Disebabkan karena Judex Facti telah menyalahi/melanggarSurat Edaran atau Standar Oparating Procedure (S.O.P) MahkamahAgung Republik Indonesia (MARI) tahun 2011 mengenai prosedur waktupenyelesaian perkara pidana di tingkat banding Pengadilan Tinggi.Dimana dalam Standar Operating Procedure (S.O.P) tersebut padapemeriksaan perkara pidana disebutkan bahwa untuk perkara dalamtahanan dimana Ketua Majelis sebagai pembaca paling lama 3 (tiga) hari,kemudian Hakim Anggota dan Il mempelajari berkas perkara

memeriksa/mengadiliperkara paling lama untuk dibaca dan atau dipelajari adalah maksimal 9(sembilan) hari kerja diluar atau belum termasuk musyawarah hakim untukmemutus perkara pidana paling lama 3 (tiga) hari pula dan konsepputusan oleh Majelis Hakim juga 3 (tiga) hari pula serta di luar pula koreksiputusan oleh majelis dan pengetikan putusan yang dilakukan olehPanitera Pengganti yang juga waktunya masingmasing 3 (tiga) hari pula.Sehingga dengan demikian jika menyimak ketentuan Standar Oparating(S.O.P

) tersebut maka idealnya suatu pemeriksaan perkara pidana padatingkat banding pada Pengadilan Tinggi tolak ukurnya harus sesuaidengan Standar Operating Procedure (S.O.P) yang dimaksud.

mendalam terhadap suatu perkarasebelum pengambilan keputusan, apalagi perkara pidana membutuhkanperan aktif Judex Facti untuk menggali aspekaspek materiil gunamenemukan kebenaran materiil.Namun apa yang terjadi,kkenyataan menunjukkan dalam pemeriksaanperkara Nomor : 189/PID/2013/PT.MKS.ini, dimana di putus sangatsuper cepat yang kurang sejalan alias tidak sesuai dengan procedureatau ketentuan maksimal penggunaan waktu penyelesaian perkarasebagaimana yang dimaksud dalam Standar Operating Procedure(S.O.P

Sehingga dengan demikian perkara ini hanya diputus dalam 4(hari) kerja Kemudian setelah itu berkasnya langsung dikirim kembali kePengadilan Negeri Makassar, hal itu berarti banwa berkas terhadapperkara Nomor : 189/PID/2013/PT.MKS ini terindikasi tidak dibaca dandipelajari dengan baik dan secara optimal oleh Judex Facti PengadilanTinggi Makassar karena tidak menggunakan waktu secara maksimalsesuai Standar Operating Procedure (S.O.P) yang dikeluarkan olehMahkamah Agung sebagai pedoman prosedur waktu

Bahwa, faktanya sesuai dengan bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010dan bukti S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugatl, jelasmenyebutkan bahwa setelah bayi lahir maka menurut S.O.P, upayaTergugatlll yang pertama adalah mengangkat, meletakkan bayipasien pada dada ibunya untuk dipeluk, namun melihat kondisi bayiyang saat setelah dilahirkan mengalami kedaruratan yaitu terlihatagak lemah dan tidak menunjukkan usaha bernafas secara normalmaka sesuai dengan S.O.P yang berlaku, Tergugatlll membawa

Bahwa, faktanya sesuai dengan bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010dan S.O.P lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugatl, jelasmenyebutkan bahwa setelah bayi lahir maka menurut S.O.P, upayaTergugatlll yang pertama adalah mengangkat, meletakkan bayipasien pada dada ibunya untuk dipeluk, namun melihat kondisi bayiyang saat dilahirkan mengalami kedaruratan yaitu terlinat agaklemah dan tidak menunjukkan usaha bernafas secara normal makasesuai dengan S.O.P yang berlaku, Tergugatlll membawa bayi keruang

Jkt.Seltelah dilakukan oleh dokter anastesi selaku team gawat daruratuntuk menyelamatkan bayi Penggugat sesuai S.O.P yang berlaku.d.

UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Bahwa, Sesuai bukti S.O.P tanggal 22 Februari 2010 dan bukti S.O.Plainnya yang berlaku di Rumah Sakit Tergugatl, jelas membuktikanbahwa setelah bayi lahir, menurut S.O.P upaya Tergugatlll yangpertama adalah mengangkat, meletakkan bayi pasien pada dadaibunya untuk dipeluk, namun melihat kondisi bayi yang saat setelahdilahirkan mengalami kedaruratan yaitu terlihat agak lemah dantidak menunjukkan usaha bernafas secara normal maka sesuaidengan S.O.P yang berlaku,

Persalinan WaterBirth tanggal 22 Februari 2010 ) ataupun S.O.P lainnya yang berlakuHal 74 dari 141 Hal Putusan No. 312/Pdt.G/2014PN.

Keberatan Kedua Pemohon Kasasi yaitu Majelis Hakim telah melalaikanketentuan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan S.O.P.(Standard Operation Procedure) yang disampaikan dengan Surat KetuaMahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonoesiatanggal 28 Desember 2010 Nomor 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2010.

Bahwa Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan S.O.P.(Standard Operation Proceure) yang disampaikan dengan Surat KetuaMahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesiatanggal 28 Desember 2010 Nomor 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2010. Telahmenyatakan bahwa menindak lanjuti pengarahan Ketua Mahkamah AgungRl pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tanggal 11Oktober 2010 di Balikpapan tentang perlunya pembentukan S.O.P bagisetiap Pengadilan Tingkat Banding.

Setiap Pengadilan Tingkat Banding wajib membuat S.O.P (StandardOperation Procedure) atau Prosedur Standard Operasi yang memuatpetunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yangHalaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 240 K/Pdt/2014merupakan titik rawan terjadinya Mafia Hukum dan penyalahgunaankewenangan antara lain:a. Pendaftaran Perkara ....dst;b. s/d e. Pasca Putusan...dst;c.

S.O.P. yang dibuat tersebut harus disosialisasikan kepada semuajajaran Pengadilan dan masyarakat;3. S.O.P. Harus diawasi dan di evaluasi keberhasilannya yang berhasildiusulkan untuk diberikan Reward sedangkan yang tidak berhasildiberikan punishment. Hasilnya dilaporkan ke Mahkamah Agung;4. Selain apa yang disebut diatas saudara saudara dapat jugamemasukkan S.O.P. dibidang non tehnis;5.

Dengan demikianPengadilan Negeri Tanjung Redeb wajib dan mutlak sudah memiliki SOPdengan jenis pelayanan pendaftaran lEksekusi Putusan Perdataberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010Tentang Pembuatan S.O.P. (Standard Operation Procedure) penyelesaianpermasalahan eksekusi Putusan Perdata, yang berlaku sejak tanggal 28Desember 2010 sebagaimana berlakunya Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan S.O.P. (Standard OperationProcedure);.

melaksanakan piketjaga Mako, datang Kepala Desa Sugih Waras Barat yang bernama AhmadJohairi dan Anggota Linmas beserta beberapa warga masyarakat DesaSugih Waras Barat membawa Terdakwa dengan posisi kedua tangan sudahdiikat kebelakang yang sebelumnya telah ditangkap oleh warga masyarakatdesa tersebut karena diduga melakukan pencurian yaitu mengambil 1 setjoran pancing serta katrol milik warga, selanjutnya sesuai StandarPutusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN MreHalaman 4 dari 14Operasional Procedure (S.O.P

melaksanakan piketjaga Mako, datang Kepala Desa Sugih Waras Barat yang bernama AhmadPutusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN MreHalaman 5 dari 14Johairi dan Anggota Linmas beserta beberapa warga masyarakat DesaSugih Waras Barat membawa Terdakwa dengan posisi kedua tangan sudahdiikat kebelakang yang sebelumnya telah ditangkap oleh warga masyarakatdesa tersebut karena diduga melakukan pencurian yaitu mengambil 1 setjoran pancing serta katrol milik warga, selanjutnya sesuai StandarOperasional Procedure (S.O.P

AmatSudarmadi dansaksi Ilham Ramadhan Bin Eli Koswara sedangmelaksanakan piket jaga Mako, datang Kepala Desa Sugih Waras Barat yangbernama Ahmad Johairi dan Anggota Linmas beserta beberapa wargamasyarakat Desa Sugih Waras Barat membawa Terdakwa dengan posisikedua tangan sudah diikat kebelakang yang sebelumnya telah ditangkap olehwarga masyarakat desa tersebut karena diduga melakukan pencurian yaitumengambil 1 set joran pancing serta katrol milik warga, selanjutnya sesuaiStandar Operasional Procedure (S.O.P

