Ditemukan 10 data
YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA YLKAI Pusat Kabupaten Grobogan
Tergugat:
1.PT BANK PERKREDITAN RAKRAT MRANGGEN MITRA PERSADA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak
3.KPKNL Semarang
26 — 7
Penggugat:
YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA YLKAI Pusat Kabupaten Grobogan
Tergugat:
1.PT BANK PERKREDITAN RAKRAT MRANGGEN MITRA PERSADA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak
3.KPKNL Semarang
78 — 28
Kepala Bagian AdministrasiKesejahteraan Rakrat Sekretariat Daerah KabupatenMinahasa Selatan ; Sesuai surat kuasa khusus No. 20/BMS/Surat Kuasa/XI2012 >: Drs. Joudy Mangimbulude.: Indonesia: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa (BPD) WiauLapi Barat.hal.3 daril2 hal. Put. No. 68/B./2013/PTTUN Mks.Alamat : Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran KabupatenMinahasa Selatan.Selanjutnya disebut............ Tergugat II Intervensi 1;2Nam a3: Merry Maun, S.
427 — 46
Menyatakan Terdakwa Hendarto Nau alias Oni, Terdakwa Il MuhamadIbrahim Ansyarulloh alias lbra dan Terdakwa Ill La Anto alias Antoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama melakukan usaha Pengelolaan Pertambanganbatu. cinabar tanpa lIzin Usaha Pertambangan (IUP) atau IzinPertambangan Rakrat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);2.
126 — 49
Sertifikat Hak Milik No. 153 tanggalpenerbitan sertifikat 03 Juli 1996 atas nama YULIA SAMRIDA, SH yangmembuktikan bahwa Para tergugat telah menjaminkan Sertifikat atasnama Tergugat sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut yang telahdiberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru ;Bahwa berdasarkan bukti P4 berupa data tagihan rekening pinjaman tanggal25 Januari 2017, yang membuktikan bahwa Para Tergugat , yang membuktikanbahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kepadaBank Perkreditan Rakrat
Terbanding/Tergugat I : PT BANK PERKREDITAN RAKRAT MRANGGEN MITRA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Semarang
19 — 12
Pembanding/Penggugat : YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA YLKAI Pusat Kabupaten Grobogan Diwakili Oleh : HM.UMAR SYAHID,SE.SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK PERKREDITAN RAKRAT MRANGGEN MITRA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Semarang
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 25/G/2008/PTUN.Smg.tanggal 25 September 2008 (bukti TIl14) jo Putusan PT TUN SurabayaNomor : 06/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 23 Februari 2009 (bukti T.IL15) ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam Putusan Perkara No.06/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 23Februari 2009 sebagaimana termuat dalam halaman 10 adalah :"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telahmelakukan kelalaian pang mengakibatkan kerugian bagi PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakrat
Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BankPerkreditan Rakrat Milik Pemerintah Daerah" ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menilai bahwa tidakseharusnya Penggugat mendapat hukuman pemberhentian secara langsungadalah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Perkara No.06/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 23 Februari 2009, sehingga Judex Facti jelas jelas telahmelampaui wewenang
127 — 56
Notaris Jakarta, tanggal 23Februari 2015, ditandai T, LIL, III,IV5;Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI, Nomor AHU. 0000381AH.01.07,Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015,ditandai T,I,II, III, IV6;Fotokopi dari fotokopi, AD ART Posko perjuangan rakyat, 2015, 2018,ditandai TI,II, Ill, IV7;Fotokopi dari fotokopi, NPWP Posko Perjuangan Rakrat ( Pospera) ditandaiT, LUI, IV8;Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2021/PN Soe9.
111 — 19
HD, Box , dengan Plat B 9099 TD, warna kuning silver, belum balik nama, sekarang dalam Penguasaan Tergugat;
- ) Sebuah kendaraan bermotor berupa mobol Toyota Fortuner (2,5) G, dengan Plat B 26 GBU, belum dibalik nama dan saat ini dikuasai Tergugat;
- ) Uang sebesar Rp.247.347.390,00,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada nomor rekening 010401000296562 di Bank Rakrat Indonesia, cabang ciamis, atas ama H.
Suyono (Tergugat), ;
- ) Uang sebesar Rp 503.620,00,- (lima ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), pada nomor rekening 016201001125560, di Bank Rakrat Indonesia, cabang Banjar, atas ama H. Suyono (Tergugat), ; sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas setengah (1/2) bagian untuk Penggugat dan setengah (1/2) bagian lainnya untuk Tergugat.
HD, Box , dengan Plat XXXXXXXXX, warnakuning silver, belum balik nama, sekarang dalam PenguasaanTergugat;4. ) Sebuah kendaraan bermotor berupa mobol ToyotaFortuner (2,5) G, dengan Plat XXXXXX, belum dibalik namadan saat ini dikuasai Tergugat;5. ) Uang sebesar Rp.247.347.390,00, (dua ratus empatpuluh juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluhribu rupiah) pada nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXX diBank Rakrat Indonesia, cabang ciamis, atas ama H.
Tergugat(Tergugat), ;6. ) Uang sebesar Rp 503.620,00, (lima ratus tiga ribuenam ratus dua puluh rupiah), pada nomor rekening XXXXXX,di Bank Rakrat Indonesia, cabang Banjar, atas ama Tergugat(Tergugat), ; sebagai harta bersama Penggugat denganTergugat;3. Menetapkan bagian masingmasing dari harta bersamatersebut pada dictum angka 2 di atas setengah (1/2) bagian untukPenggugat dan setengah (1/2) bagian lainnya untuk Tergugat.4.
214 — 119
239 tentang pemberhentian antar waktu ayat (2) huruf dtentang Pemecatan Anggota Diusulkan Partai Politiknya sebagaimanadimaksud Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanyaputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Hal ini sangat mengadaada dan keliru yang mana seharusnya Penggugatterlebin dahulu membaca referensi UU MD3 No.17 tahun 2014 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakrat
112 — 66
Infrastruktur,Bahwa dalam konstitusi di Negara ini, menjadi kekuasaanpemerintah sepanjang digunakan untuk kepentingan rakrat makaseluruh asset yang ada di Negara dikuasai oleh Negara yangdigunakan untuk kesejahtraan dan kemakmuran rakyat,Halaman 95 dari 115 Putusan nomor 138/Pat.G/2015/PN.Ginkemudian itu. saja tidak cukup kemudian rakyat punyakesepakatan lain bahwa Negara boleh memungutkekurangannya saja dan membebankan biaya itu pada rakyatmaka lahirlah pajak, jadi lahir asset Negara yang berupakekayaan