• sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861;

Dikembalikan kepada Sdr Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar;

• 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
• 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
• 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu merk Moc yang terdapat tulisan Eram Quod

  Es Eris Quod Sum;

• 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

pendapat bahwaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa: 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitamdengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033serta nomor mesin JBN1E1139861; 1 (Satu) unit handhone merk Vivo berwarna hitam dengan casingberwarna hitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabumerk Moc yangterdapat tulisan Eram Quod

Es Eris Quod Sum; 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisansayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telahdibenarkan oleh Saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keteranganTerdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaiandi persidangan terangkum faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitamdengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033serta nomor mesin JBN1E1139861;Dikembalikan kepada Saudara Bonatua ButarButar alias Rokky ButarButar; 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casingberwarna hitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabumerk Moc yangterdapat tulisan Eram Quod Es Eris Quod Sum; 1 (Satu

• ditahan;

• Menyatakan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861;
• 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
• 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
• 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abumerk Moc yang terdapat tulisan Eram Quod

  Es Eris Quod Sum;

• 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Seluruhnya dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

memberikan pendapatbahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merahhitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangkaMH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casingberwarna hitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabu merk Mocyang terdapat tulisan Eram Quod

Es Eris Quod Sum; 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapattulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telahdibenarkan oleh Saksisaksi dan Terdakwa;Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN BigMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisiandan keterangan

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengannomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 sertanomor mesin JBN1E1139861; 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarnahitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabumerk Moc yang terdapattulisan Eram Quod Es Eris Quod Sum; 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangidanau

• sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861;

Dikembalikan kepada Sdr Bonatua Butar-Butar alias Rokky Butar-Butar;

• 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
• 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
• 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu merk Moc yang terdapat tulisan Eram Quod

  Es Eris Quod Sum;

• 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.

pendapat bahwaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa: 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitamdengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033serta nomor mesin JBN1E1139861; 1 (Satu) unit handhone merk Vivo berwarna hitam dengan casingberwarna hitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabumerk Moc yangterdapat tulisan Eram Quod

Es Eris Quod Sum; 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisansayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telahdibenarkan oleh Saksisaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keteranganTerdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaiandi persidangan terangkum faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitamdengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033serta nomor mesin JBN1E1139861;Dikembalikan kepada Saudara Bonatua ButarButar alias Rokky ButarButar; 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casingberwarna hitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabumerk Moc yangterdapat tulisan Eram Quod Es Eris Quod Sum; 1 (Satu

• ditahan;

• Menyatakan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861;
• 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe;
• 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarna hitam;
• 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abumerk Moc yang terdapat tulisan Eram Quod

  Es Eris Quod Sum;

• 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;

Seluruhnya dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa Pandu Hoeven Elvidius Dolok Saribu;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

memberikan pendapatbahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merahhitam dengan nomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangkaMH1JBN118HK143033 serta nomor mesin JBN1E1139861; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casingberwarna hitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabu merk Mocyang terdapat tulisan Eram Quod

Es Eris Quod Sum; 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapattulisan sayangi danau toba ikan lestari nelayan berseri;Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telahdibenarkan oleh Saksisaksi dan Terdakwa;Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN BigMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisiandan keterangan

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna merah hitam dengannomor polisi BK 3374 YBZ dan nomor rangka MH1JBN118HK143033 sertanomor mesin JBN1E1139861; 15 (lima belas) batang pohon tanaman jahe; 1 (Satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam dengan casing berwarnahitam; 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abuabumerk Moc yang terdapattulisan Eram Quod Es Eris Quod Sum; 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna biru yang terdapat tulisan sayangidanau

• JAMAK) terikat taliperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah akta di bawah tangan, yang tidakdibantah oleh para Pemohon quod est Pasal 288 R.Bg. Jo.

  est Pasal2 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantahkebenarannya oleh para Pemohon, quod est Pasal 288 R.Bg.

