GLOBAL PROCCES SYSTEMS, DK

GLOBAL PROCCES SYSTEMS, beralamat diSekupang Logistik Blok F Nomor 6 Sekupang, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili olen BRIANCAMERON Selaku Presiden Direktur, selanjutnya dalam halini memberikan kuasa kepada:1. JOHANES BAGUS DHARMAWAN, S.H.;2. RAMINDA UNELLY MARET SEMBIRING, S.H.;3. IGNATIUS GEMA OKTAVIANTO, S.H.;Kesemuanya Advokad pada Firma Hukum Adnan KelanaHaryanto & Hermanto (AHKH), berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 02 Maret 2015;ll. PT.

Global Procces Systems, mengajukan permohonanperundingan untuk membahas hal tersebut, namun tidak ada titik terang danakhirnya berujung dengan mogok kerja;Bahwa akibat dari mogok kerja, maka pada tanggal 06 Februari 2014,diperoleh suatu kesepakatan berupa Perjanjian Bersama (PB), yang intinyasebagaimana tercantum pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dari isi PerjanjianBersama (PB) tersebut, yang berbunyi:Angka 1 (satu):Bahwa pihak pengusaha sepakat mengangkat PKWT menjadi statuspermanen (PKWTT) berdasarkan

Agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulisterhadap Anjuran di atas selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelahmenerima surat ini;Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama (PB) antara PUK SPL FSPMI PT.Global Procces Systems dengan Tergugat yang ditanda tangani tanggal 06Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014 pihak Dinas Tenaga Kerja KotaBatam telah mengeluarkan hasil verifikasi dan tanggal 11 bulan Juni tahun2014, akhirnya mediator mengeluarkan surat Anjuran Nomor B.11468/TK4/V/2014,

GLOBAL PROCCES SYSTEMS, dkk (TERGUGAT)

GLOBAL PROCCES SYSTEMS, beralamat di Sekupang Logistik Blok F No.6Sekupang Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh BrianCameron, Selaku Presiden Direktur dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyabenama Johanes Bagus Dharmawan. SH, Raminda Unelly Maret Sembiring.SH, dan Ignatius Gema Oktavianto. SH, masingmasing adalah Advokad danAdvokat magang pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO &HERMANTO (AHKH) beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl.

Global Procces Systems, beralamat di Sekupang Logistik Blok F No.6Sekupang Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. PT. Bangun Adyabahan Perkasa, beralamat di JI. Bawal Kav 2/3, Batu MerahKota Batam, Tlp. (0778) 413292, Fax. (0778) 413291, Propinsi KepulauanRiau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il ;3. PT Universal Karya Mandiri, beralamat di JI. Jend. A. Yani, Komp.

Global Procces Systems, mengaju kan permohonanperundingan untuk membahas hal tersebut, namun tidak ada titik terang danakhirnya berujung dengan mogok kerja;5.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit pompa merek Allen Gwynnes (AG) type Nymbus Pump ; 1 (satu) unit pompa merek Allen Gwynnes (AG) type Procces Pump ;Dikembalikan kepada saksi Gunawan alias Gunawan Jogya ; 17 (tujun belas) Unit pompa merek Allen Gwynnes (AG) type NymbusPump ; 20 (dua puluh) Unit pompa merek Allen Gwynnes (AG) type ProccesPump;Dirampas untuk dimusnahkan ;.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit pompa merek Allen Gwyness (AG) type Nymbus Pump, dan 1 (satu) unit pompa merek Allen Gwyness (AG) type Procces Pump ;Dikembalikan kepada saksi Gunawan alias Gunawan Jogya ; 17 (tujun belas) Unit pompa merek Allen Gwyness (AG) type NymbusPump, danHalaman 2 dari 7 hal. Put.

