/Tergugat II : GUSTI A. MALIK AMRULLAH
5243
  • Dan oleh karenanya tindakan Kantor Kecamatan TanahGrogot melakukan tindakan yang bertentangan dengan normanormahukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku (due process oflaw), maka sudah seharusnyalah gugatan Penggugat dinyatakan kurangpihak (plurium litis consortium) sehingga menyebabkan gugatan menjadicacat formal yang berakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvanklijk Verklaar);2.
    Perjanjian harus dilaksanakan dengan kesadaran sendiritidak diperbolehkan terdapat kekhilafan, paksaan atau unsur penipuan danrekayasa, Suatu perjanjian harus cakap (dapat melakukan perbuatanhukum), memahami tindakan yang dilakukan, atas suatu hal tertentu sertasuatu sebab yang halal (tidak terlarang) atau tidak dapat bertentangandengan normanorma hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku (due process of law).
    No. 70/PDT/2018/PT.SMRpembayarannya, jika keadaan ini diketahui sebelumnya secara nyata olehTergugat tentunya Tergugat tidak melakukan jual beli kepada Tergugat Il,dan oleh karenanya bertentangan dengan normanorma hukum sertaperaturan perundangundangan yang berlaku (due process of law).
    Perjanjian harus dilaksanakan dengankesadaran sendiri tidak diperbolehkan terdapat kekhilafan, paksaan atauunsur penipuan dan rekayasa, suatu perjanjian harus cakap (dapatmelakukan perbuatan hukum), memahami tindakan yang dilakukan, atassuatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal (tidak terlarang) atau tidakdapat bertentangan dengan normanorma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku (due process of law).
    Danperbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak halal (terlarang) danbertentangan dengan normanorma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku (due process of law).
Register : 02-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 35/PID/2021/PT SMR
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Terdakwa : ADE SAPUTRA Bin SYAMSUDIN Diwakili Oleh : ADE SAPUTRA Bin SYAMSUDIN
Terbanding/Penuntut Umum : HERU SURYADMIKO. R, SH
12226
  • Keterangan saksiNanda Budi Warno bin Nurisat telah bersesuaian dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti sah menurut hukum (due process of law)di muka persidangan pembuktian;b.
    Long Ikis miliknya (Suharno binHerwanto) pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 21.30 WITAdan selanjutnya para pihak bersepakat menyelesaikan permasalahanpengrusakan kaca loadingan/timbangan buah sawit secarakekeluargaan yang merupakan peristiwa fakta yang tidak dapatdipisahkan menurut hukum (due process of law) dengan peristiwasetelahnya ketika Terdakwa masih saja dudukduduk di arealoadingan/timbangan buah sawit milik Suharno bin Herwanto ketikaanggota Polsek Long Ikis datang di area loadingan
    Long Ikis Kab.Paser Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam penjelasanpasal 15 ayat (2) huruf (e) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisiansebagai standar operasional prosedur menurut hukum (due process oflaw), sehingga atas barang bukti a quo dapat ditetapkan dalammenguasai dan membawanya wajib memerlukan jin atau tidak dariperjabat berwenang;Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya tidak dapat hanya mempertimbangkan kesesuaianketerangan keterangan saksi Sutopo Borneo bin
    hukum (due process oflaw);Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya tidak dapat menilai keterangan Terdakwa yang tidakmengerti tentang adanya kualifikasi senjata penusuk (slagsteek, ofstootwapen) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) atau senjatapenusuk yang dapat dikualifikasikan sebagai barang pusaka, barangkuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2)UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah OrdonantietjdelijkeBijzondere Strafbepalingen (Stbl.
    Perkara : 191/Pid.Sus/2020/PN Tgt yang telah diputuskan dalampersidangan pada 4 Januari 2021, dan oleh karenanya telah sesuai dandiperkenankan menurut hukum (due process of law);Uraian Faktafakta Hukum Diajukannya Permohonan BandingAdapun Memori Banding An.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13986 Berkekuatan Hukum Tetap
  • British Virgin Islands dalam menghasilkan know how,riset, formula, ataupun business process yang bisa ditaginkan ke Wajib Pajak;Bahwa dokumen tagihan tidak atas nama Charoen Pokphand InternationalGroup of Companies Ltd.
