Kalaupunmogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi(dahulu) para Penggugat) tidak sah quod non makahal tersebut tentu saja tidak sampai pada sangsi PHKtanpa pesangon, mengingat berdasarkan ketentuanPasal 142 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan maka sanksinya harus mengacu padaKeputusan Menteri in cassu Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Repubuk Indonesia Nomor Kep.232 /Men/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidaksah ;3.

Bahwa jika kita perhatikan ketentuan"menimbang" dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Repubuk Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003tentang akibat mogok kerja yang tidak sah (Bukti P7)maka dapat kita pahami bahwasanya Keputusan menteriint merupakan pelaksana dari pasal 142 ayat (2) UUNo. 138 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;4.2.

Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuanPasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Repubuk Indonesia NomorKep. 232/Men/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidaksah dapat kita ketahui bahwa :(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dikualifikasikan sebagai mangkir ;(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagipelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan oleh Pengusaha 2 (dua) kali berturutturut dalam tenggang

Nomor 4 = Tahun1992 tentangPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN jo Pasal 21 ayat (1) PERATURANPEMERINTAH REPUBUK INDONESIA No.44 Tahun 1994 tentangHal. 3 dari 13 hal. Put.

Nomor 4 Tahun 1992 tentangPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN jo Pasal 21 ayat (1) PERATURANPEMERINTAH REPUBUK INDONESIA No.44 Tahun 1994 tentangPENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK.Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga, pihak ketiga yangmendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkanbangunan satu pintu ruko bertingkat yang terletak di lorong SS No.112Pasar 16 llr yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 437 1/16 llirSurat Ukur No.159 Tahun 1976 milik Penggugat tersebut, kepadaPenggugat

terdakwamengambil (satu) linting rokok berisi ganja yang terdakwa smpar dk&am bungkus bekasrokok merk Malboro, kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap10sepert rokok, tetapi tidak terdakwa habiskan saat itu, laiu sisa nya terdakwa masukan kembalike dalam bungkus bekas rokok merk Malboro;e Bahwa setelah menghisap rokok ganja tersebut terdakwa merasa mengantuk dan napsumakan;e Banwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius UPT LABORATORIUMUJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBUK

UPT LABORATORIUM UJINARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBUK INDOLESIA terhadap barangbukti berupa 1 ( satu) linting rokok berisi ganja dengan berat netto seluruhnya setelahdigunkan untuk pengujian lab 0.1475 (nol koma seribu empat ratus tujuh puluh lima ) gramdan 1 ( satu ) bungkus kertas koran ukuran kecil berisi ganja dengan berat netto seluruhnyasetelah digunakan untuk pengujian lab 5.4073 (lima koma empat ratus tujuh puluh tiga) gramdapat disimpulkan sebagai positif (+) ganja mengandung THC

PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAMNEGERI RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan SipilKementerian Dalam Negeri RI, Cq. Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, berkedudukan diJin. Imam Bonjol, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, untukselanjutnya disebut TERGUGAT IL;3. PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBUK INDONESIA, Cq. Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Rl,berkedudukan di Jin.

KOMIS PEMILIHAN UMUM REPUBUK INDONESIA,berkedudukan di Jin. Imam Bonjol No. 29 , Jakarta Pusat, untukselanjunya disebut TERGUGAT V. ;6. PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBUK INDONESIA, berkedudukan di Jin. MedanMerdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutTURUT TERGUGAT I. ;7. PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBUK INDONESIA, Cq. GUBERNUR PROVINSIMALUKU, berkedudukan di Jin.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai dalamHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Dgl KM HA HAParaf Il miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatusenjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat RepubUk Indonesia Nomor 12 Tahun 1951,LN No. 78 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu PenuntutUmum;2.

Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal53 Ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, makaberdasarkan faktafakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim dapatmemilih salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesauaian dengan faktahukum untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana PenuntutUmum serta memperhatikan faktafakta hukum dipersidangan, Majelis Hakimsependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat RepubUk

MiUtomo & Patner nlangkabau No 42A, Jakarta Selatan,disebut sebagai : PEsewn ae untuk selanjutnya IGGUGAT;MELAWAN11 NEGARA REPUBUK INDONESIA CQ KEJAKSAANKEJAKSAAN TIfl AGUNG RI CQCIKARANG. GGI JAWABARAT CQ KEJAKSAAN NEGERIBeralamat di JI. Sutan Hasanuddin No Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,untuk selanjutnya di >ebut sebagai : TERGUGAT I,2. PT ELNUSA TBK. TERGUGAT II.Beralamat di JI.