Banjar Rejo, Kecamatan batanghari, KabupatenLampung Timur; selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Hal 1 dari 3 halaman Nomor 31/Pdt.G.S/2018/PN.SdnMenimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018, Penggugatmelalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G.S/2018/PN.Sdn secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2018kepada Hakim, dimana acara persidangannya adalah masih dalam tahapanpemeriksaan berkas oleh Hakim (dissmical procces

tentang tuntutan gantikerugian materil dan moril sangat tidak jelas asal usul danperinciannya, angkaangka atau jumlah uang yang tertera dalamgugatan . muncul seperti disulap dan terjelma begitu saja (Vide :Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3September 1983), gugatan Penggugat obscuur libel ;Bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya (Obscuur Libel) gugatanPenggugat, pada gilirannya akan merugikan Tergugat dalam hatpembelaan diri maupun pembuktian serta melanggar ketertibanberacara (Procces

dalamperkara ini (process partij) agar perkara ini dapat diselesaikan secaratotalitas dan imperatif ; 22202 20 2HAL. 7 S/D. 20Putusan No:166/Pdt.G/2011/PN.MdnOleh karena gugatan Penggugat salah alamat (error in subjecto) sertakurang lengkap pihakpihaknya maka gugatan tersebut secara juridistelah mengandung cacat Plurium Litis Consortium ;Bahwa berdasarkan alasanalasan seluruh eksepsi tersebut di atas,maka ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal ataubertentangan dengan tata tertib beracara (Procces

Doelmatigheid &Procces Orde), sehingga gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakanTidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/ Sip/ 1976 Tanggal 20Oktober 1976 menegaskan : "GUGATAN YANG TIDAK SEMPURNAMENURUT KETENTUAN HUKUM ACARA HARUS DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA" ;ll DALAM POKOK PERKARA :Bahwa segala apa yang Tergugat paparkan dalam uraian eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan mendukung dalil jawaban pokok perkara (VerweerTen Principals),

oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Dalam eksepsi :Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugatmelakukan wanprestasi (ingkar janji) akan tetapi menurut pasal 8 (3) RVmenjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulanyang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (procces

ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukaneksepsi dengan alasan, sebagai berikut :Bahwa penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak tergugatmelakukan wanprestasi (ingkar janji) akan tetapi menurut pasal 8 (3) RVmenjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulanyang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (procces

No. 1577 K/Pdt/2012Bahwa dengan gelapnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, padagilirannya telah merugikan Tergugat l/Pemohon Kasasi dalam halpembelaan diri maupun pembuktian serta melanggar kepentingan &ketertiban beracara (procces doelmatigheid & procces orde), sehinggaHakim karena jabatannya (ambtshalve, ex officio) harus menyatakanbahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard);.

RajabsyahNasution);Bahwa oleh karenanya jika Penggugat/Termohon Kasasi bermaksudmempersengketakan tanah incasu, maka demi kepentingan & ketertibanberacara (procces doelmatigheid & procces orde) seharusnya seluruhAhli Waris Alm. Rajabsyah Nasution diikutsertakan sebagai pihak (partiprocess) dalam perkara ini.

UU Nomor 9 / 2004 ), sehinggasecara yuridis formal Pengadilan Negeri Jantho harus menyatakan dirinyatidak berwenang secara absolute dalam memeriksa dan mengadili perkaraini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka ternyata gugatanPenggugat tidak memenuhi syarat formal atau bertentangan dengan tatatertio beracara (procces doelmatighheid & procces order), sehingga gugatanPenggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaring);.

mengajukan permintaan kepadapihak eksternal tersebut dengan syarat menggunakan format yangberlaku kepada pihak KJPP, hasil LPJ ditujukan kepada Bank DanamonIndonesia Tbk dan form permintaan tersebut ditembuskan kepada C2Muntuk monitoring;Bahwa apabila nasabah sudah memiliki LPJ maka Bank Danamon dapatmenerima LPJ tersebut, namun karena kebijakannya adalahmenggunakan appraisal external maka harus konfirmasi terlebih dahuluterhadap LPJ tersebut kepada KJPP yang bersangkutan;Bahwa dalam ceklist SME Procces

tracking pada kolom penilaian jaminankosong maka pihak analis kredit akan mempertanyakan, akan tetapi jikakolom tersebut dicentang maka seolaholah tidak perlu konfirmasi lagikarena pemesanan dari pihak Bank Danamon;Bahwa jika pihak Bank Danamon mengetahui pemesanan LPJ olehdebitor seharusnya pihak Bank Danamon mengkonfirmasi pada appraisalpihak ketiga tersebut;Bahwa dalam kasus ini yang dilakukan Terdakwa adalah melakukanparaf pada SME Procces Tracking tetapi tidak memastikan benar atautidak isinya

