Rp231.596.500,00 Rp233.363.500,00Pajak Pertambahan Nilai Rp167.600.910,12Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp669.412,589,88 Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT PLKBahwa Tergugat mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR21/PW15/5/2016pada Proyek Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS) di Desa Nibung Terjun Kabupaten Sukamara TahunAnggaran 2014 atas permintaan Turut Tergugat;Bahwa Turut Tergugat menggunakan

Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR21/PW15/5/2016pada Proyek Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS) di Desa Nibung Terjun Kabupaten Sukamara TahunAnggaran 2014 untuk menyidik terhadap Penggugat karena disangkamelakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negaraberdasarkan hasil audit Tergugat yang cacat hukum tersebut;Bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Nomor: SR21/PW15

melalui Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil danPerdagangan Nomor 510/293/DKUKMDAG tanggal 21 November 2017,namun pada Surat Jawaban dari Tergugat Nomor S2758/PW15/5/2017tanggal 29 November 2017 berisikan hal bahwa Tergugat tidak dapatmemberikan Laporan Hasil Audit yang dimaksud kepada Penggugat,Karena Laporan tersebut telah diserahkan kepada Turut Tergugat.

Bahwa sampai pada Gugatanini diajukan, surat Penggugat belum mendapat balasan dari Turut Tergugatdan Laporan hasil audit Nomor: SR21/PW15/5/2016, tanggal 02 Februari2016 tidak pernah Penggugat Terima;Bahwa metode yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Laporan Hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor: SR21/PW15/5/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugatatas pekerjaan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS) di Desa Nibung Terjun

/5/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang bertentangan denganstandar audit yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundanganyang berlaku;Menyatakan Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Nomor: SR21/PW15/5/2016, tanggal 02 Februari 2016adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan kerugian Penggugat atas perobuatan Tergugat yang membuatLaporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan NegaraNomor: SR21/PW15/5/2016 tanggal 02 Februari 2016 yang

AMAR PUTUSANMemutuskanMengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang meliputi :Data dan dokumen Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor SR617/PW15//5/2015, tertanggal 22 Desember 2014Adalah informasi yang bersifat terbuka terbatas dan dapat diakses olehPemohon;Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data informasi yakni :Data dan dokumen Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor SR617/PW15//5/2015, tertanggal 22 Desember 2014Memerintahkan kepada Termohon

yaknidata dan dokumen Salinan Laporan hasil audit BPKP Nomor SR617/PW15/5/2014, tertanggal 22 Desember 2014.Halaman 25 dari 77 hal Put.

ProvinsiKalimantan Tengah Nomor SR617/PW15/5/2014, (fotocopy sesuaidengan asli);: Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S872/PW15/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 hal Jawaban PermintaanLaporan Hasil Audit Nomor SR617/PW15/5/2014 dan ditujukanHalaman 60 dari 77 hal Put.

Adapun informasi dokumen yangdimohon oleh Pemohon yaitu : Salinan laporan hasil audit BPKP Nomor: SR617/PW15/5/2014 tertanggal 22 Desember 2014;2. Pemohon pada tanggal 7 Mei 2017 mengirimkan Surat kepada Kepala BPKPPerwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor surat: 054/KnC FRZ/V/2017perihal: Permohonan permintaan ulang informasi salinan laporan hasil audit BPKPNomor : SR617/PW15/5/2014 tertanggal 22 Desember 2014;3.

BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan surat balasan kepadasaudara Pemohon melalui surat S115/PW15/5/2017 tertanggal 2 Juni 2017;7.

,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK1/SU04/2/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan SuratKuasa Khusus Nomor $3015/PW15/5/2017 tanggal 22Desember 201 7;Pemohon Kasasi;LawanFAKHRUR RAZIE, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Tingang Nomor 68, RT/RW 001/003,Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, KotaPalangka RayaKallimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi, S.H., M.H., LL.M.

Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PekerjaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten MurungRaya Tahun 20102012 Nomor SR617/PW15/5/2014 adalah Informasiyang dikecualikan;3.

Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018ditentukan UndangUndang Komisi Informasi Publik juncto PeraturanPemerintah Nomor 61 tahun 2010 juncto UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tersebut di atas, maka Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorSR617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasukkategori informasi yangg dikecualikan;5.

