98/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/110

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.

Keterangan saksi Sirajuddin, pada pokoknya adalah:Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2017 saksi mulai bertugas di SekretariatBKD Kabupaten Dompu.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.

ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 98/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000, Sumpah Saksi : Rp. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

3/G/2016/PTUN.MTR

146/G/2017/PTUN.MTR

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :146/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan LolosDismissal;. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :146/PENMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang PenetapanSusunan Majelis Hakim;. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :146/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang Penunjukkan PaniteraPengganti ;.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang Hari PenetapanPemeriksaan Persiapan;Putusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR Halaman 36.Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni 2017 tentang Penetapan PersidanganTerobuka Untuk Umum ;7. Membaca Putusan Sela Nomor : 146/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 15 Juli 2017tentang masuknya Pihak Intervensi atas nama WAHAB ABDULLAH;8.

Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan TataPutusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 12Usaha Negara Mataram cq.

PMNA/KBPNPutusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR Halaman 18Nomor 3 Tahun 1997 jo. PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 sehinggatelah memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);9.

UU No. 9 Tahun 2004 Jo.UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ternyata tidakterbukti.Putusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR ~ Halaman 3216.

22/G/2016/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor22/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor22/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim; . Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal16 Mei 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; Halaman 2 dari 38 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUNMTR5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;6.

Putusan No. 22/G/2016/PTUNMTRberkekuatan hukum tetap atas gugatan No. 16/G/2015/PTUN.MTR, tanggal 8 September 2015 tersebut;.

Mengenai pihak yang sama, bahwa Para Pihak dalam gugatan perkaraNo. 22/G/2016/PTUN.MTR sama dengan gugatan perkara No.16/G/2015/PTUN.MTR, dimana Para Pihaknya adalah Wak lorahimsebagai Penggugat melawan Gubernur NTB sebagai Tergugat, bahkanuraian gugatan Penggugat dalam perkara No. 22/G/2016/PTUN.MTRsama persis dengan gugatan dalam perkara No. 16/G/2015/PTUN.MTR;2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas obyek sengketaB.

NTBsebagai Tergugat telah diputus dalam putusan No.3/G/2015/PTUN.MTR yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;Halaman 24 dari 38 hal.

6/G/2017/PTUN.MTR

4/G/2016/PTUN.MTR

2dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR. DALAM PUTUSAN SELA1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela Para tergugat IIIntervensi ;2. Menyatakan Penggugat telah meninggal dunia pada hari Minggutanggal 3 April20 1 6; 2222 n nen n enn en ene nen ne ene nee nen nena ne nen nen ee nen neneeneeeeceens3. Menyatakan Gugatan PenggugatGUUI 5DALAMEKSEPS 00200200eseeneenennenee nen nennenee nen senneseens1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;2.

Halaman25dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Eksepsi dan Jawabannya,pihak Tergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa fotocopy suratsurat yangtelah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T1 sampai dengan T2, dantelah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan sebagai berikut:1. Bukti T1 : Copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 1358/DesaPerigi, tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdul Karim;2.

aslinya Surat tanda Setoran Pajak Tahun2014 atas nama Abdul Karim ; Copy sesuai aslinya Kwitansi Jual Beli antara HajiSuhermanto dengan Abdul Karim tanggal 21Pebruari 2012; sesuai aslinya Akta jual beli antara haji Suhermantodengan Abdul Karim ;Copy sesuai aslinya Surat Untuk mendapatkan jinPengalihan hak oleh Abdul Karim tanggal 10 OktoberCopy sesuai aslinya SPPT Tahun 1992 atas namaH.Nursa ig j222Copy sesuai aslinya SPPT Tahun 1994 atas nama A Halaman27dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR

,M.Kn.PANITERA PENGGANTI, Halaman5 dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR SYAMSIAH, S.H. Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUNMTR :1. Pendaftaran Gugatan......0.. eee Rp. 30.000,2, Bigyd ATK, csconnmemensmenccmmmmmenanes Rp. 150.000,3. Biaya Panggilan ...................402:. Rp. 235.000,A. LO SOS... eeeeececeeeneceeeteceeeteeeesteeeeneeeees Rp. 3.000,5. Redaksi.......cccecccccccccccsseseseececcceceeeenees Rp. 5.000,6.

99/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/096

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangmengembalikan posisi Penggugat dan hakhaknya pada kedudukan semulasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 185.

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.

(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.

ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 99/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 28/ G/2015/ PTUN.MTR. dari daftar register perkara yang sedang berjalan; 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak ; 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 324.000,00 (Tiga Ratus Dua puluh Empat Ribu Rupiah);

28/G/2015/PTUN.MTR

PENETAPANNomor : 28/PEN/2015/PTUN.MTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah inidalam perkara antara +2 nn nnn nn nn nnn nnn nnnDr.Haji Syukur Nuralam, MBA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDosen, Tempat Tinggal diJalan Perintis No 112, Kelurahan Joglo,Kecamatan Kembang,Jakarta Barat ;Berdasarkan

Nusa Tenggara Barat;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 758/SK52.02.600.14/X1I/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;5Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Matarampada tanggal 4 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/IAP TIN RATT hag jem rerTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 28/PENDIS/2015/PTUN.MTR

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 28/G/2015/ PTUN.MTR. dari daftar register perkara yang sedangberjalan;3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmiPenetapan ini kepada para pihak ;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat sebesar Rp. 324.000,00 (Tiga Ratus Dua puluh EmpatRibu Rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 oleh kami Hj.EVITA MAWULANAKYATI,S.H.

