Ditemukan 5 data
9 — 1
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mohammad Syahrur Azhari bin Mohammad Mukhtar MS.) terhadap Penggugat (Qatratunnnada alias Qatra Tunnada binti Edi Faisal );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus
42 — 5
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit lap top, 2 (dua) buahmodem, 1 (satu) buah Key BCA, 3 (tiga) buah buku tabungan BCA, 1 (satu)unit handphone Nokia 6300, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunaisebesar Rp. 332.000, (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dirampas untukNe@Qatra ; n= nne an an nan ann mannan nn nnn nnn nnn en nnn nee4.
81 — 30
menjadiobjek sengketa karena itu menurut Tergugat Il Intervensi, perkara ini merupakansengketa keperdataan yang seharusnya menjadi kewenangan absolut PeradilanHalaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor : 146/G/2015/PTUNBDGPerdata, sebaliknya Para Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwagugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara saat inimempermasalahkan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat yangmenjadi objek sengketa sehingga merupakan wewenang Peradilan Tata UsahaN@Qatra
124 — 56
Pasal 2 berikut Penjelasan Pasal 2 UndangUndang No. 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak termasukdalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata UsahaNe@Qatra ; 222022 2n2 nnn ene nnn ne nnn nnn ne nn nn ee nn ee ne ne ne ee nee ns3> Pasal 2 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara menyebutkan :Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini : a.
96 — 52
;(b) Dikeluarkan Oleh Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara;Bahwa OBJEK SENGKETA senyatanya dikeluarkan danditandatangani oleh Bupati Batang Hari selaku Pejabat Tata UsahaN@Qatra. ; == == 22 nnn nnn nnn nan nnn nnn nn nnn nnn ree nnn nee ene(c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;Bahwa OBJEK SENGKETA berisi suatu tindakan hukum dari PejabatTata Usaha Negara (dalam hal ini : Bupati Batang Hari) yangmengeluarkan keputusan untuk menetapkan ruasruas jalan tertentu(sebagaimana terdapat dalam Lampiran