Bahwa dalam objek sengketa yakni Laporan Hasil Audit Investigatifatas kegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang bersumber dari DanaTugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenSukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor.LAINV433/PW15/5/2014Hal. 10 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKD.

Bahwa dalam objek sengketa h. 4 Landasan NormaPemeriksaan tentang Laporan LAINV No: 433/pw15/5/2014Hal. 11 dari 202 hal.

Untuk menindaklanjuti surat permintaan Penyidik KejaksaanNegeri Sukamara tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkanSurat Nomor:S1079/PW15/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013Perihal Audit Investigatif atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012.Dalam surat tersebut dilampirkan Surat Tugas Nomor: ST423/PW15/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013, yang kemudiandiperpanjang melalui Surat Nomor: S621/PW15/5/2014tanggal 20 Maret 2014 =%

dan Surat Nomor:S1385/PW15/5/2013 tanggal 8 Oktober 2013.Hal. 86 dari 202 hal.

Bukti P1 =: Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan PengadaanAlatalat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana TugasPembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD Kabupaten Sukamara Tahun anggaran 2012Nomor : LAINV433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September2014 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ) ; 2.

Obyek Gugatan 59 2220 nnn nnn nnn ne nnn nn nn een ne nen nn een neeBahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat tentang LaporanHasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi Tanah Rencana Lokasi MakamPahlawan Di Desa Jawaten Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito TimurTahun Anggaran 2012 Nomor: SR122/PW15/5/2015 Tanggal 23 Maret 2015 ;Bahwa Surat Keputusan/obyek gugatan tersebut telah memenuhi syaratKongkrit, Individual dan

keuangan negara danmelakukan ekspose atas hasil penghitungan kerugian keuangan negaradengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;Hal. 11 dari 123 hal.Pkr.No.16/G/2016/PTUN.PLKkemudian dihubungkan dengan obyek gugatan/Surat Keputusan Tergugattentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian NegaraAtas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Ganti Rugi TanahRencana Lokasi Makam Pahlawan Di Desa Jawaten Pada SekretariatDaerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR122/PW15

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : SR98/PW15/5/2019 tanggal 28 Maret 2019 terhadapkegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di desa asem kumbang,kecamatan kamipang, kabupaten katingan tahun anggaran 2017 telah terjadikerugian keuangan negara/daeran khususnya Desa Asem Kumbang, Kec.Kamipang, Kab. Katingan, Prov.

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKPPerwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: SR98/PW15/5/2019 tanggal 28Maret 2019 terhadap kegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di desaasem kumbang, kecamatan kamipang, kabupaten katingan tahun anggaran 2017telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah khususnya Desa Asem Kumbang,Kec.

Katingan TahunAnggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/TPKD/AKX/2017,tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh jutasembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), jumlah mana telahseluruhnya diterima oleh Terdakwa dan dari jumlah tersebut sebelum adanya LaporanHasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: SR98/PW15/5/2019 tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa telah mengembalikan uangsebesar Rp 55.000.000, (lima

puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2018dan sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) pada tanggal 1 Januari 2019Menimbang, bahwa setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKPPerwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: SR98/PW15/5/2019 tanggal 28Maret 2019, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 108.800.000, (Seratusdelapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga sesuai pengakuan Terdakwa didalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada

sepeda motor tersebut kepada Dinas KesehatanKabupaten Lamandau dan sepeda motor tersebut pada saat inisemua telah dijual oleh Terdakwa ;Bahwa berdasarkan laporan hasil audit oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi KalimantanTengah berupa laporan hasil audit atas dugaan Tindak PidanaKorupsi proyek pengembangan dan revitalisasi sarana mobilitas DinasKesehatan Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2004 khusus padaproyek pengadaan kendaraan bermotor roda dua nomor:SR347/PW15

Pikproyek pengadaan kendaraan bermotor roda dua nomor:SR347/PW15/5/2015,tanggal 24 September 2013 diperoleh hasil sebagaiberikut ;Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara padaproyek pengadaan kendaraan bermotor roda dua dengan kontrak nomor:77/proyekrev/VII/2004 ,tanggal 31 Juli 2004 pada Dinas Kesehatan KabupatenLamandau tahun anggaran 2004 adalah sebesar Rp.127.743.000, (seratusdua puluh tujuh juta tujuh ratsu empat puluh tiga ribu rupiah) berupapembayaran yang telah dilakukan