  SAHAK karena sakit pada tanggal 25 Februari 2013;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantahkebenarannya oleh para Pemohon, quod est Pasal 288 R.Bg. Jo. 1975 KUH Perdata, alatPenetapan Nomor: 6/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 9 dari 14 hal.bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehinggaalat bukti tersebut sudah cukup menjadi bukti tentang telah meninggalnyaHj. MISAH binti H.

  JAMAK karena sakit pada tanggal 16 Maret 2013;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantahkebenarannya oleh para Pemohon, quod est Pasal 288 R.Bg. Jo. 1975 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehinggaalat bukti tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa:1. MAT BAIJURI bin H. MAASOEM2. H. MAT BAIGUSTAM bin H. MAASOEM3. MIS BAINUR binti H. MAASOEM4. MIS BAINAH binti H. MAASOEM5. MAT BAI HADI bin H.

  JAMAK;Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa akta autentik, quod est Pasal 285 R.Bg.

• Yang apabila pada suratpemesanan rumah dinyatakan harus batal demi hukum, maka akan menjadiyurisdrudensi baru quod non yang harus diturut oleh semua pengembangdiseluruh Indonesia (garagara Martarius Teddy Arus Bahterawan).Dan apabila benar demikian quod non adalah merupakan tugas bagi pimpinanREI (Real Estate Indonesia) untuk mengumumkan kepada semua anggotanyadiseluruh indonesia bahwa surat pemesanan rumah/ruko serta akta perjanjianHal. 11 dari 27 hal Put.

  ;Artinya, bahwa dalam setiap perjanjian, dilarang mempersiapkan danmenetapkan terlebih dahulu secara sepihak syaratsyarat atau ketentuanketentuan yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, quod non;Hal seperti itu dilarang !!

  Sebab resikonya berat bagi Notaris apabila ia membuat aktayang dilarang Undangundang, quod non yang dapat dilaporkan ke INI(Ikatan Notaris Indonesia) dan ke Depkumham, dengan resiko mulaiteguran, schorsing s/d pemecatan, bahkan pidana;Bahwa, kalau memang benar quod non tuduhan User/Calon konsumenMartinus Teddy Arus Bahterawan, bahwa dalam Akta Perikatan Jual Belitanggal 16 mei 2008 terdapat Klausule Baku sebagai yang dimaksud dalamUndangundang Nomor 8 Tahun 1999;Kalau benar demikian, Buktian !

  non,karena katanya ada klausula baku quod non, Sungguh jalan pikiran yangsesat !!!

  User/Pengadu tidak pernah berhasil mendapatkan Bank PemberiKredit (BPR) atas perumahan;Bagaimana tidak boleh dikenakan pinalty untuk setiap keterlambatanpembayaran kredit, apakah sampai menunggu 4 tahun, 5 tahun tanpapinalty quod non apapun ?

• Bahwa, seharusnya calon user atau konsumen, yang merasa dirugikan quod nonoleh Pengembang, kalau perkaranya ini mau diajukan sebagai gugatan padaPengadilan Negeri harus menyebut sebagai Penggugat dan Tergugat ; 3.

  ; Artinya, bahwa dalam setiap perjanjian, dilarang mempersiapkan dan menetapkanterlebih dahulu secara sepihak syaratsyarat atau ketentuanketentuan yang mengikatdan wajib dipenuhi oleh konsumen, quod non ;Hal seperti itu DILARANG !!

  ;12Sekarang persoalan berikutnya, apakah dalam pembuatan Akte Perikatan Jual Beli Tertanggal 16 Mei 2008, User/Pengadu Martinus Teddy Arus Bahterawan disodorisyaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihakoleh Pengembang selaku Pelaku Usaha yang kemudian dituangkan dalam suatuPerjanjian /akte PPJB tersebut, quod non ?!?!

  dilarang UndangUndang, quod non yang dapat dilaporkan ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan keDEPKUMHAM, dengan resiko mulai teguran, schorsing s/d pemecatan, bahkanBahwa, kalau memang benar quod non tuduhan User/Calon Konsumen MartinusTeddy Arus Bahterawan, bahwa dalam Akte Perikatan Jual beli tanggal16 Mei 2008 terdapat Klausule Baku sebagai yang dimaksud dalam UndangUndangNo. 8 Th. 1999 ; 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nee e eeKalau benar demikian.

  non, karena katanya adaKlausule Baku quod non ; Sungguh jalan pikiran yang sesat !!