SEKRETRIAT NEGARA REPUBUK INDONESIA, Cq. MENTERI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Co. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Co. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat masih terdapat sengkatapartai, sehingga seharusnya TERGUGAT dan TERGUGAT Il sebagaipejabat pemerintahan harus menghormati proses hukum yang sedang berjalandi Pengadilan dengan cara tidak memproses dan atau tidak melakukantindakan hukum dengan menerbitkan surat apapun termasuk obyek sengketadi maksud hingga adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukummengikat, hal ini tentunya agar dapat sejalan dengan Ketentuan Pasal 109ayat 4 (empat) Peraturan Pemerintah Repubuk

171.2/45/B.PPOD.III/2018,tangal 15 Oktober 2019 dan TERGUGAT II yang menerbitakan suratHalaman 11, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDkeputusan berupa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai KartanegaraNomor:171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018 tanggal 10 September 2018 di tengahadanya sengketa Partai yang belum ada penyelesain secara hukum makasangatjelas tindakan Tergugat dan Tergugat Il merupakan tindakan yangbertentangan dengan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 109 ayat4 (empat) Peraturan Pemerintah Repubuk

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertio Dewan PerwakilanRakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dimana telah di sebutkanbahwa Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhipersyaratan,hal ini telah di tegaskan secara tegas dalam Pasal 113 ayat 1,ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut ;(1).

2018 dantindakan TERGUGAT Ildalam menerbitkan Surat Ketua DPRD KabupatenKutai Kartanegara Nomor:171.4/2200/DPRDPP.II/9/2018 tanggal 10September 2018 adalah jelasjelas sangat bertentangan danmelanggarketentuanPasal 405 ayat 2 Poin (e ) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan serta pula bertentangan dengan Pasal 109 ayat 4 (empat), Pasal 113ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Repubuk

, Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;Bahwa tindakan TERGUGAT dan TERGUGAT Ilyang menerbitkan obyeksengketa sangat premature dan secara jelas selain bertentangan denganketentuan Pasal 405 ayat 2 Poin (e ) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014Halaman 13, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDTentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangandengan Pasal 109 ayat 4, Pasal 113 ayat 1, 2 dan ayat 3 PeraturanPemerintah Repubuk

dilakukanpeneguran/peringatan serta penolakan saat dilakukan serahterima mobil tersebut ke Dinas Kesehatan KabupatenSumbawa Barat ;Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut mobil belumsiap karena mobil yang datang warnanya tidak sesuai yaituseharusnya warna putih namun yang datang adalah warnasilver sehingga terjadilah adendum atau perpanjangankontrak dengan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor1565/SPK/DIKES/2007 tanggal 19 September 2007 yang manahal tersebut bertentangan dengan Lampiran KeputusanPresiden Repubuk

dilakukanpeneguran/peringatan sertapenolakan saat dilakukan serah terima mobil tersebut keDinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat ;Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut mobil belumsiap karena mobil yang datang warnanya tidak sesuai yaituseharusnya warna putih namun yang datang adalah warnasilver sehingga terjadilah adendum atau perpanjangankontrak dengan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor1565/SPK/DIKES/2007 tanggal 19 September 2007 yang manahal tersebut bertentangan dengan Lampiran KeputusanPresiden Repubuk

mengacu kepadaUndangundang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang peraturanpelaksananya tidak berlaku surut sebagai berikut :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat DanTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertanggal 28 Juli 2006.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,tanggal, 23 Desember 1999.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubuk

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidanaseumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan.Bahwa selain diatur dalam peraturan tersebut diatas, Menteri Hukum dan HAMRI mengeluarkan aturan mengenai hakhak warga binaan terutama mengenaiPembebasan bersyarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Repubuk Indonesia Nomor M.2.Pk.0410 Tahun 2007 tentangSyarat Dan

pertiga), / (satu perdua), 2/3 (dua pertiga) masapidana adalah 1/3 (satu pertiga), 2 (satu perdua), atau 2/3 (Duapertiga) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahatan.B Ketentuan mengenai Perhitungan 1/3 (satu pertiga), 2 (satu perdua), 2/3(dua pertiga) masa pidana sebagaimana ayat (1) huruf d tercantum dalamlampiran yang tidak terpisahkan dalam lampiran menteri ini.Pasal 30Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan dalam PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repubuk

Padahal dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Repubuk Indonesia Nomor M.2.Pk.0410 Tahun 2007 tentang SyaratDan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti MenjelangBebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 11 huruf d disebutkan : untuk PembebasanBersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPASatau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala KantorWilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusankepada Direktur Jenderal

YURESPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBUK INDONESIANOMOR 1912 KIPDT/1984 MENYEBUTKAN .SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN SUBJEK DANOBEEK TIDAK SYAH SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS DALAMBERPERKARA2. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 34/10 K/Pdt/1983, MENYEBUTKAN :SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN PIHAK YANGHENDAK DIGUGAT DAN OBJEK PERKARA TIDAK SYAH SEBAGAISURAT KUASA KHUSUSOleh Karena itu Gugatan Penggugat tersebut diatas, haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;1.1.b.

YYRESPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBUK INDONESIANOMOR 1912 KIPDT/1984 MENYEBUTKAN .SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN SUBJEK DANOBEEK TIDAK SYAH SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS DALAMBERPERKARA2. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 34/10 K/Pdt/1983, MENYEBUTKAN :SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN PIHAK YANGHENDAK DIGUGAT DAN OBJEK PERKARA TIDAK SYAHSEBAGAI SURAT KUASA KHUSUSOieh Karena itu Gugatan Penggugat tersebut diatas, harustahdinyatakan tidak dapat diterima;1.1.6.

YYRESPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBUK INDONESIA NOMOR1912 KIPDT/1984 MENYEBUTKANSURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN SUBJEK DAN OBJEK TIDAKSYAH SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS DALAM BERPERKARAhal. 31 dari 54hal. Putusan No.25/Pdt.G/2016/PN.Bkn.2. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONES!

Tablet war:na kuning logo () pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yangterdaftar sebagai Golongan I (satu) nornor urut 37 pada larnpiran Undangundang RepubUk Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;:.

BANK MANDIRI KANTOR CABANG BEKASI JAHWARINGIN
2.Kementrian Keuangan Repubuk Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
4.BANK MANDIRI
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI
6.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBUK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

Darmawie datang menyerahkan sertifikattanah Hak Milik Nomor M 512 dengan Nomor Seri BB 432294 yang diterbitkanBADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA Kantor PertanahanKota Banjarmasin, dan menyerahkannya kepada saksi korban denganmengatakan bahwa sertifikat atas tanah tersebut sudah jadi dan meminta uangpembayaran pelunasan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;Bahwa saksi korban yang merasa ragu dan tidak mempercayai sertifikatNo.

Palembang padatanggal 05April 2012 oleh Pemeriksa : Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, S.T,Niryasti, S.Si, M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah " Berdasarkanbarang bukti yang dikirim Penyidik Polres Merangin kepada Pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti berupa Kristal kristal putin pada tabel 01 pemeriksaanmengandung Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu)Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RepubUk

dasarnya mogok kerja yang tidak sah tidak dikategorikansebagai pelanggaran berat yang dapat di PHK, oleh karenanyaadalah tepat menurut hukum jika ketentuan Pasal 65 ayat (14) PKByang memberikan sanksi PHK tanpa pesangon terhadap mogok kerjayang tidak sah bertentangan dengan ketentuan pasal 142 ayat (2) UUNo. 138 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengamanatkansanksi hukum atas mogok yang tidak sah harus didasarkan padaKeputusan Menteri in cassu KEPUTUSAN MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBUK

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBUK INDONESIA cq Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232/MEN/2003 Tentang AKIBAT MOGOK KERJA YANG T1DAKSAH dapat kita ketahui bahwa :1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogoksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan olehPengusaha 2 (dua) kali berturutturut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan tertulis;3) Pekerja / buruh yang tidak memenuhi