10 (sepuluh)unit TA.2004 ;Bahwa materi temuan audit dalam proyek ini berupa rekayasa lelang ,pembuatan berita acara pemeriksaan barang fiktif dan berita acaraserah terima barang fiktif ;Bahwa temuan audit dituangkan dalam Laporan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara Dugaaan Tindak Pidana Korupsi PadaProyek Pengembangan Dana Revitalisasi Sarana Mobilitas DinasKesehatan Kabupaten Lamandau TA.2004 Khusus Pada ProyekPengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 10 (sepuluh) unitTA.2004 Nomor:SR347/pw15

/5/2013 ,tanggal 24 September 2013seperti yang saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini ;Bahwa dalam audit pada proyek tersebut diatas ditemukan kerugiannegara sebesar Rp.127.734.000, (seratus dua puluh tujuh juta tujuhratus tiga puluh empat ribu rupiah) ,sebagaimana telah diuraikandalam laporan Hasil Audit Nomor:SR347/pw15/5/2013 ,tanggal 24September 2013 ,dengan rincian sebagai berikut ;Pembayaran kepada CV.Ady Cipta Pratama Rp.129.500.000,00 ;Pajak penghasilan yang disetor kekas negara Rp. 1.766.000,00

kerugian negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh manafakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan barang bukti ;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP ProvinsiKalimantan Tengah saksi Hulman Siregar bahwa dalam perkara ini negara telahdirugikan sebagaimana Audit yang dilakukan BPKP Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTengah Nomor ST421/PW15

No.2/PID.SUSTPK/2022/PT.PLK.Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :SR616/PW15/5/2020, tanggal 9 Maret 2020.Perbuatan terdakwa bersamasama saksi JONEDI Als BAPAK LOGOI Bin IGIEtersebut diatas bertentangan dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 Ayat (1) Huruf B, (2), (3) Undangundang RI No. 31 tahun 1999 TentangTindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah DenganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31

kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara dengan nominal sebesar Rp. 165.558.799,00 (SeratusEnam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh RatusSembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut,sebagaimana pendapat Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah (Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Negara (PPKN) ) Nomor : SR616/PW15

tidak sesuai 47.580.801dengan ketentuan Kerugian Keuangan Negara (5 = 1 2 3 4) 165.558.799 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JONEDI Als BAPAKLOGOI Bin IGIE telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 165.558.799,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima PuluhDelapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sesualdengan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR616/PW15

Endang Binti Sabrin telah mengakibatkanKerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 165.558.799,00 (SeratusEnam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu TujuhRatus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan hasilpenghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR616/PW15/5/2020, tanggal 9 Maret 2020.Perbuatan terdakwa bersamasama saksi Endang Agustina als.

kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan nominalsebesar Rp. 165.558.799,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima RatusLima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana pendapat Ahli dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah (Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara(PPKN) ) Nomor : SR616/PW15

Endang Binti Sabrin telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 165.558.799,00 (Seratus EnamPuluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh RatusSembilan Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan hasilpenghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi KalimantanTengah Nomor : SR616/PW15/5/2020, tanggal 9 Maret 2020.Perbuatan terdakwa bersamasama saksi Endang Agustina als.Endang Binti Sabrin tersebut diatas bertentangan dan diancam

lima ratus ribu rupiah) dipertanggungjawabkan sebagaipengadaan kendaraan roda dua kepada CV.Adycpta Pratama di potong pajak olehBendaharawan sebesar Rp.13.358.800, dan dari pajak yang dipotong yang disetorkan ke kasnegara adalah Rp.1.766.000, ; Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya saksi AHMADHASANUDIN dan negara telah dirugikan sebagaimana Audit yang dilakukan BPKPProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Kalimantan Tengah Nomor:ST421/PW15

ratus ribu rupiah) dipertanggungjawabkan sebagaipengadaan kendaraan roda dua kepada CV.Adycpta Pratama di potong pajak olehBendaharawan sebesar Rp.13.358.800, dan dari pajak yang dipotong yang disetorkan ke kasnegara adalah Rp.1.766.000, ; Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan saksi AHMADHASANUDIN dan negara telah dirugikan sebagaimana Audit yang dilakukan BPKPProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Kalimantan Tengah Nomor ST421/PW15

sepuluh) unit TA.2004 ;Bahwa materi temuan audit dalam proyek ini berupa rekayasa lelang ,pembuatanberita acara pemeriksaan barang fiktif dan berita acara serah terima barang fiktif ;Bahwa temuan audit itu dituangkan dalam Laporan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara Dugaaan Tindak Pidana Korupsi Pada ProyekPengembangan Dana Revitalisasi Sarana Mobilitas Dinas Kesehatan KabupatenLamandau TA.2004 Khusus Pada Proyek Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda2 (dua) 10 (sepuluh) unit TA.2004 Nomor:SR347/pw15