Sudarmadi dan saksi Ilham Ramadhan Bin Eli Koswara sedangmelaksanakan piket jaga Mako, datang Kepala Desa Sugih Waras Barat yangbernama Ahmad Johairi dan Anggota Linmas beserta beberapa warga masyarakatDesa Sugih Waras Barat membawa Terdakwa dengan posisi kedua tangan sudahdiikat kebelakang yang sebelumnya telah ditangkap oleh warga masyarakat desatersebut karena diduga melakukan pencurian yaitu mengambil 1 set joran pancingserta katrol milik warga, selanjutnya sesuail Standar Operasional Procedure (S.O.P

EKA GUSNAWAN diugatelah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan padakantor BCA Multi Finance Cabang Garut tersebut yaitu denganmenggunakan kwitansi palsu dan AR Info ( Histri pembayarankonsumen) palsu karena pada sistem kasir angsuran yang digelapkantersebut tidak masukBahwa pembayaran angsuran dari konsumen kapada pihak BCA multifinance yang sesua dengan S.O.P ada 3 (tiga) Alternativ yangdiantaranya yaitu :Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Git1.

EKA GUSNAWAN malahmengeluarkan kwitansi fiktif.Saksi menerangkan bahwa pembayaran angsuran dari konsumenkapada pihak BCA multi finance yang sesua dengan S.O.P ada 3(tiga) Alternativ yang diantaranya yaitu1.

EKA GUSNAWAN malah mengeluarkankwitansi fiktif.Saksi menerangkan bahwa pembayaran angsuran dari konsumenkapada pihak BCA multi finance yang sesua dengan S.O.P ada 3(tiga) Alternativ yang diantaranya yaitu1.

HERMAN 3x Angsuran @ Rp. 618.000, = Rp. 1.854.000.Untuk nama nama yang lainya saat ini Terdakwa tidak dapatmengingatlagiTerdakwa menerangkan bahwa pembayaran angsuran para konsumenkapada pihak BCA multi finance yang sesuai dengan S.O.P perusahaandapat dilakukan melalui 3 alternatif diantaranya :1.

HERMAN 3x Angsuran @ Rp. 618.000, = Rp. 1.854.000.Untuk nama nama yang lainya saat ini Terdakwa tidak dapat mengingatlagi;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN GrtBahwa pembayaran angsuran para konsumen kapada pihak BCA multifinance yang sesuai dengan S.O.P perusahaan dapat dilakukan melalui 3alternatif diantaranya :1.

Bahwa Pinjaman Penggugat sebesar Rp.900.000.000, (Sembilanratus juta rupiah) dengan fasilitas kredit untuk investasi, tentunyaPenggugat harus dari awal sudah menghitung keuntungan dankerugian dari investasi yang dijalaninya, keterpurukan usaha daripenggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, karenaTergugat sebagai Badan Hukum di Bidang Keuangan yangmengelola Dana dari masyarakat juga mempunyai sistem, S.O.P,dan aturan yang harus dipatuhi serta diawasi oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK), Tergugat

tidak bisa bertindak sendiri semaunyaTergugat atau atas permintaan Debitur (Penggugat) membayarangsuran Rp.500.000, Per bulan (Vide: Petitum Angka 3), karenahal itu tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, S.O.P,dan sistem yang telah ada;d.

Jika semua debitur seperti Penggugat diikuti keinginannya olehsetiap Bank untuk membayar semampunya debitur, maka akanbanyak Bankbank di Indonesia mengalami RAS, bahkan bisaterkena likuidasi karena tidak mengikuti Peraturan Perundangundangan, S.O.P, dan sistem yang telah ada;Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tab.e.

telahmelakukan fitnah kepada Tergugat yang sewaktuwaktu dapatdilaporkan kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;c) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan: Penggugatmasih sanggup mengangsur semampunya tetapi tergugatmenolak, Dapat ditanggapi: Jika semua debitur sepertiPenggugat diikuti keinginannya oleh setiap Bank untukmembayar semampunya debitur, maka akan banyak Bankbankdi Indonesia mengalami RAS, bahkan bisa terkena likuidasikarena tidak mengikuti Peraturan Perundangundangan, S.O.P

olehtergugat kepada penggugat adalah menjual barangbarang produkperusahaan ke tokotoko kecil dan pengakuan yang disampaikan dalampersidangan baik secara lisan maupun secara tertulis merupakan alat buktiyang syah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1923 dan Pasal1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR, dimana penggugat dalamgugatannya telah mengakui secara tertulis dengan demikian tugas dantanggung jawab penggugat untuk menjual produk ke toko kecil tidak perludipersoalkan lagi.Bahwa berdasarkan S.O.P