95/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/043

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangmengembalikan posisi Penggugat dan hakhaknya pada kedudukan semulasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 185.

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama SitiNurbayani bulan Januari 2016 sampai dengan SeptemberPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3317.18.19.20.21.22.P17P18P19P20P21P22Bahwa2016.

(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.

2/G/2016/PTUN.MTR

01/G/2017/PTUN.MTR

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:1/PENDIS/2017/PTUN.MTR tentang Lolos Dismisal, tertanggal 9 Januari 2017; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:1/PENMH/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, tertanggal 9 Januari 2017; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara MataramNomor: 1/G/2017/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, tertanggal 10Januari 2017 ; 22 22 nnn nn nnn nn nn nnn nn = === Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PENPP/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 10Januari 2017 ; #2 + 2 == 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nanan Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PENHS/2017/PTUN.MTRtentang Penetapan Hari Sidang tanggal 20 Februari 2017 ; Telah membaca suratsurat dan

41/G/2016/PTUN.MTR

;Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 12. RATNA HAYATI, S.H;3. MUHAMAD ALFAN, S.H;4. SIGIT MARSIANTO, S.H;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LembagaBantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat JI.

Yang selanjutnyaPutusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 2berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS04/P.2.15/Gs.1/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016memberikan kuasa kepada;1. ZULKARNAEN, S. H;2. AHMAD SULHAN, S.H.;3. MILA MEILINDA, S.H.;4.

Halaman 3Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa Nomor41/G/2016/PTUN.MTR; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 41/PENHS/2016/PTUNMTR, tanggal 16 Nopember 2016tentang Hari Sidang; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor41/PENMH/2016/PTUNMTR, tanggal 1 Desember 2016 tentangPerubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa Nomor41/G/2016/PTUN.MTR; Berkas sengketa, menelaah dan mempelajari bukti, mendengarketerangan saksi,

pendapat ahli maupun pengakuan para pihak yangbersengketa, di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 10 Oktober 2016, dengan register Nomor41/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Nopember2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut;Obyek Sengketa;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan ParaPenggugat untuk

Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor:Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 4800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategon Dua KabupatenDompu, yang ditetapkan Bupati Domputanggal 21 Maret 2014;3.

55/G/2016/PTUN.MTR

Undang Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 711.Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Pasal 53 ayat 2 butir a yang berbunyi:a.

Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 1114.

, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenPutusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 27Lombok Tengah atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)adalah sah menurut hukum;4.

(sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor 14/G.TUN/2002/PTUN.MTR antaraSulame dkk Melawan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Tengah. (Sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor 132/B.TUN/2002/ PT.TUN SBY antaraPutusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 3022. Bukti P2223. Bukti P2324. Bukti P2425. Bukti P2526. Bukti P2627. Bukti P2728. Bukti P28Sulame dkk Melawan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Tengah.

, yang tumpang tindih dengantanah yang dikuasai Penggugat;Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 774.

14/G/2016/PTUN.MTR

. & Partner, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 160 X,Palembak, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 14/PENLDIS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 21 Maret 2016 tentangLolos Dismissal ; 20+ 20> 22222 o2 2 one nnn nnn nn nnn ne noe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 14/PENMH/2016/PTUN.MTR,

tertanggal 21 Maret 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PENPP/2016/PTUN.MTR tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PENHS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 11 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR, tertanggal23 Mei 2016, tentang masuknya HAJI AHYAR ROSIDI sebagai pihakTergugat Il Intervensi 7 27> 22+ 0 22 one one one Telah

membaca berkas perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR 5 Telah membaca buktiobukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;Putusan Nomor:14/G/2016/PTUNMTR.

Halaman 3dari 834TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 15 Maret 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Maret 2016, dalam RegisterPerkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaikipada tanggal 11 April 2016, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Obyek Sengketa : = 2222 nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nen nn nnn reneeSertipikat Hak Milik No. 965 / Desa

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Buwun Mas atas namaHaji Ahyar pada tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor : 1024/BuwunMas/2010 tanggal 12 April 2010 luas 17.016 m2 terletak di Desa BuwunMas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barat adalah sah adanya dan atau ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (et aequo et bono) ; 22 onan ene nee nnn eee eeMenimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara14/G/2016/PTUN.MTR

93/G/2017/PTUN.MTR

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yangsaat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/

Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).Putusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.3.

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbngan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 29c.

(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.

ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 93/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81

21/G/2015/PTUN.MTR

43/G/2016/PTUN.MTR

., sebagai KuasaInsidentil berdasarkan Surat Nomor : W3TUN6/43/HK.06/1/2017 ; Selanjutnya disebut sebagai ; Seea TERGUGAT II INTERVENSI II Pengadilan Tata Usaha Negara mataram tersebut telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penetapan Lolos Dissmisal ; w w= Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa

dan mengadili perkara tersebut ; Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTRPenetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PENPP/2016/PTUN.MTR,tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :43/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 09 Nopember 2016 tentangPenetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PENPP/2016/PTUN.MTR,tanggal 21 Nopember 2016 tentang

Penetapan Hari Persidangan ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 01 Desember 2016 tentang PenetapanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padatanggal 25 Oktober 2016 dalam Register Perkara Nomor43/G/2016/PTUN.MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember2016 ; none nnn n === mann nana

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTROktober 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2016 dalamRegister Perkara Nomor : 43/G/2016/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasanalasan Gugatan sebagai berikut : anni Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah : stn1.

Leges Rp. 3.000.Jumlah : Rp. 536.000,Terbilang : (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

143/G/2017/PTUN.MTR

~ Halaman 3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 143/PENPP/2017/PTUNMTR, tanggal 3 Mei 2017tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 143/PENHS/2017/PTUNMTR, tanggal 7 Juni 2017tentang Hari Sidang; Membaca Putusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Juli 2017; Membaca Putusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13September 2017 ; Menelaah berkas sengketa, mempelajari

Bahwa, Tergugat II Intervensi memperoleh Sertifikat (Obyek Sengketadalam perkara Nomor: 143/G/2017/PTUN.MTR.) tersebut, karena membelisebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 21/Montong Ajan, NIB23.02.11.16.00021, Surat Ukur tanggal 24 Juni 2010 No: 21/MontongAjan/2010, luas 19.985 m2, yang terletak di Desa Montong Ajan, Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR = Halaman 28Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun2011 dari seorang Warganegara Indonesia bernama Gurayang danmenyatakan

Intervensi 23 = obyek sengketa 7, Bukti T36 = Bukti Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR = Halaman 56T.Il. Intervensi 25 = obyek sengketa 8, Bukti T28 = Bukti T.Il.

Intervensi8 =obyek sengketa 9);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1)Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yangberkepentingan dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pula kedalam persidangan, pemegang ke9 sertipikat yang menjadi obyek sengketayakni Usman Ali dan Annete Setianingsin R, yang selanjutnya berdasarkanPutusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 19 Juli 2017 danPutusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 13 September 2017,dalam sengketa

Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR = Halaman 67Panitera Pengganti,ttdKESUMANINGTYAS, SH.RINCIAN BIAYA PERKARA :No. URAIAN1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. Atk Rp. 150.000,3. Panggilan Rp. 330.000,4. Sumpah Saksi Rp. 50.000,5. Penterjemah Rp. 50.0006. Materai Rp. 18.000,7. Redaksi Rp. 5.000,8. Leges Rp. 3.000, +JUMLAH RP. 636.000,(enamratus tigapuluhenam ribu rupiah Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR Halaman 68 Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR Halaman 69

92/G/2017/PTUN.MTR

Yang selanjutnya berdasarkanPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2Surat Kuasa Substiusi Nomor: SKS80/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1Maret 2017, memberikan kuasa kepada:1. ZULKARNAEN, SH;2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH;oO. DEDI DILIYANTO, SH;4. AHMAD SULHAN, SH;5. CATUR HIDAYAT PUTRA, SH;oa. MILA MEILINDA, SH;7.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/031

Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2)(didalamnya termasuk nama Penggugat).Putusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 2514.15.16.3.

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbngan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 29c.

B/789/M.PAN/2/2014 Perihal PengumumanPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3110. P1011. P11Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari TenagaHonorer Kategori Il yang dikeluarkan oleh KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RItanggal 9 Februari 2014 (beserta lampiran).

20/G/2016/PTUN.MTR

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 20/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 September 2016 ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 283/PENHS/2016/PT.TUN.SBY.tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor :20/G/2016/PTUN.MTR,dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengansengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 283/B/2016/PT. TUN.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 20/G/2016/PTUN.MTR tanggal, 8 September 2016 ; =3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaHalaman 5dari 15 halaman Putusan No. 283/B/2016/PT. TUN. SBY.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal 8September 2016, No. 20/G/2016/PTUN.MTR ; Dan dengan mengadili sendiri ; DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi dari Pemohon Banding semula Tergugat Il Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding semulaTergugat Il Intervensi ; 2222222 one one nnn ene2.

SBY.Intervensi/Pembanding diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding,yakni eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam halaman 12 dan 13putusan No. 20/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 September 2016 sebagai berikut : Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa) ; Eksepsi Kewenangan Absolut ; Sedangkan Tergugat Il Intervensi/Pembanding mengajukan Eksepsisebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 8September 2016 sebagaimana termuat dalam halaman 18 sampai denganhalaman