/5/2013 ,tanggal 24September 2013 seperti yang saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini ;52Bahwa dalam audit pada proyek tersebut diatas ditemukan kerugian negarasebesar Rp.127.734.000, (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluhempat ribu rupiah) ,sebagaimana telah diuraikan dalam laporan Hasil AuditNomor:SR347/pw15/5/2013 ,tanggal 24 September 2013 ;Bahwa kerugian negara tersebut sudah termasuk Pajak karena berdasarkan buktiSP2D sudah dipotong Pajak ;Bahwa dalam proyek tersebut sesuai dengan

dipotong yang disetorkan ke kas negara adalah Rp.1.766.000,(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP Kalimantan Tengah saksiHendry Siregar dan keterangan Terdakwa bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telahmenguntungkan saksi Ahmad Hasanudin Als Eson dan negara telah dirugikan sebagaimanaAudit yang dilakukan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas olehKepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:ST421/PW15

/PT.PIkOperasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan NWN TA. 2013 UntukSD/MV/SDLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Se Kabupaten Murung Raya YangBerasal Dari APBD TA. 2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten MurungRaya, Nomor : SR344/PW15/5/2015 tanggal 01 September 2015, terdapatkerugian keuangan negara atas penyaluran dana Belanja OperasionalSekolah Daerah (BOSDA) Triwulan N TA. 2013 untuk SD/MVSDLB,SMP/MTS, SMA/MA/SMK Se Kabupaten Murung Raya yang berasal dariAPBD TA. 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung

Cabang Puruk Cahu tanggal 27 Juni 2013Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yangtertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BelanjaOperasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan IV TA. 2013 UntukSD/MV/SDLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Se Kabupaten Murung Raya YangBerasal Dari APBD TA. 2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten MurungRaya, Nomor : SR344/PW15

Pembangunan DaerahCabang Puruk Cahu.o Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengahyang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dana Belanja Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)Triwulan NV TA. 2013 Untuk SD/MV/SDLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMKSe Kabupaten Murung Raya Yang Berasal Dari APBD TA. 2013 PadaDinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Nomor : SR344/PW15

Murung Rayasebesar Rp. 2.723.572.006, (dua milyar tujun ratus dua puluh tigajuta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telahdipertimbangkan diatas ternyata akibat dari perobuatan Terdakwa yangmenyetujui pencairan secara tunai Dana Belanja Operasional SekolahDaerah (BOSDA) Triwulan IV TA. 2013 Untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTS,SMA/MA/SMK Se Kabupaten Murung Raya Yang Berasal Dari APBD TA.2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Nomor : SR344/PW15

Bank PembangunanDaerah Cabang Puruk Cahu, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yangmenyetujui pencairan secara tunai Dana Belanja Operasional SekolahDaerah (BOSDA) Triwulan NV TA. 2013 Untuk SD/MV/SDLB, SMP/MTS,SMA/MA/SMK Se Kabupaten Murung Raya Yang Berasal Dari APBD TA.2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, Nomor : SR344/PW15/5/2015 tanggal 01 September 2015, terdapat kerugian keuangannegara atas penyaluran dana Belanja Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)Triwulan MV TA. 2013 untuk

bantuan Ahli kemudian ditindaklanjutidengan Pemeriksaan AHLI (LKPP) pada tanggal 06 September2018, kemudian Penyidik mengirimkan Surat kepada KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : B1092/Q.2.12.7/Fd.1/11/2018 tanggal 21 November 2018 perihalpermohonan tindakan penghitungan kerugian keuangan Negara.Atas dasar tersebut tim audit dari BPKP melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan Negara yang tertuang padaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SR636/PW15