:Bahwa saksi kenal Penggugat;Bahwa jabatan saksi pada Tergugat adalah sebagai Sales Motoris yangdirecruit untuk bertugas menjual barangbarang produk khusus ke tokotoko kecil;Bahwa khusus untuk menjual barang ke tokotoko besar (grosir) sudahada yaitu Sales T.O;Bahwa Sales Motoris tidak diperbolehkan menjual barang ke tokotokobesar (grosir) sesuai S.O.P karena Sales Motoris di Recruit hanya untukjual barang ke tokotoko kecil;Bahwa tidak dibenarkan Sales Motoris menjual barang ke tokotoko besarsekalipun

alasan untuk mencapai target;Bahwa barangbarang yang dikeluarkan dari gudang adalah barangbarang yang kondisinya good (baik), tidak ada barang yang dikeluarkansudah kadaluarsa;Bahwa Penggugat ketahuan menjual barang ke toko grosir berdasarkanlaporan dari Sales T.O dan berdasarkan hasil monitoring saksi sendiridilapangan;Bahwa Penggugat sudah diberi surat peringatan dan setiap pagi saksisendiri ingatkan agar mematuhi S.O.P dan jangan memasuki toko besar;Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pdt.SusPHI

Panca Pilar Tangguh sejaktanggal 22 Agustus tahun 2017 dan hubungan kerja berakhir sejak tanggal18 Agustus tahun 2020 dan upah terakhir Rp. 3.545.000, / Bulan dengandemikian penggugat mempunyai masa kerja 2 tahun 8 bulan.Bahwa berdasarkan S.O.P petunjuk dan arahan dari atasan penggugathanya diperbolehkan menjual produkproduk ketokotoko kecil akan tetapinyatanyata penggugat terbukti bersalah menjual produk ke tokotoko besar(grosir) dan akibat dari tindakan penggugat tersebut telah mengakibatkankeributan

Dwitama sebagai pihakrekanan/pengada bahan penjernih air /Tawas (AlumiumSulfat) tanpa berpedoman dengan ketentuan Keppres 80tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yaitu pasal 10 ayat 1, pasal 13ayat 1,2,3,4 dan 5, pasal 15 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1,pasal 31 ayat 4 dan 5, Lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003bab 1 huruf d 1 serta Perpres Nomor 54 tahun 2010 yaitupasal 38 ayat 5, Pasal 39 ayat 1, Pasal 57 ayat 5 serta tidakberpedoman pada Standar Operating Prosedure (S.O.P

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukanpenunjukan langsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia BintiAbdul Mutholib selaku Direktur Utama PT Artagya PalemDwitama sebagai rekanan/pihak pengada dalam pengadaanbarang berupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukantanpa melakukan survey harga dan tanpa melakukanpelelangan umum serta tanpa mempedomani ketentuandalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahun2010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM KotaBengkulu tahun 2010 telah memperkaya

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menunjuklangsung Sdr.i.Nurlia Ganewati Als.Nurlia Binti AbdulMutholib selaku Direktur Utama PT Artagya Palem Dwitamasebagai rekanan/pihak pengada dalam pengadaan barangberupa tawas (aluminium sulfat) yang dilakukan tanpamelakukan survey harga tanpa mempedomani ketentuandalam Keppres 80 tahun 2003, Perpres Nomor 54 tahunHal 12 dari 43 halaman No.01/Pid.Tipikor/ 2014/PT.Bkl. 132010 serta Standar Operating Prosedure (S.O.P) PDAM KotaBengkulu tahun 2010 telah menguntungkan