Kemudianmarketting yang bertugas untuk mengecek atau konfirmasi ke KJPPtersebut;Bahwa pengajuan KJPP dari debitur sendiri juga bisa dilakukan, danakan ada konfirmasi dari marketing ke KJPP bahwa benar ada order darisi calon debitur;Bahwa apabila dilihat dari SME Procces Tracking dalam kasus ini, yangorder LPJ adalah pihak Bank Danamon sehingga yang meminta LPJadalah pihak Bank Danamon;Bahwa setelah dilakukan audit internal dan dilihat pada dokumen SMEProcces Tracking yang melakukan request LPJ adalah

tracking, dari pusat sudah dikirimkankepada seluruh factory, form itu Ssudah ada sebelum tahun 2017, mulaiSeptember atau Oktober mulai diberlakukan, setiap cabang sejak saat ituuntuk mengajukan kredit harus dilengkapi dengan form tersebut;Bahwa dari pusat sudah memberikan juklak bagaimana pengisian dariSME procces tracking tersebut yang dikirimkan melalui email kepadacabang termasuk pada bagian kredit maupun bisnis dengan penjelasanuntuk disosialisasikan ke bagian masingmasing;Bahwa setiap kebijakan

Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo yang hanyamelakukan paraf pada SME Procces Trecking terutama yang menyangkut hasilLPJ yang diterima begitu saja pada awal proses permohonan kredit danTerdakwa tidak memastikan benar atau tidaknya isi LPJ tersebut, padahal yangseharusnya Terdakwa selaku pimpinan Cabang PT.

huruf i Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi danPemutusan Hubungan Kerja bukan berdasar pada Pasal 158 UndangUndangKetenagakerjaan, sehingga tampak di sini bahwa Judex Facti telah salahmenerapkan hukumnya;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalampertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUUI/2003 berkenaanPasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mem PHK pekerja tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan beratdengan due procces

of law melalui putusan Pengadilan Independen dan Imparsial,sementara dalam perkara a quo Pemohon Kasasi tidak langsung memPHKTermohon Kasasi, namun melakukan tindakan skorsing dengan tetap membayarupahnya dan untuk menguji adanya pemalsuan tanda tangan sebagai pelanggarandengan due procces of law in causa Pengadilan Hubungan Industrial;4.

Putusan Nomor 108/Pid.Pra/201 7/PN.Jkt.SelBahwa keahlian yang dimiliki oleh ahli adalah di Bidang Hukum AcaraPidana dan Hukum Pidana ;Bahwa due procces of law berarti bahwa pelaksanaan tugas danwewenang aparat penegak hukum, tidak bisa ditafsirkan lain, harussesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau hukum positif ;Bahwa konteks penetapan tersangka harus dilihat dalam kedudukanorang tersebut pada saat dia dilaporkan maka segala sesuatu yangberkaitan dengan penetapan tersangka harus dilakukan

PANGGABEAN, SH., MHum., yang telah memberikanketerangan sesuai keahliannya dibawah janji, yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa keahlian yang dimiliki oleh ahli adalah di Bidang Hukum Pidana ;Bahwa due procces of law adalah penantangan dari seorang penguasayang terjadi di daratan Eropa, khususnya di Inggris, timbul kesewenangwenangnya raja yang melahirkan makna kata ada tuntutan Hak AsasiManusia dikedepankan untuk keadilan dimuka hukum, due procces oflaw di dalam sistem peradilan pidana terkait