    British VirginIslands memiliki kemampuan untuk melakukan riset, formulasi, know how,strategi business plan, business process, trade secret dan technical assistanceuntuk seluruh perusahaan di bawah afiliasi Charoen Pokphand Group;Bahwa Pemohon Banding sebagai salah satu perusahaan afiliasi memutuskanuntuk memanfaatkan intangible assets yang dimiliki Charoen PokphandInternational Group of Companies Ltd.
    tersebutdidaftarkan, tentunya harus dilakukan pengujian oleh pihak instansi yangmemiliki kompetensi, jika hal tersebut dilakukan, maka risiko yang mungkintimbul adalah adanya pihak lain yang akan mengambil keuntungan denganmengambil know how dan business process, melakukan sedikit modifikasi,sehingga tingkat kerahasiaan dari know how dan business process tersebuttidak terjaga;Bahwa jangka waktu, Patent yang didaftarkan memiliki jangka waktu tertentudalam hal dijaga tingkat kerahasiaannya, dan setelah
    kerahasiaan dari know howdan business process tersebut tidak terjaga.
    Pelatihan dan training mengenai perkembangan duniaperternakan; danSuratsurat dari CPIG kepada Pemohon Peninjauan Kembali yangmembuktikan mengenai adanya pemberian formula, know howdan business process terkait produksi pakan ternak.
Register : 19-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PID/2013/PTSMDA
Tanggal 27 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yogo Nurcahyo, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ruslan, S.Kom. als. Reyhan Sanjaya bin Irwan Bukhari
13258
  • Selanjuntya selaku SupervisorOperation process maka saksi Endang Irawan, SE atas penerimaan flashdisk tersebutkemudian harus melakukan upload data keuangan elektronik (DKE) ke sistem terminalPeserta Kliring (TPK) dan dari sistem Terminal Peserta Kliring (TPK) tersebut Endanglrawan melakukan saving file yang hasilnya akan diupload ke sistem BDS (BranchDelivery System) Bank OCBC NISP 5 2222 nnn nnn nnn nn nnn n en ne newonceeeeoe Bahwa setelah diupload ke sistem BDS (Branch Delivery System) Bank OCBCNISP
    maka selanjutnya dilakukan proses posting yaitu sistem pemrosesan terhadapgirogiro yang masuk untuk dilakukan pendebetan sehingga warkat bisa dicairkankepada rekeningrekening nasabah Bank OCBC NISP yang ditagin melalui girogiroyang masuk tersebut 222 nn nnn nn nn nn nen nnn nnn nen n ne neewoncenenne Bahwa apabila sistem BDS (Branch Delivery System) melakukan reject/menolakatas giro yang diproses maka Operation Process Supervisor akan melakukanpencetakan data penolakan tersebut ;wonceeeene Bahwa
    terhadap warkat yang ditolak/reject maka Operation Process Supervisorakan meminta kepada terdakwa selaku petugas kliring untuk melakukan tindakwonceeeeoe Bahwa selaku petugas kliring maka terdakwa akan melakukan identifikasi dataterhadap data yang ditolak/reject dan menginformasikan kepada cabang apakah warkattersebut akan ditolak atau tidak ; 20222 n nnn enn nnn nenwonceeenne Bahwa setelah melakukan konfirmasi, terdakwa selaku petugas kliring akanmenginput nomor rekening kemudian nomor dan nominal
    DKE(data keuangan elektronik) yang diserahkan kepada kliring pengembalian atau laporantolakan 6tolakan kliring nihil padahal yang seharusnya membuat laporan tolakan tersebut adalahsupervisor operation PrOSe@s 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nen n neewonee enn Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan Bank OCBCNISP Balikpapan membuat laporan dengan menggunakan komputer TPK (TerminalPeserta Kliring) dengan menggunakan pasword milik saksi Martinus Endang lrawan,SE selaku Supervisor Operation Process