• quod non salingbertentangan bahkan dengan surat gugatannya yang dapat dibuktikandalam fakta hukum yang terdapat di dalamnya yaitu PT Match ConsultingInternational tidak pernah membuat dan menandatangani CooperationAgreement tanggal 13 Februari 2009 namun dimasukan sebagai pihakTergugat Il Konvensi dalam surat kuasa quod non, maka berdasarkan faktahukum tersebut diketahui Tergugat Il Konvensi tidak mempunyai suatuhubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan hukum serta tidakmempunyai suatu kewajiban

  hukum untuk menanggung segala akibathukum dari hubungan hukum yang terjalin antara para pihak yang membuatdan menandatangani Cooperation Agreement tanggal 13 Februari 2009,maka surat kuasa khusus quod non adalah telah menabrak kaidah danketentuan hukum yang di tentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, serta surat kuasakhusus quod non adalah tidak sejalan dengan substansi, maksud dan tujuanyang ditentukan dalam Pasal 123 HIR sehingga terbuktilah

  atas Cooperation Agreementtanggal 13 Februari 2009 (Agreement) sehingga berkewajiban menanggungsegala akibat hukumnya, padahal berdasarkan fakta hukum yang adasebenarnya terbukti Tergugat Il Konvensi tidak pernah membuat danmenandatangani Agreement quod non sehingganya demi hukum Tergugat IIKonvensi tidak dapat ditundukan pada syaratsyarat perjanjian yang menjadiHalaman 18 dari 46 hal.

  non ternyata dimohonkan oleh PenggugatKonvensi untuk menyatakan yang pada intinya Para Tergugatmelaksanakan surat perjanjian quod non terhadap Penggugat" dimana tidakHalaman 20 dari 46 hal.

  Berdasarkan uraian quod nonmaka dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi quod non patut untukditolak atau setidaktidaknya tidak dipertimbangkan;b. Bahwa exceptio non adimpleti contractus adalah tidak berdasardisebabkan Penggugat Rekonvensi yang berkedudukan sebagaiHalaman 37 dari 46 hal. Put.

• non;Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Butir 5 dan Butir 6 petitumnyamenuntut agar Pengadilan menghukum tergugat membayar ganti rugi dan uangpaksa tanpa dijelaskan bayarnya kepada siapa, seandainya benar adanyakerugian itu, quod non;Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Butir 7 petitumnya menuntut agarPengadilan menghukum tergugat membayar uang paksa bila lalaimengembalikan surat tanah tanpa dijelaskan bayarnya kepada siapa dan surattanah yang mana yang dimaksud;2.

  non, tidak mungkinlah PARA PENGGUGATmemohonmohon kepada TERGUGAT agar TERGUGAT bersedia memberikankepada PARA PENGGUGAT lahan tersebut untuk hanya seluas 50 m2;Bahwa seandainya benar status PARA PENGGUGAT masih sebagaipemilik atas lahan tersebut, quod non, sudah tentu PARA PENGGUGAT11meminta kepada TERGUGAT agar TERGUGAT mengembalikan tanah tersebutyang seluruhnya seluas + 150 m2, dan bukan dengan meminta atau memintaminta;Bahwa adalah hak TERGUGAT untuk menolak memberikan lahan seluas50 m2 kepada

  karenaTERGUGAT telah membeli lahan tersebut pada tanggal 01 Maret 2005 dantanggal 09 Maret 2005, dari ALMARHUM yang mengaku telah disetujui olehPENGGUGAT sebagai istrinya;Bahwa pembelian lahan itu terbukti dari buktibukti Kuitansi tertanggal 01Maret 2005 dan tertanggal 09 Maret 2005, sehingga tidak benar dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memegang danmenguasai surat tanah a quo tanpa alasan dan tanpa hak;Bahwa seandainya PARA PENGGUGAT menempati lahan tanpa alasandan tanpa hak, quod