perintahpenangkapan pasal 17 yang mengacu kepada Putusan MahkamahKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 dinyatakan 2 alat bukti yang sahasebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP untuk menyatakan seseorangdiduga keras melakukan tindak pidana ;Bahwa penangkapan tanpa pemanggilan terhadap perkara pidanabukan tertangkap tangan, dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP sudahdinyatakan secara jelas, menurut ahli harus ada pemanggilan terlebihdahulu ;Bahwa dalam menetapkan tersangka melakukan tindak pidanadiperlukan kehatihatian kembali ke due procces

terlebih dahulu peraturan yangsudah ada tersebut ;Bahwa proses pemanggilan saksi apakah masuk dalam obyekpraperadilan adalah kembali kepada Putusan Mahkamah Konstitusisecara rinci tidak disebutkan tahapannya tetapi harus merujuk kepadaperaturanperaturan yang sudah ada ;Bahwa pasal 372 KUHP dilihat ancaman hukumannya apakah bisaditahan, menurut ahli dilinat dari Pasal 21 ayat 4 sub b, menurut ahlidalam hal upaya paksa artinya pasal 372 KUHP bisa ditahan ;Bahwa tujuan dari diberlakukannya asas due procces

of law merupakanpenentangan terhadap kesewenangwenangan, penegakan hak asasimanusia (hobeas corpeus) dan keadilan dalam sistem hukum pidana ;Bahwa esensi dari due procces of law adalah menyangkut soal apakahnegara telah merampas kebebasan melalui proses hukum?

No. 56/PID.SUS/2014/PT.PALU Bahwa proses penyidikan sebagai due procces, dalam sistemperadilan pidana criminal justice system, pada tataran prosesual(strafproccesrecht), haruslan menegakkan sinergitas dan prosespenyidikan, prapenuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan yangbermuara pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim; Bahwa dalam proses penyidikan, resume penyidik menyimpulkanterdakwa dipersalahkan melanggar pasal 112 AYAT (1), subsidair pasal127 ayat (1) huruf a, jo pasal 131 ayat (

Tuntutan pasal 112 ayat (1), tentunyaberbeda sanksi maksimalnya dengan dakwaan pasal 112 ayat (2),kondisi semacam ini tentunya dapat menjadi suatu kecacatan dalammenyusun dakwaan, sebagaimana tuntutan prinsip due procces of law; Bahwa semestinya Majelis Hakim PN Palu, mau atau tidak mau,harus dapat mensikapi pasal dakwaan yang bersifat cacat hukum(dakwaan alternatif KESATU), dengan memilih dakwaanalternatifKEDUA atau KETIGA, sepanjang tidak keluar dan koridor fakta hukumyang diperoleh dan fakta persidangan

membawa surat tanda penerimaan laporan dansatu. minggu kemudian Saksi mendapat biaya pertanggungan ataskehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.300.000, (satu juta tigaratus ribu rupiah).Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik Pom, Saksi diperlihatkan olehPenyidik sepeda motor milik Saksi yang warnanya sudah berubah menjadiwarna putih yang semula berwarna merah.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkanseluruhnya.Saksi2 : Nama lengkap : JOKO PRIJONOPekerjaan : Recovery Procces

Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa tugas Saksi di FIF cabang Pondok Gede adalah mengontrol kreditkredit yang macet dan Saksi sudah bekerja di FIF selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun.Bahwa Saksi mengenal Saksi.Lita Rachmiati sebagai konsumen di leasingFIF cabang Pondok Gede Jalan Raya Ujung Aspal / Hankam Pondok GedeBekasi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.Bahwa Saksi bekerja di pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dualeasing FIF cabang Pondok Gede sebagai Recovery Procces

BAPpenyidik dan/atau resume penyidikan; Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa Nurdin Burhandidakwa dengan dakwaan alternatif, KESATU melanggar pasal 112 ayat(2), jo pasal 1382 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,ATAU dakwaan KEDUA melanggar pasal 131 UU No.3 5 Tahun 2009tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, ATAU dakwaanKETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009tentang Narkotika,jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUUP; Bahwa proses penyidikan sebagai due procces