CHALIK EFENDIE; Foto copi yang sudah di legalisir rencanaanggaran perusahaan daerah air minum kota Bengkulutahun 2010; Asli 1(satu) berkas rencana anggaran perusahaandaerah air minum kota Bengkulu tahun 2011; Foto copi yang sudah di legalisir StandarOperating Prosedur ( S.O.P ) Administrasi KeuanganPerusahaan Daerah Air minum Kota Bengkulu tahun2010; Foto copi yang sudah di legalisir strukturorganisasi PDAM kota bengkulu tahun 2010, tahun2011, dan tahun 2012; Foto copi yang sudah di legalisir Surat

Jumlah Rp. 426.000,1112USULAN S.O.P UNTUK PANITERA PENGGANTIdanJURU SITA1.Panitera Pengganti harap meminta rincian biaya perkara yang akandiputus oleh Majelis Hakim sehari sebelum putusan diucapkan;Semua panggilan harus dilakukan oleh juru sita yang ditunjukPanitera Muda Perdata dan tidak boleh dialihkan ke juru sita lain tanpaseizin Panitera Muda Perdata;Setiap juru sita harus melaksanakan panggilan terlebih dahulu dansetelah kembali melaporkan relaas panggilannya kepada PaniteraMuda Perdata untuk

Bahwa ternyata terbukti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2010 TentangPembuatan S.O.P. (Standard Operation Procedure) yang disampaikandengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua PengadilanTinggi Seluruh Indonoesia tanggal 28 Desember 2010 Nomor13/Bua.6/Hs/SP/XII/2010.

Telah menyatakan bahwa menindak lanjutipengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada rapat kerja Nasional(Rakernas) Mahkamah Agung tanggal 11 Oktober 2010 di Balikpapantentang perlunya pembentukan S.O.P bagi setiap Pengadilan TingkatBanding. Bersama ini disampaikan;1.

S.O.P. yang dibuat tersebut harus disosialisasikan kepada semuajajaran Pengadilan dan masyarakat;3. S.O.P. Harus diawasi dan di evaluasi keberhasilannya yang berhasildiusulkan untuk diberikan Reward sedangkan yang tidak berhasildiberikan punishment. Hasilnya dilaporkan ke Mahkamah Agung;4. Selain apa yang disebut di atas saudara saudara dapat jugamemasukkan S.O.P. dibidang non tehnis;5.

Telah menyebutkan bahwa dasar hukumnyapada angka 4 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13Tahun 2010 Tentang Pembuatan S.O.P. (Standard OperationProcedure).

Dengan demikianPengadilan Negeri tanjung Redeb wajib dan mutlak sudah memiliki SOPdengan jenis pelayanan pendaftaran Eksekusi Putusan Perdataberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010Tentang Pembuatan S.O.P. (Standard Operation Procedure)penyelesaian permasalahan eksekusi Putusan Perdata, yang berlakusejak tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana berlakunya Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan S.O.P.(Standard Operation Procedure);.

Bulan, Dapat ditanggapi: Bahwa Pinjaman PenggugatHalaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2018/PNTab.sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dengan fasilitas kredituntuk investasi, tentunya Penggugat harus dari awal sudah menghitungkeuntungan dan kerugian dari investasi yang dijalaninya, keterourukanusaha dari penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat, karenaTergugat sebagai Badan Hukum di Bidang Keuangan yang mengelola Danadari masyarakat juga mempunyai sistem, S.O.P

, dan aturan yang harusdipatuhi serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tergugat tidakbisa bertindak sendiri semaunya Tergugat atau atas permintaan Debitur(Penggugat) membayar angsuran Rp.500.000, Per bulan, karena hal itutidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, S.O.P, dan sistemyang telah ada;Jika semua debitur seperti Penggugat diikuti keinginannya oleh setiap Bankuntuk membayar semampunya Debitur, maka akan banyak Bankbank diIndonesia mengalami RAS, bahkan bisa terkena likuidasi

karena tidakmengikuti Peraturan Perundangundangan, S.O.P, dan sistem yang telahada;Bahwa tidak benar ada Penekanan, Intimidasi, Pengeplangan, danPengancaman Lelang oleh Tergugat kepada Penggugat, hal itu wajibdibuktikan oleh Penggugat pada tahap pembuktian sebagaimana ketentuanPasal 283 R.Bg/163 H.I.R, dan Tuduhan Penggugat itu merupakan fitnahkepada Tergugat yang sewaktuwaktu dapat dilaporkan kepada PihakKepolisian untuk diproses lebih lanjut;Bahwa terkait Pelaksanaan lelang, sudah ada ketentuan