Atas dasar tersebut tim audit dariBPKP melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negarayang tertuang pada Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : SR636/PW15/5/2018 tanggal 20Desember 2018 dengan kesimpulan terdapat kerugian keuanganNegara sebesar Rp. 3.485.318.603,71 (tiga miliar empat ratusdelapan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratustiga rupiah koma tujuh puluh satu sen) kemudian ditindak lanjutidengan pemeriksaan AHLI pada tanggal 26 Desember 2018

Yasrudin, MT tanggal 19 November2018;Surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :B1092/Q.2.12.7/Fd.1/11/2018 tanggal 21 November 2018 perihalpermohonan tindakan penghitungan kerugian keuangan Negara;Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR636/PW15/5/2018 tanggal 20 Desember 2018;Berita Acara Pemeriksaan (AHLI) dari BPKP atas nama ParluhutanSinaga, SEtanggal 26 Desember 2018;Selanjutnya di beri tanda T.4;5.

Fakta tersebut kemudianbersesuai dengan Bukti B 4 berupa: Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara Nomor: SR636/PW15/5/2018 tanggal 20Desember 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari BPKP atas namaParluhutan Sinaga SE tanggal 26 Desember 2018 dan bahwa berdasarkanBuktti P 5 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor: 131.141/Q.2.12.7/Fd.1/11/2018, tanggal 28 November 2018,Kejaksaan NegeriPulang Pisau, maka diperoleh fakta bahwa Termohon telah menetapkan statusTersangka atas diri Pemohon

oleh termohon yaitubukti surat yang diberi tanda T1 s/d T6, dimana dalam proses penyidikan yangdilakukan oleh termohon berdasarkan bukti Surat termohon dalam hal ini yaitubukti Surat yang di tandai dengan T4 yaitu butir ke6 dan ke7 yaitu Surat kepadaKepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : B1092/Q.2.12.7/Fd.1/11/2018 tanggal 21 November 2018 perihal permohonantindakan penghitungan kerugian keuangan Negara dan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR636/PW15

Kepala Desauntuk kepentingan pribadinya adalah, tidak tetap sebagaimana PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014, Peraturan BupatiKabuaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2014, sehingga merupakan kerugiankeuangan Negara sebagaimana Laporan hasil Audit dalam perhitungankerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsiPenyalahgunaan anggaran Dana Desa Tahun 2014 Desa Liang BuahKecamatan Teweh baru Kabupaten Barito Utara dari BPKP PerwakilanProvinsi Kalimantan Tengah Nomor : S772/PW15

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan TengahNomor : ST178/PW15/5/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal PemberianKeterangan Ahli.Bahwa yang menjadi dasar ahli melakukan perhitungan kerugian keuangannegara/daerah adalah :a. Surat Kepala Kepolisian Resor Barito Utara Nomor B/657/IV/2016tanggal 15 April 2016 perihal permohonan audit perhitungah kerugiankeuangan Negara.b.

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan TengahNomor : ST298/PW 15/5/2016 tanggal 29 April 2016 dan Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: S772/PW15/5//2016 tanggal 29 April 2016.Bahwa prosedur Audit yang dilakukan adalah audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidanakorupsi penyalahgunaan anggaran dana ADD Desa Liang Buah tahunanggaran 2014 dengan prosedur penugasan sebagai berikut :a.

Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit dalam perhitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Anggaran DesaTahap Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utaratahun anggaran 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR156/PW15/5/2016 tanggal 20 Mei 2016, disimpulkan jumlahkerugian Negara sebesar Rp.98.000.000, (sembilan puluh delapan jutarupiah);Menimbang, bahwa mengenai faktafakta selebinnya Majelis akanpertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan

Akan tetapi, danadesa tahap yang sudah dicairkan terdakwa digunakan untuk kepentinganpribadi terdakwa, sehingga berdasarkan laporan hasil Audit dalam perhitungankerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana AnggaranDesa Tahap Desa Liang Buah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten BaritoUtara tahun anggaran 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan TengahNomor : SR156/PW15/5/2016 tanggal 20 Mei 2016, disimpulkan jumlahkerugian Negara sebesar Rp.98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 115.692.000,00 (Seratus lima belas ribuenam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : SR064/PW15/5/2014 tanggal 17 FebruariHalaman 27 dari 211 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2014/PN Plk2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 115.692.000,00 (Seratus lima belas ribuenam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan Tengah Nomor : SR064/PW15/5/2014 tanggal 17 FebruariHalaman 51 dari 211 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2014/PN Plk2014 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP dan keterangan Terdakwaserta alat bukti berupa surat yakni SR064/PW15/5/2014 tanggal 17Februaridana ADD TA. 2010, 2011 dan 2012 yang diakibatkan oleh perbuatan2014, telah terjadi kerugian keuangan negara dari penggunaanterdakwa sebesar Rp. 115.692.000,00 (seratus lima belas ribu enam ratussembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi KalimantanTengah Nomor : SR064/PW15/5/2014