    Selanjuntya selaku SupervisorOperation process maka saksi Endang Irawan, SE atas penerimaan flashdisk tersebutkemudian harus melakukan upload data keuangan elektronik (DKE) ke sistem terminalPeserta 11Peserta Kliring (TPK) dan dari sistem Terminal Peserta Kliring (TPK) tersebut Endanglrawan melakukan saving file yang hasilnya akan diupload ke sistem BDS (BrandDelivery System) Bank OCBC NISP 5 2222 ono nnn n nnn nnnwonceneene Bahwa setelah diupload ke sistem BDS (Brench Delivery System) Bank OCBCNISP
Register : 02-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-01-2015
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 146/Pdt.G/2014/PA Slp
Tanggal 7 Januari 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
111
  • % 0# St "3 # # "< 4% # # # $# "3 # " # " # "# " # % # 6)7Reglement of de Rechtsvordering < cs # " # "# " oe"# " D2 * " "a 9 x 47 # + ( (' 9 7 % CcS#"#% # # 3 # i " # "' DO# $ "3 Rglement of de Rechtsvordering< #" # % " process doelmatigheid# < process orde : # # <# Reglemyiit of de Rechtsvordering<# St "3 # "eon " % # 0 ## oH "3# ##5# SE "3Ws Relaas1 #WwW 8 v WwWWwW 8 6 v8 8 v * (oleoleoleoleoleole# tH M326# "3 #5 # "3# Ww0# = SH "3" + # 5 EY 8)+ &O ## Cc D ## ( # % # BB5 # "3WwW WwW 6# #WwW #" #
Register : 14-04-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 783/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 29 Juni 2022 — Penuntut Umum:
FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
1.ROFI ARIYONO
2.AFIPUDIN
372
  • KMM;
  • 1 (satu) bendel SOP prosedur quality control process;
  • 1 (satu) bendel SOP penanganan waste process waste product;
  • 1 (satu) bendel SOP penanganan sampah domestic;
  • 1 (satu) bendel berita acara stock opname dengan nomor: 001/BAP/ WH-KMM/X11/2021 tanggal 31 Desember 2021.
  • Tetap terlampir dalam berkas.

Register : 30-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
R CITRA AFRILIA UTAMI,
Tergugat:
ZULFIKAR FAUZI Alamat
Turut Tergugat:
PT BCA Finance, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan.
8014
  • Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugatmenyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa Reglement of de Rechtsvordering (RV) tetap dapatmenjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentinganberacara (process doelmatigheid) atau ketertiban beracara (process orde)apabila HIR, RBg, maupun KUHPerdata tidak mengatur hal tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan Gugatantersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapatdikabulkan
Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Agustus 2015 — MUHAMMAD RUSMAN VS PT. SAPTAINDRA SEJATI
4321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewenangan pengusaha untuk mem PHK terhadap pekerjamelakukan kesalahan berat tanpa Due Process of Law bertentangandengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;3.
    Kewenangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutusperkara PHK tanpa Due Process of Law yang harus terlebih dahulu dibuktikan ke absahan keterangan saksi saksi bertentangan denganPasal 27 ayat (1) UUD 1945Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalammemutus perkara tersebut tanpa Due Process Of Law yaitu melaluiputusan Pengadilan yang independen dan imparsial yang belum terbuktikesalahannya dengan mengabulkan gugatan
    Nomor 391 K/Pdt.SusPHI/2015kesalahan berat tersebut belum terbukti di Pengadilan, karena berlakuasas Presumption Of Innocence (praduga tidak bersalah);Dalam hal ini kewenangan Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial memutus perkara PHK tanpa Due Process of Law yang harusdi buktikan ke absahan Bukti surat dari Kesaksian 2 orang saksi yangtidak satu pun di hadirkandi persidangan bertentangan dengan Pasal27 ayat (1) UUD 1945;.