menurut Tergugat Tanggung jawab Penggugat hanya satu yaitumembayar angsuran tepat waktu kepada Tergugat dan dibayar sesualdengan jumlah yang telah disepakati para pihak dalam Perjanjian KreditNomor: BO020575/SPPK/II/2017, tanggal 28 Pebruari 2017 sampaiUtangnya Lunas, diluar itu tidak menjadi urusan Tergugat, karenaTergugat sebagai Badan Hukum di Bidang Keuangan yang mengelolaDana dari masyarakat juga mempunyai sistem, S.O.P, dan aturan yangharus dipatuhi serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJk),Tergugat tidak bisa bertindak sendiri semaunya Tergugat atau ataspermintaan Debitur (Penggugat), karena Tergugat di dalam melakukantindakan harus selalu mengacu pada Peraturan Perundangundangan,S.O.P, dan sistem yang telah ada;c.

Bahwa dalil Penggugat tersebut Keliru dan terlalu mengadaada,dimana dalam menyalurkan kreditnya, Tergugat tidak Pernahmelakukan Penyimpangan Hukum karena sudah sesuai dengan S.O.P,dan ketentuan hukum yang ada, Sebaliknya Penggugatlah yangmelakukan Penyimpangan Penggunaan dana Pinjaman dari Tergugat,dimana saat pengajuan kredit, Penggugat mengaku menggunakanfasilitas Kredit untuk Kredit Investasi (Take Over dan Renovasi Toko),Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Padt.G/2018/PN Tabnamun

maka Penggugat telah melakukan fitnah kepada Tergugatyang sewaktuwaktu dapat dilaporkan kepada Pihak Kepolisianuntuk diproses lebih lanjut;C) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan:Penggugat masih sanggup mengangsur semampunya tetapitergugat menolak, Dapat ditanggapi: Bahwa jika semua debiturseperti Penggugat dan diikuti keinginannya oleh setiap Bank untukmembayar semampu debitur, maka akan banyak Bankbank diIndonesia mengalami RAS, karena tidak sesuai dengan PeraturanPerundangundangan, S.O.P

SaksiAL FADHLI Bin ABD RONI, dibawah disumpah dipersidanganmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak dan anak Illpelaku penjambretan pada hari Selasa tanggal 6 desember 2016,sekira pukul 16.15 WIB di Rt05 Desa Lopak Aur KecamatanPemayung Kabupaten Batang Hari ; Bahwa Awalnya ketika teman Saksibernama S.O.P SIRINGORINGOmendapat laporan dari korban bahwa ada kejadian penjambretan,langsung teman saya saudara S.O.P SIRINGO RINGO melakukanpengejaran

sedangmengalami keterourukan Usaha dan hanya sanggup membayarRp.500.000, Per Bulan, Dapat ditanggapi: Bahwa Pinjaman Penggugatsebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dengan fasilitas kredituntuk investasi, tentunya Penggugatharus dari awal sudah menghitungkeuntungan dan kerugian dari investasi yang dijalaninya, keterourukanusaha dari penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat,karena Tergugat sebagai Badan Hukum di Bidang Keuangan yangmengelola Dana dari masyarakat juga mempunyai sistem, S.O.P

, danaturan yang harus dipatuhi serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Tergugat tidak bisa bertindak sendiri semaunya Tergugat atauatas permintaan Debitur (Penggugat) membayar angsuran Rp.500.000,Per bulan, karena hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, S.O.P, dan sistem yang telah ada;b.

Jika semua debitur seperti Penggugat diikuti keinginannya oleh setiapBank untuk membayar semampunya Debitur, maka akan banyak Bankbank di Indonesia mengalami RAS, bahkan bisa terkena likuidasi karenatidak mengikuti Peraturan Perundangundangan, S.O.P, dan sistem yangtelah ada;c.

pada Tergugatsebesar Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) dengan fasilitaskredit untuk Investasi (Take Over dan Renovasi Toko), tentunya Penggugatharus dari awal sudah menghitung keuntungan dan kerugian dari investasi yangHalaman 10 dari 25 hal.Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Dps.dijalaninya itu, kKeterpurukan usaha dari penggugat bukanlah merupakantanggung jawab Tergugat, karena Tergugat sebagai Badan Hukum di BidangKeuangan yang mengelola dana dari masyarakat juga mempunyai sistem,S.O.P

