KARISMA AKSARA MEDIATAMA
Terbanding/Penggugat : PT.Sahid Truntum Pangestu.

Penggugat:
PT.Sahid Truntum Pangestu.
Tergugat:
PT. KARISMA AKSARA MEDIATAMA

Bahwa atas permohonan perpanjangan hak Penggugat tersebut,Tergugat melalui surat Nomor : 644/31.72300.6/III/2016 tanggal 22Maret 2016 telah menanggapi dan memberitahukan, perpanjanganhak tersebut tidak dapat diproses karena berdasarkan hasilpenelitian, pada buku tanah sertifikat tersebut ada catatan di blokirHal 2 Perk.No.292/PDT/2019/PT.DKIoleh PT.Sahid Gajah PerkasaBank Kantor Pusat melalui surattanggal 20 Agustus 1993 No.140/LGL/KPD/VIII/93.. Bahwa karena PT.

Bahwa didalam jawaban Turut Tergugat melalui surat No.S2914/KN.5/2014 yang ditujukan kepada Kepala Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementrian Keuangan dan tembusannya dikirimke Penggugat, ternyata diketahui Sertifikat HGB No. 5527/Pejagalanatas nama Penggugat tersebut ternyata TIDAK TERCATAT sebagaiaset kredit eks BPPN qq PT.Sahid Gajah Perkasa Bank..

Bahwa karena Sertifikat HGB No.5527/Pejagalan tersebut bukanmerupakan aset kredit eks PT.Sahid Gajah Perkasa Bank yangkepengurusannya telah diambil alin oleh Turut Tergugat, makasudah bukan alasan lagi bagi Tergugat untuk tetap mempertahankanstatus blokir atas sertifikat tersebut..

Terbanding (kantor Pertanahan Jakarta Utara) tidak pernah hadirdalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut danturut Terbanding secara tegas menyatakan sertifikat HGBNo.5277/Penjagalan milik Pembanding tidak tercatat sebagai asetkredit BPPN qq PT.Sahid Gajah Perkasa Bank, sehingga blokirpermanen yang dilakukan Terbanding merupakan perbuatanmelawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihakTergugat tidak mengajukan kontra memori banding.Hal 7 Perk.No.292/PDT/2019/PT.DKIMenimbang

Akta Risalah Rapat PT.Sahid Megatronik Perkasa tertanggal 14 Mei 2002, Nomor19, yang dibuat di hadapan Silvia Veronika, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, danpemberitahuannya di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI telahditerima pada tanggal 21 Mei 2002;d.

Akta Berita Acara Rapat PT.Sahid Megatronik Perkasa, tanggal 5 Mei 2006, Nomor4, yang dibuat di hadapan Betty Sri Ismartini Djokopranoto, Sarjana Hukum, Notarisdi Bekasi dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi BadanHukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum danHak Asasi Manusia RI, tanggal 8 Juni 2006, Nomor CUM.02.01.9502;e.

Perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sahid MegatronikPerkasa, Nomor 45, tertanggal 15 April 2008, dibuat di hadapan Rosliana, SarjanaHukum, Notaris di Bekasi;Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sahid MegatronikPerkasa, Nomor 45, tertanggal 15 April 2008, yang dibuat di hadapan Rosliana, SarjanaHukum, Notaris di Bekasi tersebut, PT.SMP memiliki susunan Pemegang Saham danPengurus berikut:. Pemegang Saham;. Ir. Yulianto : 300.000.000,00(30%);.

SahidMegatronik Perkasa) dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 138 ayat 3, buktia dan ayat 4 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar dari Perseroantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.SAHID MEGATRONIK PERKASA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

SUKAMDANI, dalam kedudukannya selaku DirekturUtama PT.SAHID DETOLIN TEXTILE, beralamat di JIn. Tugu Raya,Cimanggis Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagaiPembandingIl semula Penggugatll;Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya MULYADI, SH.

Bahwa. sengketa mengenai harta bersama khususnya dalam PT.Sahid Visantara Tourindo sudah diputus oleh Pengadilan AgamaJakarta Selatan dengan Putusan Nomor. 760/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, tanggal 22 Februari 2007 (P.4) yang amarnya antaralain menyatakan Tergugatlll (Termohon selaku Dirut PT. 1) telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkanTergugatlll untuk mengembalikan semua hakhak dan jabatanPenggugat (Pemohon) pada PT. :2.2.

33562/PP/M.IV/16/2011 tanggal 15 September 2011, telah terdapat kekhilafan MajelisHakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atauprinsipprinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Suratkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP435/WPJ.06/2010 tanggal 8Juni 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak Nomor: 00008/207/08/022/09 tanggal 22 Mei 2009, atas nama PT.Sahid

Put.33561/PP/M.IV/16/2011 tanggal 15 September 2011, telahterdapat kekhilafan Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkansebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip material dalam objeksengketa yang terdapat dalam SuratKeputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP434/WPJ.06/2010 tanggal 8Juni 2010 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak Nomor00007/207/08/022/09 tanggal 22Mei 2009, atas nama PT.Sahid

SUKAMDANI, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT.SAHID DETOLIN TEXTILE , beralamat di Jl. Tugu Raya, Cimanggis ,Depok,JawaBarat , selanjutnya disebut PENGGUGAT Il;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Drs. MUCHTAR LUTHFI,SH,MH., 2. JAJASETIADUAYA,SH., 3. SURYA YUNIASTUTI, SH ., para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di ITC Cempaka Mas Tower Lt9 No. 1 B,Jalan LetJend. R.

Bahwa Judex Facti keliru telah memeriksa dan memutus perkara a quokarena yang digugat oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding adalahtanggung jawab sebuah Perseroan Terbatas (PT) in cassu PT.Sahid IntiDinamika, maka Penggugat/Pembanding/Terbanding harus menyebutkansiapa pengurus PT pada waktu gugatan Penggugat/Pembanding/T erbandingdiajukan;2.