/5/201 4tanggal 17 Februari 2014, telah terjadi kerugian keuangan negara daripenggunaan dana ADD TA. 2010, 2011 dan 2012 yang diakibatkan olehperbuatan terdakwa sebesar Rp. 115.692.000,00 (seratus lima belas ribu enamratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut sesuai dengan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi KalimantanTengah Nomor : SR064/PW15/5/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihalLaporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian kKeuangan negaraatas

persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaranyang dapat dipertanggungjawabkan.e Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaABDURANI Bin BIRHANSYAH bersama dengan SaksiASNAWANSYAH Bin DARMAWI negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Sukamara dirugikan sebesar Rp.71.233.000, hal ini sesuai dengan hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Badan PengawasHal. 13 dari 74 Pts. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.14KeuangandanPembangunanPerwakilanPropinsiKalimantan Tengah Nomor : SR552/PW15

setiap pengeluaranKeuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuaidengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaABDURANI Bin BIRHANSYAH bersama dengan SaksiASNAWANSYAH Bin DARMAWI negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Sukamara dirugikan sebesar Rp.71.233.000, hal ini sesuai dengan hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : SR552/PW15

tahun2008 Rp. 15.539.349, jumlah Rp. 15.939.349, menjadi tanggung jawabterdakwa ABDURANI Bin BIRHANSYAH dan saksi ASNAWANSYAH BinDARMAWI.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDURANI BinBIRHANSYAH bersama dengan Saksi ASNAWANSYAH Bin DARMAWInegara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukamara dirugikan sebesar Rp.71.233.000, hal ini sesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR552/PW15

.15.539.349, serta dana yang tidak dipertanggungjawabkan di LPJ senilaiRp. 7.012.002, sehingga jumlahnya adalah sebesar Rp.36.833.000,.e Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaABDURANI Bin BIRHANSYAH bersama dengan SaksiASNAWANSYAH Bin DARMAWI negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Sukamara dirugikan sebesarRp. 71.233.000, hal ini sesuai dengan hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : SR552/PW15

Kapuas tersebut di atas, maka setelah dilakukan analisis olehtim ahli auditor dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai TahunAnggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Kapuas, Nomor SR616/PW15/5/2013, Tanggal 31Desember 2013, diperoleh kesimpulan terjadinya

adanya Item Pekerjaan sama dengan item pekerjaan lainnya,Pekerjaan terpasang kurang sempurna, dan terjadinya kemalahalan harga,dengan secara keseluruhan yang jika dinominalkan dengan rupiah yaitu sebesarkurang lebih Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratustujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan perhitungan BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Tengah NomorSR616/PW15

Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan harga gear boxtransmisi Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yaknipada marine diesel engine, transmisi coupling gear box SAE 1;Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni LIA AMALIA, Ak dan tim auditordari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanKalimantan Tengah yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKeuangan Negara atas proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011dan 2012 pada DISPORABUDPAR No: SR616/PW15

Kapuas tersebut di atas, maka setelah dilakukan analisis olehtim ahli auditor dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara atas Kasus DugaanTindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai TahunAnggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Kapuas, Nomor SR616/PW15/5/2013, Tanggal 31Desember 2013, diperoleh kesimpulan terjadinya

adanya Item Pekerjaan sama dengan item pekerjaanlainnya, Pekerjaan terpasang kurang sempurna, dan terjadinya kemalahalanharga, dengan secara keseluruhan yang jika dinominalkan dengan rupiah yaitukurang lebih sebesar Rp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuhratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah tiga puluh lima sen) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan perhitunganBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan TengahNomor SR616/PW15

menyatakan bahwa masalah kayu gergajiankalau sudah terpasang menjadi Kapal tidak dapat lagi disebut kayugergajian dan tidak dapat dilakukan perhitungan terhadap kubikasi dari kayugergajian tersebut;Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni LIA AMALIA, Ak dan tim auditordari Badan Pengawas Keuangan Pembanguynan (BPKP) PerwakilanKalimantan Tengah yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKeuangan Negara atas proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011dan 2012 pada DISPORABUDPAR No: SR616/PW15