, dan aturan yang harus dipatuhi serta diawasi oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK), Tergugat tidak bisa bertindak sendirisendiri semaunyaTergugat atau atas permintaan Debitur (Penggugat) membayar angsuranRp.500.000, Per bulan, karena hal itu tidak sesuai dengan PeraturanPerundangundangan, S.O.P, dan sistem yang telah ada;Selain itu belakangan baru diketahui ternyata uang Pinjaman dari TergugatTIDAK dipergunakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya, DimanaPenggugat mendepositokan Pinjaman dari Tergugat

dan saat iniKoperasinya sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut serta tidak berijin, halitu bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat, karena murni kesalahandari Penggugat yang tidak menggunakan dana pinjaman dari Tergugatsebagaimana mestinya;Bahwa Jika semua Debitur seperti Penggugat diikuti kKeinginannya oleh setiapBank untuk membayar semampunya Debitur, maka akan banyak Bankbank diIndonesia mengalami RASH, bahkan bisa terkena Likuidasi karena tidakmengikuti Peraturan Perundangundangan, S.O.P

MEGA SAWINDO PERKASA (MSP)Tayan Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan JobDeskription Untuk Kasir yang tertuang dalam BUKU S.O.P yaitu sebagaiberikut :Tugas seorang kasir adalah : 1.2.Mengetik Kas BonMelakukan PembayaranSerta Membukukan ke buku KasTanggung jawab :Kasir bertanggung Jawab penuh terhadap uang yang dipegang (seisiBrankas)Bila ada terjadi ketekoran kas, menjadi tanggungjawab kasir sepenuhnya.

MEGA SAWINDO PERKASA(MSP) Tayan Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuaidengan Job Deskription Untuk Kasir yang tertuang dalam BUKU S.O.P yaitusebagai berikut :L rang kasir lah :Mengetik Kas Bon2. Melakukan Pembayaran3. Serta Membukukan ke buku KasTanggung jaw1. Kasir bertanggungJawab penuh terhadap uang yang dipegang (seisiBrankas).2. Bila ada terjadi ketekoran kas, menjadi tanggungjawab kasir sepenuhnya.

kredit (event of default) yang manaseharusnya Tergugat menjalankan manajemen mutu atau StandardOperasional Produk, karena tidak ada penjelasan dari Tergugat Hal. 4 Putusan No.150/PDT/2018/PT.SMGmengenai maksud dan isinya secara rinci mengenai Surat PersetujuanPermohonan Kredit hal tersebut merupakan salah satu bentuk tidakadanya transparansi dari pihak Tergugat maka dengan demikiantindakan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karenatidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (S.O.P

sampai dengan BulanNopember Tahun 2014, akan tetapi karena ada sesuatu hal yaitu musibahyang dialami telah menimbulkan kerugian dan penurunan penghasilansehingga mempengaruhi angsuran cicilan pembayaran hutang kepadaTergugat I.Hal. 5 Putusan No.150/PDT/2018/PT.SMG7.Bahwa dengan macetnya pembayaran angsuran cicilan oleh direktur CV.CAHAYAMAS YUWONO sehingga banyak perbuatanperbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang tidaksesuai dengan Standard Operasional Prosedur (S.O.P

terhadap Penggugat dan bahkan juga dialamioleh Kuasa Hukum Penggugat..Bahwa dengan tidak adanya sanksi dan teguran yang keras oleh OJKterhadap Tergugat maka banyak sekali pelanggaranpelanggaran yangdilakukan secara berulangulang oleh perbankan, khususnya pelanggaranyang dilakukan oleh Tergugat I.Hal. 6 Putusan No.150/PDT/2018/PT.SMG12.1314.15.Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pengosongan agunan padatanggal 27 April 2015 tidak tertuang didalam perjanjian, perbuatanTergugat tidak sesuai dengan S.O.P

dahulu oleh Tergugat , yang mana hal iniadalah Perobuatan Melawan Hukum dan merupakan modus manajemenTergugat .Bahwa Penggugat tidak melakukan keberatan atau mengajaukansanggahan/ Verzet karena faktanya Penggugat tidak diberitahu olehTergugat baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk suratpemberitahuan lelang sehingga Penggugat tidak mengetahuinya akan dilaksanakan lelang pada tanggal 30 Maret 2017, dan perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidaksesuai dengan S.O.P

tersebut harus dan wajib bagi Penggugat danSsuaminya mempunyai salinan atau foto copy yang disertai dengan buktitanda terima dari Tergugat dimana salah satu pelaksanaannya adalah adanyapengendalian dokumen dimana di dalam setiap pelayanan pengguna jasa(Debitur) khususnya kontrakkontrak selalu dibuat dan penyerahan dokumendisertai tanda terima sebagaimana diisyaratkan ISO maupun berdasarkanGOOD CORPORATE GOVERNANCE.Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)dengan tidak menjalankan S.O.P

Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)1.Bahwa hal apa yang digugat oleh penggugat dalam konpensimembingungkan satu dengan lainnya sangat bertentangan dan tidakmengenai substansinya, sehingga gugatan Penggugat dalam konpensidapat dikategorikan kabur dan tidak jelas dan gugatan Penggugatdalam konpensi harus ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima.Bahwa Penggugat dalam konpensi dalam gugatannya menyatakanbahwa Tergugat dalam konpensi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan tidak menjalankan S.O.P

Bahwa Penggugat Dalam Konpensi dalam gugatannya menyatakan bahwaTergugat dalam konpensi telan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengantidak menjalankan S.O.P dengan tidak transparasi dalam menjelaskan produkbank.. Bahwa Tergugat Dalam Konpensi dalam menjalankan perbuatannya tentuanyasesuai dengan standar perbankan dan peraturan hukum yang telah ada sertasesuai dengan surat perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda tanganinya..

penimbangan sesuaijumlah ayam yang diambil/panen;Halaman 3 Putusan Nomor 196/Pid/2019/PT SMG6.Surat Deleveri Order dan Bukti Surat Penimbangan dibawa ke kantoruntuk diserahkan ke bagian Admin sales selanjutnya di Input dandibuatkan realisasi/jumlah yang dipanen dalam data perusahaan;> Bahwa Terdakwa sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018,terdakwa secara bertahap dan berlanjut dan tanpa sepengetahuanperusahaan, telah melakukan perbuatan pengelapan dalam jabatan dengantidak mengikuti S.O.P

rupiah) perbulan.> Bahwa terdakwa sebagai SALES/MARKETING PT.CIOMAS ADISATWAunit Purwokerto dengan Tugas Pokok dan Fungsi antara lain mencaripembeli/bakul, menjual ayam potong yang sudah disiapkan bagian produksikepada para pembeli/bakul, dan mencari informasi harga pasar ayampotong;> Bahwa Terdakwa sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2018,terdakwa secara bertahap dan berlanjut dan tanpa sepengetahuanperusahaan, telah melakukan perbuatan pengelapan dalam jabatan dengantidak mengikuti S.O.P

Setiap Pengadilan Tingkat Banding wajib membuat S.O.P(Standard Operation Procedure) atau Prosedur standard Operasiyang memuat petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang merupakan titik rawan terjaadinya Mafia Hukumdan penyalah gunaan kewenangan antara lain :a. Pendaftaran Perkara ....dstb. s/d e. Pasca Putusan ..... dstf. Eksekusi Putusan untuk menghindari penundaan Akeskusi,pemaksaan Eksekusi yang sesungguhnya tidak memenuhisyarat;2.

S.O.P. yang dibuat tersebut harus disosialisasikan kepada semuajajaran Pengadilan dan masyarakat;3. S.O.P. Harus diawasi dan di evaluasi keberhasilannya yangberhasil diusulkan untuk diberikan Reward sedangkan yang tidakberhasil diberikan punishment. Hasilnya dilaporkan ke MahkamahAgung;4. Selain apa yang disebut diatas saudara saudara dapat jugamemasukkan S.O.P. dibidang non tehnis;5.

S.O.P tersebut agar setiap orang mendapat kepastian tentangurusannya di Pengadilan;Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.Jakarta, 28 Desember 2010Ketua Mahkamah AgungRIDr. Harifin A.Tumpa, S.H, M.HBahwa Surat Bukti P35.A, adalah Standar Prosedur Operasional/Standard Operating Procedure (SOP) Jenis Pelayanan PendaftaranPermohonan eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Kudusditerbitkan tanggal 30 Maret 2012 oleh Ketua Pengadilan NegeriKudus.