Tuntutan pasal 112 ayat (1), tentunya berbedasanksi maksimalnya dengan dakwaan pasal 112 ayat (2), kondisisemacam ini tentunya dapat menjadi suatu kecacatan dalam menyusundakwaan, sebagaimana tuntutan prinsip due procces of law; Bahwa semestinya Majelis Hakim PN Palu, mau atau tidak mau, harusdapat mensikapi pasal dakwaan yang bersifat cacat hukum (dakwaanalternatif KESATU), dengan memilih dakwaan alternatif KEDUA atauKETIGA, sepanjang tidak keluar dan koridor fakta hukum yang diperolehdan fakta

atastanah Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sangat merugikan ParaPemohon Peninjauan Kembali selaku pemilik sah tanah tersebut;Bahwa gugatan yang di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtelah pula melalui proses yang benar dan prosedural sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata UsahaNegara, dengan beberapa tahapan proses Persidangan diantaranyaPemeriksaan Persiapan (Dismissal Procces

) yang telah dilakukan berkali kalioleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan menelitisecara seksama syarat formil gugatan yang di ajukan yang meliputiKompetensi Peradilan dan lain sebagainya, sehingga gugatan dalam perkaraIn Litis dapat di lanjutkan pemeriksaan ke tahapan selanjutnya sampaidengan adanya Putusan;Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 190 PK/TUN/2017Bahwa dengan telah lolosnya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dariDismissal Procces dan di lanjutkan ke prosses

Oleh karena itu jelaslahgugatan Penggugat telah melanggar procces doelmatiegheidHal. 6 dari 13 hal. Put. No.472 K/Pdt/2011kepentingan hukum acara maka cukup patut dan adil, apabila gugatana quo ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;ll.

Putusan Nomor 2603 K/Pdt/20132424berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkaraini; Bahwa berdasarkan alasanalasan eksepsi tersebut diatas, makaternyata gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal ataubertentangan dengan tata tertib beracara (Procces Doelmatigheid &Procces Orde), sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnyadinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaring); Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20Oktober 1976 menegaskan "gugatan

INDONESIA sesuai denganketentuanketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:mengenai alasan ad. 1 s/d ad.15:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU2003 berkenaan Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan bahwaPengusaha dilarang mem PHK Pekerja tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan beratdengan due procces

of law melalui putusan Pengadilan Independen dan Imparsial, sementaradalam perkara a quo Termohon Kasasi (Pengusaha) tidak langsung mem PHK Pemohon Kasasi(Pekerja), namun melakukan tindakan skorsing dengan tetap membayar upahnya dan untukmenguji adanya pemukulan dengan due procces of lawin casu Pengadilan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) PKB di atas tentangakibat PHK kesalahan berat dengan member kompensasi uang pisah dan uang penggantiHal. 19 dari

Indo Premier Securities selaku Penjaminseharusnya seakanakan sebagai pihak (procces partij) dalamperkara ini, agar pemeriksaan perkaranya dapat dilakukansecara totalitas dan imperatif;e Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang lengkap pihakpihaknya, maka gugatan tersebut secara yuridis formal telahmengandung cacat plurium litis cinsortium;4 EXCEPTIO OBSCUUR LIBELe Bahwa jika diamati dari gugatan Penggugat pada pokoknyamendasarkan kepada adanya suatu janji (perjanjian) sehinggaPenggugat mengkualifikasikan

Bahwa, gugatan Penggugat merupakan gugatandismissel Procces berdasarkan pada Pasal 62ayat (1) huruf b, c dan d UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004karena gugatan tersebut tidak disertai alasanalasan yang layak. Oleh karena itu sepatutnyagugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkanoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.10.

UndangUndang No. 9 Tahun 2004.e Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatanDismissel Procces berdasarkan pada Pasal 62 ayat(1) huruf b, c dan d UndangUndang No. 5 Tahun1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004.e Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Abscuur Libel.DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satukesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara, danselanjutnya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatanPenggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini.2.