  non, tidak mungkinlah PARA PENGGUGATmemohonmohon kepada TERGUGAT agar TERGUGAT bersedia memberikankepada PARA PENGGUGAT lahan tersebut untuk hanya seluas 50 m2;Bahwa seandainya benar status PARA PENGGUGAT masih sebagaipemilik atas lahan tersebut, quod non, sudah tentu PARA PENGGUGATmeminta kepada TERGUGAT agar TERGUGAT mengembalikan tanah tersebutyang seluruhnya seluas + 150 m2, dan bukan dengan meminta atau memintaminta;Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar buktipembayaran PBB ditolak

  non, tidak mungkin PARA PENGGUGAT memohon kepadaTERGUGAT agar TERGUGAT memberikan kepada PARA PENGGUGAT tanaha quo seluas 50M2;Bahwa tanah a quo masih merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT,quod non, sudah tentu PARA PENGGUGAT akan meminta kepada TERGUGATagar TERGUGAT mengembalikan seluruh tanah a quo yang seluas + 150 m2tersebut, tetapi kenyataannya PARA PENGGUGAT memohonmohon agarTERGUGAT memberikan tanah kepada PARA PENGGUGAT hanya seluas 50m2 untuk dijual dan uang basil penjualan tanah itu akan

• Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Upaya damaiMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, MajelisHakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon danTermohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon disetiap persidangan, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009

  Hal. 7 dari 19 hal.Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah,yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperundangundangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009junctis Pasal 20 ayat

  ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memilikikompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telahmendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi PengadilanAgama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukantangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod

  Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 KompilasiHukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telahterikat dalam pernikahan sah pada tanggal 22 Mei 2014;Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyaihubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudahdisumpah, maka quod est Pasal 171 dan 172 R.Bg. saksi Pemohon memenuhisyarat formil untuk menjadi saksi;Menimbang

  Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satuorang saksi, maka quod est Pasal 306 R.Bg. keterangan satu orang saksibukanlah saksi (unus testis nullus testis).

• Oleh karena alatbukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka quod est Pasal 285 R.BgJo.

  yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti,sehingga Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untukmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Suhaimi adalah pasanganPutusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 14 hal.suami istri yang telah menikah secara Islam pada 03 Juli 1990, namun secaraadministrasi Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahpernikahan Pemohon dengan Suhaimi, maka quod

  Pasal 1970 KUHPerdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat(bindende) dan sempurna (volledig), isi bukti tersebut menjelaskan mengenaistatus kependudukan Pemohon, sehinga telah terbukti bahwa Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi;Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 14 hal.Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, maka quod est Pasal 285 R.Bg Jo.

  Pasal 1970 KUHPerdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat(bindende) dan sempurna (volledig), isi bukti tersebut menjelaskan mengenaisusunan anggota keluarga Pemohon, sehinga telah terbukti bahwa Pemohondengan Termohon berada dalam satu ikatan keluarga;Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, maka quod est Pasal 285 R.Bg Jo.

  Pasal 1970 KUHPerdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat(bindende) dan sempurna (volledig), isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiketerangan bahwa suami Pemohon telah wafat, sehinga telah terbukti bahwasuami Pemohon yang bernama Suhaimi telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, maka quod est Pasal 285 R.Bg Jo.

• 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019), Penggugat danTergugat hadir sendiri (in person) ke persidangan;Putusan Nomor Xxx.Hal. 7 dari 24 hal.Upada Damai Oleh Majelis HakimMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya, quod

  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;Subsider:Putusan Nomor Xxx.Hal. 9 dari 24 hal.Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Formil gugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran,quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan

  yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinyaperceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bantahan Tergugat atas dalildalilgugatan Penggugat tersebut, maka quod

  dan menuduhPutusan Nomor Xxx.Hal. 13 dari 24 hal.Penggugat selingkuh dengan lakilaki lain Tergugat tempramental dan pernamenampar Penggugat sampai memar, sehingga Penggugat dan Tergugat telahberpisah sejak 1 (satu) tahun 6 bulan, dan sampai sekarang, Penggugat danTergugat tidak pernah rukun lagi, meskipun keluarga sudah berupayamendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telahdisampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod

  Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat danTergugat tentang fakta tersebut (vide: Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengandemikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Pasal39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9

• dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengaan cara menasehati Pemohon, quod

  Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkunganperadilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilanumum, selama tidak ditentukan secara khusus;Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkunganperadilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, quod

  perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonanpencabutan perkara sebelum Termohon mengajukan jawaban atas permohonanPemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutanperkara yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan tanpa memerlukanpernyataan izin secara tegas dari pihak Termohon di hadapan persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya telah dikabulkan, maka quod

  selesai, karena dicabut dan memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalamregister perkara;Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 300/Pat.G/2022/PA.SdnMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara telah dikabulkan,maka quod

• dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal145 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dantidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengaan cara menasehati Pemohon, quod

  Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku padalingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara dilingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, makaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, quod

  lawan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukanpermohonan pencabutan perkara sebelum Termohon mengajukan jawabanatas permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon patut untukdikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihakTermohon di hadapan persidangan;Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 1321/Pat.G/2021/PA.SdnMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya telah dikabulkan, maka quod

  est Pasal 271 dan 272 Rv., perkara aquo dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalamregister perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara telahdikabulkan, maka quod

• Bahwa Pemohon dalam Permohonannya secarajelas dan terang benderang telah menarik Termohonselaku termohon (seakanakan merupakan pihak yang(quod non, hal mana ditolak) dipersalahkan) dalamperkara a quo.2.

  ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN BERUPA SURAT YANGDINYATAKAN (QUOD NON, HAL MANA DITOLAK) PALSU TIDAKMEMENUHI SYARAT DALAM PASAL 70 UU ARBITRASE BESERTAPENJELASANNYA27.

  pengadilan tersendiri yang menyatakan (quod non, hal manaditolak) palsunya Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut sedikitpun.

  Artinya Pemohon patutlah diduga (dan memang demikian adanya)tidak memiliki putusan pengadilan yang menyatakan (quod non, halmana ditolak) palsunya Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut.Dengan tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan (quodnon, hal mana ditolak) palsunya Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan,maka konsekuensi hukum selanjutnya Laporan Kemajuan FisikPekerjaan yang diajukan oleh Pemohon dan didalilkan olehnyasebagai suatu surat atau dokumen (quod non, hal mana ditolak) palsutidaklah

  MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA 4 QUO32.Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalildalil Pemohondalam Permohonannya, Bagian IV (Keempat) mengenai AlasanAlasanPermohonan Pembatalan, pada butir 2 halaman 8 s.d. 17.33.Bahwa dalam dalildaliinya tersebut, Pemohon pada pokoknyamenyatakan seakanakan Putusan Arbitrase yang dibuat MajelisArbitrase Termohon terdapat (quod non, hal mana ditolak) suatukekeliruan atau suatu kekhilafan yang nyata serta tidak (quod non, halmana ditolak) lengkap/kurang cukup pertimbangan

• PA.Mab.Hal. 6 dari 25 hal.Pemeriksaan selesaiBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMPertimbangan pendahuluanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Upaya damaiMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, quod

  terlebih dahulu legal standing Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isitri sah,yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperundangundangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat,karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat, maka quod

  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Formil gugatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuatunsurunsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas parapihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan olehPenggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran,quod est Penjelasan Pasal 39

  Dengan demikian, keterangan saksiyang disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri tersebut, quod est Pasal308 R.Bg juncto Pasal 1907 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telahmemenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat buktidalam perkara a quo;Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah menerangkan denganpengetahuannya sendiri, berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialamisendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis sejak 1 (satu) tahun

  Dengan demikian, keterangan saksi yangdisampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri tersebut, quod est Pasal 308R.Bg juncto Pasal 1907 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telahmemenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat buktidalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orangsaksi Penggugat tersebut di atas, quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat telah terjadi