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni LIA AMALIA, Ak dan tim auditordari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanKalimantan Tengah yakni Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKeuangan Negara atas proyek Pengadaan Kapal Susur Sungai TA. 2011dan 2012 pada DISPORABUDPAR No: SR616/PW15/5/2013 tanggal 31Desember 2013, dari hasil pemeriksaan dan penghitungan tersebut terdapatkerugian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas sebesarRp. 362.774.203,35 (tiga ratus enam puluh dua juta

bahwa masalah kayu gergajian kalau sudah terpasang menjadiKapal tidak dapat lagi disebut kayu gergajian dan tidak dapat dilakukanperhitungan terhadap kubikasi dari kayu gergajian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni LIA AMALIA, Akdan tim auditor dari Badan Pengawas Keuangan Pembanguynan (BPKP)Perwakilan Kalimantan Tengah yakni Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Keuangan Negara atas proyek Pengadaan Kapal Susur SungaiTA. 2011 dan 2012 pada DISPORABUDPAR No: SR616/PW15

Cabang PurukCahu tanggal 27 Juni 2013Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dana Belanja Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan IVTA. 2013 Untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Se Kabupaten MurungRaya Yang Berasal Dari APBD TA. 2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten MurungRaya, Nomor : SR344/PW15

Cabang PurukCahu tanggal 27 Juni 2013Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dana Belanja Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Triwulan IVTA. 2013 Untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Se Kabupaten MurungRaya yang berasal dari APBD TA. 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten MurungRaya, Nomor : SR344/PW15

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaABDURANI Bin BIRHANS YAH bersama dengan SaksiASNAWANSYAH Bin DARMAW/I negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Sukamara dirugikan sebesar Rp. 71.233.000, hal inisesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/DaerahBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : SR552/PW15/5/2013 tanggal 2Desember 2013, dengan perincian penghitungan sebagai berikut :Hal. 13 dari 74 Pts. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaABDURANI Bin BIRHANSYAHbersamadengan SaksiASNAWANSYAH Bin DARMAW/I negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Sukamara dirugikan sebesar Rp. 71.233.000, hal inisesuai dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/DaerahBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah NomorSR552/PW15/5/2013tanggal 2Desember 2013, dengan perincian penghitungan sebagai berikut: No Keterangan 2007 (Rp) 2008(Rp) Total (Rp)1) PPertanggungjawaban

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TerdakwaABDURANI Bin BIRHANSYAH bersama dengan SaksiASNAWANSYAH Bin DARMAWI negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Sukamara dirugikan sebesar Rp. 71.233.000, hal ini sesuaidengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : SR552/PW15/5/2013 tanggal 2 Desember2013, dengan perincian penghitungan sebagai berikut No Keterangan 2007 (Rp) 2008(Rp) Total (Rp)1 Pertanggungjawaban

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDURANI BinBIRHANSYAH bersama dengan Saksi ASNAWANSYAH Bin DARMAWInegara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukamara dirugikan sebesarRp. 71.233.000, hal ini sesuai dengan hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanSR552/PW15/5/2013Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :tanggal 2 Desember 2013, dengan perincian penghitungan sebagai berikut: No Keterangan 2007 (Rp) 2008(Rp) Total (Rp)1 Pertanggungjawaban

Rp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratusHal 3 dari 64 hal Put Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT.PLK.sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah), yang merugikan keuanganNegara sebesar Rp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu jutaseratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP PerwakilanPropinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR1771/PW15

Pupuk KCL, Kapur,Bibit Padi, Obat Hama/Insektisida dan Racun Rumput dalam KegiatanPenyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi diKawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas TransmigrasiKabupaten Kapuas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.091.193.031,00 (satu milyar sembilan puluh satu ribu tiga puluh saturupiah), sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :SR1771/PW15

ribuseratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah), denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara sebesarRp1.091.193.031,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta seratus sembilanpuluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan TengahNomor : SR1771/PW15