1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Asep Awaludin bin Oteng Paryaman) kepada Penggugat (Euis Faujiah Suargani binti Asep Indra Rishandar)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

WinataBin Nurpai yang dilakukan oleh Almarhum Endang Sunarya selakuKepala Desa pada saat itu ; Bahwa untuk menelusuri kejanggalankejanggalan dalam penerbitanSertipikat objek aguo, Penggugat melakukan pendekatanpendekatankepada para ahliwaris Almarhum Endang Sunarya maupun pihakpihaklain untuk menggalang informasi dan mencari buktibukti yang dapatdipergunakan untuk memperjuangkan hak miliknya yang dirampassecara melawan hukum, yang kemudian para ahliwaris mendapatkaninformasi dan bukti dari Asep Rishandar

yang masih merupakan buyutdari almarhum Padma Winata Bin Nurpai bahwa Almarhum EndangSunarya sewaktu menjabat sebagai Lurah, pernah menunjukkan kepadaAsep Rishandar (sekira tahun 2014) secarik Kwitansi dan Segel jual belliantara Padma Winata Bin Nurpai kepada Endang Sunarya yang masingmasing tertanggal 12 Juli 1980.

Kemudian kwitansi dan Segel tersebutdisimpan oleh Asep Rishandar oleh karena melihat kejanggalan yangterdapat dalam Kwitansi dan Segel tersebut dimana tertulis tanggal jualbeli pada 12 Juli 1980, sedangkan diketahui bahwa Almarhum PadmaWinata Bin Nurpai meninggal pada tanggal 27 Desember 1971 (Videsurat kematian No. 474.3/222/XI/Pem/2017 yang dikeluarkan olehKelurahan Citeureup tanggal 11 Desember2017) ;Bahwa selain itu adanya pengakuan berupa pernyataan yang diberikan oleh adik kandung Almarhum

BadanPertanahan KotaCimahi ; Penggugat pernah melaporkan tentang tindak pidana pemalsuansurat dan atau menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalamsuatu akta otentik atau larangan pemakaian tanah tanpa seijin yangHalaman 56 dari 75 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.BDGberhak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 danatau pasal 266 KUHPidana atau Perpu No. 51 tahun 1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, diPolda Jabar pada tanggal 8 Juli 2018, dengan pelapor Asep Rishandar