Pembanding/Penggugat : PT.Jaya Land Diwakili Oleh : PT.Jaya Land
Terbanding/Tergugat I : PT.Gota Muliaq
Terbanding/Tergugat II : H.Dimiyati
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo

Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang manaDirektur atau pemilik PT.Gota Mulia tersebut adalah Ibu Diah Sulistiawati;Bahwa dengan adanya fakta dilapangan tanah milik Penggugat/PT.JayaLand telah dibangun oleh Tergugat yaitu PT.Gota Mulia tentunya pihakPenggugat/PT.Jaya Land merasa di rugikan dikarenakan sampai saat intidak dapat membangun perumahan di atas tanah milik perusahaanPT.Jaya Land sendiri, olen karenanya Penggugat berpendapat bahwaTergugat diduga telah melakukan penyerobotan tanah yaitu denganmendirikan

pihak PT.Gota Mulia;Bahwa dengan adanya pertemuan antara Penggugat/PT.Jaya Land denganTergugat /PT.Gota Mulia tersebut diatas tentunya pihakPenggugat/PT.Jaya Land berharap adanya jawaban yang memuaskan ataupaling tidak adanya winwin solutiont untuk para pihak, namun akhir darirundingan dalam pertemuan tersebut,Pihak Tergugat I/ PT.Gota Mulia tetapbersikukuh bahwa pembangunan pagar panel Perumahan PermataKwangsan yang dilakukannya sudah benar dan sesuai di atas tanahmiliknya;Bahwapada tanggal 15 Oktober

2019 kembali dilakukan pertemuan antarapihak Penggugat/PT.Jaya Land dengan pihak Tergugat I/PT.Gota Mulia danturut hadir saat itu adalah Ibu Diyah Sulistyawati selaku pemilik PT.GotaHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT SBY10.clits12.Mulia yang kemudian setelah terjadi pembicaraan dan perdebatan antarapara pihak, akhirnya Ibu Diyah Sulistyawati selaku pemilik PT.Gota Muliabersedia membongkar pagar panel Perumahan Permata Kwangsan danakan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antara

Penggugat/PT.Jaya Land melayangkan suratyang inti surat tersebut adalah meminta pihak Tergugat I/ PT.Gota Muliaagar berkirim surat kepada pihak Turut Tergugat yaitu Kepala BPN KotaSidoarjo terkait untuk melakukan pengembalian batas tanah milik TergugatI/ PT.Gota Mulia;Bahwa maksud dari surat Penggugat /PT.Jaya Land tersebut diatas agarpihak Tergugat I/PT.Gota Mulia mendapatkan kepastian mengenai batasbatas tanahnya sehingga tidak masuk atau tumpang tindih dengan milikpihak lain atau Penggugat/PT.Jaya

6 dari 17 Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT SBY13.14.15.SHGB milik pihak Tergugat I/PT.Gota Mulia karena masih adanyapermasalahan tumpang tindih dengan pihak Penggugat ;Bahwa dengan adanya kondisi atau kronologis tersebut diatas maka pihakPenggugat berpendapat pihak Tergugat I/PT.Gota Muliatelah melakukantindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dikarenakan telah masuk dan/atau mendirikan bangunan tanpa diketahui pihak pemilik tanahnya atauPenggugat /PT.Jaya Land;Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum

Penggugat:
PT.Jaya Land
Tergugat:
1.PT.Gota Muliaq
2.H.Dimiyati
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo

;DAN :PT.GOTA MULYA, Yang diwakili oleh Direkturnya, Ir. TULUS HARIANTO,Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat tinggal diJl. Baruk Utara X/17 (NA.54) RT.003/RW.006, KelurahanKedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,berdasarkan anggaran dasar No. 97 tanggal 23 April 2014yang dibuat dihadapan Notaris Anita Angga Wijaya, SH. diSurabaya dan Surat Kemenkumham RI No.

seharusnya dalam penetapan batas bidang tanahdiwajibkan sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebutdengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan,akan tetapi Tergugat sama sekali tidak melibatkan Penggugatsebagai pemilik tanah yang bersangkutan dan berbatasansecara langsung dengan tanah objek aquo ;Bahwa keputusan atas penerbitan sertipikat hak guna bangunan No.331/Desa Kwangsan, Surat Ukur Nomor: 00294/Kwangsan/2016 tanggal 5Januari 2016 luas 66.560 M2, terbit tanggal 6 Januari 2016 atas nama PT.GOTA

PT.GOTA MULYA, Obyek Jual Beli : Hak Guna BangunanNomor 330/Kwangsan atas sebidang tanahsebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29Maret 2000 Nomor 09/01/2000, seluas 23.474 M2 (duapuluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat meterpersegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)> 12.10.17.01.00036 dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB)Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.15.130.001.0130015.0.dibuat oleh SUJAYANTO, Sarjana Hukum, MagisterManagement, PPAT di Kabupaten

PT.GOTA MULYA, Obyek Jual Beli : Hak Guna BangunanNomor 329/Kwangsan atas sebidang tanahsebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29Maret 2000 Nomor 08/01/2000, seluas 32.748 M2 (tigapuluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meterpersegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Perkara No. 202/G/2020/PTUN.Sby.10.

PT.GOTA MULYA, Obyek Jual Beli : Hak Guna BangunanNomor 328/Kwangsan atas sebidang tanahsebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26Juni 1996 Nomor 5484/1996, seluas 10.465 M2(sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima meterpersegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)> 12.10.17.01.01229 dan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB)Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.15.130.001.0130016.0.dibuat oleh SUJAYANTO, Sarjana Hukum, MagisterManagement, PPAT di Kabupaten Sidoarjo

acarapersidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatanPenggugat adalah Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak GunaBangunan No. 331/Desa Kwangsan terbit tanggal 6 Januari 2016, Surat UkurNomor: 00294/Kwangsan/2016, tanggal 5 Januari 2016, Luas 66.550 M2, atasnama PT.GOTA