Register : 09-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 68/PID/2021/PT SMR
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : PRIMA GUNAWAN HANDIBRATA, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AHMAD SAHLI alias PIYEK bin ABDUL MANAF Diwakili Oleh : AHMAD SAHLI alias PIYEK bin ABDUL MANAF
7431
  • Bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Judex Factie tingkatpertama halaman 26 halaman 28 merupakan pertimbangan hukumyang keliru menurut hukum (due process of law), diantara adalah sebagaiberikut :a.
    Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tentang bahwapada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan lamanya prosesrehabilitasi, majelis hakim harus dengan sungguhsungguhmempertimbangkan kondisi kesehatan dan tingkat kecanduanTerdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli adalahmemang merupakan kewenangan hakim yang telah diberikanoleh/menurut hukum (due process of law) agar memohonkan SuratAsessmen TAT kepada BNN Provinsi Kalimantan Timur untukHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/PID
    Ahmad Sahlibin Abdul Manaf (Alm) dari BNNProvinsi Kalimantan Timur No.B/916/IX/Kb/PB.00/2020/BNNP tertanggal 17 September 2020 yangtelah dilaksanakan menurut hukum (due process of law);e.
    tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis sabudengan barang bukti lebin dari 1 (Satu) gram dan terlibat dalamperedaran gelap narkotika hukum, tidak terdapat alasanalasanhukum lain yang diperkenankan menurut hukum (due process of law)Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/PID/2021/PT SMRyang menyebabkan Terdakwa tidak ditempatkan di lembagarehabilitasi medis;4.
    Perkara No. 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj yangHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/PID/2021/PT SMRtelah diputuskan pada tanggal 10 Pebuari 2021, dan oleh karenanyatelah sesuai dan diperkenankan menurut hukum (due process of law);lll. Uraian Faktafakta Hukum Diajukannya Permohonan BandingAdapun Memori Banding An. Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin AbdulManaf (Alm) ini diajukan dengan halhal sebagai berikut :1.
Register : 08-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 208/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : ROMLI .AR. Alias RAMLI AR Alias H.RAMLI Diwakili Oleh : Effendi.SH.H.hum
Terbanding/Tergugat : JULI AMANSYAH SIHOMBING
9256
  • Peraturan Perundangundangan Yang Berlaku (due process of law)1. Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (4), dan pasal 281ayat (2) dan ayat (4) UU Dasar 1945 (perubahan keempat);2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria;3. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4.
    Peraturan Hukum Acara Keperdataan Yang Berlaku (due process of law)1.Pasal 157 R.Bg./132.a H.I.R (1), (2);2. Pasal 158 R.Bg./132.b H.I.R (1), (2), (3), dan (4);3.4.
    Perjanjian harus dilaksanakan dengan kesadaran sendiri tidakdiperbolehkan terdapat kekhilafan, paksaan atau unsur penipuan danrekayasa, Suatu perjanjian harus cakap (dapat melakukan perbuatanhukum), memahami tindakan yang dilakukan, atas suatu hal tertentu sertasuatu. sebab yang halal (tidak terlarang) atau tidak dapatbertentangan dengan normanorma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku (due process of law). (vide Pasal 1320);.
    Bahwa oleh karenanya ternyata jual beli tanah objek sengketa a quo yangdibeli oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari Nema denganperbuatan rangkaian katakata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu danoleh karenanya bertentangan dengan normanorma hukum serta peraturanperundangundangan yang berlaku (due process of law).
    Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensiatas kelalaiannya dinyatakan selaku pembeli beritikad buruk dan olehkarenanya bertentangan dengan normanorma hukum serta peraturanperundangundangan yang berlaku (due process of law), sehingga jual bellitanah objek sengketa a quo dari saudara Nema kepada PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah Dibatalkan (voidable) atau Batal DemiHukum (null and void) dengan segala akibat hukumnya;4.