• ini, maka ditunjuk segalahal yang tercantum dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Upaya damai oleh Majelis HakimMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, MajelisHakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon danTermohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon disetiap persidangan, quod

  mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);Legal standingMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelisakan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal standing para pihak dalammengajukan perkara a quo,Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohonmendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah,yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturanperundangundangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka quod

  49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kompetensiabsolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telahmendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi PengadilanAgama Muara Bungo dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidakmengajukan tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod

  Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hiduprukun kembali dalam rumah tangga;Beban pembuktianMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telahmengakui bahwa Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, meskipundalil permohonan tersebut telah diakui oleh Pemohon, namun oleh karenahubungan pernikahan hanya dapat dibuktiakn dengan akta nikah, quod estPasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harusmembuktikan tentang pernikahan Pemohon

  est Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Pertimbangan nafkah lampau secara sosiologisMenimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,quod est Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan LORONG.

• ;Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (vide Pasal 145R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugattidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengaan cara menasehati Penggugat, quod

  Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkunganperadilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilanumum, selama tidak ditentukan secara khusus;Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkunganperadilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, quod

  hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatanPenggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutanperkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukanpernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya telah dikabulkan, maka quod

  Pasal 271 dan 272 Rv., perkara aquo dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalamregister perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidangperkawinan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara telahdikabulkan, maka quod

• Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Upaya damaiMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, quod estPasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

  )UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bungo memiliki kompetensirelatif untuk mengadili perkara a quo;Beban pembuktianMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil ataukuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan olehsuatu halangan yang sah, sehingga quod

  Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena hubungan perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentanghubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahanterhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakuikebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga quod

  Bahwa saksi tidak mengetahui usaha pihak keluarga masingmasing untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama tentangbentuk perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telahditerangkan berdasarkan pengetahuan saksi secara langsung atas apa yangdilihat, didengar, maupun di alami, sehingga quod est Pasal 308 ayat (1) R.Bg,keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil untuk dijadikansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa

  meskipun kedua orang saksi Penggugat secarabersesuaian telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telahberpisah dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun oleh karenapersoalan akumulasi waktu tersebut adalah fakta kejadian yang bersifat spesifikyang akan diingat atau didokumentasikan secara khusus oleh pihak yang terkaitlangsung dengan fakta tersebut, maka dengan menghubungkan keterangankedua orang saksi tersebut atas pertimbangan demikian dengan posita gugatanPenggugat, maka quod

• telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (volunteir) dan paraPemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon memiliki domisili hukum di dalamwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula,Pemohon I telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta otentik(otentik akte), quod

  15/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 7 dari 13 hal.Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alatalat bukti Pemohon, Majelishanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sertamenjadikan fakta hukum dalam perkara aquo menjadi semakin terang, terhadap alatalatbukti yang tidak relevan atau tidak menjadikan fakta hukum dalam perkara aquomenjadi semakin terang, akan Majelis kesampingkan dalam pertimbangan;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta otentik (otentikakte), quod

  est Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memilikikekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig), makaberdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwaPemohon I dan Pemohon IJ adalah beragama Islam;Menimbang, bahwa bukti P.6, yang aslinya merupakan akta di bawah tangan(ontherhand akte), yang oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah kebenarannyaoleh para pihak, maka quod est Pasal 288 R.Bg jo. 1975 KUH Perdata, alat buktitersebut

  memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna(volledig), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Zulkarnain telah meninggal duniapada tanggal 11 Juni 2013;Menimbang, bahwa bukti P.7, yang aslinya merupakan akta di bawah tangan(ontherhand akte), yang oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah kebenarannyaoleh para pihak, maka quod est Pasal 288 R.Bg jo. 1975 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna(volledig), sehingga

  patut dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Nazar telah meninggaldunia pada tanggal 16 Desember 2006;Menimbang, bahwa bukti P.8, yang aslinya merupakan akta di bawah tangan(ontherhand akte), yang oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah kebenarannyaoleh para pihak, maka quod est Pasal 288 R.Bg jo. 1975 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna(volledig), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Sawiyah telah meninggal duniapada tanggal 24